Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi filsafat atas compassion berdasarkan pemikiran Martha Nussbaum, sangat relevan dalam konteks kontemporer mengingat prevalensi dehumanisasi pada ranah interaksi sosial dan devaluasi nilai-nilai kemanusiaan di era digital. Keadaan demikian menuntut pengembangan sistem penalaran moral khas manusia bersumber dari realitas, pembelajaran dan tata kelola tindakan. Metode studi kritis dan tinjauan pustaka dengan mempertimbangkan prinsip penjelasan reduktif digunakan dalam analisis atas compassion yang mencakup penderitaan dan kerentanan. Analisis filosofis komprehensif bertumpu pada premis dasar bahwa compassion merupakan kemampuan menderita bersama liyan dengan hasrat memaknai kehidupan untuk mencapai transformasi moral. Penelitian ini menunjukkan bahwa penderitaan liyan dapat menjadi kewajiban moral karena penerapan kapabilitas kognisi, afeksi dan konasi melalui prinsip tanggung jawab, kesadaran diri dan kehadiran dalam fenomena penderitaan. Mekanisme demikian meneguhkan compassion sebagai teknologi moral transformatif yakni kerangka dan sistem penunjang pemahaman atas kehidupan sekaligus menjadi basis moral tindakan manusia. Akhirnya, penelitian ini mengembalikan compassion pada makna aslinya yaitu kemampuan menderita bersama atau hidup berdampingan dengan penderitaan, dengan kekhasan moralitas yang terbuka dan terintegrasi. Kekhasan tersebut menempatkan compassion dan penderitaan sebagai komitmen dan kebijaksanaan moral kemanusiaan.

---

The philosophical study of compassion, as proposed by Martha Nussbaum, is particularly pertinent in the contemporary context, given the prevalence of dehumanization in social interactions and the devaluation of human values in the digital age. In light of these circumstances, it is imperative that humans develop a humanitarian moral reasoning system that is grounded in the fundamental tenets of reality, learning, and the management of moral action. The critical study and literature review method, based on the principle of reductive explanation, is applied in the analysis of compassion, which encompasses suffering and vulnerability. The comprehensive philosophical analysis is based on the fundamental premise that compassion is the capacity to suffer together, alongside the desire to make sense of life, in order to achieve moral transformation. This research demonstrates that the suffering of others can become a moral obligation as a result of the application of cognition, affection and conation through the principles of responsibility, self-awareness and presence in the phenomenon of suffering. In this way, compassion can be seen as a transformative moral technology, providing a framework for understanding life and a basis for moral action. Ultimately, this research reestablishes compassion to its original meaning, that is, the capacity to suffer or coexist with suffering, with an open and integrated moral framework. This particularity situates compassion and suffering as the commitment and moral wisdom of humanity."

"Riset ini merupakan penelitian atas paradoks dalam relasi keadilan dengan hukum dalam karya Jacques Derrida, Force of Law dan menggunakan pendekatan dialetheia dari Graham Priest untuk menjawab permasalahan yang muncul dari diterapkannya dekonstruksi atas hukum. Paradoks ini muncul karena hukum memiliki dimensi kekerasan dari sisi pendirian hingga sisi pemeliharaannya. Pendekatan ini mungkin karena pendekatan dialetheik menyediakan jalan untuk mengatasi paradoks dengan berpegang pada prinsip “sebagian kontradiksi itu benar. Dalam Force of Law, Derrida menyatakan bahwa keadilan itu sendiri mempersyaratkan realisasinya dalam hubungannya dengan yang lain. Oleh karena relasi serupa ini, bagi Derrida, keadilan adalah sesuatu yang akan datang (“justice to come”) karena ia tidak mungkin hadir atau mustahil dicapai dalam hukum ketika tidak dapat mengakomodasi yang lain. Penelitian ini menemukan bahwa, ketegangan konseptual dalam relasi keadilan adalah dialetheik (“sebagian kontradiksi itu benar”). Penemuan ini telah membuka pandangan yang segar tentang nosi keadilan, bahwa keadilan bukan lagi semata-mata kesesuaian antara gagasan atau ide dengan kenyataan yang direpresentasikan, yakni keadilan sebagai hukum ataupun keadilan juga bukan semata-mata permainan différance karena tegangan yang terus menerus terjadi dalam hukum untuk menggapai keadilan. Alhasil, dialetheik mampu menjadi jembatan untuk mengambilalih kebenaran yang ada dalam paradoks penyelesaian hukum dari kasus tragedi 1965 sesudah menerapkan dekonstruksi.

---

This research inquiries into the paradox of justice and law in Derrida’s Force of Law and integrates dialetheia by Graham Priest into the central issue of the paradoxes of deconstruction of law since law inherits a violent feature in its very nature, operation, and maintenance. Such a pathway is possible because the dialetheic approach can open up a pathway to resolve the paradox of the principle that ‘some contradictions are true’. In Force of Law, Derrida says ‘justice-to-come’ because it can't be now and here or achieved by law when the law is never to be able to accommodate the others. Justice needs to require its relations to others as an irreplaceable singularity. This study unveils that the conceptual tension (between justice and law) is indeed dialetheic. The finding opens the door for a novel insight in conceiving justice, that justice is no longer merely adequacy of and between ideas or concepts and reality or justice of law nor is it simply like the game of différance played in law to achieve justice. As a result, dialetheic approach opens a pathway to take over the truths that existed in the paradoxical settlement of 1965 after the deconstruction of the case."

"Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara untuk mengubah UUD yang dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Penafsiran tersebut dilakukan dengan memaknai gagasan demokrasi dalam UUD 1945. Namun demikian, selama berlakunya UUD 1945 ternyata penafsiran konstitusi tidak hanya melahirkan sistem yang demokratis, tetapi juga berimplikasi pada terbentuknya sistem yang otokratis.Dalam penelitian ini, munculnya Sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda tersebut disebabkan oleh perbedaan perspektif penafsiran atas UUD 1945, yakni perspektif internal dan eksternal. Perspektif internal adalah 'penafsiran dari sudut pandang yang terkandung dalam teks UUD, sedangkan perspektif eksternal adalah penafsiran dari sudut pandang yang berkembang di luar teks. Semakin kuat perspektif internal bekerja dalam penafsiran atas UUD 1945, maka semakin kuat kecenderungan untuk berimplikasi pada terbentuknya, sistem otokrasi. Sebaliknya, semakin kuat pengaruh perspektif ekstemalterhadap belmrjanya penafairan atas UUD 1945, maka semakin kuat kecenderungan untuk berimplikasi padaterbentuknya sistem demokrasi.Berdasarkan perspektif penafsiran tersebut berkembang pola~poIa penafsiran orisinalisme, kontekstualisasi nilai dasar, dan' proseduralisme yang bekerja berdasarkan perspektif internal dengan pengaruh perspektif ekstemal pada dua pola terakhir. Sementam dari perspektifekternal berkenibang pola dekonstruksi. Dengan ruang lingkup penelitian yang dihatasi pada tiga masalah, yakni dasar negara, struktur ketatanegaraan, dan HAM, penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini menggunakan V pendekatan normatif, hitoris, dan komparatif serta teknik pengumpulan data kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, bahwa sejak awal kemerdekaan penafsiran konstitusi telah dilakukan untuk mendorong proses demokrasi dengan menggunakan pola penaffsiran yang bekerja berdasarkan pengaruh perspcktif ckternal, baik pola kontekstualisasi nilai dasar, proseduralisme, maupun dekonstruksi. Pola penafsiran yang sama digunakan pula pada selepas Orde Baru yang di antaranya mendorong terjadinya amandemen UUD 1945. Penggunaan pola orisinalisme berdasarkan perspektif intemal selama masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru terbukti berimplikasi pada terbentuknya sistem otokrasi.

---

Constitutional interpretation is one of ways to change the constitution that used as an effort to promote democracy in Indonesia. The interpretation is implemented by interpreting the meaning of the idea of freedom in the 1945 Constitution. Nevertheless, during the implementation of the 1945 Constitution periods apparently the interpretation of constitution has not only yield the democratic system, but also implicatin g to the establishment ofthe autocratic system.

In this research, the emerging of those different constitutional systems is caused by difference of the interpretation perspective, i.e. internal and external perspective. Internal perspective means interpretation from internal of the text of the constitution (self referential), while external perspective means interpretation from outside of the text of the constitution. The stronger internal perspective used in implementing ofthe 1945 Constitution interpretation, the stronger its tendency to establish the autocracy system will be. On the other hand, the .stronger external perspective used, the stronger its tendency to the democracy system will be.

Based on those interpretation perspectives have been developed originalism, contextualizatlon of fundamental values, and proceduralism as modes of constitutional interpretation that operated based on the internal perspective with external perspective influence in two latest modes. While based on external perspective has been developed deconstruction.

By the scope of research on three problems, that is the State principle, structure on the State, and human rights, this descriptive-analytical research use normative, historicaI,'ancl comparative approach and qualitative data collection procedure. This research get the conclusion, that since the first independence period the constitutional interpretation has been worked to promote democracy by using interpretation modes that operated based on external perspective influence, both contextualization of fundamental values, proceduralism, and deconstruction. The same interpretation modes were used after New Order regime, among others to stimulate the amendment of the 1945 Constitution. The use of originalism based on internal perspective during Guided Democracy and New Order periods proved that the interpretation was implicated on the establishment ofthe autocracy system."