Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMetode nisbah bagi hasil sebagai sistem yang diterapkan dalam perbankan syariah khususnya pada akad pembiayaan musyarakah seharusnya dapat memberikan keadilan. Hal ini karena pembayaran nisbah bagi hasil kerap dilakukan di awal pencairan dana saat proyek belum berjalan dan keuntungan belum diperoleh. Hal ini tentu memicu permasalahan,sebagaimana tercermin dalam perkara putusan Mahkamah Agung No:47/PDT.G/2019/PT.A.SMD. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai penerapan metode nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah X serta peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akad pembiayaan musyarakahpada perbankan syariah. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian adalah penerapan metode nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah X tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berdasarkan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa seharusnya nisbah dibagikan setelah proyek mendapatkan keuntungan, jika nisbah harus dibayarkan nasabah kepada bank pada saat pencairan dana maka hal ini merubah sifat akad musyarakah menjadi riba.

---

ABSTRACTThe method of the ratio of the result as a system applied in Sharia banking, especially in the deliberative financing scheme, should be able to provide justice. This is because the payment of the ratio of results is often done at the beginning of disbursement when the project has not been run and profits have not earned. This certainly triggered the problem, as reflected in the case of Supreme Court ruling No:47/PDT.G/2019/PT.A.Smd. In this thesis the author will examine the ruling on the subject of the discussion on the implementation of the method of the ratio of disaster financing to PT. Bank Syariah X and the role and responsibility of the notary in making the musyarakah financing agreement on sharia banking. The thesis is a normative juridical study that uses secondary data to analyse problems. The results of the research is the implementation of the method of ratio of the results to the financing of the musyarakah in PT. Bank Syariah X not in accordance with sharia principles. It is based on the Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 on the deliberative financing that each partner's profits must be shared proportionally on the basis of the entire profit and no amount determined at the initial set for a partner. Based on the results of interviews with the speakers that should the ratio be distributed after the project profit, if the ratio should be paid by the customer to the bank at the time of disbursement, this changed the nature of musyarakah to riba."