Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Performa ambivalen Norwegia terhadap komitmen Rezim Paris semakin intens pasca keputusan Norwegia untuk mengekspansi pendirian kilang migas di kawasan Arktik serta memperkuat komitmen iklim melalui Climate Act. Hal ini berimbas pada kegagalan konstan Norwegia dalam memenuhi target pengurangan emisi (NDC)—tertinggal jauh dibandingkan negara-negara Nordik lainnya. Penelitian ini menjawab alasan intensifikasi performa ambivalen Norwegia dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri di bawah payung Teori Peran dan Konsep Transformasi Negara. Temuan utama dalam penelitian ini mengacu pada status prominen Norwegia di ranah iklim merupakan wujud performa dari konsepsi peran sebagai Pemimpin Upaya Mitigasi Perubahan Iklim. Namun, derajat kontradiksi semakin intens pada tahun 2016-2023 lantaran proses manifestasi peran diintervensi oleh konteks-konteks khusus yang turut menempatkan optimalisasi migas sebagai kepentingan strategis. Benang merah dari temuan ini dibagi ke dalam dua tingkatan. Di tingkat perumusan kebijakan Norwegia, kompetisi politik domestik mencapai titik konvergensi antara iklim dan migas bermuara pada kebutuhan kapabilitas materiil partai politik yang bersumber dari pendapatan migas serta penjaringan legitimasi melalui isu iklim sebagai agenda populis. Adapun absensi kontrol aktivitas migas dalam Rezim Paris dalam ranah struktural menjadi celah bagi pemenuhan komitmen pengurangan emisi.

---

Norway’s ambivalent performance towards its Paris Agreement has intensified following its decision to expand oil and gas infrastructure in the Arctic and simultaneously strengthen climate commitments through the Climate Act. This duality has led to Norway's consistent failure to meet its Nationally Determined Contributions, lagging behind other Nordic countries. This study examines the reasons behind Norway's intensified ambivalent by employing a foreign policy analysis framework grounded in Role Theory and the Concept of State Transformation. The main findings indicate that Norway's prominent status in the climate arena reflects its role as a Leader in Climate Mitigation Efforts. However, from 2016-2023, the degree of contradiction has increased due to the interplay of special contexts that prioritize the optimization of petroleum interests as a strategic necessity. These findings can be categorized into two levels. At the policymaking level, domestic political competition converges on climate and oil interests, driven by the need for political parties to secure material capabilities sourced from oil revenues and to garner legitimacy by elevating climate issues as a populist agenda. Additionally, the structural absence of controls on oil activities within the Paris Agreement creates a gap that hinders the fulfillment of NDC commitments."

"Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan kendaraan listrik yang dirumuskan oleh Pemerintah Jepang yang cenderung inkonsisten terhadap pengaruh lingkungan hidup global. Analisis dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori Developmental State dari Chalmers Johnson, Robert Wade, Peter Evans, dan Adrian Leftwich. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu, mengapa Jepang tidak fokus untuk memproduksi kendaraan listrik secara global sementara Pemerintah Jepang memiliki kebijakan terkait produksi kendaran listrik? Penelitian ini menggunaan metode kualitatif-deduktif dengan menunjukkan bahwa dalam membangun suatu negara diperlukan relasi yang kuat antara pemerintah negara dengan sektor bisnis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yakni meliputi informasi resmi pemerintahan, artikel jurnal, situs internet serta publikasi resmi dari Pemerintah Jepang yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Jepang dalam menjalin relasi dengan sektor industri otomotif Jepang dalam implementasi ekosistem kendaraan listrik cenderung sinergis dalam perumusan kebijakan. Namun, Pemerintah Jepang perlu meningkatkan serta memperhatikan beberapa aspek seperti kemampuan mengorganisir masyarakat Jepang yang saat ini belum sepenuhnya mendukung ekosistem kendaraan listrik, penanganan masalah lingkungan dan sosial, serta langkah yang diambil dalam menghadapi daya saing internasional.

---

This research analyzes the implementation of electric vehicle policies formulated by the Japanese government which tend to be inconsistent with global environmental influences. The analysis in this research uses the theoretical framework of Developmental State from Chalmers Johnson, Robert Wade, Peter Evans, and Adrian Leftwich. The research question in this study is, why does Japan not focus on producing electric vehicles globally while the Japanese government has policies related to the production of electric vehicles? This research utilizes a qualitative-deductive method by showing that in developing a country, a strong relationship between the government and the business sector is needed. The data used in this research are primary data and secondary data, which include official government information, journal articles, internet sites and official publications from the Japanese government related to the research topic. The results show that the Japanese government's ability to establish relations with the Japanese automotive industry sector in the implementation of the electric vehicle ecosystem tends to be synergistic in policy formulation. However, the Japanese government needs to improve and pay attention to several aspects such as the ability to organize Japanese society which currently does not fully support the electric vehicle ecosystem, handling environmental and social issues, and steps taken in the face of global competitiveness."

"Food waste is a major global challenge with significant impacts on the environment, economy, and society. As a major contributor to food waste, Indonesia has initiated several programs to address this issue. This study investigates the driving forces behind these efforts, focusing on the role of global governance and its influence at the national level. This research uses qualitative data from official documents, policy reports, conferences, and dialogues with stakeholders to uncover that global governance exerts significant influence on national policy-making. It applies the concept of global governance, particularly focusing on the way international norms, such as the SDGs, shape national strategies and policies. The study identifies political, economic, and environmental factors as key motivators for these measures. The findings suggest that despite progress in policy-making and stakeholder engagement, Indonesia faces challenges in implementation, public awareness, and infrastructure improvement. The influence of global governance is evident in the formulation of national strategies, highlighting the necessity for improved coordination between agencies and more robust public education initiatives to combat food waste effectively. This thesis contributes to the academic discourse by offering an extensive examination of Indonesia’s approach, underlining the relationship between international norms and domestic practices. It emphasizes the importance of food waste reduction policies to fit the specific conditions of each country. The results also have wider implications for other developing countries seeking to align their domestic policies with global sustainability targets.

---

Limbah makanan merupakan tantangan global dengan dampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Sebagai negara penyumbang sampah makanan terbesar, Indonesia telah memulai beberapa program untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menganalisis kekuatan terhadap program-program tersebut, dengan berfokus pada peran tata kelola global dan pengaruhnya di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dari dokumen resmi, laporan kebijakan, konferensi, dan dialog dengan pemangku kepentingan untuk mengungkap bahwa tata kelola global mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan kebijakan nasional. Penelitian ini menerapkan konsep tata kelola global, khususnya berfokus pada bagaimana norma-norma internasional, seperti SDGs, membentuk strategi dan kebijakan nasional. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, dan lingkungan sebagai pendorong utama dalam inisiatif tersebut. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembuatan kebijakan dan keterlibatan pemangku kepentingan, Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasi, kesadaran masyarakat, dan peningkatan infrastruktur. Pengaruh tata kelola global terlihat jelas dalam perumusan strategi nasional, terkhusus pada perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga dan inisiatif pendidikan publik yang lebih kuat untuk memerangi limbah makanan secara efektif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana akademis dengan menawarkan kajian ekstensif terhadap pendekatan Indonesia, yang menekankan pada hubungan antara norma-norma internasional dan praktik domestik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kebijakan tentang pengurangan limbah makanan menyesuaikan dengan kondisi spesifik setiap negara. Hasil-hasil pada penelitian ini mempunyai implikasi yang lebih luas bagi negara-negara berkembang lainnya yang berupaya menyelaraskan kebijakan dalam negeri mereka dengan target keberlanjutan global."

"Perubahan iklim telah mendorong upaya global dalam mitigasi, adaptasi, dan transisi di berbagai sektor termasuk sektor keuangan yang memiliki posisi vital karena perannya dalam pembiayaan strategis. Oleh karena itu, inisiatif keuangan berkelanjutan di tingkat global yang mendorong integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam praktik bisnis berkembang pesat. Di Indonesia, adopsi prinsip keuangan berkelanjutan juga meningkat dalam lima tahun terakhir yang ditandai dengan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada tahun 2021 dan UU nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memuat pasal-pasal khusus tentang keuangan berkelanjutan. Hadirnya regulasi tersebut adalah bentuk penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Menariknya, fenomena tersebut melibatkan juga peran aktor masyarakat sipil dengan jejaring transnasional yaitu World Wildlife Fund (WWF) yang melakukan advokasi. Dalam hal ini, WWF berhadapan dengan aktor dari pemerintahan dan perbankan pada isu yang bersifat sangat teknis dan elitis. Penelitian ini berupaya menyelidiki peran World Wildlife Fund (WWF) sebagai aktor non-negara yang memiliki jejaring transnasional dalam penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Metode kualitatif dan process tracing digunakan, dengan mengacu pada konsep Transnational Advocacy Network (TAN) dan faktor penunjang efektivitas advokasi NGO. Hasil penelitian menunjukkan WWF berperan sebagai aktivator dan fasilitator yang berpengaruh dalam mendorong penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Jejaring global WWF dan kapabilitas teknisnya berkontribusi pada peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kunci dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana WWF menghadapi tantangan dan kontradiksi dalam advokasi pada isu keuangan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah WWF memiliki peran yang kontributif dalam mendorong transformasi sektor keuangan menuju praktik keuangan yang berkelanjutan di Indonesia

---

Climate change has spurred global efforts in mitigation, adaptation, and transition across various sectors. It consequently drives sustainable finance initiatives which encourages business practices to integrate environmental, social, and governance (ESG) aspects. In Indonesia, the adoption of sustainable finance principles has also seen significant growth over the past five years, marked by the issuance of the Indonesian Green Taxonomy in 2021 and the passing of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK), which includes specific provisions on sustainable finance. These regulations signify the enhancement of sustainable financial governance in Indonesia. Notably, this phenomenon involves the active engagement of civil society actors, the World Wildlife Fund (WWF). In this context, WWF’s advocacy finds itself facing actors from government and banking on highly technical and elitist issue. This study aims to investigate the role of the World Wildlife Fund (WWF) as a non-state actor with a transnational network in the enhancement of sustainable financial governance in Indonesia. Qualitative methodology and process tracing are employed, referencing the Transnational Advocacy Network (TAN) concept and factors supporting NGO advocacy effectiveness. The research findings reveal that WWF acts as an activator and facilitator with a significant impact on enhancing sustainable financial governance in Indonesia. The global network of WWF and its technical capabilities contribute to increasing the capacity of key stakeholders to adopt sustainable finance principles. In conclusion, WWF plays a contributory role in driving the transformation of the financial sector towards sustainable financial practices in Indonesia."