Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada pengaruh penerapan sistem merit dengan independensi, keadilan, dan keterbukaan penyidik KPK, dan untuk mengetahui perbedaan independensi, keadilan, dan keterbukaan penyidik KPK sebelum dan setelah penerapan sistem merit pada saat perubahan undang-undang KPK. Untuk tujuan ini, studi ini menggunakan pendekatan penelitian campuran, mendistribusikan kuesioner dan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai KPK. Jumlah responden yang direncanakan digunakan sebanyak 30 orang. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistika uji t test berpasangan, regresi dan juga analisis kualitatif sekuensial dilakukan untuk mengkonfirmasi hasilnya. Hasilnya membuktikan bahwa penerapan sistem merit pada saat perubahan undang-undang berpengaruh secara signifikan berdampak negatif pada aspek independensi, dan keterbukaan. Namun tidak berpengaruh signifikan pada aspek keadilan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan dalam upaya meningkatkan independensi, keadilan, dan keterbukaan aparat penegak hukum KPK.

---

This research aims to determine the effect of implementing the merit system on the independence, fairness and openness of KPK investigators, and to determine the differences in independence, fairness and openness of KPK investigators before and after implementing the merit system at the time of changes to the KPK law. For this purpose, this study uses a mixed research approach, distributing questionnaires and conducting interviews with several KPK employees. The planned number of respondents used was 30 people. Hypothesis testing was carried out using paired t test statistics, regression and also sequential qualitative analysis was carried out to confirm the results. The results prove that the implementation of the merit system when changes to the law have a significant negative impact on aspects of independence and openness. However, it does not have a significant effect on the justice aspect. This research also contributes to consideration for formulating policies in an effort to increase the independence, fairness and openness of KPK law enforcement officials."

"Sektor pertanian merupakan penyangga utama pasokan pangan dan penyumbang serapan tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Namun, rendahnya tingkat pendapatan serta tingginya kemiskinan di rumah tangga petani menimbulkan pertanyaan terkait ketahanan pangan di wilayah mayoritas penduduknya berkerja sektor pertanian. Penelitian ini mengkaji hubungan itu dengan menggunakan indikator persentase tenaga kerja sektor pertanian per total pekerja dan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di 416 kabupaten di Indonesia. Data dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional selama periode 2020 s.d. 2022. Melalui estimasi Generalized Least Square (GLS) ditemukan korelasi negatif yang signifikan antara jumlah petani dengan ketahanan pangan. Setiap peningkatan persentase jumlah petani sebesar 1% akan diiringi dengan penurunan skor IKP sebesar 0,107 poin dalam kondisi ceteris paribus. Secara singkat, kabupaten dengan persentase jumlah petani dan rumah tangga petani miskin yang lebih banyak, upah/gaji petani lebih tinggi dan produksi beras sedikit, memiliki ketahanan pangan yang lebih rendah. Sebaliknya, kabupaten dengan PDRB tinggi, banyak penduduk, pengeluaran konsumsi beras tinggi dan biaya konsumsi daging rendah, serta banyak penduduk miskin yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan memiliki ketahanan pangan yang lebih tinggi. Terkait itu, maka upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten-kabupaten yang tenaga kerjanya mayoritas berasal dari sektor pertanian perlu terus dimasifkan guna meningkatkan ketahanan pangan.

---

The agricultural sector is the main support for food supply and the largest contributor to labor absorption in Indonesia. However, low-income levels and high levels of poverty among farming households raise concerns regarding food security in areas where most of the population earns their livelihood from the agricultural sector. This research aims to examine the relationship between the percentage of agricultural sector workers per total worker and the Food Security Index (IKP) score in 416 districts in Indonesia. The data were collected from the Central Statistics Agency and the National Food Agency for the period of 2020 to 2022. Through Generalized Least Square (GLS) estimation, a significant negative correlation was found between the percentage of farmers and the IKP score. Every percentage increase in the number of farmers by 1% will be accompanied by a decrease in the IKP score of 0.107 points under ceteris paribus conditions. In short, the research results show that districts with a greater percentage of farmers and poor people from the agricultural sector, higher wages for agricultural labor and less rice production, will have lower level of food security. On the other hand, districts with high GRDP, large populations, higher rice consumption costs, lower meat consumption costs, and many poor people targeted by the Non-Cash Food Assistance program will have a higher level of food security. In relation to this matter, poverty reduction measures in districts where most of the workforce comes from the agricultural sector need to be accelerated to increase food security."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala penerapan sertifikasi halal pada produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Kelurahan Wirogunan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan sertifikasi halal, sementara variabel independen meliputi kesiapan sistem produksi, pengetahuan UMKM, kesadaran UMKM, dan aksesibilitas UMKM. Variabel kontrol mencakup alokasi modal, pendidikan terakhir, pendapatan bersih, dan lama usaha. Metode yang digunakan adalah analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran dan kesiapan sistem produksi berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan sertifikasi halal, sedangkan variabel aksesibilitas berpengaruh signifikan negatif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan terkait perbedaan persepsi UMKM tentang standar halal, meskipun sudah diminimalisir. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan sertifikasi halal bagi UMKM.

---

This study aims to analyze the obstacles to the implementation of halal certification in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) products in the Wirogunan Village, Yogyakarta Special Region. The dependent variable in this research is the implementation of halal certification, while the independent variables include production system readiness, MSME knowledge, MSME awareness, and MSME accessibility. Control variables include capital allocation, last education, net income, and business duration. The method used is binary logistic regression analysis. The results of the study show that the variables of awareness and production system readiness have a significant positive effect on the implementation of halal certification, while the accessibility variable has a significant negative effect. However, this study has limitations related to the differences in MSME perceptions of halal standards, even though these have been minimized. These findings are expected to contribute to the development of policies that support the implementation of halal certification for MSMEs."

"Studi ini mengevaluasi dampak suntikan modal yang diberikan oleh Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia melalui PMN (Penambahan Penyertaan Modal Negara) terhadap kinerja perusahaan, yang diukur dengan rasio return on asset. Salah satu tantangan utama dalam upaya evaluasi ini adalah adanya masalah endogenitas dalam alokasi PMN, karena kecenderungan dan besaran alokasi PMN mempunyai hubungan struktural dengan peruntukan penggunaan PMN sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian BUMN.Adapun Kontributor lain terhadap endogenitas adalah potensi pengaruh politik dalam pengambilan keputusan manajerial dan keuangan di BUMN dari berbagai lembaga pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, yang juga mencakup bagaimana PMN dialokasikan ke BUMN. Studi ini menggunakan strategi regresi variabel instrumental untuk mengatasi masalah endogenitas. Pengamatan longitudinal terhadap informasi keuangan auditan BUMN dan data petahana CEO sebagai proksi pengaruh politik digunakan, dengan pengamatan dari tahun 2013 hingga 2021. Lebih khusus lagi, pada spesifikasi estimasi, penelitian ini memilih Pooled Fixed Effect Instrumental Variable (FEIV) sebagai variabel utama. spesifikasi untuk memasukkan variabel invarian waktu seperti efek tetap sektoral.Hasil estimasi menunjukkan bahwa PMN tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja BUMN yang diukur dengan rasio return on assets. Studi ini juga menemukan bahwa posisi CEO yang menjabat secara statistik signifikan dalam menjelaskan endogenitas PMN, dimana BUMN yang dipimpin oleh CEO yang menjabat cenderung menerima lebih banyak PMN dibandingkan BUMN yang dipimpin oleh CEO yang tidak menjabat. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, perlu dilakukan kajian ulang terhadap penyertaan modal negara melalui PMN, karena pendekatan yang dilakukan saat ini tidak mampu meningkatkan kinerja BUMN. Untuk memitigasi pengaruh politik, pemerintah harus menetapkan pengaturan kelembagaan dan pedoman yang jelas dengan prinsip akuntabilitas dalam perekrutan CEO.

---

This study evaluates the impact of capital injection provided by the State into state-owned enterprises (SOEs) in Indonesia through PMN (Penambahan Penyertaan Modal Negara) on firms’ performance, as measured by return on asset. One immediate challenge that emerged in attempting the evaluation is the presence of endogeneity in PMN allocation, as the propensity and the size of PMN allocation have a structural relation with the designation of use of PMN as laid out in the Ministry of SOEs’ regulation. The other contributor to the endogeneity is the potential for political influence in the managerial and financial decision-making in SOEs from the various government bodies, particularly the Ministry of SOEs’, which also extends to how PMNs are allocated among SOEs’. The study employs an instrumental variable regression strategy to overcome the endogeneity issues. A longitudinal observation of audited financial information of SOEs and CEO incumbency data as a proxy for political influence is used, with observations from 2013 to 2021. More specifically, on estimation specification, the study chose Pooled Fixed Effect Instrumental Variable (FEIV) as the main specification to allow for the inclusion of time-invariant variables such as sectoral fixed effect. The estimation result indicates that PMN has no statistically significant impact on SOEs’ performance, as measured by their return on assets ratio. The study also found that CEO incumbency is statistically significant in explaining the endogeneity of PMN, where SOEs led by incumbent CEOs tend to receive more PMN compared to those led by non-incumbent CEOs. Considering these estimation results, a reassessment of state capital injection through PMN is necessary, as the current approach does not improve SOE performance. To mitigate political influence, the government should establish institutional arrangements and clear guidelines with accountability principles for CEO recruitment."

"Banyak temuan empiris yang menekankan pentingnya peran negara untuk menjaga kualitas institusinya karena akan memengaruhi proses penciptaan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. Apabila negara tidak mampu menjaga kualitas institusinya, cepat atau lambat masyarakat akan semakin hidup sengsara, dan negara berada dibawah bayangan kegagalan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melakukan analisis pada data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk mengetahui asosiasi dari kualitas institusi terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM), penelitian ini secara empiris mengidentifikasi bahwa kualitas institusi dalam dimensi efektivitas pemerintah yang diproksikan melalui nilai indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi berasosiasi negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, hanya variabel SAKIP yang secara statistik memiliki asosiasi yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Lebih lanjut, hasil penelitian membuktikan bahwa setiap kenaikan nilai SAKIP sebesar 1 poin berasosiasi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia sebesar 0,13%.

---

Various empirical findings emphasized the main key role of the state to maintain the quality of institutions since it would influence the wealth creation process for all people in its country. Whether the state is incapable of maintaining the quality of its institutions, sooner or later the people will be more miserable, and the state is going to be under the shade of failure. Accordingly, this study endeavors to examine panel data from districts and cities in Indonesia to determine the association of institution quality under government effectiveness dimension which proxied by index of government performance accountability system and bureaucracy reform on poverty in Indonesia. This study used the Fixed Effect Model (FEM) to empirically ascertain that the indicators of institutional quality, as defined by government performance accountability systems and bureaucracy reform variables, exhibit a negative association with poverty in Indonesia. Nevertheless, only the government performance accountability system variable exhibits a statistically significant association with poverty in Indonesia. Furthermore, the findings reveal that a one-point increase in SAKIP scores is associated with a 0,13% reduction in poverty rates in Indonesia."