Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepemimpinan dalam organisasi telah lama menjadi perhatian utama para praktisi dan akademisi. Hal ini disebabkan pemimpin organisasi memiliki posisi sentral dalam menggerakkan seluruh sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Praktek kepemimpinan yang relevan dengan kondisi kebutuhan organisasi akan mampu menghantarkan organisasi mencapai tingkat kinerja tertentu. Persoalannya kemudian adalah model kepemimpinan apa yang relevan diterapkan dalam sebuah organisasi. Dalam berbagai literatur, ditemukan berbagai teori kepemimpinan dimulai dari teori kepemimpinan sifat, prilaku, kontingensi atau situasional, sampai teori kepemimpinan integratif Kepemimpinan integratif kemudian berkembang menjadi teori kepemimpinan transaksional, visioner, kharismatik dan transformasinnal. Dari teori kepemimpinan transformasional selanjutnya berkembang menjadi teori kepemimpinan superleadership. Khusus dalam studi ini, kepemimpinan yang dimaksudkan adalah kepemimpinan superleadership yang dikembangkan oleh Manz dan Sims. Teori kepemimpinan superleadership inilah yang ingin diteliti dalam konteks Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di DKI Jakarta. Kepemimpinan superleadership diartikan sebagai pemimpin yang melakukan pengembangan bagi pegawainya agar mampu menjadi self-leadership. Di sisi lain, kinerja merupakan faktor yang sangat penting bila dilihat dari perspektif keberlangsungan organisasi karena kinerja dapat menjadi ukuran sehat atau tidaknya sebuah organisasi. Dalam konteks sektor publik, fungsi kinerja tidak hanya sebagai alat ukur sejauhmana tingkat keberhasilan rencana stratejik yang telah ditetapkan sebelumnya, melainkan pula kineaja berfungsi sebagai sarana pertanggunjawaban dan komunikasi organisasi dengan publik atau stakeholder. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi dan sekaligus menganalisis struktur hubungan yang sesuai dan signifikan antara praktek superleadership dengan kinerja KPP di DKI Jakarta. Strategi yang diterapkan oleh pemimpin yang mempergunakan model kepemimpinan superleadership adalah menfokuskan diri pada semua tingkatan (Ievel) organisasi. Artinya, upaya pengembangan superleadership dimulai dari tingkat individu, tingkat tim sampai ke tingkat organisasi. Pada tingkatan individu, pemimpin berupaya memimpin pegawai untuk menjadi self-leadership (leading individual to become self-leadership). Pada tingkatan tim, pemimpin berupaya memimpin tim menjadi self-leadership (leading team to self-leadership). Sedangkan pada tingkatan organisasi, pemimpin berupaya mengarahkan kemampuan self-leadership, baik pada tingkat individu maupun pada tingkal tim yang terintegrasi ke dalam bentuk orgaaisasi yang self-leadership (leading organizational cultures to self-leadership). Ketiga fokus strategi superleadership inilah yang menjadi acuan utama untuk menilai pengaruhnya terhadap kinerja di KPP DKI Jakarta. Pengukuran kinerja dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Integrated Performance Measurement System/IPMS, yaitu sistem pengukuran kinerja yang menitikberatkan stakeholders requirement sebagai dasar perancangan. Stakeholders requirement bagi setiap stakeholder tersebut terdiri dari pemerintah terkait dengan penerimaan pajak, pimpinan organisasi terkait dengan program perbaikan internal, pegawai terkait dengan kepuasan kerja dan wajib pajak terkait dengan kepuasan wajib pajak. Berlandaskan pandangan para ahli tersebut, permasalah pokok yang diajukan dalam studi ini adalah apakah kinerja KPP selama ini lebih dipengaruhi oleh model kepernimpinan yang ada, khususnya jika dilihat dalam perspektif model superleadership? Tujuan yang ingin dicapai dari studi ini aclalah mengkonfirmasi dan menganalisis struktur hubungan yang sesuai dan signifikan antara kerangka konseptual yang dihipotetiskan dengan data lapangan. Adapun struktur hubungan yang akan dikonfirmasi dan dianalisis tersebut terdiri dari tiga, yaitu: pertama pengaruh memimpin individu untuk mampu memimpin diri sendiri terhadap kinerja organisasi; kedua pengaruh memimpin tim untuk mampu mnmimpin diri sendiri terhadap kinerja organisasi; ketiga pengaruh memimpin organisasi untuk mampu memimpin diri sediri terhadap kinerja organisasi. Tujuan penelitian tersebut akan dapat dicapai melalui penggunaan pendekatan kuantitatif dan Structural Equation Modeling/SEM sebagai teknis analisisnya. Level analisis adalah organisasi dengan jumlah sampel sebanyak 28 KPP yang tersebar di wilayah kanwil DKI Jakarta. Adapun jumlah unit responden yang diharapkan dapat menjawab seluruh informasi yang dibuluhkan adalah sebanyak 504 unit responden dari kalangan pegawai, dan 504 unit responden dari kalangan wajib pajak orang pribadi dan badan. Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah stratified random sampling. Hasil perhitungan statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotetis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara memimpin individu untuk mampu memimpin diri sendiri terhadap kinerja organisasi ternyata terbukti. Hipotetis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh antara memimpin tim untuk mampu memimpin diri sendiri terhadap kineija organisasi ternyata tidak terbukti. Sedangkan hipotetis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh antara memimpin organisasi untuk mampu memimpin diri sendiri terhadap kinerja organisasi temyata terbukti. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pandangan beberapa ahli, antara lain Manz dan Sims tentang pengaruh kepemimpinan, khususnya superleadership terhadap kinerja organisasi, dalam kontek organisasi KPP di DKI Jakarta tidak sepenuhnya terbukti.

---

Leadership in the light of organization has become the main attention by practitioners and scholars for a long time. This is due to the leader of organization plays a central role in driving the entire sources of organization to achieve its goal. Leadership practices which is relevant to the needs of the organization will adept to lead organization to achieve certain level of performance. The question then is what sort of leadership model would be relevant to be applied in a certain organization. In literatures, numbers of leadership theories are found, starting from the theory of traits, behavior, contingency or situational until the theory of integrative leadership.

The Integrative leadership theory then has been developed into the leadership theory of transactional, visionary, charismatic and transformational. Then, from this transformational theory was developed further into the superleadership theory. The leadership paradigm used in this study is superleadcrship which is developed by Manz and Sims. This theory of superleadership is going to be observed in this study to ascertain whether it is exercised in District Tax Offices in Jakarta Superleadership here is meant as leader who motivates his/her personnel in order to be able to become self-leadership.

In the other hand, performance is a very important factor in the organization if it is seen from the angle of "going concern? perspective. This is due to the fact that in normal case performance is commonly used as a yardstick to see whether the organization is healthy or not. In the contact with public sector, performance function is not only used as yardstick to what extent the degree of success of strategic plan that has been set before, but the performance also to function as the responsibility and communication instruments to the public or stakeholders. Based on the concept above, this study attempt to contirm as well as, to analyze correlation structure which is fit and signiticant between superleadership practices with the performance ofthe District Tax Office in Jakarta.

Strategy applied by leader using superleadership model is to focus on all level in the organization. It means that developing effort ofthe superleadership is started from the individual level, team level until organizational level. In the individual level, leader tries to lead his/her personnel to become self-leadership (leading individual to become self-leadership). In the team level, leader tries to lead the team to become self-leadership (leading team to become self-leadership) while in the organizational level, leader tries to direct his self-leadership competence, either in the individual level or in the team level which are integrated in a form of self-leadership organization (leading organizational cultures to self-leadership).

The three focus strategies above are used as the main references to measure its influences ofthe leadership to the performances of the District Tax Office in Jakarta. The measurement system is used in this study is Integrated Performance Measurement System/ IPMS. This system emphasizes stakeholder requirement as a basic of measurement. Stakeholders consists of government, leader of the institution, tax employees and tax payers. Each stakeholder has different requirement. Govemment in this regard, concern on tax revenue. Leader of tax institution would concern about the improvement of the internal business process. Tax employees concern about their life satisfaction, while taxpayers concern about a prime service.

Departing from the above mentioned concept, the research problem raised in this study is whether the organization performance is influenced by the role of existing leadership, especially if it is seen from the superleadership stand point The objective of the study is to confirm and to analyze the relevant and significant correlation structure between die hypothesis made in the conceptual frame work with the fact in the iield. The correlation structure that are conlinned and analyzed consist of three item, as the followings:

1. The influence of leading individual to self-leadership towards the performance of organization

2. The influence of leading team to self-leadership towards the performance of the organization.

3. The influence of leading organizational cultures to self-leadership towards the perfonnance of the organization.

This research objective has been accomplished through quantitative approach and Structural Equation Modeling/SEM as its analytical instruments. Unit analysis level is organizational, with the numbers of sample 28 District Tax Office scattered throughout Jakarta. Numbers of responses units that are expected to be able to answer all needed information are 504 responses units from tax employees, and 504 response units from individual and corporate tax payers. Method of collecting sample used is stratified random sampling.

The result of statistical computation has shown that the first hypothesis which stated that there is influence between leading individual to self-leadership towards the performance of organization is proven. The second hypothesis that stated there is influence between leading team to be able to self-leadership toward the performance of organization is not proven. While the third hypothesis that stated there is influence between leading organization to be self-leadership towards the performance of the organization is proven. The above result has ascertained that the Manz and Sims?s concept, concerning the superleadership influence the performance of organization, in the above mentioned District Tax Offices in Jakarta are not fully verified."

"Globalisasi ekonomi telah membawa dampak meningkatnya investasi asing antar negara khususnya Foreign Direct Investment (FDI). Kemampuan negara-negara maju untuk memasok modal, terutama dalam bentuk FDI merupakan salah satu kunci keberhasilan negara-negara tersebut. Aliran FDI menuju negara-negara berkembang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2010 diperkirakan 48% aliran FDI akan menuju negara berkembang. Ada beberapa alasan mengapa investor asing dari negara maju melakukan investasi di negara berkembang, antara lain memperbesar keuntungan, untuk mengkombinasikan modal yang dimilikinya dengan tenaga kerja yang murah dalam upaya untuk mengurangi biaya produksi, penggunaan bahan baku dekat dengan sumbernya dan sebagainya. Sementara itu bagi negara tempat investasi, kehadiran investor asing dalam bentuk FDI memberikan berbagai keuntungan berupa transfer teknologi, tenaga kerja terlatih, kemampuan organisasi dan manajerial, penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh oleh investor FDI. Mengingat banyaknya dampak positif yang diharapkan dapat diperoleh negara tempat investasi (host country), negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) berusaha secara aktif mempromosikan negaranya agar menjadi lokasi investasi dengan memberikan berbagai insentif, baik insentif pajak maupun non pajak. Upaya-upaya untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia telah membuahkan hasil berupa masuknya investor asing FDI dalam jumlah yang cukup signifikan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam kaitannya dengan hal di atas, di Indonesia terjadi fenomena yang bersifat kontroversial. Di satu sisi pemerintah sangat gencar melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan realisasi investasi asing FDI khususnya perusahaan Penanaman Modal Asing (PT.PMA) dengan menawarkan berbagai fasilitas, di sisi lain ternyata cukup banyak (70%) PT.PMA yang tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang cukup lama (berturut-turut selama 5 tahun atau lebih) karena selalu melaporkan rugi dalam SPT PPh Badannya. Dari hasil analisis DJP diketahui bahwa dari 70% PT.PMA yang tidak membayar pajak sebagian besar dikarenakan melakukan praktik penghindaran pajak, antara lain transfer pricing melalui transaksi inter company. Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik penghindaran pajak yang pada umumnya dilakukan dilakukan oleh FDI yang berbentuk subsidiary company (PT.PMA) di Indonesia, menganalisis kebijakan Anti Tax Avoidance dalam menangkal praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan dan mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan DJP untuk menangani praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh FDI yang berbentuk subsidiary company (PT.PMA) tersebut. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivist dengan pendekatan mixed approach. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak sepenuhnya dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi terlibat serta wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan yang kompeten yang mewakili berbagai kelompok yang terkait dengan tema penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang pada umumnya dilakukan oleh FDI yang berbentuk subsidiary company (PT.PMA) di Indonesia dilakukan melalui skema transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, Controlled Foreign Corporation (CFC), dan pemanfaatan negara tax haven. Adapun skema penghindaran pajak yang paling banyak digunakan adalah skema transfer pricing dan thin capitalization. Praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku dan diperkuat dengan karakteristik hubungan antara anak perusahaan (subsidiary company) di Indonesia dengan induk perusahaan (parent company) di luar negeri sebagai entitas yang terpisah, sehingga antara keduanya dapat melakukan transaksi. Selanjutnya hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Anti Tax Avoidance di Indonesia relatif belum memenuhi sifat kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh James Anderson yaitu sifat rasional, inkremental dan emergence, karena pada kebijakan yang ada masih banyak peluang (loopholes) yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, khususnya perusahaan PMA untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga potensi pajak yang ada belum dapat digali secara optimal. Dilihat dari faktor-faktor pendukung, yaitu policy content kebijakan yang bersifat rasional dan logis, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan sumber daya yang trampil untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya terpenuhi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Anti Tax Avoidance tersebut. Terakhir, upaya-upaya yang dilakukan oleh DJP dalam menangani praktik-praktik penghindaran pajak oleh FDI yang berbentuk PT.PMA relatif masih kurang memadai dan kurang menyentuh masalah yang bersifat esensial, sehingga kasuskasus penghindaran pajak tersebut kurang tertangani dengan baik.

---

Economic globalization has brought an impact in an increase of international foreign investment, particularly in the form of Foreign Direct Investment (FDI). The ability of the Developed countries to supply capital in the form of FDI is one of their success. The flow of FDI to the Developing countries is increasing every year. In the year 2010 it is predicted that 48% of the FDI will go to the Developing countries. The main reasons of the foreign investors from Developed countries to invest in the developing countries is to increase their profit, to combine their capital with the cheap labors in order to reduce production expense, the use of raw materials near the source etc. Whereas for the host countries, the foreign investment in the form of FDI have some advantages, i.e.: transfer of technology, trained labor, ability of organization and managerial skill and tax revenues from the profit of the FDI investment. As there are many positive advantages received by the host country, most of developing countries (including Indonesia) is promoting their country to become an investment destination through some incentives, both tax and non tax incentives. The efforts to attract the foreign investor into Indonesia resulted in the increase of foreign investment in the significant amount, which is expected to increase the tax revenues. Due to the above development, in Indonesia there is a controversial phenomenon. The efforts from the Government to increase FDI realization, especially Foreign Investment Company (PT.PMA) by giving some incentives, but the negative aspects of this policy is that many PT.PMA (70%) did not pay Corporate Income Tax and file Income Tax Return which show a tax loss for a long time (5 years or more ). Based on a study of the Directorate General of Taxes (DGT) 70% of the PT.PMA companies did not pay taxes mostly because of the practice of tax avoidance, especially in transfer pricing through inter company transaction.

The objectives of the research of this dissertation are to identify the practices of the tax avoidance which are commonly used by FDI in the form of subsidiary company (PT.PMA) in Indonesia, to analyze the Anti Tax Avoidance policy in combating the practices of tax avoidance and to know and analyze the efforts performed by the DGT to counter practices of the tax avoidance by the FDI in the form of subsidiary company (PT.PMA). The paradigm of the research is a positivist paradigm with mixed approach. The combination of qualitative approach and quantitative approach used to answer the research questions which can not fully be answered either by qualitative or quantitative approach. The kind of the research is descriptive research with the technique of collecting data through library and field research through participant observation and in depth interview with some key informants that represent various group relevant to the topic of this research.

The result of the research shows that the practices of the tax avoidance which commonly performed by FDI in the form of subsidiary company (PT.PMA) in Indonesia are done through a scheme of transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, Controlled Foreign Corporation (CFC), and the use of tax haven countries. In the most cases the tax avoidance scheme is transfer pricing and thin capitalization schemes. The tax avoidance practices to be done by making use of the loopholes of the tax regulations and supported through the relation between subsidiary company in Indonesia and parent company abroad as a separate entity, therefore they can make inter company transactions. Furthermore the analysis shows that the Indonesia Anti Tax Avoidance policy relatively has not fulfilled the characteristic of the policy mentioned by James Anderson, i.e.: rational, incremental and emergence, because the Indonesia Anti Tax Avoidance policy has many loopholes which can be used by the tax payer, particularly PT.PMA to practice tax avoidance, and consequently the tax potential to the DGT can not be achieved satisfactorily. In addition to that the supporting factors i.e.: policy content of the policy which should rational and logic, cooperation with the related parties and competent man power to perform the policy is not adequate to support the implementation of the Anti Tax Avoidance policy Finally, the efforts done by the Directorate General of Taxes to handle the practices of the tax avoidance by FDI in the form of PT.PMA relatively is not optimal, consequently the cases of the tax avoidance has not been handled properly."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas tentang pengaturan pemungutan pajak penghasilan di Indonesia, studi ats peraturan di bawah undang-undang tahun 1984-2006. Ada prinsip yang berlaku universal yakni, tidak ada pajak tanpa perwakilan, atau pajak tanpa perwakilan adalah perampokan. Di In donesia, dasar pemungutan pajak tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 (naskah asli), yang kemudian dalam perubahan ketiga UUD 1945 diatur dalam asal 23A. Pada dasarnya pemungutan pajak harus di atur dngan undang-undang. Praktiknya, banyak peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang mengatur pemungutan pajak penghasilan. Dengan pendekatan teori Economic analysis of law, penulis mencoba mencari jawaban mengapa banyak pengaturan pemungutan pajak penghasilan diatur melalui peraturan di bawahundangundang. Teori ini mengedepankan konsep efesiensi. Efisiensi dalam pengaturan pemajakan, terhadi bila peraturan dibuat dengan memperhatikan bahwa atas kegiatan ekonomiyang mempunyai elastisitas tinggi dikenakan trif pajak rendah, begitu pula sebaliknya, atas kegiatan ekoomi yang mempunyai eleastisitas rendah dikenakan dengan tarif tinggi."

"The empirical research confirms that organizational culture has its positive impacts on the performance in business administration. The literature, however, revealed that the impact of organization culture in public administration remains limited, most study has been conducted outside Indonesia, and there is a challenge to public administration community to integrate values into structure, process and system of public organization. This dissertation examines to what extent do the organization cultural values impacts on the taxpayers service quality. By applying instrumental and terminal values theorized by Rockeah and Jones and service quality theorized by Zetihaml et al., Bergman and Kelfsjo, and by using quantitive approach which apply factor analysis, the research reveals 9 factors as dominant organization cultural values on Large Taxpayer Regional Office (LTRO) that is taxpayer Service quality, responsive, intelligent, obey to the superordinate, economy, learning, innovative, efficient and pluralism. Based on focus group discussion, the most dominant value is responsive at first level, follows by intelligent, obey to the superordinate, economy, learning, pluralism and taxpayer service quality at the second level and innovative and efficient at the third level. These level of values is regarded as a value system.By applying regression analysis, the research reveal that there is a positive impact between efficient, innovative and responsive on the taxpayer service quality, while a negative impact between obey to the superordinate on taxpayer service quality. As in the focus group discussion the informants confirm that the values system has been used in the climate of organization especially in decision making process and reward punishment system on LTRO, this research concluded that LTRO becomes a value driven organization.Findings of this research is that LTRO as a public organization has integrated values in the system and processes in the organization life, which is a theoretical implication of this research. lt is the advisable that the LTRO will maintain the value system by making it viable, balance, congruence and authenticity."

"Penelitian ini mempelajari apakah terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada periode 2004-2010 dan diindikasikan memiliki keterkaitan dengan diskresi. Penelitian ini juga ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah serta upaya atau solusi yang dapat dilakukan agar Kepala Daerah tidak terjerat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap 5 lima kasus tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh KPK dan merupakan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap inkracht. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh para Kepala Daerah yang menjadi studi kasus. Para Kepala Daerah tersebut terbukti melakukan tindakan yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara bersama-sama ataupun dibantu oleh pihak lain, serta dilakukan untuk memberikan keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan umum. Apa yang dilakukan oleh Kepala Daerah merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang karena melampaui kewenangan yang diberikan. Tindakan korupsi yang dilakukan berupa tindakan yang merugikan keuangan negara ataupun tindakan suap menyuap. Terdapat sejumlah hal yang menyebabkan seorang Kepala Daerah melakukan korupsi, yaitu: 1 ketidaktahuan dari Kepala Daerah mengenai berbagai peraturan; 2 permasalahan pengawasan atau pengendalian baik internal maupun eksternal; 3 mahalnya biaya politik untuk menduduki jabatan Kepala Daerah; 4 permasalahan rendahnya integritas; serta 5 gaya hidup dari Kepala Daerah. Penelitian ini menyarankan sejumlah upaya atau solusi untuk mencegah agar Kepala Daerah di Indonesia tidak terjerat tindak pidana korupsi, yaitu: 1 Peningkatan kapasitas dari Kepala Daerah; 2 Perbaikan terhadap sistem pengawasan; 3 Upaya untuk mengurangi biaya politik; 4 Membangun budaya integritas Kepala Daerah; 5 Membangun akuntabilitas kebijakan; serta 6 Membangun budaya anti korupsi di masyarakat.

---

This study examines whether there is discretion in various corruption cases committed by the Head of Regions that handled by the Corruption Eradication Commission CEC in the period 2004 2010 and is indicated to be related to discretion. This study also wanted to know what the cause of corruption by the Head of Regions and efforts or solutions that can be done so that the Head of Regions is not entangled in corruption. This study uses a case study of five 5 cases of corruption by the Head of Regions handled by the CEC and that have permanent legal force inkracht.

The results showed that there was no discretion in various cases of corruption committed by the Head of Regions who became the case study. The Head of Regionals are proven to have acted in violation of various laws and regulations, jointly or assisted by other parties, and carried out to provide personal benefit and not for the public interest. What is done by the Head of Region is an act of abuse of authority because it exceeds the authority granted. Acts of corruption committed in the form of actions that harm the state finances or bribery action. There are a number of things that cause corruption by the Head of Regions, namely 1 ignorance of the regulations 2 problems of supervision or control both internal and external 3 the high political cost for the post of the Head of Regions 4 The problem of lack of integrity and 5 the lifestyle of the Head of Regions.

This study suggests a number of efforts or solutions to prevent the Head of Regions in Indonesia is not entangled in corruption, namely 1 Increasing the capacity of the Head of Regions 2 Improvements to the monitoring system 3 Measures to reduce the political costs 4 Building a culture of integrity of the Head of Regions 5 Building policy accountability and 6 Building a culture of anti corruption in society."