Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFenomena media sosial tidak terlepas dari propaganda, pengguna media sosial dapat dengan mudah diinformasikan dan dimanipulasi oleh berita-berita yang dibuat berdasarkan kepentingan bersama, pandangan politik ataupun aktivitas. Maraknya berita-berita hoaks di media sosial saat ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat bahkan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat, fungsi media sosial yang awalnya sebagai media sharing informasi berubah menjadi media penyebar berita hoaks dengan motivasi politik ataupun non-politik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis propaganda media sosial terkait potensi ancaman disintegrasi bangsa dengan studi kasus Muslim Cyber Army MCA . Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konten atau isi berita hoaks di media sosial serta pola propaganda yang digunakan oleh MCA dalam menyebarkan berita hoaks melalui media sosial. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pengguna internet tentang berita hoaks terkait ancaman disintegrasi bangsa.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan informan serta melakukan analisa framing konten berita dengan menggunakan coding atau kategorisasi kata. Dari penelitian ini diketahui MCA melakukan black propaganda yaitu menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian SARA yang dapat berpotensi pada ancaman disintegrasi bangsa.

---

ABSTRACTThe phenomenon of social media can not be separated from propaganda, social media users can easily be informed and manipulated by news made based on common interests, political views or activities. The rise of hoaks news in social media today has caused anxiety in society can even lead to division in society, social media function which initially as information sharing media turned into a media spreader hoaks news with political or non political motivation.This study aims to analyze the social media propaganda related to the potential threat of disintegration of the nation with Muslim Cyber Army MCA case studies. This analysis is conducted to find out how the content or content of news hoaks in social media and propaganda patterns used by MCA in spreading news hoaks through social media. Furthermore, this research is expected to provide an understanding for internet users about hoaks news related to the threat of disintegration of the nation.This research was conducted by qualitative method through literature study, in depth interview with informant and analyzing news content framing by using coding or word categorization. From this research is known MCA do black propaganda that is spreading news hoaks and hate speech SARA which can potentially at threat of disintegration of nation. "

"Terorisme di Indonesia saat ini semakin marak terjadi. Meskipun sebelumnya telah terdapat Undang-Undang Anti Terorisme tetapi tidak serta-merta menghentikan para pelaku terorisme. Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara tegas dalam hal pencegahan, sehingga aparat penegak hukum tidak bisa bertindak untuk mencegah, menghentikan bahkan menindaklanjuti segala sesuatu yang dicurigai berhubungan dengan aksi terorisme. Pengajuan revisi terhadap UU Anti Terorisme yang tertunda hampir dua tahun lamanya pada akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini merupakan sebuah capaian kebijakan strategis dalam sektor keamanan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada Implementasi pencegahan terorisme melalui program deradikalisasi dalam rangka early detection dan strategi deradikalisasi yang tepat untuk digunakan sebagai upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Penulis melakukan penelitian melalui pendekatan kualitatif dari sumber-sumber data yang berkompeten dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan analisa dokumen dari fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa deradikalisasi dapat menjadi early detection bagi aparat penegak hukum khususnya fungsi intelijen sebagaimana yang diteorisasikan oleh Hank Prunckun yaitu dapat menjadi sumber informasi dan media untuk mempengaruhi rekan-rekannya yang masih radikal agar kembali tidak radikal. Salah satu strategi deradikalisasi yang tepat dilakukan pemerintah yaitu BNPT dan Kementerian/Lembaga terkait harus menyusun grand strategy nasional deradikalisasi baik strategi maupun target untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang karena Kementerian/Lembaga pelaksana saat ini belum dapat melakukan secara integratif dan koordinatif.

---

Today Terrorism in Indonesia is increasing rapidly. Although there was an Anti-Terrorism law it did not stop the terrorists. This law does not explicitly regulate in terms of prevention, thus law enforcement officials cannot act to prevent, stop or even to investigate any suspicious activity by personal or organization which related to acts of terrorism. Submission of revisions to the Anti-Terrorism Law which has been delayed for almost two years has finally been ratified by the House of Representatives of the Republic of Indonesia into Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Crime of Terrorism. This is a strategic policy achievement in the national security sector that can be utilized by the government and society in preventing acts of terrorism in Indonesia. This research focuses on the implementation of the prevention of terrorism through deradicalization programs in the framework of early detection and appropriate deradicalization strategies to be used as an effort to prevent terrorism in Indonesia. The author conducts research through a qualitative approach from competent data sources by conducting interview the interviewees and documents analyzing from the phenomena that have occured. In this study, it was found that deradicalization used as early detection for law enforcement officers, especially intelligence functions, as documented by Hank Prunckun, which can be a source of information and media to influence his radical counterparts to return to being not radical. One of the appropriate deradicalization strategies carried out by the government, namely BNPT and related Ministries / Agencies must form a national grand strategy for deradicalization in short-term, medium-term and long-term strategies and targets due to the current Ministries / Implementing Agencies have not been succesfully able to carry out the integrative and coordinative process."

"Gerakan Kelompok Separatis Teroris (KST) merupakan akumulasi dari ketidakpuasan daerah terhadap ketimpangan distribusi ekonomi dan pelanggaran fisik berupa represi. Gerakan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua sejak 2000 bertransformasi dari gerakan kekerasan menjadi lebih lunak dengan melancarkan aksi propaganda menggunakan media sosial baik dengan target penduduk daerah, nasional dan internasional. Fokus penelitian ini untuk analisis pola propaganda isu rasisme papua di ruang siber sehingga penelitian dibatasi pada upaya menganalisis pola propaganda berkaitan dengan isu rasisme yang dilakukan di ruang siber, serta strategi – strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi propaganda yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua dengan menggunakan Konsep Rasisme, Teori Propaganda, Teori Strategi dan Konsep Ruang Siber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Hasil Penelitian menunjukan pembahasan isu rasisme di media sosial Twitter pada periode April s.d. Desember 2021 terbagi menjadi 5 materi konten dan ditemukan juga penggunaan keyword berupa hashtag PapuanLivesMatter, FreeWestPapua dan #Bubar, Pola propaganda dilakukan berbentuk poster, tulisan dan pesan whattap group. Strategi Pemerintah menghadapi propaganda dengan memberikan gambaran dan wawasan suatu perstiwa yang terjadi secara benar. Kesimpulan penelitian ini yaitu isu rasisme Papua di ruang siber lebih banyak dilakukan di media sosial Twitter. Pola Propaganda yang dilakukan secara terbuka (Revealed Propaganda) dan tertutup (Concealed Propaganda) dengan metode coersive dan persuasive propaganda digunakan secara bersamaan dengan menggunakan simbol-simbol. Adapun Strategi mengatasi isu rasisme Papua di ruang siber dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah Pusat dan daerah didukung organisasi masyarakat, agama serta media diantaranya dengan pendekatan kesejahteraan pendekatan rasial dan DNA (Genetik) serta klarifikasi informatif tentang Papua.

---

The Separatist Terrorist Group Movement (KST) is an accumulation of regional dissatisfaction with the inequality of economic distribution and physical violations in the form of repression. The Papuan Separatist Terrorist Group (KST) movement since 2000 has transformed from a violent movement to a more lenient one by launching propaganda actions using social media both targeting local, national and international residents. The focus of this research is to analyze the propaganda pattern on the Papuan racism issue in cyberspace so that the research is limited to efforts to analyze the propaganda pattern related to the issue of racism carried out in cyberspace, as well as the strategies taken by the government in overcoming propaganda carried out by the Separatist Terrorist Group (KST) Papua by using the concept of racism, propaganda theory, strategy theory and the concept of cyber space. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis design. The results of the study show that the discussion of the issue of racism on Twitter social media in the period April to d. December 2021 was divided into 5 content materials and found the use of keywords in the form of hashtags #PapuanLivesMatter, FreeWestPapua and Bubar. Propaganda patterns were carried out in the form of posters, writings and whattap group messages. The government's strategy for dealing with propaganda is to provide a true picture and insight into an event that is happening. The conclusion of this study is that the issue of Papuan racism in cyberspace is mostly carried out on social media Twitter. Propaganda patterns that are carried out openly (Revealed Propaganda) and closed (Concealed Propaganda) with coercive and persuasive methods of propaganda are used simultaneously by using symbols. The strategy for overcoming the issue of Papuan racism in cyberspace can be carried out through collaboration between the central and local governments supported by community, religious and media organizations including the racial and DNA (Genetic) welfare approach as well as informative clarification about Papua."

"Penelitian ini berangkat dari masalah perkembangan teknologi informasi khususnya bidang intelijen yang menjadi tantangan bagi kepemimpinan di dalam Badan Intelijen Negara (BIN). Tantangan yang dihadapi adalah mengubah secara “radikal” lingkungan kerja BIN yang mampu melahirkan inovasi dan mendukung kinerja permasalahan intelijen dalam era teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja BIN saat ini yang mampu menjawab tasntangan teknologi informasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (single case). Data didapat dari wawancara sejumlah key informan penelitian yang merupakan pengambil keputusan di BIN. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan pada organisasi/lembaga/badan intelijen tidak ubahnya kepemimpinan pada umumnya, yang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman khusus di bidangnya, kemampuan manajemen yang baik dalam tata kelola organisasi, visi dan misi yang jelas dalam menggerakan organisasi dan kemampuan komunikasi baik internal maupun eksternal yang sangat penting dalam melakukan adaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Perbedaan penting pada kepemimpinan intelijen pada dasarnya terletak kemampuan menjalankan prinsip dasar intelijen yaitu kerahasiaan, namun tetap bisa menjalankan tata kelola organisasi yang baik. BIN menerapkan gaya kepemimpinan campuran yang menggabungkan beberapa prinsip yang menjadi ciri dari beberapa karakteristik gaya kepemimmpinan dengan tujuannya masing-masing. Pada dasarnya kepemimpinan yang diterapkan di BIN lebih menganut gaya kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan digital. Lingkungan kerja era kepemimpinan BIN saat ini merupakan momen transisi paradigma intelijen yang dijalankan organisasi. Untuk menciptakan lingkungan kerja digital BIN melakukan perubahan fisik dan non-fisik/perilaku.  Pengembangan fisik dilakukan BIN dengan membangun kemampuan teknologi intelijen, sementara perbaikan non-fisik dengan menciptakan paradigma baru pada elemen organisasi dengan pengembangan SDM berkapasitas digital.

---

This research departs from the problem of the development of information technology, especially in the field of intelligence which is a challenge for leadership within the State Intelligence Agency (BIN). The challenge faced is to "radically" change BIN's work environment that is able to generate innovation and support the performance of intelligence issues in the information technology era. The purpose of this study is to analyze how BIN's current leadership style and work environment are able to answer the information technology challenges. This research uses a qualitative approach with a case study method (single case). The data were obtained from interviews with a number of key research informants who are decision makers at BIN. This study found that leadership in organizations/institutions/intelligence agencies is like leadership in general, which requires special knowledge and experience in the field, good management skills in organizational governance, clear vision and mission in moving the organization and communication skills both internally and externally. which is very important in adapting to changing environmental conditions. The important difference in intelligence leadership basically lies in the ability to carry out the basic principle of intelligence, namely confidentiality, but still be able to carry out good organizational governance. BIN applies a mixed leadership style that combines several principles that characterize several leadership style characteristics with their respective goals. Basically, the leadership applied at BIN adheres to a transformational leadership style and digital leadership. The working environment of the current era of BIN's leadership is a moment of transition to the intelligence paradigm run by the organization. To create a digital work environment, BIN makes physical and non-physical/behavioral changes. Physical development is carried out by BIN by building intelligence technology capabilities, while non-physical improvements are carried out by creating a new paradigm in organizational elements by developing digital capacity of human resources."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi ancaman hybrid warfaredi Indonesia melalui studi kasus Papua di Media Sosial. Penulis menggunakanteori hybrid warfare,teori hate speech, teori propaganda, teori media sosial danteori disinformasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sebagaimembantu menjelaskan fenomena propaganda dan disinformasi pada kasusgerakan pembebasan Papua. Penulis berusaha menganalisa potensi ancamanhybrid warfare yang dilakukan oleh oknum pembebasan Papua melalui mediasosial. Perkembangan media sosial di Indonesia dan dunia internasional sangatpesat dengan dipengaruhi oleh internet. Media sosial pada saat ini dapatmempengaruhi penyebaran dan model propaganda serta disinformasi yangdigunakan sebagai instrumen hybrid warfare. Propaganda dan disinformasi yangdigunakan sebagai upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui media sosial.Perubahan interaksi dan penggunaan disinformasi dan hate speech pada mediasosial menunjukkan bahwa OPM melakukan penggalangan untuk merubahpersepsi masyarakat Indonesia maupun internasional. Propaganda dandisinformasi mengenai kasus Papua semakin meningkat dan menggunakanalogaritma dari media sosial untuk mencapai tujuan mereka. Penulis menemukanbeberapa bukti bahwa media massa dan media sosial organisasi tersebutmedapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut dapatmenigkatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia

---

This study aims to analyze the potential threat of hybrid warfare in

Indonesia through a Papua case study on social media. The author uses hybrid

warfare theory, hate speech theory, propaganda theory, social media theory and

disinformation theory. The author uses qualitative methods and case studies to

help explain the phenomenon of propaganda and disinformation in the case of the

Papuan liberation movement. The author tries to analyze the potential threat of

hybrid warfare carried out by elements of Papuan liberation through social media.

The development of social media in Indonesia and internationally is very fast,

influenced by the internet. Social media at this time can influenced the spread and

model of propaganda and disinformation used as a hybrid warfare instrument.

Propaganda and disinformation used as an effort by the Free Papua Movement

(OPM) through social media. Changes in interaction and the use of disinformation

and hate speech on social media showed that OPM is mobilizing to change

perceptions of the Indonesian and international community. Propaganda and

disinformation regarding the Papua case is increasing and using algorithms from

social media to achieve their goals. The author found some evidence that the mass

media and social media of these organizations received support from various

circles. This support can increase the potential threat to Indonesia's national

security"

"ABSTRAKSejak lebih dari satu dekade yang lalu, persoalan radikalisme dan terorisme terus mendapatkan sorotan publik dari hampir seluruh penjuru dunia. Terorisme telah menimbulkan banyak kerusakan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya deradikalisasi untuk menanggulangi masalah tersebut. Seluruh elemen masyarakat Indonesia pada dasarnya bertangguung jawab atas upaya deradikalisasi, bukan hanya BNPT saja. Terlebih, BNPT terbukti memiliki berbagai kendala yang tidak bisa dihadapi sendiri. Salah satu elemen masyarakat yang bisa mengambil peranan penting dalam hal ini adalah Lembaga non-pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran dan efektivitas deradikalisasi oleh lembaga non-pemerintah, dengan mengambil studi kasus Yayasan Prasasti Perdamaian dan Search for Common Ground, dua lembaga yang aktif bergerak dalam upaya deradikalisasi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara terstruktur, observasi dan studi literatur. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dua lembaga non-pemerintah tersebut memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi oleh narapidana terorisme, daripada program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT. Namun demikian, masalah koordinasi dengan pemerintah, minimnya sumber daya, dan lemahnya monitoring masih memberi hambatan dalam upaya deradikalisasi.

---

For more than a decade, the issue of radicalism and terrorism continues to get the public's attention from almost all corners of the world. Terrorism has caused a lot of damage to human life. Therefore, it is necessary to properly address the problem. Every element of Indonesian society is basically responsible for efforts to de-radicalization, not just BNPT. Moreover, BNPT has proven to have various obstacles that cannot be faced alone. One element of society that can take an important role in this case is non-governmental institutions.

This study aims to analyze the role and effectiveness of deradicalization by non-governmental institutions, by taking a case study of Yayasan Prasasti Perdamaian and Search for Common Ground, two institutions that are actively engaged in deradicalisation efforts.

This research was conducted with qualitative methods through structured interviews, observation and literature studies. In this study it was known that the two non-government institutions had higher levels of acceptance by prisoners of terrorism, rather than the deradicalisation program run by BNPT. However, the problem of coordination with the government, lack of resources, and weak monitoring still provide obstacles in efforts to de-radicalization.

 

"

"ABSTRAK

Peredaran informasi yang begitu masif di media siber yang ada di Indonesia membuat kita terkadang mengalami kesulitan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang bohong atau hoax. Pihak-pihak tertentu bahkan sengaja membuat dan menyebarkan informasi hoax dengan tujuan tertentu, salah satunya menyebarkan paham atau ideologi radikalisme untuk tujuan politik. Tidak jarang, informasi hoax tersebut dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah post-truth. Gerakan Pemuda (GP) Ansor adalah salah satu pihak yang telah menyadari bahaya tersebut dan telah melakukan perlawanan dengan membuat produk kontra narasi radikalisme. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berparadigma konstruktivis, penelitian ini ingin mencari tahu dan menganalisa secara mendalam bagaimana strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber tersebut. Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber ini telah membuahkan hasil yang positif yang sekaligus dapat meminimalisasi kelemahan dan ancaman yang ada.

---

---

ABSTRACT

The massive circulation of information on cyber media in Indonesia

sometimes make us difficult to distinguish between the correct information and the lying or hoax one. Certain parties even deliberately make and disseminate hoax information with a specific purpose, one of which is spreading radicalism ideology for political purposes. Not infrequently, the hoax information is believed by the community as a truth. This phenomenon is known as the post-truth. Ansor Youth Movement (GP Ansor) is one of the parties who has realized the danger and has taken the fight by making counter radicalism narrative product. By using descriptive qualitative method and constructivist paradigm, this research wants to find out and analyze in depth how is the GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in the cyber media. The main data sources of this research is semi-structured interviews. The results of this study state that GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in cyber media has produced positive results that can minimize the existing weaknesses and threats.

"

"ABSTRAKMaraknya kasus terorisme dan radikalisme yang terjadi adalah fenomena baru yangdilakukan oleh para PMI di negara penempatan baik terlibat langsung maupun hanya sebagai simpatisan. Faktor letak yang strategis yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina Selatanadalah faktor eksternal dan perlu untuk diperhitungkan dengan berbagai historis yang melatarbelakanginya. Namun tidak kalah penting juga adalah faktor internal dikala keamanan dan kesejahteraan adalah satu paket yang tak terpisahkan sebagai indikator ketahanan nasional. Jika salah satunya saja lemah maka daya tangkalnya akan lemah dan mudah rapuh.Sebagai Provinsi yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, Pemerintah perlu banyak mengejar kertertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Uttara. Banyaknya PMI di Malaysia yang diberangkatkan melalui Kabupaten Nunukan dan tingginya ketergantungan masyarakat di wilayah perbatasan juga mewarnai potensi ancaman tergerusnya nasionalisme bangsa yang berdampak negatif dan menjadi faktor pendorong kaum radikal untuk mengambil alih dan tempat di hati mereka. Maka dengan segera harus dilakukan deteksi diniancaman radikalisme di kalangan PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan untuk mengurangi dampak dari radikalisme terhadap kaum rentan tersebut dan memberikanantisipasi berkembangannya narasi terorime di kalangan PMI sehingga stigma negatif tentang Indonesia terkait teroris lambat laun terbantahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih narasumber yang terlibat langsung dalam prosespenempatan PMI, observasi langsung di Penampungan sementara PMI sebelum diberangkatkan. Penelitian ini bertujuan Menganalisis potensi ancaman radikalisme dan upaya menetralisasi pola pikir PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan agar tidak terpapar radikalisme .Penelitian ini mempergunakan Teori Keamanan, Teori Radikalisme,Teori Ancaman sebagai tools analisis dalam penelitiannya. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran perlunya deteksi dini potensi ancaman radikalisme dan upaya menaturalisasi pola pikir PMI yang terpapar paham radikalisme.

---

ABSTRACTThe rise of terrorism and radicalism cases that occur is a new phenomenon carried out by PMIs in placement countries both directly involved and only as sympathizers. The strategic location that borders Malaysia and the Southern Philippines is an external factor and needs to be calculated with a variety of historical backgrounds. But also important is the internal factor when security and welfare are an integral package as an indicator of national security. If one of them is weak, the strength will be weak and easily fragile. As a province that is only 7 (seven) years old, the Government needs to pursue a lot of development in the border region of North Kalimantan. The large number of PMIs in Malaysia dispatched through Nunukan Regency and the high dependence of people in the border region also colored the potential threat of eroding nationalism that had a negative impact and became a motivating factor for radicals to take over and place in their hearts. Then immediately an early detection of the threat of radicalism must be carried out by PMI in the border area of Nunukan Regency to reduce the impact of radicalism on these vulnerable people and to anticipate the development of narrative terrorism among PMIs so that the negative stigma about Indonesia in relation to terrorists is gradually denied. This study uses qualitative research methods that are descriptive analysis. The technique of collecting data through in-depth interviews by selecting speakers who are directly involved in the placement process of PMI, observing directly in the PMI Temporary Shelter before departing. This study aims to analyze the potential threat of radicalism and efforts to neutralize the PMI mindset in the border area of Nunukan Regency so that it is not exposed to radicalism. This study uses Security Theory, Radicalism Theory, Threat Theory as analysis tools in its research. From this research, we will get a picture of the need for early detection of potential threats of radicalism and efforts to naturalize the mindset of PMI who are exposed to radicalism."

"Kelompok teroris menggunakan berbagai cara untuk melakukan mendukung pendanaan kelompoknya, salah satunya dengan membuat sebuah organisasi non profit yang menerima donasi dari masyarakat. Salah satunya Syam Organizer yang dibentuk Jamaah Islamiyah (JI) secara tertutu dan menerapkan sistem terputus untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat dan menggunakan sebagian dari donasi tersebut untuk memberangkatkan anggotan JI ke negara konlfik seperti Suriah. Organisasi tersebut dikendalikan oleh seorang Direktur Utama salah satunya Wahyu Hidayat yang memiliki tugas signifikan untuk mengendalikan organisasi. Sistem tertutup yang dibangun kemudian dapat dipecahkan oleh aparat intelijen dan penegak hukum. Pendekatan Routine Activity Theory (RAT) digunakan untuk mengalisa kejahatan Wahyu Hidayat dan teori intelijen dasar untuk menganalisa strategi intelijen dalan pengungkapan pendanaan teror. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara kepada 6 (enam) narasumber yaitu Wahyu Hidayat (narapidana terorisme), Densus 88 Anti Teror Polri, Badana Intelijen Negera (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAKT) dan Kementerian Agama RI (Kemenag RI). Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan publikasi dari lembaga pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini menunjukkan Wahyu Hidayat memiliki motivasi yang tinggi yang juga dipengaruhi oleh kajian rutin dari JI sehingga bersedia memanipulasi donasi dari masyarakat, memanfaatkan potensi pengumpulan uang dan barang yang besar dari masyarkat dan memanfaatkan celah regulasi di Indonesia terkait pengumpulan barang dan uang. Sementara intelijen, menerapkan strategi dengan baik untuk dapat mengungkap pendanaan teror yang dilakukan Wahyu Hidayat untuk Syam Organizer.

---

Terrorist groups use various ways to support the funding of their groups, one of which is by creating a non-profit organisation that receives donations from the public. One of them is Syam Organizer, which was formed by Jamaah Islamiyah (JI) in covered measures and implemented a cut off system to collect donations from the public and use part of the donation to send JI members to conflict countries such as Syria. The organisation is controlled by a Director, Wahyu Hidayat, who has significant duties to control the organisation. The closed system built can then be broken by intelligence and law enforcement officials. Routine Activity Theory (RAT) approach is used to analyse Wahyu Hidayat's crime and basic intelligence theory to analyse intelligence strategy in disclosing terror funding. This research is qualitative research with primary data collection through interviews with 6 (six) resource persons, namely Wahyu Hidayat (terrorism convict), Densus 88 Anti Terror Police, National Intelligence Agency (BIN), National Counterterrorism Agency (BNPT), Financial Transaction Reporting and Analysis Centre (PPATK) and Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI). Secondary data was obtained from literature studies and publications from government agencies related to the research topic. This research shows Wahyu Hidayat has high motivation which is also influenced by regular studies from JI so that he is willing to manipulate donations from the public, take advantage of the large potential for collecting money and goods from the public and take advantage of regulatory loopholes in Indonesia related to the collection of goods and money. Intelligence, meanwhile, implemented a good strategy to uncover Wahyu Hidayat's terror funding for Syam Organiser."

"Peristiwa pembunuhan dukun santet pada tahun 1998 di Jawa Timur menewaskan korban total sebanyak 309 jiwa dengan menyisakan tuduhan bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Tulisan ini membahas peristiwa tersebut dengan berfokus pada tiga isu, yaitu dalam konteks keamanan manusia, ancaman, dan konteks forecasting Intelijen. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan analisis data sekunder, serta pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian yaitu : dari konteks keamanan manusia peristiwa tersebut terdapat indikasi pembiaran dan gagalnya negara dalam menjalankan fungsinya dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat. Dari perspektif intelijen, peristiwa tersebut adalah ancaman serius terhadap keamanan dan ketahanan nasional. Forecasting intelijen menganalisis kondisi dan faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut agar tidak terulang di masa yang akan datang. Negara dan aparaturnya harus memberi jaminan untuk menghindari terjadinya kekerasan atau pelanggaran HAM di masa yang akan datang dan harus bertindak secara cepat dan tepat dalam menangani semua isu dan ancaman terhadap keamanan dan ketahanan nasional. Masyarakat harus kritis dan harus terus melakukan kontrol serta pengawasan terhadap negara dan aparaturnya.

---

The incident of killing a witchcraft in 1998 in East Java killed a total of 309 people, leaving accusations that the incident was a gross violation of human rights. This paper discusses these events by focusing on three issues, namely in the context of human security, the context of threat intelligence, and the context of intelligence forecasting. This study uses a qualitative descriptive approach with interviews and secondary data analysis, and phenomenology approach. The results of the study are: from the context of human security, there are indications of the state's omission and failure in carrying out its function in ensuring a sense of security for the community. In the context of intelligence, the incident is a critical threat to national security and resilience. Forecasting intelligence analyzes the conditions and factors causing these events to prevent recurrence in the future. The state and its apparatus must provide guarantees to avoid future violence or human rights violations and must act quickly and appropriately in dealing with issues and threats to national security and resilience. The public must be critical and must continue to control and supervise the state and its apparatus."