Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dinyatakan kesehatan adalah bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Perencanaan adalah suatu hal yang penting karena merupakan langkah awal dari suatu kegiatan, dan daerah dituntut untuk merencanaan kegiatan sesuai dengan kondisi daerah dan sumber daya yang tersedia.Penelitian ini betujuan untuk mengetahui sistem perencanaan anggaran tahunan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001.Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan otonomi sudah baik karena daerah dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan kualitas tenaga perencana cukup memadai, namun demikian masih diperlukan pelatihan di bidang perencanaan untuk meningkatkan pengetahuan. Dana, fasilitas yang ada belum mencukupi, dan untuk perangkat lunak belum menggunakan perangkat lunak dari Ditjen Anggaran. Sedangkan jadwal penyusunan perencanaan tidak tersedia secara tertulis, Juklak/Jukren serta tim penyusunan perencanaan tidak ada, tetapi sudah melibatkan semua seksi dalam penyusunan perencanaan. Di samping itu informasi telah menggunakan data dari berbagai sumber, namun baru segi keakuratan, validitas, dan ketepatan waktu masih perlu perhatian. Hasil lain diperoleh satuan harga pada umumnya masih sesuai.Dan komponen proses belum menggunakan langkah-langkah perencanaan sesuai dengan teori, dalam penentuan prioritas belum mengacu kepada rencana strategi atau rencana tahunan. Koodinasi lintas program dan lintas program sudah ada, namun untuk koordinasi lintas sektor lebih menekankan pada pelaksanaan, bukan dalam perencanaan.Komponen keluaran diperoleh hasil dana yang tersedia pada tahun 2001 persentase anggaran Dinas Kesehatan sebesar 5,46 % dari total anggaran Kota Bekasi, lebih kecil dad tahun sebelumnya sebesar 8,37%. Pada tahun 2001 anggaran dinas kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) hanya 0,44% dad DAU seluruh Kota Bekasi, dan Dana Dana Lain (DDL) sebesar 2,28% dari Pendapatan Pasti Daerah (PAD).Disarankan perlu bekerja keras untuk dapat mewujudkan otonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, dan mengalokasikan dana untuk perencanaan dan pengadaan fasilitas, serta dibentuknya tim penyusunan perencanan dan penyusunan Juklak/Jukren tentang perencanaan oleh Ka Sub Bagian Perencanan sesuai dengan fungsinya. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor mulai dan perencanaan. Di samping itu untuk meningkatkan biaya kesehatan perlu dilakukan advokasi kepada pengambil keputusan misalnya dengan diundang melalui seminar atau terjun ke lapangan bersama-sama.Daftar bacaan: 33 (1982-2001)

---

System Analysis of Annual Budget Planning at Health Institution of Bekasi District in the 2001 Local Autonomy Implementation" 6 On Act Number 22/1999 clarified that health is a government field that must be maintained by municipal and/or district. Planning is a substantial matter because this is a beginning step of an activity, and local demanded to maintain their activity according to available resources and local condition.Objective of this study is to expose annual budget planning at Health Official of Bekasi District in 2001 local autonomy implementation.Used research method is a qualitative research with using deep interview, documentation review, and observation.Research showed that autonomy has a good direction to self-planning with their local needs. And planner quality is respectively appropriate enough, however it is still necessary for training at planning field in order to increase knowledge and know-how. Inadequate fund and facilities and for software not using from Director General of Budgeting. And planning arrangement schedule is not available in written, there is no Juklak/Jukren and planning arrangement team, but it already involved all planning arrangement sections. Beside of that, information has used data from several sources, and from accuracy, validity and timely manners still need further attention.From process component has not using planning steps according to theories, in deciding priority has not tend to strategic plan or annual plan. Cross-program coordination and cross-program already existed, but for cross-sector coordination more emphasized on implementation rather than planning.Output component gathered from available fund on health institution budget percentage on 2001 for 5,46%. From total budget of Bekasi district, it is smaller than previous year for 8,37%. On Health Institution at 2001 fiscal year sourced from General Allocation Fund (DAU), it is only 0.44% of DAU on Bekasi district, and Other Funds (DDL) for 2,28% of Local Original Income (PAD).It is necessary to working hard in order to realize autonomy of human resources quality enhancement from training, and to allocate facility arrangement and planning fund, and to form planning arrangement team and arrangement of Juklak/Jukren planning by Head of Planning Sub-Department referring to its function. In order to increase cross-program coordination and cross sector are starting from planning. Beside of that to increase health cost, it is necessary to maintain advise for decision makers, for example, to invite on seminars or directly take to the field.Reading List : 33 (1982-2001)"

"Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam menuju Indonesia sehat 2010 telah menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan kesehatan antara lain peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia dibidang kesehatan.Dengan mengacu kepada UU no. 22 tahun 1999, dan UU no.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan PP no. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Semenjak dimulainya Otonomi Daerah tahun 2001 ini, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dipandang perlu mempunyai rencana strategik.Untuk dapat menyusun rencana strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dilakukan penelitian Operasional dengan analisa kualitatif. Penyusunan rencana strategik ini dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap I (Input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal dari Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh Consensus Decision Making (CDM) yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Subdinas, dan Kepala Seksi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Kemudian pads tahap II (Making Stage, CDM) melakukan identifikasi alternatif strategik dengan analisis internal dan eksternal (IE) Matrix dan SWOT Matrix. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap III (Decision Stage) untuk menentukan prioritas strategik terpilih dengan menggunakan metode Quantitative Strategic Planning Matrixs (QSPM).Berdasarkan hasil analisis SWOT Matrixs memperlihatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berada dalam kuadran Strenghths-Opportunities (S-O), dimana pada kondisi yang demikian Dinas Kesehatan dapat menciptakan Strategik yang menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang sedangkan pada analisis dengan Matrixs IE memperlihatkan posisi Dinas Kesehatan berada pada set II (Growth and Build) yang berarti Dinas Kesehatan masih punya peluang untuk melakukan pertumbuhan dan pengembangan organisasinya.Melalui kedua analisis Matrixs tersebut maka Strategik prioritas yang tepat untuk Dinas Kesehatan adalah Strategik Intensif dan Strategik Integratif.Sebagai saran agar rencana strategik Dinas Kesehatan yang telah dibuat ini dapat dioperasionalkan maka perlu adanya rekomendasi dan dukungan dari Kepala Daerah dan DPRD Pasaman, setelah itu baru dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjalin koordinasi di dalam pelaksanaannya.

---

Strategic Planning of health office of Pasaman Regency Within framework of Regional Autonomy, Year 2001-2005Department of health, the Republic of Indonesia according to Healthy Indonesia Year 2010 has determined general policy of health aspect development such as increasing of human resource in health aspect.Referring to Law Number 22 Year 1999, and Law Number 25 year 1999 regarding Financial Balancing between central government and the regional government and Government Regulation Number 25 year 2000 regarding authority of the government and the provinces as autonomous regions. Beginning Pasaman District of autonomous in 2001, certainly the health office of Pasaman District would be a necessity this strategic Planning.In order to build a strategic planning of this Board this operational research has been conducted using Qualitative analyses, this strategic we build in three stage. First (Input stage), Consists of external and Internal environmental analyses of health office. Through Consensus Decision Making (DMC) people in this group include Head public Health Centre, Head Sub District, Health office and Head Section Health office from Health Pasaman District. On the second stage (Matching Stage), intended alternative strategic by Internal-External Matrixs and SWOT Matrix analyses. Finally the third Stage (Decision Stage) was select the strategic priority, using Quantitative strategic Planning Matrix (QSPM) Method.Based on the result of SWOT Matrix analyses, Health Pasaman District is positioned at Strenght-Opportunities (S-0) Quadrant, which means Health Pasaman District could maximizes its Internal strength using the opportunity meanwhile, the result of IE Matrix shown that position of health Pasaman District was at cell two (Growth and Build), it means that the Board still have the Opportunity to grow and develop its organization.Both Matrixes analyses resulted in the priority strategic for organization development of Health Pasaman District are as follows intensive strategy and integrative strategy.In order to Operational this Health Pasaman District Strategic Planning. There is a need of recommendation and support from Bupati and District Parliament (DPRD) after word socialization to related sectors should be done to build Coordination of the delivery of the programs."

"Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang berdiri kurang lebih satu tahun terhitung sejak April 2000, sampai saat sekarang belum memperlihatkan kinerja yang optimal. Selama April-Juli 2000 permasalahan yang dihadapi adalah keterlambatan dalam hal pengolahan laporan dari puskesmas dan pengiriman ke propinsi. Untuk mengetahui gambaran kinerja perlu dilakukan suatu analisa pada sumber daya manusia dalam rangka pengembangan produktifitas kerja menuju era desentralisasi pada tahun 2001. Analisa ini dilakukan melalui penelitian kualitatif terbadap 19 orang pejabat struktural. Kinerja lima orang kepala seksi ditelaah melalui wawancara mendalam. Kepada 14 orang kepala sub seksi dilakukan fokus grup diskusi. Self assesment tentang penilaian prestasi kerja dan penilaian kehadiran dilakukan terhadap 19 orang pejabat struktural. Secara faktual kepemimpinan kepala seksi sudah cukup baik, tapi belum diikuti dengan ketegasan khususnya kedisiplinan. Kemampuan dan keterampilan kepala seksi dan kepala sub seksi masih kurang. Seluruh kepala seksi dan kepala sub seksi baru satu tahun bekerja di jabatan yang diembannya sekarang. Sarana dan prasarana yang sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas masih sangat kurang. Sedangkan motivasi kerja baik kepala seksi maupun kepala sub seksi masih cukup tinggi. Selanjutnya pengawasan dalam bentuk absensi kehadiran masih sangat lemah. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran rendahnya kinerja karena kurangnya kemampuan dan pengalaman kerja kepala seksi dan kepala sub seksi, serta kurangnya fasilitas sarana prasarana ditambah lagi lemahnya pengawasan pengendalian pimpinan. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam menyongsong otonomi daerah pada tahun 2001. Karena itu disarankan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan baik melalui on the job training, pelatihan, kursus dan tugas belajar. Jabatan rangkap sebaiknya dihilangkan dengan mengisi formasi struktural yang kosong. Pengadaan sarana seperti komputer, mesin ketik, kendaraan roda dua, ruangan yang cukup baik dan representatif untuk jangka panjang penyediaan perumahan untuk pegawai.

---

Staffs Performance Analysis of Bengkayang Health District Office in the Year 2000 Bengkayang Health District office was founded in April 2000, and has not carried out its optimal performance. As a new founded health service, during April - July 2000, Bengkayang Health District Office faced unpunctuality in the report processing from the Community Health Center and the delivery of the report to provincial level. Identification of the performance portrayal required the analysis of human resources in relation with the work productivity development towards the decentralization period in 2001. The analysis was conducted by qualitative research to 19 structural officials; where five section heads were analyzed by in-depth interview, and 14 sub-section heads were analyzed by focused urn up discussion. Self-assessment was also performed to the 19 structural officials. The leadership of the section heads was good enough, but it hadn't accompanied by showing their determination and discipline. The ability and skill of the section heads and sub section heads were still not favorable. They had held their duties for only a year. Although all the officials were high motivated enough, the facilities were still inadequate to support their tasks. In other side, the absence was also not controlled well enough, The result of this research illustrated low performances, which had been produced by the lack of ability and work experiences of the section heads and sub section heads, inadequate facilities, and inadequate control of the principal. This condition would have great impact to the readiness of Bengkayang Health District Office to encounter the district autonomy in the year 2001. I would like to suggest the 13engkayang Health District Office to enhance the ability and skill of its staffs by providing job training, courses, and study opportunity. Double job responsibility should be eliminated by fulfilling the other vacant position in the organization structure. There are also requirements to provide facilities such as computers, typewriters, motorcycles, representative and comfortable rooms, and for long term, to provide housing facilities for the staffs."

"Imunisasi merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya pencegahan untuk menanggulangi berbagai macam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain penyakit Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Campak dan Hepatitis B. Tujuan dari program imunisasi adalah menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan pencapaian serta mempertahankan cakupan imunisasi lengkap pada bayi dan ibu hamil, paling sedikit 80 % dari semua wilayah dan peningkatan mutu pelayanan, untuk mencapai hal ini telah di kembangkan dua alat manajemen program imunisasi yaitu PWS dan Supervisi dengan check list. Di Kabupaten Musi Banyuasin cakupan imunisasi rutin pada bayi sudah mencapai target, tetapi cakupan imunisasi campaknya secara rata-rata masih rendah. Di Indonesia campak masih merupakan masalah kesehatan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian. Morley mengatakan imunisasi campak merupakan suatu kesehatan masyarakat yang paling bermakna yang dapat diukur di negara berkembang. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang sistem manajemen Puskesmas dalam program imunisasi campak di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2000 dengan memakai pendekatan sistem yaitu sistem input, procces dan output. Manajemen dapat dipandang dari berbagai persepektif tergantung latar belakang serta kepentingan, dengan menggunakan pendekatan sistem dalam manajemen hal ini berarti berusaha memandang organisasi sebagai suatu sistem yang utuh dengan melihat organisasi secara keseluruhan. Disain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan cross sectional, pengamatan dilakukan di 40 Puskesmas Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk menganalisis sistim manajemen ini dilihat dari variabel input dan variabel procces, inputnya terdiri dari karakteristik petugas, dana, SOP, dan sarana sedangkan variabel procces terdiri dan minilokakarya, PWS, supervisi dan PTP. Dari hasil penelitian ini didapatkan variabel pada input yang mempunyai hubungan bermakna dengan cakupan adalah karakteristik petugas ( p = 0,023 ), SOP ( p = 0,007 ) sedangkan pada variabel proses yang mempunyai hubungan bermakna adalah minilokakarya ( p 0,007 ) dan supervisi (p = 0,001 ). Variabel yang paling dominan mempengaruhi cakupan imunisasi campak adalah supervisi. Supervisi merupakan salah satu dari fungsi manajemen, pengertian supervisi adalah melakukan pegamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian apabila ditemukan masalah segera diberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya. Peningkatan kualitas dan kuantitas supervisi di Puskesmas Kabupaten Musi Banyuasin sangat perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan cakupan program imunisasi.

---

The Analisys of Mangement System of Public Health Centre on Measles Imunizations Program at Public Health Centre in Musi Banyuasin Regency in 2000Immunization is one of Government Program in preventing how to cope with various kinds of illness, such as, Tuberculosis, Diphteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Measles and Hepatitis B. The aim of the Program is to iesses the sense and death of the illnes which can be prevented by immunization. To reach the aim, it needs the achievent of complate immunizatio for infants and fregnant mothers. There are at least 80 % of the area and increase of service. To reach this, it has been developed two kinds of tools for immunization program management, namely PWS and check list supervision.

In Musi Banyuasin regency routine immunization for infants has reached the target but the spread of measles immunization in average is still low. In Indonesia measles is a health program in reducing the number of illness and death. Morley says measles immunization is a means of public health centre is impotant to be measured in developing countries. The aim of this research is to get information about public health centre management system in measles immunization program in Musi Banyuasin regency in 2000 by means of system approach, namely input, process and out put.

The design of research uses quantitative approach with cross sectional design, observation in 40 public health centre in Musui Banyuasin regency. The analisys of the management system can be seen in input variable and process variable. Input variable itself consist of the characteristies of the worker, fund, SOP and facility while, process variable consist of miniworkshop, PWS, supervision and PTP.

The result of the research is the input variable has special relation with the area in the characteristics of the worker ( p = 0,023 ), SOP ( p = 0,007 ) while process variable has relation with miniworkshop ( p = 0,007 ) and supervision ( p = 0.001 ).

The most dominant which effect measles immunization area is supervision. Supervision itself is one of the function management. The sense of supervision itself is to ovserve directly and gradually done by the leader toward the duty done by the workers. Later if the problem are found, soon there have been same direction or helps to cope with the problem. The increase of supervision quality and quantity in public healyth centre in Musi Banyuasin regency must be done to cover the increase of immunization program."

"Jaminan pemeliharaan kesehatan ( JPK ) adalah salah satu program jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan program kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja sektor swasta, di mana diharapkan dengan adanya jaminan pemeliharaan kesehatan, tenaga kerja merasa aman dan terlindungi bila mereka maupun keluarganya sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Adanya jaminan diharapkan memotivasi pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian pengusaha akibat banyaknya waktu yang hilang karena sakit. Adanya jaminan pemeliharaan kesehatan juga telah terbukti menyebabkan pemanfaatan terhadap pelayanan kesehatan yang berlebihan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan demand terhadap pelayanan kesehatan dan masyarakat yang sudah mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan dan PT. Jamsostek. Selain faktor -faktor umum yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan rawat jalan seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, jarak, persepsi sakit dan over insurance juga terdapat faktor -faktor dari luar peserta yang diduga berhubungan seperti adanya informasi tentang prosedur pelayanan, jenis pelayanan dan jam buka pelayanan di PPK I serta informasi tentang hak dan kewajiban sebagai peserta JPK Jamsostek. Penelitian ini dilakukan dengan ranrangan cross sectional dengan pendekatan kuantitatif, sampel penelitian adalah 400 peserta JPK Jamsostek yang bekerja di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi.Hasil penelitian membuktikan , hanya informasi tentang jenis pelayanan dan informasi tentang hak peserta yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan demand peserta JPK Jamsostek terhadap pelayanan rawat jalan di PPK I, sedangkan vanabel yang paling dominan mempengaruhi demand peserta JPK Jamsostek terhadap pelayanan kesehatan di PPK I adalah informasi tentang jenis pelayanan di PPK I. Penelitian ini hendaknya dilanjutkan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan responden selain peserta JPK Jamsostek juga. PPK I nya, sehingga didapatkan gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan demand peserta JPK Jamsostek terhadap pelayanan kesehatan PPK I.

---

Insurance care of health is one of the social insurance program which is making a prosperity and safety program for employee who work in the some company. With this program, there is expected the worker feel prosperity and safety if they or family need some health services, besides can motivate an employee for developing their skill and productivity, and also the firm can decrease their economic loss because many of them spend their time because they are sick. However, the insurance care of health has proved cause over utilization for health services.This research is aimed of finding and knowing demand of primary health services from society who has insurance of health for PT. Jamsostek., with a cross sectional study design using the quantitative approach. Sample of the research are 400 participant of JPK Jamsostek who are working at Jababeka Industrial Center, in Kabupaten Bekasi. The general factor that influence to demand primary health care are age, marital status, married status, education, distance , ill perception , and over insurance. But the other factor also influence the demand primary health care if they are participant of JPK Jamsostek such as the information of services procedure, the type of services, the time of opening the service in PPK I and the information of right and obligation as a participant of JPK Jamsostek.The result show that the information of right and information the type services connecting with demand of participant JPK Jamsostek to primary health care in PPK I. Whereas, the dominant variable influence with demand of participant JPK Jamsostek to primary health care in PPK I is an information about type of services in PPK I. The writer hope this research will be continued with qualitative approach and respondents participant of JPK and also Provider (PPK) who give the services , so we can find out the frame of factor which is connected with demand of JPK Jamsostek participant to primary health services in PPK I."

"Berdasarkan data SUSENAS 2004 diperoleh data bahwa pemanfaatan fasilitas kesehaman dalam rangka Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang diselenggarakan oleh pihak di luar pcmerintah (rumah sakit swasta, praktik dokter, poliklinik, prakzik pemugas kesehatan) sangat tinggi yaitu mencapai 5l,08%, hal ini menunjukkan bahwa besamya peranan sarana pelayanan kesehatan yang diselanggarakan oleh swasta. Keadaan tersebut tidak _iauh berbeda dengan keadaan di Kabupatcn Bekasi, hal ini dikarenakan sarana pelayanan kesehatan swasta yang sangat lmnyak di Kabupaten Bekasi dimana wilayahnya yang berbatasan langsung dengan ibukota DKI Jakarta dan laju pertmnbuhan yang cukup tinggi yang disebabkan urbanisasi. Hal tersebut memicu pesatnya perkembangan sarana pelayanan kesehatan swasta yang melakukan perizinan, narnun belum semua sarana pelayanan kesehatan swasta melakukan dan mengetahui tentang perizinan di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu periu adanya sistem informasi pcrizinan penyclenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta yang berbasis web, sehingga pihak terkait dengan perizinan dapat mengakses informasi dan melakukan perizinan dengan lebih cepat. Pengembangan sistem yang dilakukan berdasarkan metode System Development LM; Cycle, yaitu planning ana&sis system, design, implementation, maintencmce dan evaluation system dengan memadukan konsep Data Base Management System dan data website sehingga menjadi kekuatan dalam Sistcm Informasi Perizinan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SIP-PSPKS). SIP-PSPKS di desain untuk kemudahan input data dan otomasi proses pengolaharmya menjadi informasi. Output yang dihasilkan bempa laporan data sarana pelayanan kesehatan swasta berizin, tabulasi indikator perizinan, dan informasi perizinan herbasis web yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan dalam meningkatkan persentase sarana pelayanan kcsehatan swasta berizin dan dapat melihat penyebaran Iokasi sarana pelayanan kesehatan swasta. Prototype aplikasi SIP-PSPKS dan Website informasi perizinan telah terbangun dan dapat diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupatcn Bekasi karcna menggunakan teknologi yang sederha.na dengan spcsiiikasi sistem yang rendah dan ditunjang dcngan akan adanya jaringan LAN.

---

Pursuant to SUSENAS 2004 obtained by data that health facility exploiting in order to Individual Health Effort (UKP) which is carried out of outside government (private sector hospital, practical doctor, polyclinic, practical health officer) very high that is reaching 5l,08%, this matter indicate that the level of health service facility which carried out by private sector. The situation do not far differ from situation in Bekasi District, it because so many private health service facilities in Bekasi District where its region which abut on direct capital of DKI Jakarta and high enough growth rate caused by urbanization.

The mentioned trigger its fast is growth of private health service facilities conducting permit, but not yet all private health service facilities conduct and know about permit in Bekasi District. Therefore need thc existence of permit infomation system of private health service facilities based on web, so that related parties with permit can access information and conduct permit faster. System development conducted by pursuant to System Development Life Cycle method, that is planning analysis system, design, implementation, maintenance and evaluation system with combine concept of Data Base of Management System and website data so that become strength in permit infomation system of private health service facilities ( SIP-PSPKS).

SIP-PSPKS designed for amenity of data input and automation process its processing become information. Output yielded by in the form of data report of private health service facilities have pennitted, tabulation of permit indicator, and information of pemiit base on web able to be used for decision making in determining policy in improving percentage of private health service facilities have pcmiit and can see spreading of location of private health service facilities, The prototype of SIP-PSPKS application and Website of permit information have been developed and applicable in Bckasi District Health Service because using modestly technology by the low system specification and it has supported by developed of Local Area Network (LAN)."