Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan penerapan dari Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk tentang pola pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) menggunakan sistem Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). Sebanyak 52,87% penduduk Provinsi Riau telah menjadi peserta JKN pada tahun 2016. RSUD Petala Bumi merupakan salah satu FKRTL yang melayani pasien peserta JKN di Pekanbaru, dari data junjungan pasien rawat jalan tahun 2017 sebanyak 41,9% merupakan pasien JKN. Ditemukan adanya keterlambatan pengajuan klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan sekitar 1-2 bulan dari batas waktu yang ditentukan sepanjang tahun 2017. Hal ini akan mengakibatkan penundaan pendapatan rumah sakit dimana pendapatan terbesar rumah sakit berasal dari pasien peserta JKN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Material, Method), proses dan output. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi secara langsung dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi disebabkan karena kurangnya kompetensi SDM pengelola dokumen klaim terutama tim Casemix, masih ditemukan resume medis yang tidak lengkap, SIRS yang masih belum computerized sehingga proses pengelolaan dokumen dilakukan secara manual termasuk billing system, dan belum ada kebijakan serta SOP tertulis dan baku yang menjadi pedoman pengelolaan dokumen klaim sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelola dokumen klaim saat ini menjadi relatif panjang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kualitas SDM pengelola dokumen klaim masih belum memadai, alur proses pengelolaan dokumen klaim membutuhkan waktu lama karena tidak one tap service, serta tidak tersedia instruksi yang baku dan seragam secara tertulis untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dokumen klaim. Rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi untuk SDM pengelola dokumen klaim, mempercepat pelaksanaan SIRS yang terintegrasi di rumah sakit dan menetapkan pedoman melaksanakan pengelolaan dokumen klaim untuk kelancaran pengajuan klaim agar menjadi tepat waktu. ......The National Health Insurance (JKN) is an application of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2004 concerning the SJSN and for its implementation is regulated in Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 12 of 2013 concerning Health Insurance, including the pattern of payments to the Advanced Referral Health Facility (FKRTL) using the system Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). As many as 52.87% of the population in Riau Province had become JKN participants in 2016. Petala Bumi Hospital was one of the FKRTLs that served JKN participants in Pekanbaru with 41.9% of outpatients being JKN patients. It was found that there was a delay in filing a hospital claim with BPJS Kesehatan around 1-2 months from the specified deadline for 2017. This would result in a delay in hospital income where the hospital's biggest income came from JKN participants. The purpose of this study was to analyze the causes of late submission of claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital in terms of the system approach, namely input, process and output factors. Research uses qualitative research methods, data collection is done by in-depth interviews, direct observation and document review. The results showed that the delay in filing claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital was due to a lack of competency in the human resource management of claim documents, especially the Casemix team. Medical resumes were still incomplete, SIRS was still not computerized so the document management process was manual including the billing system there is no policy and written and standard SOP that guides the management of claim documents so that the time needed to manage claim documents is now relatively long. The conclusion of this study is that the quality of HR claim managers is still inadequate, the process of claim document management takes a long time because it is not one tap service, and there are no standardized and uniform written instructions available to guide the management of claim documents. Hospitals need to carry out workload analysis for human resource claim document managers, accelerate the implementation of integrated SIRS in hospitals and establish guidelines for carrying out claims document management for smooth filing claims to be on time.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS. ......The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue. This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews. The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January-September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas early warning score terhadap kejadian henti jantung pasien di instalasi rawat inap rumah sakit tingkat IV TNI AD dr.Bratanata Jambi Tahun 2019. Penelitian dilaksanakan di bulan Desember 2018 sampai April 2019 di instalasi rawat inap dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan adanya kejadian yang tidak diharapkan berupa kejadian henti jantung mengarahkan kepada penerapan early warning score yang belum optimal. Ketidakpatuhan terhadap pengisian, pengkajian, dan pengaktifan protokol early warning score di lapangan antara lain dipengaruhi oleh maldistribusi perawat, beban kerja perawat yang tidak sesuai dengan kompetesinya, pengetahuan perawat, dan komunikasi antara perawat dengan dokter. Hambatan penerapan EWS di lapangan antara lain ketidaksesuaian jumlah perawat berbanding dengan pasien, beban kerja perawat di luar pelayanan kesehatan, dan kurangnya pengetahuan dari staf mengenai penurunan kondisi klinis pasien. Hal ini bermuara kepada standar operasional prosedur yang belum lengkap dan penyusunan pola ketenagaan yang masih belum efektif dan efisien, juga monitoring-evaluasi dan pelatihan berkesinambungan yang belum berjalan dengan baik sehingga implementasi early warning score tidak optimal. Rekruitmen pegawai sesuai dengan kompetensi dan profesionalitas, pembuatan kebijakan yang menggabungkan pola kebijakan top-down dan bottom-up, pengaturan ulang penempatan sumber daya perawat, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan upaya yang dapat meningkatkan keberhasilan implementasi early warning score.

---

This study aims to assess the effectiveness of the application of early warning score on patients cardiac arrest events in the inpatient at installation level IV Army Hospital Dr.Bratanata Jambi in 2019. The study was conducted in December 2018 to April 2019 in inpatient installations with a qualitative approach with a case study method. The technique for obtaining data is through in-depth interviews, document review, and direct observation. The results of the study show that the occurrence of adverse events such as cardiac arrests lead to an unoptimal implementation of an early warning score. Nurses noncompliance in filling, assessing and activating early warning score protocol in the field is influenced by nurses maldistribution, nurses workloads that are not in accordance with their competencies, nurses knowledge, and communication between nurses and doctors. Barriers to the application of EWS in the field include the mismatch of the number of nurses compared to patients, the workload of nurses outside of health services, and the lack of knowledge from staff regarding the decline in the patients clinical condition. This leads to incomplete operational standard procedures and the formulation of work patterns that are still ineffective and inefficient, as well as ongoing evaluations and training that have not run well so that the implementation of an early warning score is not optimal. Employee recruitment in accordance with competence and professionalism, policy making that combines topdown and bottom-up policy patterns, rearranging the placement of nurse resources, continuing education and training is an effort that can increase the success of the implementation of an early warning score.

Abstrak :
Rumah sakit wajib melakukan akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang berkesinambungan. Masing-masing rumah sakit baik dari rumah sakit publik ataupun privat berbeda dalam pengelolaan peningkatan mutu rumah sakit yang berkesinambungan. Tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran dampak akreditasi terhadap mutu rumah sakit dan peningkatan mutu berkesinambungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji statistik dan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian RSIA Kartini dan RS Budi Kemuliaan dengan uji statistik tidak ada perbedaan rata-rata indikator mutu sebelum dan sesudah akreditasi. Hasil wawancara ketiga rumah sakit bahwa akreditasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu rumah sakit. Berdasarkan dari analisis grafik nilai rata-rata indikator mutu menunjukan RSIA Kartini mengalami peningkatan sebelum akreditasi dan penurunan setelah akreditasi. Sedangkan RS Budi Kemuliaan mengalami peningkatan sebelum akreditasi dan mengalami stagnasi bahkan penurunan setelah akreditasi. Secara keseluruhan akreditasi rumah sakit memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mutu rumah sakit. Akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepemimpinan, biaya dan manusia. ......Hospitals are obliged to hospitals accreditation to improve the quality of continuous hospital services. Each hospital from public or private hospitals differs in the management of continuous quality improvement of hospitals. The purpose of this research is to get an overview of the impact of accreditation on hospital quality and continuous quality improvement. This research is quantitative and qualitative research. Quantitative research using statistical tests and qualitative research with in-depth interviews and focus group discussions. The results of Kartini Mother and Children Hospital, Budi Kemuliaan Hospital with statistical tests showed no difference in average quality indicators before and after accreditation. The results of the interviews of the three hospitals that accreditation has a positive impact on improving the quality of hospitals. Based on the analysis of the average value of quality indicators, Kartini Mother and Children Hospital improved before accreditation and decreased after accreditation. While Budi Kemuliaan Hospital experienced an increase before accreditation and stagnated even decreased after accreditation. Overall hospital accreditation has a positive impact on improving the quality of hospitals. However, this is influenced by several factors such as leadership, cost and human beings.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang: Kunjungan wisatawan yang semakin meningkat memberikan pengaruh pada resiko penyebaran penyakit oleh wisatawan. Pelayanan kesehatan bagi wisatawan merupakan hal yang diperlukan ketika seseorang ingin berwisata. Hal tersebut tentunya diperlukan suatu kesiapan bagi rumah sakit yang ada di Bali untuk menanganinya, salah satunya menyesuaikan standar pelayanan kesehatan untuk wisatawan mancanegara, yakni berstandar Travel Medicine. Tujuan penelitian: Menganalisis Kesiapan Rumah Sakit di Bali Dalam Penerapan Layanan Travel Medicine. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Validasi menggunakan triangulasi sumber dan metode (wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen). Hasil: Belum terpenuhinya beberapa faktor input dalam penerapan layanan Travel Medicine. Selain itu, faktor process belum berjalan dikarenakan belum terpenuhinya beberapa faktor input dan penerapan model pelayanan yang berbeda dengan layanan Travel Medicine. Kesimpulan: Dari segi kualifikasi, ketiga rumah sakit yang menjadi objek penelitian; RSUP Sanglah, BROS dan BaliMed belum siap menerapkan layanan Travel Medicine.

---

ABSTRACT
Background: Increasing tourist visits impact on the risk of disease spread. Thus, health care for tourists is important. This certainly requires a readiness for hospitals in Bali to handle it, one of which is to adjust the standard of health services for foreign tourists, namely the standard of Travel Medicine. Research Objectives: Analyzing Hospital Readiness in the Implementation of Travel Medicine Services in Bali. Method: This study uses qualitative methods. Validation uses source and method triangulation (in-depth interviews, observation and document review). Results: Several input factors had not been fulfilled in implementing travel medicine services. In addition, the process factor had not been implemented due to the lack of fulfillment of several input factors and the implementation of service models which were different from travel medicine services. Conclusion: In terms of qualifications, Sanglah Hospital, BROS and BaliMed were not ready to implement Travel Medicine services.

Abstrak :
Tesis ini membahas kelayakan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan standar pelayanan, SDM, peralatan dan sarana dan prasarana yang dimiliki RSU Kota Tangerang Selatan saat ini telah melebihi standar RS kelas C. Pesatnya pembangunan di Kota Tangerang Selatan dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di Provinsi Banten, dengan pertumbuhan penduduk 3.04 % pertahun, pertumbuhan ekonomi 3.75%, pendapatan perkapita yang tinggi dan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021 akan ada pembangunan dua RS kelas C di Kota Tangerang Selatan dan RSU Kota Tangerang Selatan akan menjadi RS Rujukan dan rencana peningkatan menjadi Kelas B dibutuhkan studi kelayakan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data sekunder yang dilakukan di RSU Kota Tangsel dengan menggunakan data sekunder selama 3 tahun (2017-2019). Kelayakan Peningkatan Kelas RSU Kota Tangerang Selatan menjadi rumah sakit Kelas B menggunakan self Assesment berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2020 dan menggunakan analisis SWOT pada faktor internal dan eksternal. Dari hasil analisis pemenuhan standar pelayanan, SDM, Bangunan dan Prasarana, dan Peralatan sudah sangat memenuhi standar rumah sakit umum kelas B, hanya pemenuhan standar minimal tempat tidur rumah sakit kelas B yang belum terpenuhi, berdasarkan situasi faktor internal dan eksternal menggunakan analisis SWOT mendapatkan nilai EFE 3.54 dan IFE 3.21, berada pada sel I yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kelas RSU Kota Tangerang Selatan menjadi rumah sakit Kelas B. Kelayakan Peningkatan Kelas RSU Kota Tangerang Selatan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B berdasarkan Self Assessment pemenuhan standar permenkes 3/2020 dan analisis SWOT (faktor eksternal dan internal) layak untuk diimplementasikan ......This thesis discusses the feasibility of the South Tangerang General Hospital with the service standards, human resources, equipment and infrastructure currently owned by South Tangerang General Hospital that have exceeded the standards of Class C hospitals. Rapid development in South Tangerang City with the highest human development index in Banten Province, with a population growth of 3,04% per year, 3.75% economic growth, high per capita income and with a growing population, based on the 2016-2021 South Tangerang City RPJMD there will be the construction of two class C hospitals in South Tangerang City and South Tangerang General Hospital will become Referral hospital and quality improvement to Class B required a feasibility study. This research is a case study research with a quantitative approach with secondary data analysis methods conducted at South Tangerang General Hospital using secondary data for 3 years (2017-2019). Increasing Class Upgrading of South Tangerang General Hospital to become a Class B hospital using self-assessment based on Permenkes No. 3/2020 and using a SWOT analysis on internal and external factors. From the results of the analysis of the fulfillment of service standards, human resources, buildings and infrastructure, and equipment, it has met the standards of a class B public hospital, only the fulfillment of the minimum standard for class B hospital beds has not been fulfilled, based on the situation of internal and external factors using SWOT analysis to get a value EFE 3.54 and IFE 3.21, are in cell I which supports the growth and upgrading of the South Tangerang City Hospital class into a Class B hospital. Feasibility of Class Upgrading South Tangerang General Hospital to be Class B General Hospital based on the Self-Assessment of the fulfillment of Permenkes 3/2020 standards and SWOT analysis (external and internal factors) is feasible to implement.