Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Suhariyono A.R., author
ABSTRAK
Pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak Iama, namun baru pada abad ini dapat dimulai masa keemasan pidana denda. Sebab itu pula, kemudian pidana denda ini berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama, terutama di negara-negara Eropa dan beberapa negara maju Iainnya yang telah menentukan dan menerapkan kebijakan pidana denda...
Depok:
2009
D1023
UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library
Reda Manthovani, author
ABSTRAK Disertasi ini merupakan penelitian juridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan privacy rights theory, prinsip-prinsip internasional tentang penerapan hak asasi manusia dalam communication surveillance dan teori sistem peradilan pidana. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana hukum di Indonesia mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi dari intersepsi baik dalam konstitusi, peraturan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
D2581
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Eva Achjani Zulfa, author
ABSTRAK
Praktek penyelesaian perkara pidana melalui jalur ?musyawarah? antar pelaku dan korban Serta masyarakat yang terlibat didalamnya merupakan suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Mekanisme penyelesaian ini dalam prakteknya terselenggara dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum. Dalam praktik, perdamaian sebagai hasil akhir dari rnusyawarah yang terjadi menjadi kunci penutup permasalahan...
Depok:
2009
D1029
UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library
Suhariyono A.R., author
ABSTRAK
Pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak Iama, namun baru pada abad ini dapat dimulai masa keemasan pidana denda. Sebab itu pula, kemudian pidana denda ini berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama, terutama di negara-negara Eropa dan beberapa negara maju Iainnya yang telah menentukan dan menerapkan kebijakan pidana denda...
Depok:
2009
D1026
UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library
Andreas Eno Tirtakusuma, author
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti praktik interpretasi Pasal 263 ayat (1) KUHAP, khususnya dari Putusan-putusan MA dalam periode tahun 2000 hingga tahun 2010. Penelitian ini juga mencoba menemukan diskripsi pelaksanaan independensi yudisial dalam praktik interpretasi ketentuan tersebut dan menganalisa akuntabilitas yudisial, sebagai bagian dari independensi hakim. Dalam praktiknya, Pasal 263...
Depok: Universitas Indonesia, 2014
D2558
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ignatius Sriyanto, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
D1277
UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library
Iwan Darmawan, author
Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit (KMD), merupakan kitab perundang-undangan yang berlaku di Kerajaan Majapahit. KMD merupakan kitab hukum yang mengatur hukum pidana dan hukum perdata, meskipun pengaturan hukum pidana lebih banyak dari hukum perdata. Keseluruhan pasal KMD terjemahan Slamet Muljana berjumlah 271 Pasal, dan pasal yang mengatur hukum pidana berjumlah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Chairul Huda, author
Kesalahan dan Penanggungiawaban Pidana masih menyisakan berbagai persoalan. Misalnya, dalam praktek hukum belum terdapat kesamaan pola penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Antara putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain, kerapkali terdapat perbedaan dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hal ini dapat saja bersumber dari adanya kecenderungan melihat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
D1022
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Vidya Prahassacitta, author
Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menemukan landasan kriminalisasi terhadap penyebaran berita bohong. Kedua, menelaah pandangan hakim mengenai penyebaran berita bohong. Ketiga, memformulasikan kebijakan hukum pidana mengenai penyebaran berita bohong di Indonesia. Fokus penelitian adalah penyebaran berita bohong yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Vidya Prahassacitta, author
Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menemukan landasan kriminalisasi terhadap penyebaran berita bohong. Kedua, menelaah pandangan hakim mengenai penyebaran berita bohong. Ketiga, memformulasikan kebijakan hukum pidana mengenai penyebaran berita bohong di Indonesia. Fokus penelitian adalah penyebaran berita bohong yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
