Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi tentang pola adaptasi dan strategi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri merupakan salah satu studi dalam kajian sosiologi industri. Studi ini menjadi menarik untuk ditelaah berkenaan dengan perkembangan industri di Indonesia dalam tiga dasawarsa terakhir sebagai salah satu sektor utama dalam pembangunan, di antaranya adalah kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Beberapa kajian masih lebih memfokuskan meneliti pola hubungan industri dan masyarakat, tanggung jawab sosial industri terhadap lingkungan sekitar, dan hubungan internal industri, tetapi kajian mengenai bagaimanakah pola adaptasi dan strategi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri dan implikasi kebijakan pemberdayaan masyarakat masih perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini melihat bagaimana pola adaptasi dan strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan (Dusun Sempu, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi) di sekitar kawasan Industri Cikarang-Jababeka. Kajian ini menjadi sangat menarik untuk diteliti dengan karakteristik yang memerlukan pendekatan yang khusus dalam membuat kerangka analisa penelitian. Analisa pola adaptasi menggunakan teori perubahan sosial, strategi adaptasi, tipe adaptasi dan pola adaptasi serta analisis SWOT dan strategi pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang dimulai melalui pemetaan sosial (social mapping) dengan langkah pengumpulan data, observasi dan studi pustaka. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan memilih informan kunci (key informan) berdasarkan kategori informan yang dibangun, yang terdiri atas bekas keluarga pemilik lahan luas, bekas keluarga pemilik lahan sempit dan bekas kuli tani/lio serta masyarakat pendatang. Hal ini berkaitan erat dengan pola kepemilikan tanah dan kondisi setelah pembebasan lahan industri yang berimbas terhadap strategi adaptasi masyarakat, tipe adaptasi dan pola yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan industri. Perubahan sosial yang terjadi di lokasi penelitian tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan kawasan Industri (khususnya Kawasan industri Cikarang-Jababeka). Dampak industri terhadap masyarakat desa di antaranya adalah semakin menipisnya lahan dan perubahan struktur ekonomi, yang mempengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat tersebut sehingga termarginalisasi. Masyarakat kemudian memilih strategi adaptasi untuk dapat bertahan di lingkungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kategori bekas keluarga pemilik lahan luas, keluarga pemilik lahan sempit dan keluarga pekerja tani/lio dan masyarakat pendatang memiliki strategi adaptasi dan pola adaptasi yang khas. Strategi yang dilakukan meliputi: (a) masyarakat desa mengandalkan bentuk-bentuk usaha swadaya (self help) yang bersifat subsisten absolut; (b) beralih ke sektor non-pertanian dan batubata (Non-farm-subsisten); (c) mengandalkan bantuan dari luar; (d) memasuki pola ekonomi industri, dan mengikuti perilaku ekonomi industri di antaranya bergerak di bidang home-industry (industry group) dan (e) masyarakat desa yang tetap bertahan dengan pola ekonomi lama (pertanian dan batubata) dan mencari usaha lain yang bersifat komersial (komersial relatif). Di sisi lain, sebagian masyarakat pendatang ada yang bersifat subsisten, di sisi lain ada pula yang bersifat komersial dengan ikatan kedaerahan yang tinggi. Berdasarkan strategi dan pola adaptasi yang berkembang, maka dikaji berdasarkan analisis SWOT sebagai dasar strategi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri. Berdasarkan tipologi tersebut, kemudian dirancang strategi perencanaan pembangunan sosial yang sesuai dengan pola adaptasi masyarakat sekitar kawasan industri. Oleh sebab itu, strategi perencanaan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan komunitas sekitarnya. Dengan demikian, melalui program-program pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan kehadiran industri di suatu daerah justru tidak memarjinalkan masyarakat, tetapi dapat berkembang bersama-sama dengan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, perlu juga ditunjang dengan berbagai kebijakan dan program-program baik dari pemerintah daerah maupun pihak pengelola kawasan industri.

Abstrak :
Studi sosiologi tentang kemiskinan sejauh penulis amati, lebih terfokus pada pembahasan mengenai faktor eksternal yang dapat menyebabkan kemiskinan. Padahal secara empirik, kemiskinan itu sendiri sudah menjadi realita sosial yang kompleks yang di dalamnya terkandung berbagai permasalahan. Keluarga miskin, scat ini diduga tidak hanya diliputi oleh adanya keadaan akan kekurangan materi namun juga telah dipersulit oleh masalah-masalah lain yang hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan keluarga miskin. Terdapat lima unsur permasalahan kemiskinan yang diasumsikan telah meliputi keluarga-keluarga miskin, yaitu unsur kekurangan materi, kelemahan jasmani, keterasingan (isolasi), kerentanan, dan unsur ketidak-berdayaan. Kelima unsur ini dalam prosesnya berjalan saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk sebuah perangkap kemiskinan. Adanya bentuk kemiskinan yang telah berubah wujud menjadi suatu perangkap bagi keluarga-keluarga miskin inilah yang menyebabkan keluarga miskin sulit untuk keluar dari kemiskinannya. Untuk mengetahui kebenaran akan dugaan dan asumsi tersebut, dilakukan suatu kajian mengenai teori dan konsep kemiskinan terutama mengenai perangkap kemiskinan yang dibangun oleh Robert Chambers. Dengan memperhatikan secara seksama terhadap kenyataan-kenyataan empirik, dilakukan perbandingan terhadap teori tersebut dengan hasil penelitian. Sementara itu, teori John Friedman, Rohidi, Mahbub ul Had, James Scott, dan Charles Zastrow digunakan sebagai penguat dan hasil lapangan yang ditemukan. Jenis penelitian ini berupa studi kasus yang mendeskripsikan hubungan antara unsur-unsur kemiskinan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin yang berdomisili di desa Bulakan, Cilegon. Adapun sampelnya yaitu 25 persen dari jumlah keseluruhan keluarga miskin dan 5 keluarga miskin sebagai sample kasus. Penelitian ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang dipakai adalah data jawaban 50 keluarga miskin terhadap quesioner penelitian. Untuk menguji hubungan antara unsur-unsur kemiskinan digunakan uji korelasi rank spearman yang diolah dengan SPSS. 10.0. Adapun data kualitatif yang dipakai adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan lima keluarga miskin dan empat informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan yang dialami ofeh keluarga miskin tidak hanya di dominasi oleh unsur kekurangan materi semata melainkan juga terdapat unsur-unsur lain dalam kemiskinan mereka yaitu unsur kelemahan jasmani, keadaan terasing (isolasi), rentan dan tidak-berdaya yang tentu saja keadaan tersebut menimpa keluarga miskin dengan kadar penderitaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan kelima unsur tersebut, ternyata hanya ditemukan lima hubungan dari dua puluh hubungan yang dijelaskan dalam teori yang mempunyai cukup bukti yaitu tiga hubungan negatif - menyimpang dari teori - yaitu kekurangan materi dengan isolasi, kelemahan jasmani dengan ketidak-berdayaan, isolasi dengan ketidak-berdayaan, dan dua hubungan positif - sesuai dengan teori yaitu kekurangan materi dengan kerentanan dan isolasi dengan kelemahan jasmani. Temuan tersebut menunjukkan bahwa unsur kemiskinan yang menimpa keluarga miskin tidak terjadi karena lebih disebabkan oleh unsur-unsur lain di dalamnya yang melingkupi keluarga miskin. Namun unsur-unsur kemiskinan tersebut muncul karena lebih disebabkan oleh keadaan-keadaan yang berada di lingkungannya yaitu keluarga miskin tidak atau kurang sumber keuangan (kredit), informasi, sarana pekerjaan dan jaringan sosial. Hal ini karena kekuatan sosial yang ada tersebut lebih banyak dikuasai oleh Para pemilik modal dan alit lokal, dan juga karena keluarga miskin berada pada posisi yang lemah dalam hubungan patron klien. Di aspek lain, adanya kesalahan pembangunan atau pemberian bantuan yang diterapkan pemerintah untuk penduduk miskin terutama di desa Bulakan, adanya konflik antara orang kaya dengan orang miskin yang berdampak pada kelanggengan kemiskinan itu sendiri, serta adanya budaya kemiskinan baik dari aspek individu orang miskin maupun dari aspek komunitas orang-orang miskin, juga lebih cenderung ikut mendorong keluarga ke posisi yang lebih miskin. Rekomendasi terhadap hasil temuan penelitian ini dalam rangka memperbaiki program bantuan atau penanggulangan kemiskinan, disarankan untuk lebih menekankan dan memperdulikan kepada pendekatan pengelolaan sumber daya yang bertumpu pada komunitas (community based resources management) dengan menggunakan metode aplikatif participatory rural appraisal (PRA), sehingga dengan pendekatan dan metode ini masyarakat miskin setempat memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingannya dalam proses kebijakan pembangunan desa, baik mulai penentuan masalah, pemilihan alternatif, pelaksanaan maupun pada tahap proses pengawasan.

Abstrak :
Industri manufaktur merupakan industri yang menempati posisi penting di Indonesia dan diarahkan untuk berorientasi pada ekspor. Pada industri manufaktur tekstil, sandang, dan kulit, industri sepatu merupakan salah satu andalan pemerintah untuk melakukan ekspor terutama setelah adanya relokasi industri sepatu dari perusahaan transnasional ke Indonesia. Salah satu perusahaan sepatu transnasional yang beroperasi di Indonesia adalah Nike Inc. yang melalui perusahaan lokal yang menjadi mitranya membayar upah buruh murah untuk menekan biaya produksi. Dengan upah yang murah, buruh akan terus mengalami kemiskinan. Sebagai konflik yang bersifat laten (laten conflict) persoalan kemiskinan buruh dapat menjadi terangkat ke permukaan. Di sisi lain tuntutan buruh untuk memperbaiki kesejahteraannya seringkali dipandang sebagai salah satu faktor yang mengurangi daya saing investasi di Indonesia, sehingga bisa menjadi pernicu perusahaan manufaktur transnasional merelokasikan produksi ke tempat lain. Penelitian ini mengambil kasus operasionalisasi industri manufaktur transnasional Nike Inc di PT Doson Indonesia dan PT Pratama Abadi Industri yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. PT Doson Indonesia adalah perusahaan yang sudah dihentikan ordemya oleh Nike Inc. Sebagai pembanding dilakukan penelitian terhadap buruh pabrilc PT Pratama Abadi Industri (PAD yang masih menerima order dari Nike Inc. Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan pola kebijakan pemerintah dalam bidang industrialisasi dan ketenagakerjaan di Indonesia dan Kabupateri. Tangerang, mendeskripsikan dan menguji hubungan antara tingkat kemiskinan buruh, persyaratan-persyaratan kondisional yang memungkinkan konflik antara buruh dan pihak perusahaan, dan tingkat konflik yang terjadi antara buruh dengan pihak perusahaan dalam operasionalisasi perusahaan transnasional melalui perusahaan lokalnya, serta menganalisis perbedaan pola hubungannya di kedua perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan eksplanasi hubungan antar variabel dengan menggunakan metode korelasional. Untuk mengetahui perbedaan antara buruh di kedua perusahaan digunakan studi komparatif dengan menganalisis perbedaan kemiskinan buruh, persyaratan-persyaratan kondisional, dan tingkat konflik di PT Doson Indonesia dan di PT Pratama Abadi industri. Dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: a) Industrialisasi yang mengejar pertumbuhan ekonomi dengan berorientasi pada ekspor dapat menyebabkan arus perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jika tidak diimbangi pembangunan sosial memadai akan membuat limpahan tenaga kerja di sektor industri tidak diikuti oleh kemampuan tenaga kerja yang tinggi; b) Kondisi angkatad kerja yang ditandai dengan rendahnya Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan terdapat ketimpangan Gender-related Development Index (GDI) merupakan cerminan rendahnya kemampuan dan kesejahteraan penduduknya dan terjadi ketimpangan gender. Kondisi ini dimanfaatkan oleh industri manufaktur yang lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja perempuan untuk mendapatkan buruh yang dapat dibayar lebih murah; c) Perusahaan industri manufaktur transnasional beroperasi di suatu negara melalui perusahaan subkontraktor lokalnya lebih mempertimbangkan biaya produksi murah dan lokasi pabriknya mudah dipindah ke negara lain . tanpa menanggung kerugian berarti atas investasi yang sudah ditandai, sehingga berusaha menekan seminimal mungkin upah buruh; d) Pola hubungan kemiskinan, persyaratan kondisional, dan tingkat konflik perusahaan industri manufaktur transnasional berbeda-beda. Perbedaan pola ini terjadi karena faktor pemicu (trigger) yang dimiliki suatu perusahaan menyebabkan adanya hubungan yang signifikan antara kemiskinan dengan persyaratan kondisional, serta antara persyaratan kondisional dengan tingkat konflik; e) Menurut teori Ralf Dahrendorf bahwa kepentingan yang bersifat laten (laten interest) berubah menjadi manifest interest karena berkorelasi dengan persyaratan kondisional (teknis, politis, dan sosial) dan persyaratan kondisi tersebut juga memiliki korelasi dengan tingkat konflik. Tapi dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa teori Ralf Dahrendorf berlaku jika ada faktor pemicu (trigger), yakni diputuskrnnya secara sepihak hubungan pihak non otoritas dan pihak otoritas.

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti mengenai dampak sosial relokasi terhadap pedagang kaki lima. Pokok masalah penelitiannya adalah bagaimana para pedagang kaki lima (PKL) untuk dapat berkesinambungan melakukan kegiatannya di lokasi binaan? Dan fokus tersebut, peneliti mempertanyakan mengenai tindakan para PKL dalam menjalankan usahanya terkait dengan adanya kebijakan relokasi ke wilayah binaan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan pedagang mendukung atau menolak adanya relokasi. Munculnya pertanyaan-pertanyaan demikian, karena belakangan ini banyak para pedagang yang melakukan aksi keluar dari lokasi pasar binaan ini. Sebagian diantara mereka membuka tempat dagangnya di lokasi semula, yakni di sepanjang jalan Pal Merah hingga ke dekat perempatan jalan dekat Tol Gatot Subroto. Padahal relokasi yang diberlakukan Gubernur DKI Jakarta terhadap beberapa pedagang kaki lima di lokasi Paal Merah sedikit banyak dapat merubah kondisi sosial ekonomi pedagang maupun lingkungan disekitarnya. Setidaknya di kalangan pedagang kaki lima sendiri terdapat kesadaran bahwa kebijakan Pemda DKI ini akan membawa, pada perbaikan usaha mereka. Begitu pula dari segi ketentraman dan ketertiban, relokasi telah membawa pada kondisi yang lebih baik, yakni dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi kekumuhan, serta membuat lingkungan menjadi nyaman dan aman. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendasarkan pada metode deskriptif. Ada tiga teknik metode penggalian data, diantaranya: kajian literatur (literature review), wawancara mendalam (indepth interview), dan pengamatan (observation). Hasil data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisa. Sedangkan landasan teori yang digunakan adalah teori sektor informal dan teori pedagang kaki lima. Dan untuk menopang kedua teori tersebut, peneliti juga menggunakan teori Weber mengenai tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain. Pada sisi ini peneliti mencoba memahami bagaimana para pedagang memahami (verstehen) kebiasaan-kebiasaan, norma, hubungan sosial, dan jaringan yang dibentuk para pedagang. Dari penetitian ini diperoleh gambaran bahwa dilakukannya relokasi terhadap para pedagang kaki lima ke Lokasi Binaan Pal Merah Kelurahan Gelora, ternyata membawa dampak yang cukup positif bagi usaha dan ketertiban lingkungan. Bagi para pedagang, relokasi tidak menghambat kelangsungan usaha mereka. Bahkan di lokasi yang barn ini mereka dapat lebih berkembang karena ditopang oleh adanya modal yang cukup dan jaringan yang memadai dengan pemasok dan pembeli. Kenyataan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupinya, diantaranya: Panama, karena mereka ingin mendapatkan konsumen lebih banyak lagi. Kedua, karena fasilitas di lokasi pasar yang kurang terawat. Ketiga, kurangnya kepatuhan para pedagang kaki lima. Keempat, kurangnya ketegasan Pemda dan Pengelola pasar dalam melakukan penertiban di luar pasar. Kelima, adanya beberapa pedagang yang mendapatkan pekerjaan baru. Hal ini karena ada sebagian pedagang yang menjadikan kaki lima sebagai pekerjaan sampingan atau sementara sebelum diterima di tempat kerja yang lain. Keenam, mereka kembali ke kampung karena bekerja di Jakarta temyata dihadapkan pada persaingan yang ketat. Meski demikian, pedagang yang tetap memilih berdagang di Lokasi Binaan ini masih cukup banyak. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung tetapnya mereka berjualan di lokasi tersebut, diantaranya: Pertama, pendapatan yang diperoleh para pedagang jika hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dianggap sudah cukup. Kedua, adanya kepatuhan yang dimunculkan oleh para pedagang. Sikap patuh menjadi salah satu elemen penting dalam implementasi suatu kebijakan Ktliga, tidak perlu menambah modal lebih besar lagi untuk pembuatan lapak dan biaya-biaya pungutan lainnya. Keempat, merasa lebih aman karena terhindar dari premanisme. Sedangkan kesimpulan teori pada penelitian ini adalah bahwa usaha kaki lima sebagai salah satu bentuk sektor informal memang masih dipandang sebagai golongan nomor dua. Meski demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup mereka sudah mulai nampak dengan dilakukannya relokasi. Namun ini pun masih belum optimal. Sementara terkait dengan teori Weber mengenai tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain, maka pengertian ini bersifat menguatkan teori tersebut. Sebab secara umum, di kalangan pedagang kaki lima terdapat intraksi sosial, hubungan sosial, dan jaringan yang dibangun untuk menopang usaha mereka.

Abstrak :
Saat ini struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh usaha kecil yakni sekitar sembilan puluh delapan persen. Ini artinya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia hidupnya tergantung kepada usaha kecil. Dengan demikian pengembangan usaha kecil menjadi sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun sektor yang demikian penting dalam mensejahterakan mayarakat ini masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan, antara lain pertumbuhannya yang sangat lambat bahkan cenderung menurun, stagnasi dalam penyerapan tenaga kerja, tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup dan keterbatasan akses kepada berbagai sumber daya yang ada.

Salah satu penyebab posisi usaha kecil seperti tersebut di atas karena umumnya mereka berada di sektor informal. Kesulitan untuk mendapatkan formalitas karena mahal dan berbelit-belit, telah menjadi hambatan untuk berkembang bagi sektor informal. Pelayanan perizinan yang dijalankan oleh organisasi birokrasi pelayanan perizinan SINTAP di Kota Parepare telah menjelma menjadi sebuah tembok pemisah yang tinggi antara sektor formal dan sektor informal.

Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami mengapa organisasi yang seharusnya melayani masyarakat justru melakukan hal sebaliknya dan bagaimana organisasi ini berbeda dari yang seharusnya dan faktor-faktor apa yang membuatnya mampu melakukannya. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pengumpulan informasi dilakukan melalui focus group discussion dan diperkuat dengan survey. Sumber informasi adalah seluruh staf SINTAP dan pengusaha kecii sebagai pengguna SINTAP.

Dari basil pengumpulan informasi terdapat beberapa kesimpulan. Pada tingkat makro organisasi menunjukkan bahwa orientasi kegiatan organisasi adalah lebih pada pemenuhan kebutuhan pemerintah dari pada kebutuhan pengusaha kecil yang dilayaninya. Sementara pada tingkat mikro organisasi yakni pada tingkat prosedur pelayanan dan orientasi individu sebagai pelaksana pelayanan, menunjukkan bahwa orientasi pelayanan pertama semata-mata untuk memenuhi standar-standar baku yang telah ditentukan tanpa memperhatikan dinamika usaha serta pada pemenuhan kebutuhan individu karyawan pada organisasi ini.

Untuk itu dibutuhkan upaya rekonstruksi terhadap organisasi birokrasi SINTAP melalui strategi debirokrasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Upaya debirokrasi dengan menciptakan sistem baru merupakan tahap pertama dengan perubahan struktur sebagai pusat perhatian. Upaya debirokrasi akan lebih optimal bila dilanjutkan dengan proses internalisasi sistem baru melalui strategi deregulasi, dimana sisi kultural menjadi fokus perhatian perubahan.

Rekonstruksi ini pada dasarnya bertujuan untuk membuat organisasi ini lebih terbuka dan sekaligus menjadi bagian dari organisasi social yang lebih luas. Rekonstruksi SINTAP lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi ini untuk menjadi agen perubahan yang efektif. Dengan demikian terjadi peningkatan SINTAP sebagai subsistem dari sistem negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam menjamin masyarakat memiliki pekerjaan dan karenanya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Abstrak :
Yayasan Arek Lintang adalah salah satu organisasi non pemerintah yang menangani anak jalanan, dengan mernbuat program intervensi tidak hanya kepada anak jalanan, tetapi juga program intervensi kepada keluarga anak jalanan. Kajian penelitian ini adalah efektifitas program pemberdayaan ekonomi untuk orang tua dan anak jalanan dengan mengambil studi kasus program pengembangan kewirausahaan bagi orang tua dan program pengembangan minat dan bakat bagi anak-anak jalanan. Kemudian dikaji pula faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas program. Pengumpulan data melalui observasi lapangan, studi dokumenter, wawancara pada seluruh peserta program yakni 16 orang tua dan 16 anak jalanan, dan wawancara mendalam pada 5 orang tua dan 5 anak jalanan. Analisis evaluasi menggunakan Pendekatan Sistem Analisis data menghasilkan kesimpulan bahwa program pengembangan kewirausahaan orang tua tidak berjalan efektif, sedangkan program pengembangan minat dan bakat anak jalanan berjalan cukup efektif. Program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan Alit bisa dikatakan belum menunjukkan Hasil seperti yang diharapkan. Dampak positif yang terlihat adalah tumbuhnya kesadaran orang tua untuk tidak lagi membiarkan anak-anaknya bekerja di jalanan, berkurangnya aktifitas anak di jalanan, bahkan ada yang sudah lepas dari jalanan, dan adanya kegiatan produktif anak untuk mengisi waktu luang. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas program terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, meliputi kualitas SDM para staf pendamping, ketersediaan fasilitas penunjang, minat dan motivasi peserta program, dukungan keluarga, masyarakat, dan mekanisme kontrol serta monitoring program. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan sosial, program penanganan anak jalanan hendaknya disusun dengan menggunakan Model Perlindungan Flak Anak dan Peningkatan Life Skill, Strategi yang digunakan adalah strategi perlindungan (protection) dan pemberdayaan (empowerement). Melalui pemenuhan hak-hak dasar anak dan meningkatnya kemampuan hidup anak dan orang tuanya, ketergantungan keluarga dari pekerjaan di jalanan menjadi berkurang. Selanjutnya, aktivitas anak di jalanan menjadi berkurang atau bahkan tidak ada lagi.

Abstrak :
Sehagai upaya menghindari terjadinya putus sekolah (drop out) sebagai fenomena sosial dan sulitnya memperoleh akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu sebagai dampak Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM), maka pemerintah menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Program BOS telah memasuki tahun kedua, dan untuk melihat tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya, maka diadakanlah penelitian. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana kondisi awal sebelum pelaksanaan program BOS?, (ii) bagaimana efisiensi program BOS dalam pendayagunaan sumber daya program?, (iii) bagaimana efektifitas program BOS terhadap keringanan dan pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa?, (iv) bagaimana dampak program BOS terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, dan (v) bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BOS? Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui kondisi awal sebelum pelaksanaan program BOS, (ii) mengetahui efisiensi program BOS dalarn pendayagunaan sumber daya program, (iii) mengetahui efektifitas program BOS terhadap keringanan dan pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa, (iv) mengetahui dampak program BOS terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, (v) mengetahui dampak program BOS untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, dan (vi) mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BOS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung oleh pendekatan kuantitatif. Sedangkan tipe penelitian ini adalah penelitian evaluasi, dan jenis penelitian evaluasi yang digunakan adalah Analisis Kerangka Kerja Logis (Logical Framework AnalysisiLFA). lnforrnan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan respondennya adalah siswa mampu dan siswa tidak mampu, serta orang tua mampu dan orang tua tidak mampu. Pengambilan sampel dilakukan dengan cars teknik penarikan sampel pmbabilita yakni secara "teknik random atas dasar strata yang proporsional" (proportional stratified random sampling) dan sensus. Teknik sampling digunakan untuk menarik sampel dari populasi orang lua siswa dan siswa. sedangkan sensus dilakukan untuk kepala sekolah, guru, komile sekolah. orang tua dan siswa tidak mampu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan audiovisual. Hasil penelitian menyinipulkan hahwa (i) sebelum ada program BOS, orang tua siswa cukup antusias untuk menyekolahkan anak-anak mereka, dan sebelum ada BOS, siswa tidak mampu tetap dapat memperolch akses pendidikan dasar melalui subsidi silang, orang tua mampu membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu, (ii) profesionalitas dan kualitas para slaf yang terlibal dalam pelaksanaan program 130S cukup baik, struktur organisasi dan manajemen BOS cukup baik, dan mekanisme kerjanya berjalan sesuai prinsip administrasi dan manajemen organisasi yang baik, (iii) man faat yang diperoleh masyarakat melalui program BOS adalah adanya pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa tidak mampu, keringanan biaya operasional sekolah kepada siswa yang lain, dan tersedianya akses pendidikan dasar 9 tahun, (iv) dampak positif yang dirasakan oleh siswa adalah adanya peningkatan prestasi, motivasi, dan kepercayaan siswa, dan siswa dapat terhindar dari putus sekolah. Dampak negalif program adalah adanya ketergantungan sekolah terutama sekolah yang tergolong kaya dan percontohan, dana BOS yang jumlahnya relatif kecil dianggap tidak dapat mencukup pembiayaan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan (v) Faktor-faktor pendukung program dari sisi intemalnya adalah: SDM yang mengelolah BOS sangat berkualitas dan profesional, dan berjalannya mekanisme organisasi sesuai prinsip-prinsip administrasi yang baik. Faktor pendukung dari luar program adalah: terjalinnya kerjasama, komunikasi dan kordinasi yang baik dan harmonis antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Faktor penghambat program dari sisi intemalnya adalah minimnya pengetahuan orang tua tentang program BOS, dan faktor penghambat program dari sisi ekslernalnya adalah tidak adanya dukungan tim PKPS BBM dalam pelaksanaan program BOS di sekolah mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, alokasi dana BOS yang minim dan keterlambatan penyaluran dana BOS.

Abstrak :
Kajian Pengelolaan Kawasan Penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Berbasis Masyarakat Setempat di Desa Cipeteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, dilakukan memperhatikan sumberdaya alam kawasan konservasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat setempat yang tinggal di dalam kawasan, namun realitasnya masyarakat setempat sering tidak dapat memanfaatkan dan bahkan senantiasa selalu hidup dalam kemiskinan. Kawasan Taman Nasional pada aspek manajemen kawasan dibagi menjadi tiga zona, yakni 1 zona inti, zona rimba, dan zona penyangga/pemanfaatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana dapat melibatkan masyarakat setempat dalam dalam pengelolaan kawasan (zona) penyangga Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik Participatory Research Appraisal (PRA) meliputi : analisis data sekunder, profil sejarah, pemetaan sosial, Diskusi Kelompok Terarah, Observasi, dan diagram venn. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam secara perorangan. Analisis data dilakukan metalui reduksi data (unitasi data/informasi, kategorisasi data, analisis & interpretasi, analis lintasan), penyajian data, dan penyajian laporan. Pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan (zona) penyangga TNGH dimungkinkan sesuai kebijakan pemerintah melalui sistem sociat forestry, yakni menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemanfaatan kawasan penyangga dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumbemya. Kegiatan yang di lakukan berupa jasa ekowisata, budidaya flora & fauna, industri rumah tangga, usaha pertanian non kayu dan pelstarian Iingkungan. Realitas kegiatan yang dilaksanakn oleh masyarakat setempat sampai saat ini adalah pembinaan budidaya flora & fauna. Kegiatan dalam social forestry merupakan alternatif sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang kekurangan Iahan perlanian dan modal. Kegiatan ini merupakan insentif agar masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dan sekaligus berupaya melesfarikan ekosistem kawasan. Peran institusi pemberdayaan masyarakat terhadap kemampuan individu dan kelompok masyarakat sangat besar, hal ini terjadi karena adanya pembinaan pengetahuan dan ketrampilan serta bantuan pennodalan dari institusi pemberdaya. Balai TNGH memiliki kedudukan tertinggi dalam pengelolaan kawasan TNGH, sementara Pemda berperan dalam pengaturan masyarakat. LSM berperan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat. Jaringan sosiai yang merupakan jalinan hubungan antara kelompok sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari institusi sosial yang terlibat didalamnya. Jaringan sosial bersifat dinamis mengikuti perubahan sosial masyarakat. Program Perencanaan Sosial yang direkomendasikan meliputi tiga strategi : 1) Strategi kemitraan 2) Pengembangan kapasitas individu dan kelompok 3) Sistem keterjaminan sosial. Strategi kemiiraan dilakukan mengingan kawasan Taman Nasional berpotensi menjadi wilayah konilik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengembangan kapasitas perlu dilaksanakan mengingat taraf pendidikan masyarakat dan ketrampilan yang rendah serta pelaksana pemberdayaan perlu senantiasa dibekali ilmu dan pengetahuan yang memadai mengingt kondisi masyarakat yang seialu berubah. Sistem Keterjaminan Sosial direkomendasikan untuk mengatur permodalan kegiatan usaha masyarakat agar mandiri dan berdaya.

Abstrak :
Bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Banda Aceh dan Sumatera pada 26 Des 2004 telah membuat porak poranda kota kota sepanjang Barat Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Kecamatan Lhokga adalah salah satu wilayah yang mengalami kehancuran berat pada saat Tsunami. Desa Lambaro Seubun adalah salah satu desa di Kecamatan Lhoknga yang mengalami kehancuran total Iahan pertanian yang menjadi sumber kehidupan utama warga setempat. Sebagian besar masyarakat di Desa Lambaro Seubun kehilangan mata pencaharian atau sumber pendapatan keluarga, lahan pertanian di desa tersebut mengalami kerusakan yang parah, ini menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian, masyarakat menjadi penganguran yang berdampak mereka tidak mempunyai penghasilan. Mata pencaharian utama masyarakat adalah dan bertani. Saat ini masyarakat memerlukan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat melalui rehabilitasi rumah korban tsunami di Desa Lambaro Seubun Kecamatan Lhokga, Kabupaten Aceh Besar. Mengetahui manfaat yang diperoleh masyarakat dan mengkaji proses pemberdayaan yang dilakukan pihak pihak terkait dalam proses rehabilitasi rumah masyarakat yang rusak karena tsunami di Desa Lambaro Seubun Kecamatan Lhokga, Kabupaten Aceh Besar.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data diiakukan dengan melakukan wawancara mendalam, melakukan pengamatan dan pemanfaatan dokumen melalui studi kepustakaan. Pengumpulan dan analisa data merupakan proses yang bersamaan. Analisa data dilakukan sejak kegiatan pengumpulan daya dilakukan dan selama proses penelitian berlangsung. Setiap data yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya dan dihubungkan dengan masalah penelitian.

Program rehabilitasi rumah korban gempa dan tsunami di Desa Lambaro Seubun merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat, dengan adanya program pemberdayaan melalui rehabilitasi rumah ini, masyarakat yang kehilangan rumah mendapatkan rumah. Rumah adalah tempat seseorang dapat mengidentifikasi diri secara eksistensial terlindungi Ialu mengatur perencanaan hidup secara benar. Bagi pengungsi, membangun rumah adalah mengembalikan rasa percaya diri, menyembuhkan Iuka batin dan memotivasi kerja lebih kreatif. Penyediaan rumah sebagai salah cara untuk melupakan pengalaman traumatik yang pemah dimiliki, tanpa rumah proyek pemulihan ekonomi kurang sempurna karena seseorang merasa terus dalam dalam kondisi darurat. Bagi masyarakat yang kehilangan mata pencahanan, mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja sebagai tukang atau buruh, paling tidak mereka sudah mempunyai sumber penghasilan walaupun sifatnya sementara. Dengan adanya pekeljaan paling tidak mereka sudah ada kegiatan yang dapat menghasilkan, sehingga mereka Iebih berdaya dan periahan pulih dari trauma akibat bencana yang teiah menimpa.

Proses rehabiiitasi rumah korban tsunami di Desa Lambaro Seubun, memberikan proritas kepada masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan rumah, dimulai sejak awal dengan dilibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, menanyakan pendapat masyarakat tentang model mmah yang diinginkan, menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap proses rehabilitasi rumah korban gempa dan tsunami di desa mereka.

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan harus selalu didorong dan dikembangkan. Pentingnya keberlanjutan program pemberdayaan, tidak cukup hanya rehabilitasi rumah, setelah masyarakat memiiiki rumah perlu juga dipikirkan keberianjutan ekonomi masyarakat, karena banyak masyarakat yang kehiiangan mata pencaharian akibat Iahan pertanian mereka hancur, dan mereka juga tidak memiliki modal untuk memulai usaha taninya. Disamping modai untuk usaha tani perlu juga modal untuk menambah pendapatan keluarga yaitu petemakan, pembuatan kue, pembuatan emping melinjo, usaha kerajinan dari bambu dan usaha-usaha lainnya.

Pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan sebagai keberlanjutan program pemberdayaan yang sudah ada sebelumnya, tahapan dalam program pemberdayaan ekonomi antara Iain sosialisasi program pemberdayaan ekonomi, mendorong munculnya fasilitator lokal, pendampingan masyarakat terkait pemberdayaan ekonomi, penyaluran bantuan modal dan money (monitoring dan evaluasi) program pemberdayaan ekonomi.

Abstrak :
Program Community Development (CD) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat merupakan program yang bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat yang tinggal di wilayah Industri merupakan penopang keberlangsungan sebuah Industri karena itu program CD yang dilakukan perusahaan merupakan komitmen untuk membangun masyarakat yang semakin mandiri. Tulisan ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan dari Corporate Social Responsibility (CSR) eksternal perusahaan Pulp dan Paper di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Terdapat 4 dimensi dari aspek CSR yang dijelaskan dalam tulisan ini antara lain Akuntabilitas, Community Involvement, Perlindungan HAM, dan Lingkungan. Salah satu bentuk pelaksanaan CSR yang dilakukan adalah program CD. Program CD yang dilakukan oleh perusahaan ini dibagi ke dalam 5 bidang yaitu : Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pendidikan, Bidang Keagamaan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Sosial Kemasyarakatan. Penelitian ini mengukur efektivitas pelaksanaan CSR dan Program CD dengan menggunakan kriteria efektivitas pelaksanaan CSR dan program CD yang ideal dan dikombinasikan dengan kriteria penerima manfaat kegiatan melalui survey. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan survey untuk mendapatkan data kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan cara menarik sampel kepada 20 orang responden secara purposive sampling ? ditetapkan terlebih dahulu wilayah dan masyarakat penerima program untuk dijadikan kerangka sampel kemudian dilakukan pemilihan responden sesuai dengan kriteria yang ditentukan, sedangkan data kualitatif diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada 16 orang informan. Secara umum perusahaan sudah menjalankan kegiatan CSR dan Program CD secara rutin setiap tahun yang dapat dilihat dari rencana kegiatan perusahaan dan laporan kegiatan tahunan perusahaan. Perusahaan memiliki kegiatan CD yang rutin dan terpola sejak tahun 1993 dan dimulai dengan bidang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CD yang dilakukan kurang mendorong masyarakat menjadi mandiri yang dapat dilihat dari beberapa hal berikut : kurangnya penambahan lembaga atau organisasi masyarakat yang menerima program CD, kurang jumlah program CD yang langsung diberikan kepada lembaga atau organisasi masyarakat dan kurangnya ruang dialog antara perusahaan dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program CD. Ketiga hal ini lah yang harusnya di perbaiki dimasa yang akan datang agar kegiataan CD yang dilakukan lebih mengarah kepada kemandirian masyarakat.

---

Program of Community Development (CD) as Corporate Social Responsibility to society is program with aim to create self-supporting society. Reliance Society who live in Industrial region is supporter for sustainable a Industry in consequence CD program by company is commitment to develop society which is realiance progressively This article is description how execution of Eksternal Corporate Social Responsibility (CSR) of Pulp and Paper company in District Of Kragilan, Sub-Province Serang, Province Banten. There are 4 dimension of aspect of CSR which explain in this article for example Akuntabilitas, Community Involvement, Protection of HAM, and Environment. One of the execution of CSR is program of CD. Program of CD conducted by this company is divided into 5 area that is : Labour, Educational, Religious, Health, and Social area. This research measure effectiveness execution of CSR and Program of CD by using the effectiveness idealness criterion execution of CSR and program of CD and combined with receiver through benefit criterion by survey. This research use approach qualitative with technique combination data collecting of deep interview and survey to get quantitative data. Quantitative data collecting done by drawing sample to 20 responder people by purposive sampling - before hand by drawing specified area and society receiver of program to be made sample framework sampel is later; then conducted election by random to specify responder goals, while data is qualitative obtained by deep interview to 16 informan people. In general company have run activity of CSR and Program of CD routinely every year which earn to be seen from plan activity of annual activity report of company. Company have activity of CD routine and pattern since year 1993 and started with with educational area. Result of research of showing that program of CD done less push society become self reliance which can be seen from some matters following : lack of addition of society organization or institute accepting program, less amount of programs which is was direct to be passed to society organization or institute and lack of room dialogued between society and company in planning, executing, and evaluating program. Third of this matter must be improve a period to to come so that activity of CD more to society reliance.