Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alasan dan tujuan penelitian: Melalui skripsi ini, penulis mencoba menjabarkan perlakuan akuntansi serta pengungkapan dalam laporan keuangan sehubungan dengan transaksi foreign exchange. Skripsi ini juga menjabarkan sejauh mana Bank Asing "X" telah mengungkapkan dengan baik dan jelas transaksi foreign exchange. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam pengaturan perlakuan akuntansi dan pengungkapan foreign exchange. Metode penelitian: Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan berbagai macam literatur seperti: buku teks, majalah yang berkaitan dengan foreign exchange. Studi laporan keuangan dilakukan dengan meneliti laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan Bank Asing "X". Hasil penelitian: Bank Asing "X" hanya mengungkapkan transaksi foreign exchange pada Catatan atas Laporan Keuangan. Namun BIS telah merintis jalan dengan mensyaratkan bank untuk mengungkapkan transaksi ini dalam laporan keuangan dengan heading khusus, yaitu Off-balance Sheet Transaction. Disamping itu, dalam perhitungan Capital Adequacy Ratio, bank harus pula memasukkan komponen off balance sheet dimana masing-masing komponen memiliki bobot (prosentase) tertentu dalam perhitungannya. Untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, laporan keuangan Bank harus disusun berdasarkan PAI dan SKAPI. Laporan keuangan bank terdiri atas: Neraca, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, Perhitungan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kesimpulan dan Saran: Laporan keuangan bank harus disajikan dalam Rupiah, baik untuk Neraca, Laporan Komitmen/Kontinjensi, Income Statement, Laporan perubahan posisi keuangan dan Catatan atas laporan keuangan, yang disusun berdasarkan PAI dan SKAPI. Penyajian transaksi off-balance sheet dalam bentuk rekening administratif seperti yang diusulkan SKAPI sehingga memudahkan pembaca laporan keuangan dalam mengantisipasi risiko ekonomi yang terkandung dalam laporan keuangan tsb. Penyajian transaksi offbalance sheet seperti future options dan margin trading dalam laporan keuangan. Translasi kurs untuk Current Assets dan Current Liabilities menggunakan Current Rate, sedangkan untuk Fixed Assets, Non-current Assets dan Long-term Liabilities digunakan Historical Rate. Akhir kata, semoga kesimpulan dan saran-saran ini dapat berguna bagi penyajian laporan keuangan bank asing "X" di tahun-tahun mendatang."

"Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang sebaiknya untuk biaya pra-operasi dan biaya riset dan pengembangan. Penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data mengenal perlakuan akuntansi atas biaya pra-operasi dan riset & pengembangan dari 50 perusahaan yang telah go-public. Data tersebut dikumpulkan dari prospektus-prospektus yang tersedia. Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang go-public memilih alternatif penangguhan biaya pra-operasi dan riset dan pengembangan, hanya beberapa perusahaan yang memilih pembebanan langsung biaya-biaya tersebut. Pemilihan alternatif tersebut tidak berkorelasi dengan besarnya biaya yang ditangguhkan terhadap total assets, Maupun besarnya biaya amortisasi terhadap total. profit. Sebagian besar perusahaan tersebut mengamortisasikan biaya yang ditangguhkan tersebut selama 5 dari 10 tahun. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang memadai untuk biaya pra-operasi dan biaya riset dan pengembangan adalah dengan menangguhkan biaya-biaya tersebut. Biaya yang ditangguhkan tersebut sebaiknya disusutkan selama 5 sampai 10 tahun. Bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan jangka waktu amortisasi. yang berbeda, dapat mengubahnya menjadi 5 sampai 10 tahun, tanpa mempengaruhi kinerja laporan keuangan secara berarti."

"There is an increasing need for nonprofit organizations to improve their way of management and operation so that they can optimally use its limited resources to provide better services to its environment. Budgeting is one of a number of important areas of management and operation. The thesis focuses on the use of budgeting as planning and controlling tools in a nonprofit organization. The information required in the development of the thesis is obtained through field study in AIESEC International as well as a study of literatures in the libraries. AIESEC International formulates its year plan prior to the development of annual budget. In such a manner, available resources can be allocated based on the priorities to achieve the organizational goals. In developing its budget, AIESEC International applies participatory budgeting with bottom-up approach. This way, the budget developed may contain a more reliable data as the persons involved are familiar with daily operation. As the budget is developed, it is then reviewed and approved by AIESEC member countries. The development of expenditures budget precedes the development of revenues budget. The targeted revenues are then expected to be balanced the estimated expenditures. The budget structure follows the management structure of AIESEC International, in which it consists of budgets for functional key areas as well as for the regions. AIESEC International allocates its revenues and expenditures to one unrestricted and a number of restricted funds. The revenues are generated from internal and external financial sources. Revenues from internal sources consist of fees collection from member countries, while those from external sources are mostly in the forms of sponsorship, grants and donations from government, private institutions and companies. As an attempt to obtain a better reflection of financial condition, starting in the 1992/1993 financial year, the accrual basis accounting is used as the revenues recognition method, replacing the former cash basis accounting. It can be concluded that AIESEC International has been using the budget as its planning and coordination tools. However, the use of budget as a controlling and performance evaluation tools has not been fully implemented."

"Tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasi menurut ARB 51 adalah untuk menyajikan, terutama untuk kepentingan pemegang saham dan kreditur perusahaan induk, basil operasi dan posisi keuangan perusahaan induk dan perusahaan-perusahaan anak yang dimilikinya seolah-olah mereka nterupakan suatu perusahaan tunggal dengan satu atau lebih cabang atau divisi. Justifikasi untuk melakukan konsolidasi adalah asumsi bahwa laporan konsolidasi lebih berarti bagi pemakai laporan keuangan daripada laporan keuangan terpisah dan laporan keuangan konsolidasi merupakan suatu penyajian yang fair apabila perusahaan secara langsung maupun tidak langsung memiliki "controlling financial interest" terhadap perusahaan lain. Kriteria konsolidasi pada umumnya adalah kontrol perusahaan induk atas perusahaan anak yang ditunjukkan dengan kepemilikan mayoritas saham perusahaan anak (de jure control). Namun demikian banyak negara seperti Kanada, Inggris, Australia, maupun IAS (International Accounting Standards) memperluas kriteria konsolidasi menjadi kontrol semata-mata walaupun kepemilikan mayoritas tidak tercapai (de facto control). ITU dikarenakan banyak akuntan yang merasa bahwa konsep kontrol harus diperluas untuk memasukkan tidak hanya pandangan tradisional mengenai de jure control, tetapi juga de facto control. Kriteria konsolidasi yaitu de jure control dan de facto control menimbulkan 3 konsep konsolidasi, yaitu parent company concept, economic unit concept, dan proportionate consolidation concept, serta 1 konsep turunan dan parent company dan economic unit concept, yaitu contemporary concept. Konsep-konsep konsolidasi yang ada akhimya menimbulkan perbedaan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi jika kepemilikan dalam perusahaan anak tidak 100%. Konsep-konsep ini akan menghasilkan penyajian yang sama apabila kepemilikan perusahaan anak oleh perusahaan induk 100%."

"Perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin pesat dewasa ini menuntut perusahaan-perusahaan yang ada untuk dapat beroperasi secara optimal. Dengan demikian perusahaan dapat menghadapi para pesaing dan tetap dapat mempertahankan aspek going concern. Dalam rangka mengefisienkan kegiatan operasional perusahaan, beberapa perusahaan melakukan restrukturisasi perusahaan, antara lain melalui tindakan merger dan akuisisi. Selain beberapa tindakan restrukturisasi seperti diversifikasi usaha ataupun sebaliknya. Tindakan merger dan akuisisi yang membawa akibat pada terjadinya business combination telah melahirkan berbagai bentuk grup bisnis yang diharapkan mampu menguasai berbagai bidang kegiatan ekonomi secara mantap dan langsung. Selain dengan tujuan demi efisiensi perusahaan, business combination yang terjadi disinyalir membuka peluang untuk terjadinya transaksi transfer pricing baik dalam proses penggabungan maupun transaksi antar perusahaan setelah berada dalam satu grup bisnis. Transaksi transfer pricing yang dimaksudkan di sini adalah transaksi diperlakukan berbeda (tidak wajar) daripada transaksi yang terjadi antar perusahaan yang independen. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menelaah kemungkinan terjadinya praktik transfer pricing dalam transaksi antar perusahaan dalam satu grup bisnis dan juga melihat sampai sejauh mana dapat terjadi penyimpangan dari segi perpajakan baik dalam proses penggabungan perusahaan maupun setelah penggabungan terjadi. Penulisan didasarkan pada studi kepustakaan, wawancara dan telaah terhadap berita-berita surat kabar mengenai kasus-kasus yang terjadi di tanah air. Dari pengamatan dapat disimpulkan bahwa memang terdapat beberapa peluang terjadinya praktik transfer misalnya terlalu terhadap terlalu forward; pricing dalam proses penilaian aktiva yang tinggi dikarenakan satu penggabungan perusahaan terlalu rendah ataupun pihak tidak independen pihak yang lain sehingga pajak terutang rendah; pemanfaatan fasilitas loss menjadi carried saldo rugi yang jumlahnya material dan tidak wajar; timbul kemungkinan transaksi transfer pricing karena terdapat hubungan istimewa. Namun demikian Ditjen Pajak telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran, Keputusan Menteri Keuangan dan bahkan memperbarui Undang-Undang Pajak dalam rangka mengantisipasi manipulasi yang mungkin terjadi. Hal menarik yang dapat dicatat adalah sikap hatihati pemerintah ternyata kadang-kadang terbentur pada kiat-kiat bisnis pengusaha. Dengan demikian tidak selalu tindakan yang dinilai sebagai bagian dari transaksi transfer pricing merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari segi pajak. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak harus lebih berhati-hati dalam menelaah kasus yang timbul selain juga harus tetap jeli melihat celah-celah hukum yang timbul di lapangan sehingga tidak tertinggal dalam mengantisipasi masalah yang akan timbul."