Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Handoyo Prihatanto, author

Politik hukum penggunaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) terkait dengan asas hal ikhwal kegentingan yang memaksa (Analisis terhadap Perpu No 1 Tahun 2007)

Pengaruh ekonomi global yang menimbulkan tekanan dan persaingan, membawa implikasi terhadap dinamika hukum ketatanegaraan yang terjadi di banyak negara, khususnya di Indonesia. Teori-teori tentang konstitusi maupun perundang- undangan diupayakan sedemikian rupa untuk menjawab tantangan kebutuhan masing-masing negara dalam menjawab relasi antara negara dan sitem ekonomi global. Perubahan yang terjadi terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25998

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rizki Amalia, author

Kedudukan hukum (legal standing) kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945 (judicial review) di mahkamah konstitusi RI

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37196

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Siswantana Putri Rachmatika, author

Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil PILKADA dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi = Transition authority accomplishment election of regional dispute results from supreme court to constitutional

Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut paham demokrasi dan menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau yang lazim disebut system pemerintahan demokrasi. Implikasi dari asas demokrasi dan kedaulatan rakyat itu adalah dilaksanakannya Pemilu. Pada tahun 2004, Pemilu Presiden dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung. Hal ini ternyata membawa pengaruh terhadap pelaksanaan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

T25996

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Zen Zanibar M.Z., author

Otonomi desa dengan acuan khusus pada desa di propinsi Sumatera Selatan

Desentralisasi telah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda (1903). Pengejawantannya di tingkat desa dimulai sejak diterbitkannya IGO 1906. Pengaturan periode tersebut bersifat pengakuan. Dalaml masa RI otonomi desa diakui secara konsitusional dalam Pasal 18. Dalam pekembangannya otonomi desa mengalami pasang surut. Hal itu disebabkan oleh berbagai pertimbangan, mulai dari desa sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 1999

D1061

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian