Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Banyak studi yang membuktikan bahwa akses dan status kesehatan masyarakat miskin selalu lebih buruk dibandingkan akses dan status kesehatan kelompok yang lebih kaya. Banyak hal yang menyebabkan kesenjangan ini, salah satu diantaranya yang paling spesifik adalah faktor barier finansial. Pemerintah sejak tahun 1998 telah mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat miskin (Askeskin), dengan membayarkan iuran atas nama penduduk miskin untuk jaminan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Askeskin terhadap utilisasi pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Penelitian potong lintang dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh pelaksanaan askeskin terhadap utilisasi pelayanan kesehatan maternal & neonatal. Lokasi penelitian di Puskesmas Surakarta Kabupaten Bogor Jawa Barat. Sebanyak 212 ibu bersalin penduduk miskin diwawancarai perilaku dan pelayanan kesehatan maternal & neonatal yang mereka dapatkan. Penduduk miskin peserta askeskin bersalin ke bidan 2,1 (95%CI: 1-4,1) kali lebih banyak dibandingkan penduduk miskin yang belum pernah menjadi peserta. Faktor lain yang berpengaruh terhadap utilisasi persalinan oleh petugas kesehatan adalah selera atau preferensi ibu dan keadaan geografi. Ibu yang tidak merencanakan bersalin ke paraji sewaktu hamil mempunyai kemungkinan bersalin ke bidan 6,6 (95% CI: 3.4 - 12,9) kali lebih banyak dibandingkan yang tempat tinggalnya jauh dari rumah bidan. Askeskin tidak terbukti mempengaruhi pelayanan kesehatan neonatal. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan maternal & neonatal bagi seluruh masyarakat, termasuk keluarga non-miskin. Direkomendasikan pula untuk secara konsisten melaksanakan kebijakan penempatan bidan di seluruh desa serta memasukkan kemitraan bidan-parahi dalam paket pelayanan kesehatan Askeskin. ......Many studies showed that health access and health status of poor people is consistently worse compared to health access and status of the non-poor. Many factors influence this gap;however financial barrier in the most significant factor. The Indonesian government has been launching a health insurance for the poor (Askeskin) since the year of 1998, by paying contribution on behalf of the poor, covering health services, including maternal & neonatal. This study aims are describing the impact of Askeskin on the utilization of maternal & neonatal health services. A cross sectional quantitative study was conducted to find the impact if Askeskin on the utilization of maternal & neonatal health services. The location of this study was Sukaraja Sub-district, Bogor District, West Java province, Indonesia. Two hundreds and twelve mothers having under 15 month old babies were interviewed about their behavior and their utilization of maternal & neonatal health services. The Odds Ratio (OR) of utilization of health personned for birth delivery among Askeskin member was 2.1 (95% CI: 1.1-4.1) than non-covered poor people. Other factors geographic condition. Poor mother who have no preference to use traditional birth attencance (TBA) hav OR 6.6 (95% CI 3:4-12.9) compared to the poor mothers who have preference to choose TBA for birth delivery. The OR of better geographic condition (the difference of transportation for between midwife & TBA

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka pengurangan kemiskinan sebagai bagian daripada pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 2015, Indonesia makin memantapkan program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Diawali tahun 1998 dengan program Jaring Pengaman Sosial pasca krisis moneter yang berfokus pada peningkatan supply, fokus program beralih pada sisi demand di tahun 2005. Perkembangan kebijakan pada tahun 2005 yang mengarah pada penerapan sebagian Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diiringi dengan pendanaan publik yang membesar 12 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mendorong perlunya kajian pelaksanaan program guna mengawal kebijakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah gambaran dan menemukan model yang mengandung faktor-faktor paling berkontribusi terhadap utilisasi pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, guna memberi masukan bagi penyempurnaan kebijakan publik yang peduli kemiskinan. Utilisasi pelayanan rumahsakit dipilih sebagai pokok studi, mengingat perannya dalam mengatasi penyakit serius yang dibutuhkan namun sulit dijangkau masyarakat miskin bila tidak ada jaminan kesehatan. Desain studi bersifat potong lintang, menggunakan data Susenas 2005, dilengkapi dengan studi kualitatif tentang penatalaksanaan program 2005. Lokasi penelitian mencakup 6 kabupaten dan 6 kota di 6 provinsi. Sampel mencakup 32028 penduduk, dengan 20% penduduk termiskin (kuintail satu) berjumlah sekitar 6406 jiwa.

Proporsi penduduk miskin yang menggunakan pelayanan rumahsakit masih sekitar 0,4% untuk rawat jalan dan 0,4% untuk rawat inap. Angka tersebut merupakan sepertiganya utilisasi rawat jalan dan seperlimanya utilisasi rawat inap penduduk terkaya. Angka berbasis populasi ini jauh lebih rendah dari data berbasis fasilitas yang mencapai sekitar 4,32% RJTL dan 1,66% RITL, yang memperhitungkan juga frekuensi kunjungan. Penduduk miskin yang memiliki kartu pada pertengahan tahun 2005 hanya 17%.

Analisis statistik menemukan bahwa faktor~faktor yang berkontribusi pada model utilisasi rawat jalan rumahsakit oleh penduduk miskin pada tingkat individu adalah faktor terganggu akibat sakit dan pada tingkat rumahtangga adalah faktor pengeluaran rumahtangga untuk non-makanan. Sedangkan pada utilisasi rawat inap rumahsakit oleh penduduk miskin, berperan faktor status kawin, terganggu akibat sakit, kepemilikan kartu, pengeluaran non-makanan dan IPM.

Penelitlan ini merekomendasikan perbaikan targeting atau penetapan sasaran penduduk miskin yang tepat, perluasan sosialisasi pada sasaran penduduk miskin bukan hanya pada level birokrat dan provider, dukungan kelancaran penyaluran dana, pengembangan sistem penanganan keluhan, pemantapan monitoring dan evaluasi dengan sistem pemantauan berbasis wilayah, peningkatan partisipasi, tranparansi, akuntabilitas dan peningkatan kepuasan pemakai rumahsakit sebagai indikator mutu pelayanan bagi penduduk miskin.

---

Abstract
Within the effort to attain the Millenium Development Goals of 2015, Indonesia has further expanded free medical services to the poor. Started with Social Safety Net program following the monetary crisis in 1998, the program?s focus departed from supply improvement to demand oriented mechanism in 2005. The policy that has moved towards the implementation of National Act No.40 of 2004 on the National Social Security System, with the I2 times increased funding support as compared to those of previous years, has driven the improtance of progam assessment for the improvement of that pro-poor public policy.

This study aims at examining the picture and model development containing contributing factors to the utilization of health services within the health protection program for the poor; as inputs to the pro-poor policy. The utilization of hospital services is selected as focus of this study for its rol in combating serious illness that is demanded but difficult to reach by the poor if there is no health protection scheme. The study design is cross-sectional, using the 2005 Susenas data with primary data collection Bom a rapid assessment done of 2005 program implementation. The study sites cover 6 regencies and 6 municipalities in 6 provinces. The sample includes 32028 population, with 20% of the poorest quintile amounted to 6406 subjects.

The proportion of the poorest that utilize hospital services was 0.4% for outpatient and 0.4% for inpatient care. These figures are one-third for outpatient and one-fifth for inpatient of the richest quintail. The rates are far lower compared to facility based data amounted to 4.32% for outpatient and 1.66% for inpatient care, due to the inclusion of frequency measures in them. Only 17% of the poor admitted health card in their possesion.

Statistical analysis found that factors attributable to the outpatient hospital utilization model of the poorest at individual level was disability resulted ti°om the illness; and at the household level was non-food expenditure. Contributing factors for inpatient hospital utilization were marital status, disability resulted from the illness, the possession of health card, non-food household expenditure, and the district human development index.

This study recommends prompt targetting of the poor, extended socialization to the beneficiaries, not limited to bureaucrats and providers, the timely support of flow of funding, the proper management of complaints and grievance procedures, improvement in monitoring and evaluation with a stakeholder-friendly local area monitoring, and enhancement of participation, transparancy and accountability. Last but not least, the improvement of health services quality, in particular the satisfaction level ofthe health care beneficiaries, as the indicator of program effectiveness. Keywords: health services utilization, hospital, the poor.

Abstrak :
Memasuki kuartal pertama tahun 2014 sejak diimplementasikannya JKN, nilai (value) penjualan farmasi mengalami penurunan. Bahkan setelah implementasi JKN tahun 2014, pertumbuhan yang dicapai pada tri wulan pertama tahun 2014 hanya sebesar satu digit. Temuan fenomena tersebut mengindikasikan bahwa implementasi JKN berimplikasi pada terjadinya permasalahan pada corporate performance sustainability . Penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan ?Bagaimana perusahaan farmasi meraih corporate performance sustainability di era JKN?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel perubahan lingkungan bisnis, strategi politik, relasional, harga, corporate strategy sustainability dan corporate performance sustainability dengan pendekatan mixed method. Sampel yang digunakan penelitian adalah perusahaan farmasi baik PMDN maupun PMA. Expected outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah model penelitian yang dapat diterima secara general. Hasil pengujian pengaruh pada variabel-variabel penelitian menunjukkan bahwa perubahan lingkungan bisnis terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap strategi politik, relasional, dan harga; strategi politik, relasional, dan harga secara statistik juga terbukti berpengaruh secara positif signifikan terhadap corporate strategy sustainability dan corporate performance sustainability. Sinergi strategi politik, relasional, dan harga memiliki kontribusi yang lebih besar dalam membangun corporate strategy sustainability dan corporate performance sustainability dibanding apabila dilakukan secara terpisah. ......Entering the first quarter of 2014 since the implementation of NHI , the value pharmaceutical sales decreased. Even after the implementation of NHI 2014, the growth achieved in the first quarterly of 2014 only by one digit. The findings of these phenomena indicate that implementation of NHI implicated in the occurrence of problems incorporate performance sustainability. This study seeks to answer the problem"How pharmaceutical companies achieve corporate performance sustainability in NHI era?". This study aimed to examine the effect of variables changing business environment, political strategies, relational, price, corporate strategy and performance sustainability with the mixed method approach. The sample used is a research pharmaceutical both domestic and FDI companies. Expected outcomes from this research is to produce a research model that can be accepted in general. The test results on the influence of the variables of research shows that the business environment changing proved to give significant positive effect on political strategy, relational, and price; political strategy, relational, and prices statistically also proved to be significantly give positive effect on the corporate strategy and performance sustainability. The synergies of political strategy, relational, and prices have a greater contribution in building corporate strategy and performance sustainability than if it is done separately.

Abstrak :
Disertasi ini berusaha untuk menemukan kebenaran ilmiah terkait konseptual jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat yang tidak harus selalu identik dengan asuransi kesehatan sosial meski konsep asuransi kesehatan sosial itu terbukti memiliki konstitusionalitasnya. Disertasi ini juga berusaha mendudukkan kembali eksistensi gagasan negara kesejahteraan dalam persoalan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat dengan mengusung gagasan negara kesejahteraan Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang analisiskritisnya dilakukan secara kualitatif berdasarkan pendekatan statuta, konseptual, perbandingan, dan sejarah (1945-2013) serta mengemukakan hasilnya secara deskriptif-sistematis dan mampu menyediakan bahan yang preskriptif dalam menjawab tantangan perbaikan atau pengembangan jaminan kesehatan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam pengembangan penyelenggaraan jaminan kesehatan harus sesuai dengan amanat konstitusi terutama dalam hal kelembagaan meski penyesuaiannya itu dilakukan secara bertahap. Selain itu menjadi penting pula diajarkannya Hukum Jaminan Kesehatan, Hukum Ekonomi Kesehatan, atau sekurang-kurangnya Hukum Kesehatan pada setiap Fakultas Hukum dan Fakultas Kesehatan Masyarakat mengingat Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dalam laboratorium jaminan kesehatan. Pada akhirnya juga harus segera disusun dan disahkan Undang-Undang tentang Pengawasan Kesehatan. ...... This dissertation seeks to discover scientific truths related conceptual Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) for all Indonesian people who do not have to always be synonymous with social health insurance even though the concept of social health insurance has proven its constitutionality. This dissertation also trying to reinstate the idea of the existence of the welfare state in the issue of Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) for all Indonesian people and brought the idea of Pancasila welfare state. This study uses legal research with a critical analysis and qualitative by statute approach, conceptual approach, comparative approach, and historical approach (1945-2013) and express the results in a systematic-descriptive and prescriptive that able to provide materials that meet the challenges in the improvement or development of Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) for purpose to bring social justice for all Indonesian people. The results of the study suggest that the development of the implementation of Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) must be in accordance with the constitutional mandate, especially in terms of institutional adjustment , although it is done in stages. In addition, bearing in minds Indonesia as one of the largest countries in the laboratory of Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) so it becomes important teaches Health Care Benefits Law, Health Economics Law, or at least on every Faculty of Law and School of Public Health teaches Health Law. In the end have to be devised and enacted the Law on the Control of Health.