Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana pengaruh industri terhadap ketahanan daerah. Tekanan penelitian ini pada bagaimana pengaruh pengembangan industri pengolahan besar dan sedang di propinsi Jawa Timur dilihat dari aspek ketahanan ekonomi regional.Temuan penting dalam penelitian ini adalah model regresi ganda nilai tambah industri pengolahan di propinsi Jawa Timur dengan model In Y = -1,5826 + 0,7549 ln (TA) + 1,2648 1n (N) + 0,2939 1n (FS). Secara statistik dari ketiga variabel bebas masing-masing perubahan teknologi (TA), jumlah perusahaan bersaing (N), dan jumlah perusahaan modal asing (FS) telah memberikan sumbangan (koefisien determinasi) terhadap nilai tambah (In Y) sebesar 99,71%. Sisanya sebesar 0,29% disebabkan oleh variabel lain yang tidak atau belum masuk dalam model.Selanjutnya dalam peranan pengembangan sektor industri pengolahan besar dan sedang terhadap ketahanan ekonomi regional, dengan melakukan peningkatan pada nilai tambah yang dihasilkan, tetap memperhatikan terwujudnya kebutuhan keseimbangan hidup dengan tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, melainkan dapat diarahkan pada maksimalisasi martabat manusia, berarti akan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah propinsi Jawa Timur dan berpengaruh positif terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional Indonesia (PNB).Dengan demikian, akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap Ketahanan Ekonomi Regional khususnya di Propinsi Jawa Timur. Sedangkan hubungan pengembangan sektor industri terhadap pemerataan pendapatan, diperoleh gambaran bahwa tingkat kesenjangan atau ketidakmerataan pendapatan di propinsi Jawa Timur sampai pada tahun 2000 masih terlihat belum merata dengan angka Gini sebesar 0,56 pada tahun 1996 dan sebesar 0,41 pada tahun 2000. Walaupun selama tahun 1996-2000 tingkat pendapatan di propinsi Jawa Timur masih belum merata, tetapi dengan melihat perkembangan angka Gini memberikan indikasi bahwa penurunan angka Gini pada tahun 2000 berarti distribusi pendapatan di propinsi Jawa Timur mengalami pemerataan yang relatif lebih baik, jika dibandingkan pada 1996. Kondisi yang demikian, memberikan pengaruh yang positif terhadap ketahanan daerah. Sedangkan hubungan pemerataan pendapatan dengan nilai sosial ada hubungan yang signifikan, artinya bahwa penurunan angka Gini akan berpengaruh positif terhadap tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penurunan terhadap tingkat kejahatan. Dengan demikian, ada indikasi bahwa apabila angka Gini mengalami penurunan angka (mengalami pemerataan), maka sektor sosial akan mengalami suatu peningkatan atau perbaikkan. Berarti kondisi yang demikian memberikan pengaruh yang positif terhadap ketahanan daerah dalam bidang sosial.

---

The Influence of Manufacture Industry to The Regional Resilience for Economic Aspect.This thesis is aimed at finding out of how the influence of manufacture industry to the regional resilience for economic aspect, especially in East Java.By using multiple regression model, the result of this research for added value on manufacture industry in East Java is In Y = -1.5826 + 0.7549 ln (TA) + 1.2648 ln (N) + 02939 ln (FS). Statistically, from the three independent variables, technology arising (TA), number of competitor firm (N), number of foreign capital firm (FS) gave determination score for added value (In Y) 99.71%. The rest, 0.29%, is the other determined factors excluded on the model. The role of manufacture industry development to the regional resilience for economics aspect is actively participate in realizing the need of life balancing for the local society, not only for gaining the economics advantage merely, but also how to optimally increase the human values (dignity), of course, that is by increasing the added value from the production. From this context, it will significantly give contribution to the increase of regional income as well as Gross Regional Domestic Product (GRDP), Gross Domestic Product (GDP) or Indonesian National Income (INI). So that, as consequently, in the next turn, it also will give a significant contribution for the regional resilience for economics aspect, especially in East Java. Meanwhile, the correlation between the even distribution of the income and the regional resilience is that there is inequitable distribution of income in East Java up to 2000 that is showed by Gini 0.56 in 1996 and 0.41 in 2000.AIthough during 1996-2000 income level in East Java was inequitable, but by seeing the incremental development of Gini, it gave indication that the Gini decreased in 2000. It means that income even distribution in East Java had been better than that in 1996.The condition like this, give positively contribution to the regional resilience. Meanwhile, the correlation between the even distribution of income and the social value is very significant, means that decrease of Gini will influence positively to the education and health service degree as well as criminal decrease. So that, there is indication that if Gini decrease (even distribution), so the social sector will increase, means that it also will give positively influence to the regional resilience for social aspect."

"Pada era reformasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reformasi total disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, telah memberikan petunjuk dan arah untuk lebih memperbesar porsi pelaksanaan asas desentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah, secara yuridis formal tuntutan tersebut telah diakomodasikan melalui Tap MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana perkiraan kapasitas pendapatan asli daerah di Cianjur Selatan dengan beriakunya undang-undang otonomi daerah seperti yang disebutkan di atas dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Kemudian bagaimana dukungannya terhadap rencana pemekaran daerah Kabupaten Cianjur serta bagaimana dampaknya jika dikaji dalam perspektif Ketahanan Nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cianjur, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perusahaan daerah (BUMD), maka pendapatan asli daerah Cianjur bagian Selatan (rencana wilayah pemekaran) diperkirakan sebesar 4,2 milyar. Dana sebesar itu diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah (BUMD), dan lain-lain penerimaan daerah yang sah.Kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Cianjur atau pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan kurang didukung oleh besarnya perkiraan kapasitas PAD Cianjur Selatan karena tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pelayanan masyarakatnya, namun bila ditambah dengan sumber-sumber pendapatan daerah lainya kebutuhan dana tersebut baru dapat tercukupi. Pembentukan Kabupatan Cianjur Selatan, juga didukung oleh analisis posisi fiskal Cianjur Selatan yang dihitung berdasarkan rasio perkiraan PAD dengan jumlah PDRB kecamatan yang ada di wilayahnya masing-masing, karena nilainya lebih besar daripada nilai posisi fiskal Kabupaten Cianjur secara keseluruhan.Selanjutnya untuk mengkaji dampak pemekaran daerah dalam perspektif Ketahanan Nasional dilakukan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Untuk kasus pemekaran Kabupaten Cianjur diperkirakan akan ada peningkatan PAD Cianjur Selatan yang semula menyumbang sekitar rata-rata dua milyar pertahun terhadap PAD Kabupaten Cianjur menjadi sekitar 4,2 milyar rupiah. Dana sebesar itu, ditambah dengan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan atau fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Berdirinya kabupaten Cianjur Selatan juga akan mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi dengan Cianjur Utara, keterisolasian dan keterbelakangan masyarakat, serta dapat memacu pertumbuhan sosial budaya dan mendorong suasana politik yang demokratis dalam menentukan pimpinan daerah.Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan keamanan di daerah maka akan meningkatkan pula ketahanan daerah dan apabila gejala ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia maka Ketahanan Nasional akan meningkat. Namun sebaliknya apabila pemekaran daerah didasaran kepentingan yang lain, seperti kepentingan elit lokal, maka Ketahanan Nasional akan menurun, bahkan mendorong terjadinya disintegrasi bangsa."

"Penelitian ini difokuskan kepada faktor-faktor apa yang menyebabkan di laksanakannya kebijakan pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan, dan melihat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan sebelum di laksanakannya pemekaran kabupaten dan setelah dilaksanakannya pemekaran kabupaten. Untuk mencoba menjawab pertanyaan tentang penyebab di laksanakannya pemekaran kabupaten, serta membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan sebelum pemekaran dan setelah pemekaran dan kabupaten Mandailing Natal serta kaitannya dengan ketahanan wilayah di kedua daerah kabupaten.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian analisa data sekunder. Data sekunder yang di peroleh merupakan jenis data time series, data yang dikumpulkan dari beberapa kantor atau pelaku ekonomi di daerah lokasi penelitian ini, terutama data-data kegiatan ekonomi yang telah dilakukan di Tapanuli selatan sebelum dimekarkan dan data-data ekonomi setelah dimekarkan sebagai pembanding dari waktu sebelum dimekarkan setelah dimekarkan menjadi dua kabupaten.Hasil penelitian ini adalah bahwa pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan di sebabkan oleh faktor-faktor seperti pertama faktor latar belakang sejarah, dalam hal ini sejarah di kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa perbedaan pandangan yang tajam dari beberapa kuria yaitu : Kuria Angkola-sipirok, Kuria Padanglawas, Kuria Mandailing dan Kuria Natal tentang terminologi suku Batak. Faktor Politik etnis, dengan perbedaan pandangan terminologi batak,dengan demikian keempat kuria menganggap sudah berbeda dari segi etnik. Faktor luas wilayah, dalam hal ini kabupaten Tapanuli Selatan sebelum di mekarkan merupakan kabupaten terluas di Propinsi Sumatera Utara (seperempat dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara). Ketiga faktor tersebut yang mendorong lahirnya kebijakan pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan.Namun sebelum di laksanakannya pemekaran kabupaten kinerja ekonomi kabupaten Tapanuli Selatan yang di lihat dari pertumbuhan ekonomi semakin turun dan pemerataan pendapatan masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan semakin senjang. Setelah dilaksanakannya pemekaran kabupaten pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Selatan tidak menunjukkan hasil yang baik di mana pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Selatan sangat lambat perkembangannya namun yang lebih parah lagi adalah pemerataan pendapatan kabupaten Tapanuli Selatan semakin buruk atau semakin senjang. Kondisi perekonomi kabupaten Tapanuli Selatan setelah pemekaran kabupaten berbeda dengan kabupaten Mandailing Natal (pecahan kabupaten Tapanuli Selatan). Pertumbuhan ekonomi kabupaten Mandailing Natal bergerak naik cukup cepat dan pemerataan pendapatan di kabupaten Mandailing Natal menunjukkan semakin baik. Dengan perbedaan ini maka hasil pembinaan wilayah dalam mewujudkan ketahanan wilayah di kedua kabupaten sangat berbeda.Kesimpulan, bahwa kebijakan pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan tidak di manfaatkan sunguh-sungguh oleh pimpinan pemerintahan di kabupaten Tapanuli Selatan dalam mempercepat pembangunan daerah. Namun pimpinan pemerintah kabupaten Mandaling Natal benar-benar memanfaatkan peluang pemekaran kabupaten ini untuk mempercepat pembangunan di kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian kedua daerah memiliki strategi pembangunan yang berbeda dan dukungan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah juga berbeda. Walaupun kedua kabupaten ini pemah menjadi satu wilayah dalam administrasi pemerintahan.

---

This study focus on factors that cause the implementation of rising policy of South Tapanuli regency, and to see the economic growth and even income distribution of the people in South Tapanuli regency before the implementation of rising regency and after the rising regency has been done. Trying to answer the question about why the rising regency is being implemented. And comparing the regional economic growth and even income distribution of the people in South Tapanuli regency before rising and after rising, to the Mandailing Natal regency and its relationship with the regional endurance within those two regencies.

This study was using descriptive method with the type of study on secondary data analysis. The obtained secondary data were data time series type; the data that has been collected from some office or economic agent in this study location region, especially about the data of economic activity that has been done in South Tapanuli before rising and after rising as a comparison at the time before being rise and after being rise into two regencies.

The result of this study is about the rising of South Tapanuli regency that are caused by several factors such as first, the factor of historical background, in this context the history in South Tapanuli regency note very different point of view from some Kuria that are : Kuria Angkola-sipirok, Kuria Padanglawas, Kuria Mandailing and Kuria Natal about the term of Batak ethnic. The factor of ethnical politic, with different point of view in batak term, hence those four kurias are regarded as different in ethnical view. The factor of territorial capacity, in this context, the South Tapanuli regency before rising was the widest regency in North Sumatera Province (a quarter of the territorial capacity in North Sumatera Province). Those three factors enhance the emerging of rising policy of South Tapanuli regency. But before it has being implemented, the economic performance of South Tapanuli regency - that being viewed from the economic growth, was declining and the even income distribution of the people in South Tapanuli regency was getting imbalance. After the regency rising has been done, the economic growth in South Tapanuli regency has not showed good result, where the economic growth of South Tapanuli regency is very slow in its development, but the worse is that the even income distribution of South Tapanuli regency is getting worse and far more imbalance.

The economic condition in South Tapanuli regency after rising was different from the Manadiling Natal regency (the split part of South Tapanuli regency). The economic growth of Mandailing Natal is rising quite fast and the even income distribution in this regency is getting better. With these differences, then the territorial establishment results in realizing the endurance at the two regencies were very different.

In conclusion, that the rising policy of South Tapanuli regency was not sincerely used by the chief government in the south Tapanuli regency in accelerating the regional development. But the chief government in Mandailing Natal regency was truly benefit the opportunity of this rising regency to accelerate the development in Mandailing Natal regency. Consequently, those two regions have a different development strategy and different society support in supporting the different regional development. Even when these two regencies have been being one territory of government administration."

"ABSTRAK pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu ketersediaannya adalah hal yangmutlak. Dalam kaitannya dengan ketersediaan ini aspek distribusi menjadi strategis. Dihadapkandengan kedudukan DKI Jakarta sebagai ibu kota, distribusi pangan, dalam hal ini beras, dapatmengganggu dinamika masyarakat yang dapat mempengaruhi ketahanan wilayah. Oleh sebab ituefisiensi distribusinya nienjadi permasalahan yang menarik. Penelitian ini berjudul ?EfektifitasDistribusi Beras di DKI Jakarta, Tinjauan Aspek Ketahanan Wilayah dengan tujuan untukmelihat kecenderungan permintaan betas sepuluh tahun terakbir di DKI Jakarta seiring dengankecenderungan pertumbuhan penduduk, mendeskripsikan pola suplai untuk memenuhipermintaan tersebut, menentukan model distribusi beras dan lokasi suplai ke lokasi permintaandi wilayah DKJ Jakarta agar terdapat efisiensi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatifdan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk melihat kecenderungan kebutuhan pangansehubungan dengan pertumbuhan penduduk. Sedangkan metode kualitatif digunakan untukmenganalisis setiap gejala yang timbul dan kecenderungan kebutuhan beras yang terjadi yangditemukan dan metode kuantitatif. Dari hasil perhitungan kecenderungan pertumbuhanpenduduk DKI Jakarta, selaras dengan pemikiran dasar dari Maithus, maka dapat diketahuibahwa terdapat kecenderungan yang terus meningkat terhadap kebutuban beras. Peningkatan inipada suatu periode pemenuhannya tidak dapat dilakukan, mengingat dari penghitunganberdasarkan data lapangan, stok beras yang ada menyusut tidak berimbang dengan pertumbuhanpenduduk. Menurut pedagang dan praktisi perberasan, kondisi demikian ¡tu bisa terjadi berkaitandengan musim, hasil panen raya dan paden gaduh. Untuk mengantisipasi hal tersebut dilakukanimpor beras. Namun pada dasarnya kebutuhan beras di dki Jakarta bertumpu pada lima daerahsentra beras, selaras dengan kebijaksanaan pangan yang menetapkan bahwa kebutuhan betasimpor hanyalah sebagai pelengkap dad kekurangan yang tidak dapat dipenuhi oleh beras lokal.Untuk mendukung bal tersebut kebijaksanaan pangan nasional menetapkan target pencapaianswasembada besas yang didukung oleb sistem pangan yang mampu meregulasi pemenuhankebutuhan heras. Mendukung bal tersebut sistem agribisnis perlu diintensifkan, terlebih biladihadapkan dengan pola perekonomian yang terbuka alias mengglobai. Kondisi di atasmerupakan fondasi awal efisiensi distribusi heras DKI Jakarta sehubungan denganketersediaannya (stok). Dad internal distribusi perlu dilakukan pemangkasan bagan distribusidengan mengembangkan Grosin Wilayah menjadi sekaligus berkemampuan food station atayang disebut food station . Kemampuan food station plus ini berpengarub pada aspek biayadistnibusi karena dapat meznangkas biaya kuli. Penelitian ini mencoba mengkonstruksi suatumodel linier yang mampu menghitung biaya total transportasi yang efisien untuk distribusi herasdad lokasi suplai ke lokasi permintaan. Basil penelitian ini menunjukican betapa pertimbangan biaya transportasi penting sebagai bahan pertimbangan untuk memenuhi alokasi permintaan di lima wilayah DKI Jakarta."