Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mencoba menganalisis penggalian potensi ekstensifikasi obyek dan subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi perdagangan elektronis yang dewasa ini semakin berkembang. Analisis bukan hanya dilihat dari azas revenue adequacy atau revenue productivity semata, tetapi juga dari sudut pandang azas economic of collection atau efficiency. Artinya sistem pemungutan pajak harus memperhatikan biaya pemungutannya. Pemungutan pajak yang baik hanya memerlukan biaya pemungutan yang kecil. Biaya ini bukan hanya dilihat dari segi fiskus tetapi juga dari segi Wajib Pajak. Biaya pemungutan juga berkaitan dengan azas pemungutan lainnya, yaitu kepastian (certainty) dan kemudahan administrasi (ease of administration). Administrasi yang rumit dan tidak pasti bukan hanya menyebabkan beban biaya bagi Wajib Pajak tetapi juga bagi fiskus. Selain. itu akan berdampak pula pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya akan penerimaan negara tidak akan memenuhi target yang ditetapkan. Perangkat undang-undang yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Undang-undang Pajak Pertamabahn Nilai beserta dengan peraturan pelaksanannya. Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan. Mengambil model Electronic Commerce yang dikemukan oleh Prudential-Bathe Securities (Hongkong) Ltd. mencatat, setidaknya ada 7 kategori bisnis yang terjadi di Internet, penelitian ini hanya membahas 4 model yang karena keterbatasan data yang ditemui di lapangan dart atau karena model bisnisnya sendiri belum populer di Indonesia. Pada prinsipnya semua model bisnis intrenet tersebut dapat dijadikan sebagai obyek PPN yang baru. Namun dalam aplikasinya ada beberapa obyek yang harus dibatasi, dalam arti tidak bisa diterapkan secara luas dan menyeluruh karena secara administrasif perpajakan kurang feasible.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai persepsi Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah responden yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 164 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta yang mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian campuran (mix method) yang terdiri dari kuisioner dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai instrumen penelitian dalam mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta memiliki persepsi yang baik mengenai kebijakan penghapusan sanksi adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Sebagian Wajib Pajak setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringankan beban ekonomi Wajib Pajak terkait. Namun demikian, belum seluruh Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan berpartisipasi dalam program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik mengenai program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa yang akan datang. ......This study discusses about how the perception of DKI Jakarta tax payers regarding the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. The number of respondents used as data in this study is amounted to 164 respondents, all of whom are DKI Jakarta tax payers who knows about the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction. The research method used in this study is a quantitative method using questionnaires as research instruments in obtaining primary data. Futhermore, the research is also supported by data from interviews with several informants who have good knowledge and competency in the taxation field, especially vehicle tax. In general, the results of this study indicate that the DKI Jakarta tax payers have a good perception to the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. Some tax payers agree and support this policy because it is considered to ease the economic burden of the related tax payers. However, not all tax payers have sufficient knowledge and participated in this program, so there is a need for better socialization to the program of elimination on vehicle tax administrative sanction in the future.