Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu fungsi utama bank umum adalah sebagai intermediasi. Nasabah penyimpan memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan dana sedangkan debitur memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan dana pinjaman. Transaksi simpan-pinjam di perbankan (bank konvensional) termasuk transaksi yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai padahal kebijakan pengecualian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam sektor keuangan ini dapat menyebabkan distorsi dalam perekonomian. Beberapa metode pendekatan untuk mengenakan PPN pada sektor perbankan pernah dikemukakan, salah satunya adalah metode reverse charging yang dikemukakan Howell H. Zee.Tujuan penelitian adalah untuk meiakukan evaluasi atas kemungkinan diterapkannya teori 'reverse charging' dalam transaksi simpan-pinjam di perbankan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif yaitu melakukan penelitian alas transaksi simpan-pinjam yang dilakukan di bank konvensional. Dari beberapa literatur, ada beberapa hal yang mendasari dilakukannya exemption atau pengecualian atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada sektor jasa keuangan salah satunya adalah masalah kompleksitas administrasi. Untuk mengetahui ada tidaknya nilai tambah pada aktivitas simpan-pinjam di perbankan nasional, dilakukan pengkajian mengenai definisi 'Nilai Tambah' dalam transaksi simpan-pinjam di bank konvensional dikaitkan dengan Legal Character dari PPN.Metode pendekatan untuk pengenaan PPN pada transaksi simpan-pinjam dimulai dari dasar pemikiran penggunaan metode cash flow. Inti dari metode Cash Flow ini adalah memperlakukan anus kas yang terjadi pada transaksi keuangan sama seperti transaksi non-keuangang (arus kas masuk adalah penjualan, arus kas keluar adalah pembelian). Pemikiran dan usulan metode untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada sektor perbankan mengalami perkembangan. Dimulai dari metode Arus Kas , metode reverse Charging dan yang terakhir metode Modified Reverse Charging. Konsep metode reverse charging adalah mengalihkan tanggungjawab untuk memungut PPN dari nasabah penyimpan ke bank. Pada umumnya usulan metode pengenaan PPN masih mengkaitkan antara nasabah penyimpan dengan debitur padahal faktor tersebut yang menjadi penyebab kompleksitas administrasi pengenaan PPN.Besarnya prosentase PPN dari sektor perbankan (untuk transaksi simpan-pinjam) sama seperti prosentase PPN pada transaksi lainnya (saat ini 10%). Alas PPN 10% tersebut kemudian dibebankan kepada nasabah penyimpan dan debitur dengan porsi tertentu. Porsi yang dibebankan kepada debitur lebih besar dibandingkan porsi yang dibebankan ke nasabah penyimpan karena jasa yang diberikan bank kepada debitur lebih besar daripada yang diberikan kepada nasabah penyimpan.

---

Main function of a banking sector is an intermediary. The bank-funding customer will need bank to deposit their money while the debtor will borrow the money from the bank. Bank transactions is exemption from Value Added Tax (VAT) charging, whereas the exemption policy of VAT on this financial sector shall cause distortion in economic. Some approaches method to charge VAT on banking sector has ever been presented, one of the methods is ?reverse charging?, which presented by Howell H. Zee.

The aim of the thesis is to evaluate probability of implementing the theory of reverse charging in banking sector. Therefore the research method was conducted through Qualitative Descriptive Method and the object of the research are loan and saving transaction in commercial bank. From some literatures, there are several reason stipulated due to the exemption on VAT in Financing Service including banking sector. Value added in bank transaction was discussed many times. Is there any value added in banking sector? To answer the question we have to understand the meaning of terminology 'value added' and 'value added' in banking sector. Approaching method to charge VAT on banking sector especially on Loan and Saving activity is begun from the logical basic of using cash flow method.

The essence of 'cash flow' method is treating the flow of cash same as transaction in non-banking sector (cash in-flow treated as Sales and cash out-flow treated as purchases). Method and theory to charge VAT on banking sector has developed. Starting from cash flow method with Tax Calculation Account' (TCA). Using truncating then developed this TCA method. Zee (2005) proposed a new approach for charging VAT in banking sector using "Reverse Charging" Method before modified it by "Modified Reverse Charging" method.

The major idea of 'reverse charging is to shifting the obligation to collect the VAT from bank customer (funding customer) to the bank. Background of the idea was because there is many number of the bank-funding customer and a lot of them is a non tax- register. VAT rate from banking sector shall be same as the VAT rate in other industry (10%). And shall be charge to both side of bank customer (funding customer and debtor)."

"Industri asuransi telah berkembang pesat dan memiliki bentuk perlindungan yang bermacam-macam. Bahkan asuransi telah dikombinasikan dengan investasi artinya selain memberikan manfaat proteksi terhadap tertanggung, asuransi juga memberikan penghasilan atau manfaat tabungan atas nilai polls yang dibayarkan. Hal ini menimbulkan persoalan dari sisi perpajakan karena santunan asuransi tidak dikenakan pajak saat diterima dengan alasan untuk kepantasan kaiena saat santunan diterima adalah saat yang tidak menyenangkan bagi Wajib Pajak.Setiap pajak yang dipungut hendaknya mcmperhatikan beberapa asas perpajakan, misalnya asas keadilan dan asas netralitas. Perkembangan asuransi yang telah mencakup unsur tabungan dan investasi menjadikan asuransi seperti deposito atau tabungan di bank. Saat ini perpajakan membedakan pengenaan pajak atas penghasilan dari deposito dan tabungan dikenakan pajak iinal sebesar 15%, sedangkan santunan asuransi tidak dipungut pajak kecuali kurang dari tiga tahun.Masalah penelitian ini ada empat, yaitu Apa perbedaan asuransi jiwa murni dengan asuransi unit link yang ada saat ini? Apakah ada substansi ekonomi yang berbeda antara asuransi unit link dengan transaksi deposito di bank? Apakah ada potensi pajak penghasilan atas transaksi asuransi unit link? Bagaimana perlakukan pajak penghasilan atas transaksi asuransi yang seharusnya diterapkan? Sedangkan metode penelitian yang di gunakan adalah metode diskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan melode wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Hasil analisis menunjukkan bahwa asuransi jiwa murni sangal berbeda dengan asuransi investasi karena selain unsur proteksi, asuransi investasi memiliki unsur tabungan yang memungkinkan tertanggung mendapaikan keunrungan walaupun tidak terjadi resiko yang dipertanggungkan. Sedangkan asuransi investasi dengan deposito tidak memiliki perbedaan secara substansi ekonomis, karena sama-sama memiliki batasan waktu dan memberikan penghasilan financial.Potensi pemungutan pajak penghasilan dari transaksi asuransi juga ada, yaitu dikenakan atas manfaat tabungan yang diterima Wajib Pajak. Hal ini untuk mewujudkan asas keadilan bagi Wajib Pajak karena tidak memandang sumber penghasilannya dari asuransi atau dari deposito sama-sama dipungut pajak penghasilan. Selain itu juga mewujudkan asas netralitas, karena pajak tidak mempengaruhi pilihan orang untuk memilih jenis kegiatan ekonomi yang akan dilakukannya.Saran yang diberikan adalah pengenaan pajak penghasilan atas transaksi asuransi sebaiknya tidak dibatasi hanya jika penerimaan manfaat tabungan kurang dari tiga tahun tetapi dikenakan pajak saja semuannya karena terbukti secara substansi ada tambahan kemampuan ekonomis dari manfaat tabungan yang memcuuhi unsur penghasilan sebagai objek pajak.

---

The insurance industry has been growing fast and offers a variety of insurance. In addition, insurance has been combined into other investments in the sense that in addition to offering protection benefits to the insured, insurance generates savings income or benefits with respect to premium payments. This results in a taxation problems as insurance benefits are exempt from taxation when received for reasonableness in that the time at which benefits are received shall be deemed not a pleasant occasion for the taxpayer

concerned.

Every tax collected should take into account several tax principles such as justice principle, neutrality principle. The growth of the insurance industry such that it covers savings and investment has made insurance have similar characteristics to those of term deposits and savings held with banks. At present tax regulations distinguishes taxes on income from those on term deposits and savings with the latter two being charged with a final withholding tax of 15% and insurance benefits being exempt from taxation unless the benefits are received for a period of less than three years.

The research has four questions: What is the difference between the current pure life insurance and unit~linked insurance? ls there any different economic substance between unit-linked insurance and term deposit transactions at banks? Is there any tax potential in unit-linked insurance transactions? How should insurance transactions be treated by the tax authorities? The research employs descriptive methods and date collection has been conducted through interviews, observations and desk research.

The results of my analysis indicates that pure life insurance differs very much from investment insurance due to the fact that in addition to protection. investment insurance offers savings opportunity which enables an insured to enjoy benefits irrespective ef the occurrence ofthe hazards covered insured against. Investment insurance does not differ in any economic substance from temi deposits as they both are bound by time limits and offer financial income.

There is tax potential in insurance transactions through taxation on any savings benefits received by a taxpayer. This will offer justice to taxpayers as taxes will be collected irrespective of the sources of income, be it on insurance or investment. In addition, this will realize the neutrality principle in that taxation will not affect anyone?s choice of economic activity.

My recommendation is that income taxation on insurance transactions should not be restricted to savings benefits which are received for a period of less than three years but to any and all savings benefits as it proves substantially that there in an additional economic capability arising from savings beneiits which meet the criteria of income as a tax object."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendelegasian wewenang dan pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pada Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Pendelegasian wewenang merupakan variabel bebas sedangkan efektivitas pelaksanaan tugas sebagai variabel terikat. Pendelegasian wewenang dibedakan menjadi dua, yaitu pendelegasian wewenang langsung dan pendelegasian wewenang tidak Iangsung.Pendelegasian wewenang atau delegasi atau pelimpahan adalah memberikan wewenang dari seorang manajer atau kesaluan organisatoris tertentu kepada manajer atau kesatuan organisatoris Iainnya untuk melaksanakan tugas-tugas khusus atau mempercayakan tanggung jawab dan wewenang kepada orang lain dan menetapkan pertanggungjawaban untuk hasil-hasil. Sementara efektivitas itu sendiri adalah melaksanakan sesuatu yang benar dalam memenuhi kebutuhan organisasi.Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional dengan mengambil sampel sebanyak 41 responden yng diambil dengan teknik penghitungan prosentase populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara yang selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan statistik (penghitungan korelasi dan model persamaan regresi) dengan menggunakan program SPSS versi 12.0. Dari hasil analisis deskriptif diperoleh gambaran secara umum pendelegasian wewenang dan efektivitas pelaksanaan tugas pegawai tergolong baik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial (sendiri-sendiri) maupun bersama-sama pendelegasian wewenang langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan efektivitas pelaksanaan tugas.Pendelegasian wewenang langsung mempunyai pengaruh yang signifikan (r1 = 0,848) terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan pendelegasian wewenang tidak langsung mempunyai pengaruh yang signifikan (r2 = 0,785) terhadap efektifitas pelaksanaan tugas. Nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,896, dengan nilai F-hitung = 77,468 > F-tabel = 3,25 dan nilai t-hitung X1 dan X2 > t-tabel, yang berarti bahwa baik secara bersama-sama maupun secara sendiri (parsial) variabel pendelegasian wewenang langsung (X1) dan variabel pendelegasian wewenang tidak Iangsung (X2) memberikan sumbangan atau pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan tugas (Y) pada Kanwil DJP Jakarta III.Dengan demikian berdasarkan karakter pekerjaan/tugas yang ada pada Kanwil DJP Jakarta III, maka untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, pimpinan Kanwil DJP Jakarta III dapat menerapkan teknik pendelegasian wewenang secara langsung untuk pekerjaan yang tidak terkait Iangsung dengan pelayanan kepada Wajib Pajak, sedangkan untuk pekerjaan yang terkait langsung dengan pelayanan kepada Wajib Pajak dapat diterapkan teknik pendelegasian wewenang secara tidak langsung.

---

This research is aimed to analyze the delegating authority and its influence towards effectiveness of the job implementation at Kanwil DJP Jakarta III (regional office). The delegating authority is placed as independent variable, whereas effectiveness of the job as dependent variable. This delegating authority is differed into two - delegating direct authority and delegating indirect one.The delegating authority or delegation or what overflows is to give authority from a manager or unity of selected organisatoris to manager or unity of other organisatoris to execute special duties or entrust authority and responsibility to others and specify responsibility for pickings. Whereas itself effectiveness is to execute something right in fulfilling requirement of organization.This research was made based on the method of descriptive correlation by taking samples as much as 41 respondents through the population percentage counting technique. Data collecting is done by giving questionnaires and interviewing which then data analyzed by using statistical and descriptive analysis (enumeration of model and correlation equation of regression) by using program of SPSS version 12.0.The descriptive analysis result showed that generally, the delegating authority and the effectiveness of working performance of subjects could be characterized as good. The significant connection between delegating direct authority and effectiveness of working performance are shown by the coefficient correlation figures (r1= 0,848) and the significant connection between delegating indirect authority and effectiveness of working performance are shown by the coefficient correlation figures (r2=0,848). The figures of multiple coefficient correlation (R) as much as 0.896 by F-sum = 77.468 > F-table = 3.25 and the value t-sum X1 and X2 > t-table which means that either it is done all together simultaneously or individually ( partial ), the variable of delegating direct authority (X1) and the variable of delegating indirect authority (X2) giving contribution or significant influence on the effectiveness of working performance (Y) to Kanwil DJP Jakarta III.Thus based on the job character within Kanwil DJ P Jakarta III in order to improve the effectiveness of main job performance as well as function of organization, the leader of Kanwil DJP III is suggested to implement the technique of delegating direct authority for some particular job which are not directly related to the tax payer service. While for some job that are directly related to tax payer service are suggested to implement the technique of delegating indirect authority."

"Penerapan sunset policy di Indonesia sebagai suatu bentuk pengampunan pajak merupakan pengalaman yang benar-benar baru bagi dunia perpajakan di Indonesia. Penerapan kebijakan pengampunan pajak umumnya ditempuh sebagai langkah terakhir untuk meningkatkan penerimaan pajak karena apabila tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik dalam pelaksanaannya, kebijakan pengampunan pajak malah dapat menjadi kontraproduktif dengan turunnya tingkat kepatuhan pajak. Menilik potensi manfaat dan kendala yang ada dalam kebijakan pengampunan pajak, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemilihan bentuk kebijakan dan penerapan sunset policy sebagai salah satu bentuk pengampunan pajak di Indonesia.Dari pembahasan tersebut akan dianalisis juga kelebihan dan kekurangan dari kebijakan pengampunan pajak, khususnya sunset policy, pengalaman penerapan kebijakan serupa di negara lain, serta upaya-upaya yang diperkirakan dapat mengawal penerapan sunset policy di Indonesia dan mendukung peningkatan kepatuhan pajak pada umumnya. Sebagai upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumbernarasumber yang memiliki kapasitas dalam bidang perpajakan, khususnya yang terlibat langsung dengan permasalahan sunset policy, yaitu dari kalangan legislatif, pengusaha, Direktorat Jenderal Pajak, dan pengamat. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survey persepsi masyarakat sebagai upaya mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih komprehensif dan mengetahui kemungkinan adanya deviasi antara hasil analisis dengan persepsi yang berkembang di masyarakat. Gambaran umum dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sunset policy di Indonesia dilatarbelakangi oleh upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sejalan dengan meningkatnya tuntutan target penerimaan pajak, sekaligus sebagai upaya mengakomodasi aspirasi dunia usaha yang menginginkan adanya pengampunan pajak.Manfaat terbesar yang diharapkan dari sunset policy ini adalah meningkatnya penerimaan pajak dan kesetaraan antara Wajib Pajak dengan Aparat Pajak, sementara kendala yang dihadapi terutama adalah masalah kepastian hukum, kerangka waktu sosialisasi yang minim dibarengi dengan kurangnya kapasitas kuantitas dan kualitas penguasaan materi aparat pajak mengenai sunset policy, kesiapan sistem, serta pengenaan tarif umum yang masih cukup tinggi. Pengalaman penerapan pengampunan pajak di Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberhasilan pengampunan pajak sangat ditentukan oleh kapasitas penegakan hukum sebagai upaya utama sementara pengampunan pajak hanyalah bersifat kuratif dan komplementer.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini secara umum merekomendasikan pengutamaan penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta perbaikan kondisi struktural perekonomian agar tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat berjalan lebih berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini merekomendasikan pelaksanaan sosialisasi sunset policy secara lebih baik melalui penerapan strategi komunikasi khusus, penguatan pengawasan internal di dalam Direktorat Jenderal Pajak sendiri, serta pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak dalam konteks sunset policy, peningkatan pelayanan perpajakan sebagai kompensasi pemberlakuan tarif umum, serta peningkatan kapasitas dan pengintegrasian sistem administrasi dan informasi perpajakan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait.

---

Implementation of sunset policy in Indonesia as a form of tax amnesty is a brandnew experience for Indonesia?s taxation. Tax amnesty is by and large implemented as a last resort policy to increase tax revenue since it might contraproductively plummet tax compliance if it is not well prepared and managed during the implementation. With regards to benefits and obstacles inherent in tax amnesty, this study attempts to explore factors within the background underlying the selection of sunset policy as a form of tax amnesty that is implemented in Indonesia.This study analyzes also the advantages and shortcomings of tax amnesty, more specifically of sunset policy, experience of other countries in implementing such policy, and possible efforts that can be taken to safeguard sunset policy implementation in Indonesia and improve tax compliance in general. A mix of qualitative approach and quantitative approach is incorporated in this study to capture more comprehensive depiction of the research inquiries.The qualitative approach of this study was done through library research and indepth interview with key informants whose capacities in taxation matters are sufficient and also directly involved with sunset policy formulation. These key informants cover the legislative, business, government executive in taxation (Directorate General of Tax), and observers circle. The quantitative approach was done through perception survey find out possibilities of deviation between the analysis result and society?s perception.The study findings in general show that sunset policy was drawn by efforts to increase tax revenue along with the soaring tax revenue target. It serves also to accomodate the business circles? aspiration demanding for tax amnesty. The main benefits expected from sunset policy are increases in tax base and equality improvement between taxpayers and tax authorities, while the main obstacles are problems in legal certainty, insufficient timeframe for socialization along with limited number of tax personnel with adequate knowledge to support the socialization, system readiness, and the relatively high normal tariff used in this program. The experience of tax amnesty implementation in the United States showed that the success of such program relies significantly on tax enforcement efforts as the main instrument, while tax amnesty shall only be used as curative and complementary policy.Based on the analysis conducted, this study in general recommends legal and tax enforcement mainstreaming and improvement of economic structural condition in any efforts to make tax base and revenue improvement more sustainable. More detailed suggestions include the use of special communication strategy to support sunset policy socialization, strengthening internal supervision within the Directorate General of Tax and external supervision on the taxpayers within suset policy implementation, improvement of service for taxpayers to compensate the normal tariff applied, and capacity improvement of tax administration and information system through integration of the system with related institutions."

"Pelaksanaan kegiatan hilir minyak dan gas di Indonesia memasuki babak baru dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan diberlakukan UU migas yang baru terjadi perubahan pada pasar di sektor hilir migas yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, dari pola yang monopolistik menjadi kegiatan yang terbuka melalui mekanisme pasar. Pengakhiran monopoli oleh pertamina berarti pembukaan peluang investasi bagi asing dalam berbisnis eceran bahan bakar minyak. Dalam menjalankan bisnis penjualan retail BBM melalui SPBU, ada 3 sistem yang bisa dipakai yaitu yang pertama sistem COCO : Company Own Company Operate (perusahaan asing memiliki dan mengoperasikan sendiri SPBU). Kedua sistem CODO : Company Own Dealer Operate (perusahaan asing berhak memiliki SPBU tapi yang mengoperasikan harus mitra local). Dan yang terakhir sistem DODO : Distributor Own Dealer Operate (perusahaan minyak asing hanya memasok BBM, namun SPBU yang menjadi penjualnya 100% dimilki dan dioperasikan oleh usaha local). Kemudian, analisis penelitian akan mambahas aspek perpajakan atas penjualan eceran bahan bakar minyak di Indonesia oleh stasiun pengisian bahan bakar minyak umum swasta asing yang menggunakan sistem company own dealer operate. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan juga studi kepustakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama apa saja komponen pajak yang termasuk dalam harga jual eceran pada SPBU dengan logo asing, kemudian bagaimana perlakuan pajak atas penjualan bahan bakar minyak oleh SPBU asing yang menjalankan bisnis di Indonesia dengan sistem kepemilikan CODO (Company Own Dealer Operate) dan yang terakhir bagaimana perusahaan yang menjalankan bisnis SPBU dengan logo asing mengimplementasikan surat edaran Dirjen Pajak tentang perubahan penunjukkan pemungut Pajak PPh Pasal 22.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa selain berhak menentukan harga jual di tingkat konsumen akhir, perusahaan juga berhak menentukan harga tebus yang berbeda antar SPBU. hal ini menyebabkan perbedaan pajak yang dibayarkan SPBU dengan logo asing ini pun berbeda, sekalipun volume atau jumlah liter minyak yang ditebus sama dan tingkat harga jual eceran kepada konsumen akhir seragam. Penentuan harga jual tidak hanya ditentukan harga pasaran minyak dunia tetapi juga untuk tujuan bisnis. Setelah keluarnya surat edaran tentang perubahan penunjukkan pemungut PPh pasal 22, bukti penyetoran PPh Pasal 22 atas nama pembeli dealer, distributor, dan pelanggan akan dikirimkan beserta pengiriman invoice pada bulan berikutnya setelah pihak perusahaan menerima bukti pembayaran dari SPBU dengan logo asing atau dengan kata lain perusahaan tidak hanya sebagai pemungut pajak tetapi juga membayarkan PPh pasal 22 terlebih dahulu.

---

One of important of new law oil and gas number 22 year 2001 is paradigm change from monopoly to multiplayer. Liberalizing downstream business as one of the keywords to deregulation, including refining, transportation, storage, distribution, and marketing the products, will also be conducted in an open and more transparent way. All players are free to enter the market, including state and regional owned company, cooperatives, and private companies. This is expected to give room for market mechanism. In running the sale of fuel through fuel station, there are three systems that could be adopted i.e.: first is Coco system, which company own company operate, second is Codo systems, which company own dealer operate and then is Dodo systems, which distributor own dealer operate. In the above systems, the price to end users (price at the fuel stations level stations) will be the same and will be determined by foreign company. Therefore, the research analysis will cover the tax obligations and procedures on sale of fuel through fuel station by the CODO Systems.This research used with library study and an interview with a tax division officer foreign company as own company and dealear of fuel station. The main problems of this research firstly is what is a tax component that including as a pump price or selling price to end customers at fuel station, secondly is what is tax aspect on sales retail of fuel in Indonesia by dealer fuel station with codo systems and last research question is how is company implementing new circular letter of director general of taxation number 14/PJ./2008 about a collector of income tax article 22.From this research result, find out that a purchasing price from dealers to company is not same and determined by foreign company every two weeks, not only following market fuel price but also business purpose. On sales retail of fuel outcome three principle tax aspect are value added tax, motor vehicle fuel tax and income tax article 22 on the sales of its production. Before new circular letter number 14/PJ./, income tax article 22 paid by distributors/agents is final in nature and collected upon the issuance of delivery order, and now company not only as a collector, but also paid it dealer tax payable."

"Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Tidak Langsung memiliki konsekuensi adanya dua pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak, yaitu penjual sekaligus menjadi pemungut pajak, sedangkan pembeli adalah pembayar pajak. Jika pembeli tadi masih dalam mata rantai maka suatu saat akan bertindak sebagai penjual (pemungut pajak) demikian terus mekanisme berlaku sampai penaggung pajak yang sesungguhnya adalah konsumen akhir. Ada pengecualian yang dilakukan dengan penunjukkan bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN. Dalam mekanisme yang lazim, maka penjual adalah pihak pemungut PPN, namun jika yang menjadi pembeli atau pengguna jasa adalah pemerintah, maka bendaharawan pemerintah yang memungut PPN. Pengecualian ini dimaksudkan untuk menjamin masuknya Pajak ke kas negara dengan lebih lancar.Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan PPN menghendaki adanya bukti yang akurat tentang pemungutan pajak. Alat bukti adanya transaksi yang harus dipungut PPN adalah Faktur Pajak. Pada transaksi kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN, faktur pajak harus dibuat paling lambat pada saat dibuatnya tagihan/invoice. Dalam praktiknya Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan/proyek dengan pemerintah, baik yang pembiayaannya dari pinjaman atau hibah luar negeri maupun dari APBN murni, pada saat melakukan penagihan kepada bendaharawan selalu membuat commercial invoice dan membuat faktur pajak dengan mengosongkan atau tidak mencantumkan tanggal faktur pajak, karena nanti akan diberikan tanggal pada saat tagihan tersebut dicairkan. Sementara tenggang waktu antara penagihan dengan pencairan tagihan biasanya memakan waktu yang cukup lama.Masalah dalam penelitian ini yaitu apa latar belakang dikeluarkannya tata cara pembuatan faktur pajak? Bagaimanakah Implikasi dikeluarkannya ketentuan mengenai faktur pajak? Bagaimanakah cara mengantisipasi permasalahan pelaksanaan kewajiban PPN berkaitan dengan transaksi yang melibatkan bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN? Alternatif-alternatif kebijakan yang bagaimanakah yang dapat menjadi solusi terbaik dari masalah saat pembuatan faktur pajak bagi pengusaha kena pajak rekanan yang menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN? Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan.Hasil analisis menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya ketentuan tersebut adalah sebagai peraturan pelaksana dari UU PPN, memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan sistem faktur pajak, dan menjadi sarana pengawasan faktur pajak. Implikasi berlakunya ketentuan atas pembuatan faktur pajak justru menyulitkan bagi PKP rekanan. Di lain pihak bagi DJP memerlukan tambahan pengawasan dalam pelaksanaan kewajiban PKP. Saran yang diberikan adalah penunjukkanbendaharawan dan KPPN sebagai pemungut PPN sebaiknya dihilangkan saja karena tidak sesuai dengan konsep dan karakter PPN.

---

Value Added Tax as an Indirect tax gives an impact on the involvement of two parties in levying tax, namely the seller as the tax levier, and the buyer as the tax payer. If the buyer is part of the chain, it will be the seller (tax levier) later on and it continues until it comes to the last consumer as the tax payer. There is an exception done concerning the appointment of The Government Treasurer as the levier of VAT. In regular mechanism, the seller is the one who levies the tax, but if the buyer or the service user is government, then the tax will be levied by the Government Treasurer. Such exception is aimed to guarantee that the tax goes to the Government Treasury more smoothly.Mechanism of crediting VAT input tax requires accurate evidence concerning tax levies. The evidence of the existence of a transaction in which tax must be levied is tax invoice. At transaction to Government Treasurer as VAT levier, tax invoice is made at the latest on the same date as the date of the invoice. In practice, tax payers who carry out projects with government and financed by loan, donation from other countries or merely by The National Budget always make commercial invoice and tax invoice by not putting the date of the tax invoice or by leaving it blank when they hand over the claim to the treasurer.The problems in this research are: What is the background of the issue of tax invoice regulation? What is the implication of tax invoice regulation towards the implementation of VAT which involves the Treasurer as tax levier for tax payers as well as tax officers? How to anticipate the problems in implementing VAT which involves the Treasurer as VAT levier? What policy can be used as the best solution of the problem caused by the Treasurer as VAT levier? The research method used is descriptive method with both qualitative and quantitative approaches. Data collection is done by interview and library research.The result of the analysis shows that the background of the issue of tax invoice regulation includes some aspects, namely: to play the role as the rules of implementation of VAT Law, to assure law certainty, to optimize tax invoice system, and to be an instrument to monitor tax invoice. The implication of tax invoice regulation making is difficult for taxable entrepreneur. The other hand, Directorate General of Tax must do extra monitoring in doing the obligation of taxable entrepreneur.It is suggested that the appointment of the Treasurer and KPPN as VAT levier be eliminated since it does not go with the concept and the characteristics of VAT."

"E-commerce diartikan sebagai mekanisme bisnis dengan menggunakan media elektronik. Perkembangannya dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Peluang untuk mengenakan pajak atas transaksi ini sangat besar terutama Pajak Konsumsi yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun sampai dengan saat ini, ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu UU PPN Tahun 2000, belum mengatur secara jelas tentang bagaimana sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi ini. Pada beberapa negara seperti Irlandia, Inggris, Australia dan Singapura secara khusus telah membuat aturan mengenai transaksi ini.Tesis ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melukiskan substansi ekonomi transaksi e-commerce. Pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen meliputi studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu staf Sub Direktorat PPN Jasa dan Kepala Sub Direktorat Aplikasi Politik Hukum dan Keamanan Direktorat E-Business pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Kerangka teori yang digunakan adalah teori sistem dan pemungutan pajak, teori PPN, prinsip pemajakan, dan konsep penyerahan. Sebagai perbandingan, dilakukan studi pustaka terhadap beberapa negara untuk mengetahui bagaimana negara-negara tersebut memperlakukan transaksi e-commerce dalam ketentuan PPN-nya. Bagaimana negara tersebut melakukan identifikasi atas obyek, subyek dan saat terutangnya dan bagaimana prosedur administrasinya. Berdasarkan penelitian, Indonesia masih dimungkinkan melakukan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce berdasarkan ketentuan Undang-undang perpajakan terutama UU PPN Tahun 2000 dan UU KUP Tahun 2007. Ketentuan pengenaan PPN diperkuat juga dengan dikeluarkannya aturan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 11 Tahun 2008) yang intinya mengatur masalah penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik dan pengaturan pelaku transaksi e-commerce. Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal Pajak agar membuat aturan yang jelas mengenai transaksi e-commerce terutama dalam membuat sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi e-commerce yang didasarkan atas asas kepastian hukum, asas kemudahan dan berbiaya rendah dengan menggunakan bantuan teknologi.The term e-commerce is defined as a business mechanism using electronic media. It is shown that e-commerce develops significantly year by year along with the development of information technology. Although, the possibility to impose consumption tax namely Value Added Tax (VAT) on such transaction is very high. However, until now, the Indonesian VAT Law ( Law Number 18 Year 2000) has not clearly ruled the system and procedure of it. In some countries, as a comparison, such as Ireland, United Kingdom (UK), Australia and Singapore, VAT already apllied to this transaction. This thesis is drawn up pursuant to reseach by using qualitative approach with analyzes descriptive methode. The aim of this research is to describe the economic substance of e-commerce transaction for impose VAT purpose. Data collection for the purpose of analyzes was obtained through document evaluation comprising bibliography study and site research that shall cover interview with officials of Directorat General of Taxes and Sub Directorate of Politic, Law and Security Application on Departement of Information and telematics. Theoretical reference applied is tax collection and tax system theory, VAT theory, taxing principles, and supplies concept. As a comparison, bibliography study and site research is done to certain country to describe how their VAT regualation treating e-commerce taxation. How they identify the object, person, tax due and it?s administration procedure.

According to this research, Indonesia is still enable to impose VAT on e-commerce transaction pursuant to taxation law, that is VAT Law and The General Tax Provisions and Procedures Law, and trenghtened with The Law of Information and Electronic Transaction (Law Number 11 Year 2008) that arrange of using electronic document, digital signature, and the arrangement of the persons who involve in electronic transaction (e-commerce). Therefore, it is advisable to Directorate General of Taxes in order to make a clear and comprehensive regulation about e-commerce transaction, especially in making system and procedure for taxing VAT on e-commerce transaction base on certainty principle, ease of administration and low cost by using technology."

"Pengembangan e-government merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). E-government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang telematika (Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Egovernment juga wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda dikantor-kantor pemerintahan. Layanan informasi dan administrasi publik merupakan salah satu area dimana internet dapat digunakan sebagai sarana akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dan menciptakan hubungan masyarakat dengan pemerintah secara lebih mudah dan transparan.Direktorat Jenderal Pajak telah meletakkan dasar pembangunan sistem perpajakan yang lebih baik pada implementasi e-government, yaitu dengan menerapkan pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha dan pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat seperti dengan dimulainya wajib pajak menilai aset dan penerimaan dapat dikenai pajak, penyederhanaan pengisian formulir serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudahan layanan dan reformasi administrasi perpajakan yang dapat mengurangi kontak antara wajib pajak dengan petugas pajak.Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode observasi, dan juga studi kepustakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana tingkat sevice maturity implementasi egovernment pada situs www.pajak.go.id, kemudian bagaimana tingkat delivery maturity implementasi e-government pada situs pajak.go.id dan yang terakhir bagaimana tingkat overall maturity implementasi e-government pada situs www.pajak.go.id ?Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat kematangan e-government situs pajak.go.id masih berada pada level Innovative Leader menunjukkan kejelasan yang kuat akan layanan online yang disediakan, tapi memiliki kesempatan yang signifikan untuk tumbuh berkembang dengan memaksimalkan potensi layanan online dan meningkatkan layanan delivery maturity.

---

Development of e-government is an effort of the government of Indonesia in the framework of enhancing the quality of public services and performance of the bureaucracy toward realization of the (good governance). E-government in Indonesia has been introduced by Presidential Instruction No. 6, 2001 on telecommunications service (Telecom Media and Information), which states that government officials should use technology to support the telecommunications service of good governance and accelerate the process of democracy. E-government also introduced mandatory for a different purpose-examination of government offices. Information services and public administration is one area where the Internet can be used as a means of community access to services and create public relations with the government in a more simple and transparent.The General Directorate of Taxation has put the development of the basic system of taxation is better in the implementation of the e-Government, namely the establishment of a network by applying information and transaction services to public, establishing an interactive relationship with the business world and the establishment of mechanisms and channels of communication with state institutions and provision of dialogue public for the community as the beginning of compulsory tax rate assets and revenues can be subject to tax, the simplification of the form and use of information and communication technology for the convenience of the service and tax administration reform, which can reduce contact between taxpayers with tax officials.Data used in this research was obtained with methods of observation, and also study literature. Main problems in this research is the first how the level of service maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id, and how the level of delivery maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id and how the level of overalls maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id?The results of the research, it is known that the level of maturity egovernment site pajak.go.id still at the level of clarity inovative leader shows a strong online service will be provided, but has a significant opportunity to grow with the growing maximize the potential of online services and improve service delivery maturity."

"Natural gas is one kind of goods that belong to the goods that takes directly from the sources in VAT law. With no definitions about the criteria or limitation of goods that takes directly from the nature, it cause dispute between the taxpayer and tax investigator. The goal of this research is to analyses about the certainty of Value Added Tax (VAT) object (taxable goods) for transfer of natural gas from PT. PGN (Persero) Tbk. to customer. This research also explains about implication of VAT input that cannot be credited with operational expense. The approach used in this research is qualitative approach. The research type is descriptive. The data collection technique used in this research is by reading the literature that focuses on the research, observation, and interview. The result of this research shows that dispute between tax payer and tax investigator in determine the VAT object for natural gas, caused by no definition about the criteria or limitation of goods that takes directly from the nature in tax regulation. According to the concept of VAT that generalize all of goods and services is object to VAT, except for goods and services that state in the tax regulations. The exemption of VAT can be justified for the public goods (known as merit goods), may be designed to improve rightly or wrongly the progressively of VAT, the goods that too difficult to tax (not fill ease of administration principle). Based on that concept, goods that ready to consume, and if not difficult to tax, so that the goods are taxable goods or object to VAT. Even tough natural gas is public goods, however for the transaction of natural gas not difficult to tax, so natural gas that ready to consume is object to VAT. For Transfer of gods that exempted from VAT, the VAT input cannot be credited. VAT input that cannot be credited can be adds in operational expense. Beside can be adds on operational expense, the inappropriate application of regulation can emerge cost of taxation for enterprise. Based on this research, definition about the criteria or limit of goods that takes directly from the nature and the limit of goods that already processes is not clearly stated in the tax regulation. It is desirable for tax regulator to publish regulation that clearly explained about that definition. That regulation should base on VAT concept and substance of the goods (substance over from principle). VAT input that could not be credited by PT.PGN, the VAT invoice that accepted by PT. PGN, should be well administrated and must appropriate with the tax regulation, so VAT input can be used as expense for company. PT. PGN must discuss with tax regulator about regulation for natural gas more comprehensive to avoid the appeared the cost of taxation. "

"Penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia merupakan potensi penerimaan pajak bagi Pemerintah seiring dengan maraknya aktivitas industri pertunjukkan. Untuk itu diperlukan adanya administrasi pajak yang baik serta penegakan hukum oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan penelitian terapan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan survey yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah di dalam pemenuhan kewajiban administrasi pajak atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia. Variasi model kontrak kerjasama antara pemberi kerja dengan manajemen musisi menyebabkan timbulnya kerancuan dalam hal penentuan subjek pemotong pajak. Dalam perhitungan objek pajak PPh Pasal 26, Penulis juga menemukan unsur penambah penghasilan yang terdapat di kontrak kerjasama yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan.

---

International musicians income that received from their concerts in Indonesia is potential tax income for the government. Good tax administration and tax law enforcement were needed by the government in the realizations. In order to make analysis of it, author was using a qualitative approach with descriptive studies, and cross sectional research. Technique of data collecting used were library research and field research, while the research was conducted through survey and supported with in depth interview and observation.The result of this research shows that there are several problems in the compliance of tax administration held by the employer of international musicians. Variant of performance contracts model resulted in uncertainty in the deciding who?s the tax withholder that obliged to withhold Article 26 Indonesian Income Tax Regulation of international musicians? income. Author also found that in calculating the tax object of Article 26 Indonesian Income Tax Regulation additional income clauses that listed in Performance Contract are excluded, which it was supposed to be added."