Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah hal yang positif dalam pembangunan di bidang hukum administrasi negara, guna mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dimana tugas utamanya adalah melakukan kontrol dari segi hukum (yuridis) terhadap Pemerintah (penguasa) dalam pelayanan terhadap warga masyarakat. Akan tetapi dalam kurun waktu yang sudah sekian lama ini, masalah sengketa Tata Usaha Negara yang muncul dalam kehidupan masyarakat tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan tidak termasuk dalam kewenangan badan PTUN dan bukan wewenangnya untuk memutuskan sengketa tersebut. Hal ini tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang masih kaku dari PTUN, dengan memberikan batasan yang sangat sempit terhadap obyek gugatan yang dapat diajukan ke PTUN. Di samping itu munculnya ketentuan hukum baru dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang semakin membatasi kewenangan badan PTUN itu sendiri. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang PTUN secara umum meberikan batasan tentang obyek gugatan yang dapat diajukan ke PTUN, yaitu “Penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final”. Berikutnya dalam perluasannya terbatas dalam pengertian perbuatan pemerintah berupa keputusan negatif fiktif, sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang PTUN. Dalam menentukan apakah sengketa TUN dapat diajukan sebagai obyek gugatan dalam PTUN adalah kewenangan dan kebebasan Ketua PTUN untuk menilainya (pasal 62 Undang-Undang PTUN). Tidak jarang terjadi sengketa TUN yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, dinyatakan tidak dapat diterima oleh putusan PTUN. Keadaan tersebut tentunya akan bermuara kepada ketidakpuasan dan/atau ketidakpercayaan masyarakat selaku pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa TUN di PTUN."

"Di awal tahun 2003, terdapat perkembangan dalam hukum acara perdata Indonesia yakni diajukannya gugatan actio popularis di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Gugatan actio popularis ini adalah gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum secara perwakilan dengan acuan bahwa setiap warga negara berhak atas nama kepentingan umum untuk mengambil insiatif mengajukan gugat walaupun orang tersebut bukanlah pihak yang mengalami kerugian secara langsung, dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakilinya. Gugatan actio popularis ini dikenal di beberapa negara yang menganut sistem civil law. Di Indonesia gugatan secara actio popularis masih belum diterima dengan alasan ketiadaan aturan. Gugatan actio popularis no. 178/PDT.G.2003/PN.JKT.PST dalam putusan pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan pengadilan negeri ini dikuatkan oleh pengadilan tinggi no.126/PDT/2004/PT.DKI. Hingga kini perkara ini masih dalam tingkat kasasi. Skripsi ini akan mengulas mengenai konsep umum actio popularis, bagaimana pengaturannya di Indonesia, apa perbedaan antara actio popularis dengan citizen lawsuit, kumulasi gugatan, class action, legal standing dan gugatan biasa; juga disinggung mengenai keberadaan gugatan actio popularis ini di negara-negara lain serta menganalisa putusan No. 178/PDT.G.2003/PN.JKT.PST. Hukum acara perdata Indonesia saat ini sangat memerlukan terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim."

"Persinggungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan Wanprestasi, dan tindak pidana penipuan terjadi karena pada dasarnya unsur dari masing-masing tiga perbuatan tersebut melarang dilakukannya perbuatan dengan unsur penipuan. Unsur penipuan dari segi perdata dapat ditemukan pengaturannya pada Pasal 1328 KUHPerdata, sedangkan dari segi pidana dapat ditemukan pada Pasal 378 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dilakukannya penelitian ini untuk membahas 2 (dua) pertanyaan penelitian: Pertama, mengenai persinggungan konsep antara pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi, dan tindak pidana penipuan. Kedua, mengenai bagaimana konsep pengajuan gugatan keperdataan bila diterapkan terhadap perkara putusan Nomor 449K/Pid/2001. Penelitian ini menunjukkan bahwa Letak persinggungan antara pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi dan tindak pidana penipuan ada pada perbuatan pelaku yang memiliki unsur penipuan (bedrog). Terhadap perkara NS permasalahan hukum yakni tidak terpenuhinya prestasi atas perjanjian pengadaan kayu yang dibuat oleh NS dengan YBJ. Maka terhadap perkara NS dapat dilakukan pengajuan gugatan perdata terhadap perkara NS.

---

The intersection between a lawsuit against the law, a lawsuit for Default, and a criminal act of fraud occurs because basically, the elements of each of these three acts prohibit committing acts that contain elements of fraud. The element of fraud from a civil perspective can be found in Article 1328 of the civil code , while from a criminal perspective it can be found in Article 378 of the Criminal Code. This study uses a normative juridical method. This research was conducted to discuss 2 (two) research questions: First, regarding the intersection of concepts between filing a lawsuit against the law, a lawsuit for default, and a criminal act of fraud. Second, regarding how the concept of filing a civil lawsuit is applied to the case of decision Number 449K/Pid/2001. This study shows that the intersection between filing a lawsuit against the law, a lawsuit for default, and a criminal act of fraud is in the actions of the perpetrators who have elements of fraud (bedrog). In the case of NS, there are legal issues, namely the non-fulfillment of achievements in the timber procurement agreement made by NS and YBJ. Then the NS case can be filed a civil lawsuit against the NS case."