Berdasarkan UU No. 40 tahun 2004, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, aakuntabilitas, aportabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan programadan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Salah satu program jaminan sosial yang diadakan pemerintah jaminan kesehatan nasional, yaitu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan ke setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Based on Law no. 40 of 2004, the Indonesian people already have a Social Security system for all Indonesian people. In order to realize the objectives of the national social security system, it is necessary to establish an organizing body in the form of a public legal entity based on the principles of mutual cooperation, non-profit, openness, prudence, accountability, portability, mandatory participation, mandated funds, and the results of the management of the Social Security Fund are used entirely for program development and to the maximum extent possible. for the benefit of the participants. One of the social security programs held by the government is the national health insurance, namely a guarantee in the form of health protection so that participants get the benefits of health care and protection in meeting basic health needs which is given to everyone who has paid dues or whose contributions are paid by the government"