Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu permasalahan yang muncul di negara berkembang seperti Indonesia adalah keterbatasan dalam menangani bencana-bencana alam besar. Salah satu yang dilakukan pemerintah suatu negara adalah menerima bantuan dari negara asing. Meski demikian, bantuan internasional ternyata tidak sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap suatu negara, tetapi juga bisa mengancam ketahanan nasional suatu negara. bantuan internasional membuat penanganan bencana alam bukan sekedar bersifat kemanusiaan dan filantropisme, tapi juga bersifat politis. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman dari penerimaan bantuan internasional untuk bencana alam di suatu negara terhadap dinamika ketahanan nasional dengan metode Delphi. Analisis akan dijabarkan melalui sejumlah gatra dalam ketahanan nasional, yaitu ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 faktor yang pelru menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyikapi bantuan internasional bencana alam, yaitu jenis dan skala bencana, bentuan bantuan, asal negara pendonor dan motif atau kepentingan dari negara pendonor. Para pakar juga menyarankan pemerintah untuk menerima bantuan berupa dana, barang/kebutuhan pokok dan teknologi/fasilitas, dan menolak bantuan berupa tentara dan relawan asing. ......Problem that arises in developing countries like Indonesia is the limitations in dealing with major natural disasters. One of the actions of the government of a country is to receive assistance from a foreign country. However, foreign aid does not fully contribute to a country, but can also threaten a country's national resilience. Carneige and Dolan (2015) show that international assistance makes handling natural disasters not just humanitarian and philanthropic, but also political. Therefore, this study analyzes the strengths, weaknesses, opportunities and threats of receiving foreign aid for natural disasters in a country against the dynamics of national resilience by the Delphi method. The analysis will be elaborated through a number of gatra in national security, namely economic, political, ideological, socio-cultural and defense and security. Based on the results of the study, there are 4 factors that are considered by the government in responding to foreign aid in natural disasters, namely the type and scale of disasters, aid provisions, donor country of origin and motives or interests of donor countries. The experts also advised the government to accept aid in the form of funds, basic goods / needs and technology / facilities, and refused assistance in the form of foreign troops and volunteers.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi China yang yang mengalami perkembangan pesat dengan GDP ke-2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, mendorong China untuk ikut serta dalam melakukan pembiayaan berbagai proyek infrastuktur di negara-negara berkembang. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya lembaga-lembaga keuangan oleh China sebagai solusi keterbatasan pendanaan pembangunan infrastuktur yang dialami negara berkembang. Ekspansi industri kereta cepat China pada tingkat global erat kaitannya dengan kebrhasilan transfer teknologi yang dilakukan. Hingga saat ini, kereta cepat merupakan salah satu inti utama China untuk mendukung inisasi jalur sutera modern. Hal itu dilakukan dengan membangun keterhubungan/konektivitas China diseluruh kawasan. Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun tidak tercantum dalam RPJMN 2014-2019 namun proyek kereta api cepat Indonesia-China menjadi salah satu proyek strategis nasional. Dalam konteks politik internasional, pembangunan kereta cepat di Indonesia oleh China merupakan proyek percontohan bagi komunitas ASEAN untuk menunjukan keberhasilan teknologi kereta cepat China. Proyek ini dilakukan dengan skema B to B tanpa menggunakan APBN. Mengingat hampir di seluruh dunia pembangunan kereta cepat tidak bersifat profitable, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektifitas pembangunan proyek kereta api cepat Indonesia-China terhadap aspek sosial-ekonomi Indonesia dalam konteks ketahanan nasional. Melalui pendekatan scenario planning, penelitian ini mencoba menelaah Apakah Diplomasi Infrastruktur kereta api cepat oleh China mendistribusikan pembangunan yang positif bagi Indonesia. ......China's economic growth which is experiencing rapid development with the second largest GDP in the world after the United States, prompted China to participate in financing various infrastructure projects in developing countries. This was marked by the establishment of financial institutions by China as a solution to the limited funding of infrastructure development experienced by developing countries. The expansion of the Chinese high-speed railroad industry at a global level is closely related to the success of technology transfer. Until now, the fast train has been one of China's main core to support the initiation of modern silk lines. This was done by building China connectivity throughout the region. Indonesia under the leadership of President Joko Widodo has a focus on infrastructure development to improve connectivity and economic growth. Although it is not listed in the 2014-2019 RPJMN, the Indonesia-China fast train project is one of the national strategic projects. In the context of international politics, the construction of fast trains in Indonesia by China is a pilot project for the ASEAN community to demonstrate the success of China's fast train technology. This project is carried out with the B to B scheme without using the APBN. Considering that almost all of the world of fast train development is not profitable, this research aims to see the effectiveness of the Indonesia-China fast train development project on the socio-economic aspects of Indonesia in the context of national resilience. Through a scenario planning approach, this research tries to examine whether diplomacy of the fast railroad infrastructure by China distributes positive development for Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Kehadiran toko X di DKI Jakarta adalah sinyal awal transformasi toko ritel modern menuju toko pintar. Studi kasus toko X bertujuan mengetahui dan menganalisis: pertama, jenis teknologi yang berpotensi menimbulkan pengangguran; kedua, persepsi konsumen terhadap toko X; ketiga, dampak teknologi dan inovasi terhadap tenaga kerja ritel dengan keterampilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang meliputi observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, kuesioner. Metode analisis untuk menjawab tujuan pertama dan tujuan ketiga adalah teknik klasifikasi data dan teknik analisis kerangka ikan (fishbone analysis); sedangkan tujuan kedua dengan teknik klasifikasi data berupa tabulasi silang dan penyaringan. Hasil analisis menyatakan: pertama, kecerdasan buatan (artificial intelligence), sistem pengenalan wajah (face recognition), data besar (big data), RFID (Radio Frequency Identification), kamera, dan ponsel pintar adalah jenis teknologi yang menggantikan tenaga kasir, tenaga keamanan, dan tenaga administrasi pergudangan; kedua, peserta diskusi mengungkapkan toko X memiliki keunggulan di variabel teknologi dan pelayanan, disusul transaksi dan fasilitas; ketiga, ancaman yang mengemuka akibat kehadiran toko pintar adalah peluang terjadinya pengangguran karena sejumlah profesi menghilang, pekerjaan permanen menyusut, pembatasan rekrutmen karyawan baru hingga goncangan industri. Ancaman tersebut diakibatkan kompetensi tenaga kerja ritel yang terbatas pada mengerjakan tugas-tugas rutin dan repetitif, padahal operasional toko pintar membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan digital memadai, misalnya mengelola kecerdasan buatan dan data besar. Keterbatasan keterampilan menyebabkan tenaga kerja ritel tidak kompetitif dan rentan digantikan mesin dan perangkat lunak. Situasi kelangkaan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi menyebabkan sebuah perusahaan ritel terpaksa mendatangkan tenaga kerja asing. Ketertinggalan dan keterbatasan tersebut harus segera diatasi dengan memanfaatkan peluang yang disediakan globalisasi teknologi, yaitu akses kepada pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan diri. Para pemangku kepentingan dapat mengadakan beragam pendidikan formal dan informal, gratis maupun berbayar yang memberikan keterampilan baru (reskilling) dan keterampilan tambahan (upskilling) kepada tenaga kerja ritel.

---

The presence of X shop in DKI Jakarta is a signal of the beginning of the transformation of modern retail stores to smart shops. The case study of X shop aims to find out and analyze: first, the type of technology that has the potential to cause unemployment; second, consumer perceptions of store X; third, the impact of technology and innovation on retail skills with low skills. This study uses qualitative methods which include observation, in-depth interviews, focus group discussions, questionnaires. The analytical method for answering the first and the third objective is data classification techniques and fishbone analysis; the second objective is the data classification technique in the form of cross tabulation and filtering. The results of analysis state: first, artificial intelligence, facial recognition system, big data, Radio Frequency Identification, cameras, smart phones are types of technology that replace cashier, security personnel, warehousing administrative staff; second, the discussion participants revealed that X shop has advantages in technology, service, transactions, facilities; third, the threat posed by the presence of smart shop is unemployment because possibility of some professions disappear, permanent jobs shrink, restrictions on recruitment of new employees, industrial shocks. The threat is caused by the competence of retail workers who are limited to doing routine and repetitive tasks. Smart shop operations require workers with adequate digital skills, for example managing artificial intelligence and big data. Limitation of skills have caused retail workforce to be uncompetitive and vulnerable to being replaced by machinery and software. Scarcity of high skills workers causes a retail company to be forced to bring in foreign workers. These limitations must be addressed immediately by utilizing the opportunities provided by technology, for example access to knowledge and skills to develop themselves. Stakeholders can hold up free and also paid education that provides new skills and additional skills to the retail workforce.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas bagaimana penanganan jaringan telekomunikasi di Indonesia dalam menghadapai ancaman ? ancaman yang ada terutama dalam masa implentasi Perpres No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014- 2019. Seperti diketahui Sektor telekomunikasi di Indonesia adalah salah satu sektor penyumbang dengan 2 digit angka pada Produk Domestik Bruto. Oleh karena itu tidak terelakan lagi bila dengan peningkatan pada sektor telekomunikasi maka akan memberikan dampak yang positif pada Perekonomian Nasional. Penelitian ini menggunakan metode Perencanaan Skenario dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppotunity dan Threat) dan analisis PEST (Politic, Economy, Social dan Technology) yang data ? datanya didapatkan melalui pendekatan kualitatif dengan mewawancarai para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam penanganan jaringan telekomunikasi di Indonesia . Selain itu untuk menghindari dari terkenanya pendadakan strategis maka digunakan pula metode manajemen resiko dan sistem peringatan dini. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perencanaan skenario dihasilkan 2 buah fokus utama yang harus diperhatikan yaitu pemanfaatan teknologi yang baik dan adanya peraturan yang fleksibel (dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi). Dengan begitu jaringan telekomunikasi Indonesia dapat dimanfaatkan dengan optimal dan akan berdampak dengan tumbuhnya Perekonomian Nasional namun tetap harus diperhatikan keamanan sibernya agar terhindar dari pencurian serta kebocoran data dan informasi penting

---

ABSTRACT
This thesis discusses how to handle telecommunication network in Indonesia to face existing threats especially during implentation of Presidental Regulation Number 96 of 2014 on Indonesia Broadband Plan 2014-2019. As is known, in Indonesia, telecommunication sectors contributes above 10% in Gross Domestic Product. Therefore, it?s not inevitable that the increasing in the telecommunications sector will also have a positive impact on the National Economy. This research uses Scenario Planning with SWOT analysis (Strength, Weakness, opportunity and Threat) and PEST analysis (Politics, Economy, Social and Technology). The data that is used in this research is obtained through a qualitative approach by interviewing stakeholders that involved in handling Indonesia telecommunication network. Risk management method and early warning systems is also being used in order to avoid strategic impromptu. The results showed that, in the planning scenarios, two critical uncertainty that should be noted are generated. Those critical uncertainty are the use of technology and regulations that can adapt to technological developments. With that, Indonesian telecommunications network can be utilized optimally and will impact to the National economy growth, but ciber security still should be considered to avoid the theft and leakage of critical data and information;

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya potensi kerentanan pengawasan importasi barang akibat vitalnya posisi pelabuhan Tanjung Periok pada perdagangan internasional Indonesia. Kerentanan yang timbul membutuhkan evaluasi pengawasan yang dilakukan dari sudut pandang intelijen strategis untuk perbaikan kinerja pengawasan di masa yang akan datang. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan data dari hasil wawancara terhadap sejumlah narasumber yang terkait dengan aktivitas importasi barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukan pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan intelijen strategis pada pengawasan importasi barang. Kendala utama yang menjadi penghalang adalah keterbatasan sumber daya baik faktor manusia dan teknologi pendukungnya. Disamping itu, metode yang digunakan dalam mengelola data intelijen dan kebijakan yang mengatur aktifitas intelijen juga menjadi penghambat kinerja intelijen Bea dan Cukai di Tanjung Priok memaksimalkan tugas dan fungsi Revenue collector, Communicaty protection, Trade facilitator dan Industrial Assistance. Kata Kunci: Kepabeanan, Intelijen Strategis, Revenue collector, Communicaty protection, Trade facilitator, Industrial Assistance. ......This research is motivated by the potential vulnerability of monitoring the import of goods due to the vital position of the Tanjung Periok port in Indonesia's international trade. The vulnerabilities that arise require an evaluation of supervision carried out from the perspective of strategic intelligence to improve supervisory performance in the future. Using a qualitative approach, this study uses data from interviews with a number of informants related to the activity of importing goods at the Port of Tanjung Priok. The results of the study show that the supervision carried out has not fully implemented the strategic intelligence approach in controlling the import of goods. The main obstacle that becomes a barrier is the limited resources of both the human factor and its supporting technology. In addition, the methods used in managing intelligence data and policies governing intelligence activities also hinder the performance of Customs and Excise intelligence at Tanjung Priok in maximizing the duties and functions of Revenue collector, Communication protection, Trade facilitator and Industrial Assistance. Keywords: Customs, Strategic Intelligence, Revenue collector, Communication protection, Trade facilitator, Industrial Assistance

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai analisis ancaman terhadap keberadaan pengungsi luar negeri (refugee) di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mana mengacu pada analisis ancaman menurut Hank Prunckun dengan kuantifikasi hasil data kualitatif. Hasil analisis kerentanan dari penelitian ini adalah ditemukannya celah kerentanan tinggi pada proses Refugee Status Determination yang kurang melibatkan Pemerintah RI ditunjukkan dengan ditemukan adanya pengungsi yang berstatus sebagai teroris di DKI Jakarta dan banyaknya pengungsi mandiri di DKI Jakarta yang sulit dilakukan pengawasan. Sementara itu, hasil analisis ancaman dari penelitian ini adalah ditemukannya ancaman faktual diantaranya; 1) terdapat peningkatan aksi pelanggaran pengungsi baik secara keimigrasian maupun hukum; 2) adanya keterlibatan sindikat penyelundup dalam proses kedatangan pengungsi; 3) pengungsi memanfaatkan perlindungan internasional untuk menghindari sanksi keimigrasian, jika ancaman tersebut tidak dapat diatasi maka akan menimbulkan ancaman potensial yang berskalasi lebih tinggi diantaranya; 1) gesekan sosial dengan masyarakat lokal; dan 2) potensi penyusupan paham radikal kepada pengungsi. Spot intelijen pada isu penelitian ini adalah adanya indikasi kepentingan geopolitik Australia dalam kebijakan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Strategi penanganan perlu menonjolkan aspek prevention yang diimplementasikan melalui Revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. ......This thesis discusses the threat analysis of the presence of foreign refugees (refugees) in DKI Jakarta Province. The method used in this research is descriptive qualitative which refers to threat analysis according to Hank Prunckun with quantification of qualitative data results. The results of the vulnerability analysis of this research are the discovery of a high vulnerability gap in the Refugee Status Determination process that does not involve the Indonesian Government, indicated by the discovery of refugees with terrorist status in DKI Jakarta and the large number of independent refugees in DKI Jakarta who are difficult to monitor. Meanwhile, the results of the threat analysis of this research are the discovery of factual threats including; 1) there is an increase in refugee violations both immigration and law; 2) the involvement of smuggling syndicates in the refugee arrival process; 3) refugees take advantage of international protection to avoid immigration sanctions, if these threats cannot be overcome, it will lead to potential threats that have a higher escalation including; 1) social friction with local communities; and 2) the potential infiltration of radicalism to refugees. The intelligence spot on this research issue is an indication of Australia's geopolitical interests in the policy of handling foreign refugees in Indonesia. The handling strategy needs to emphasize the prevention aspect which is implemented through the Revision of Presidential Regulation No. 125/2016 on the Handling of Overseas Refugees.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi berkembangnya revolusi industri yang melibatkan kecerdasan buatan yang disebut industry 4.0 dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah manusia yang disebut society 5.0. Kendaraan listrik memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan society 5.0, dengan komponen utamanya adalah baterai yang dibuat dengan bahan baku utama adalah nikel. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi komoditi tambang nikel untuk memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut maka dikeluarkan peraturan pelarangan ekspor komoditi nikel dalam keadaan mentah. Sebelum dikeluarkannya aturan pelarangan, ekspor komoditi nikel sebagian besar dalam keadaan mentah (ore). Kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah akan menimbulkan ancaman penyelundupan, efek negatif yang timbul dari penyelundupan nikel mempunyai dampak yang luar biasa besar bagi perekonomian. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi mengenai bagaimana pencegahan penyelundupan ekspor nikel yang dilakukan intelijen bea cukai pada penangkapan kapal MV Pan Begonia dan bagaimana strategi intelijen bea cukai dalam pengawasan lalu lintas barang untuk mencegah penyelundupan ekspor nikel. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pencegahan penyelundupan ekspor nikel yang dilakukan intelijen bea cukai pada kapal MV Pan Begonia dan menganalisis strategi intelijen bea cukai dalam pengawasan lalu lintas barang untuk mencegah ancaman penyelundupan ekspor nikel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian mendapatkan gambaran strategi pencegahan penyelundupan ekspor nikel yang dilakukan intelijen bea cukai pada kapal MV Pan Begonia yang secara nyata membawa muatan nikel menuju luar negeri dan strategi intelijen bea cukai dalam pengawasan lalu lintas barang untuk mencegah penyelundupan ekspor nikel menggunakan strategi holistik yang menggabungkan faktor internal dan faktor eksternal. Sinergi aparat penegak hukum, kementerian lembaga, kegiatan operasi bersama, dan pelibatan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mencegah penyelundupan ekspor nikel. ......This research is motivated by the development of the industrial revolution involving artificial intelligence which is called industry 4.0 and the integration of information and communication technology which makes things easier for humans which is called society 5.0. Electric vehicles have great potential in supporting the growth of society 5.0, with the main component being batteries which are made from the main raw material being nickel. The Government of the Republic of Indonesia has issued a policy to develop the downstreaming and industrialization of nickel mining commodities to provide a greater positive impact on the economy. In order to support this policy, a regulation was issued prohibiting the export of nickel commodities in their raw state. Before the ban was issued, nickel exports were mostly in raw (ore) condition. The policy of banning raw nickel exports will create a threat of smuggling. The negative effects arising from nickel smuggling have an enormous impact on the economy. The problems in this research are limited to how to prevent smuggling of nickel exports by customs intelligence in the arrest of the MV Pan Begonia ship and what customs intelligence strategies are in monitoring goods traffic to prevent smuggling of nickel exports. The research was carried out with the aim of analyzing prevention of nickel export smuggling carried out by customs intelligence on the MV Pan Begonia ship and analyzing customs intelligence strategies in monitoring goods traffic to prevent the threat of nickel export smuggling. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research provide an overview of the strategy to prevent smuggling of nickel exports carried out by customs intelligence on the MV Pan Begonia ship which was actually carrying nickel cargo to foreign countries and the customs intelligence strategy in monitoring goods traffic to prevent smuggling of nickel exports using a holistic strategy that combines internal factors. and external factors. Synergy between law enforcement officials, institutional ministries, joint operational activities and community involvement is very necessary in order to prevent smuggling of nickel exports.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat membantu merumuskan kebutuhan adaptasi bagi unit intelijen dalam menghadapi ancaman yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode), menggunakan dua sumber data yaitu kuantitatif dan kualitatif.  Secara kuantitatif, penggunaan data ditujukan untuk menganalisis sampel opini dari 400 anggota DJBC tentang ancaman yang dihadapi saat ini, dan opini mereka terkait kebutuhan organisasi atas unit intelijen. Sedangkan secara kualitatif, peneliti menggali dan menganalisis langkah adaptasi yang dibutuhkan DJBC dalam meningkatkan fungsi intelijen strategis. Hasil penelitian menunjukan ancaman utama saat ini berupa penyelundupan, trans-national organized crime, trade-based money laundering dan ancaman terkait perlawanan terhadap petugas DJBC. Sementara itu, dapat dikatakan unit atau divisi intelijen pada DJBC merupakan satu kesatuan tugas yang sangat vital dalam melakukan fungsi intelijen yaitu memberikan peringatan dini atas ancaman atau kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam lingkup ekspor dan impor. Untuk meningkatkan fungsi intelijen yang ada, adaptasi yang diperlukan adalah restrukturisasi sebagai upaya memperluas fungsi unit intelijen dan merevitalisasi sumber daya intelijen baik manusia dan teknologi pendukung ......Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC is very crucial in terms of monitoring and servicing the flow of exported and imported goods in international trade. At the same time, the current context of economic intelligence also plays an increasingly important role in securing state revenues from various threats. Threat mapping in accordance with the current conditions of the DJBC environment, can help formulate adaptation needs for intelligence units in dealing with existing threats. This study uses a mixed method, using two sources of data, namely quantitative and qualitative. Quantitatively, the use of the data is intended to analyze a sample of opinions from 400 DJBC members about the threats they currently face, and their opinions regarding the organization's need for intelligence units. While qualitatively, the researcher explores and analyzes the adaptation steps needed by DJBC in improving the strategic intelligence function. The results of the study show that the current main threats are smuggling, trans-national organized crime, trade-based money laundering and threats related to resistance to DJBC officers. Meanwhile, it can be said that the intelligence unit or division at DJBC is a very vital task unit in carrying out the intelligence function, namely providing early warnings of threats or possible problems that occur in the scope of exports and imports. To improve the existing intelligence function, the adaptation required is restructuring as an effort to expand the function of the intelligence unit and revitalize intelligence resources, both human and supporting technology.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi ketiga didunia, dan pemerintah berusaha untuk menurunkan konsumsi rokok dengan menerapkan berbagai kebijakan. Tetapi tingkat prevelansi merokok semakin tinggi dan disinyalir sebagai akibat dari tingginya peredaran rokok illegal. Peredaran rokok illegal selain berdampak konsumsi rokok masyarakat akan berdampak negatif pada industri rokok di Indonesia, terutama industri rokok pabrik kecil serta dapat berdampak pada penerimaan negara. Salah satu strategi intelijen yang dapat digunakan dalam pemberantasan rokok ilegal adalah memanfaatkan intelijen ekonomi untuk mengetahui kondisi keseluruhan terkait peredaran rokok ilegal. Analisis regresi data panel dan analisis stakeholder merupakan salah satu metode yang digunakan dalam intelijen ekonomi untuk digunakan merumuskan strategi. Penelitian ini akan membahas mengenai gambaran kondisi hulu-hilir rokok ilegal, faktor-faktor penyebab rokok illegal, kemudian para stakeholder terkait upaya pemberantasan peredaran rokok illegal dan strategi pengawasan dalam upaya pemberantasan peredaran rokok illegal di Indonesia. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan mix method. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, open source, literatur review dan kajian pustaka. Pada penelitian ini digunakan beberapa teori dan konsep terkait, yaitu cukai, rokok ilegal, intelijen ekonomi, dan siklus intelijen. ......Indonesia is the country with the third highest number of smokers in the world, and the government is trying to reduce cigarette consumption by implementing various policies. However, the prevalence rate of smoking is increasing and is thought to be a result of the high circulation of illegal cigarettes. The circulation of illegal cigarettes, apart from having an impact on public cigarette consumption, will have a negative impact on the cigarette industry in Indonesia, especially the small factory cigarette industry and can have an impact on state revenues. One intelligence strategy that can be used to eradicate illegal cigarettes is to utilize economic intelligence to determine the overall conditions related to the circulation of illegal cigarettes. Panel data regression analysis and stakeholder analysis are one of the methods used in economic intelligence to design strategies. This research will discuss the description of the conditions upstream and downstream of illegal cigarettes, the factors that cause illegal cigarettes, then the stakeholders related to efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes and monitoring strategies in efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes in Indonesia. The research in this thesis uses a mix method approach. Data collection techniques were carried out using interviews, open source, literature reviews and literature studies. In this research, several related theories and concepts were used, namely excise, illegal cigarettes, economic intelligence, and the intelligence cycle.

Abstrak :
Reformasi birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan di Indonesia dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kaitan itu maka perlu pelaksanaan reformasi birokrasi secara komprehensif dalam tiap-tiap aspeknya dan bukan lagi sekedar pembenahan parsial. Kementerian PANRB telah ditunjuk sebagai leading sector dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 2010-2025. Namun demikian, apakah Kementerian PAN-RB memiliki kapabilitas dalam melaksanakan program reformasi birokrasi nasional? Problematika faktual yang dihadapi oleh Kementerian PAN-RB sebagai prime mover untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya: a) Keterbatasan sumber daya manusia b) keterbatasan otoritas c) keterbatasan dukungan pendanaan d) besarnya program reformasi yang harus dilaksanakan. Sedangkan conceptual framework bagi sebuah institusi yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) sesuai dengan perubahan lingstranya maka institusi tersebut harus memiliki kapabilitas able people dan agile process dengan karakateristik thinking ahead, thinking again dan thinking across sebagaimana dinyatakan oleh Neo dan Chen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab 2 (dua) pertanyaan pokok, yaitu: 1) Bagaimana kesiapan kapabilitas Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) ditinjau dari aspek able people dan agile process? 2) Bagaimanakah kendala di Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program RBN ditinjau dari aspek able people dan agile process? Analisis terhadap people, process dan karakteristik thinking ahead, thinking again dan thinking across di Kementerian PAN-RB menemukan "kesenjangan" antara realitas aktual di kementerian dengan yang seharusnya dimiliki secara konseptual yaitu tersedianya able peole dan agile process guna melaksanakan berbagai program reformasi birokrasi dalam sebagai bagian dari upaya strategis Kementerian dalam melaksanakan dynamics governance. Ditengah kekurangmaksimalan able people serta agile process-nya, Kementerian PAN-RB tetap dapat mendesain dan melaksanakan program-program reformasi birokrasi yang strategis, komprehensif, integral dan masif. Hal ini dapat terjadi karena terdapat faktor yang sangat penting yaitu enabling macro policy environment yang terdiri dari: a) kepemimpinan yang transformasional b) policy community dan c) policy network.

Penelitian ini merekomendasikan bagi Kementerian PAN-RB untuk memperkuat able peple melalui penguatan talent scouting, people development, leadership dan people retaining. Untuk memperkuat agile process melalui peningkatan mengantisipasi masa depan, mengalokasi sumber daya serta menyusun program kerja dan unit kerja yang terintegrasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk kesinambungan program reformasi birokrasi nasional, Kementerian PAN-RB disarankan untuk segera memfinalisasi Roadmap RBN 2015-2019, RPJMN 2015-2019 serta blueprint untuk World Class Bureaucracy 2025.