Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perjalanan politik luar negeri Kanada dalam konteks hubungannya dengan Amerika Serikat selama periode tersebut, diwarnai oleh masalah meningkatnya kegiatan ekonomi Amerika Serikat di Kanada. Perkembangan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat di Kanada, lambat laun semakin mendominasi kehidupan ekonomi di Kanada. Hal itu mendorong pemerintah Kanada untuk menciptakan suatu kebijaksanaan luar negeri yang tetap dapat menjaga terciptanya hubungan yang harmonis dengan Amerika Serikat. Usaha pemerintah Kanada dalam rangka mengurangi meningkatnya berbagai kegiatan ekonomi Amerika Serikat di Kanada, dilakukan dengan melalui beberapa kali pertemuan yang membahas mengenai masalah tersebut. Pemerintahan Perdana Menteri Trudeau dalam hal ini, berupaya keras menghadapi pula dengan Amerika berbagai tantangan yang muncul sehubungan berkembangnya isu mengenai dominasi sosial ekonomi Serikat di Kanada. Tantangan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Trudeau, banyak dilancarkan oleh politiknya sebagai cara untuk menjatuhkan pemerintahan Partai lawan-lawan Liberal pimpinan Trudeau. usaha pemerintah Trudeau dalam kebijaksanaan luar negerinya tersebut, tidak langsung dipengaruhi pula oleh perkembangan yang terjadi dari sistim ekonomi dan politik internasional Paska Perang Dunia Kedua. Dengan beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Trudeau dalam rangka tercapainya suatu kebijaksanaan luar negeri tersebut, pada akhirnya dapat dihasilkan pula suatu keputusan mengenai masalah yang Berkaitan dengan menciptakan suatu secara menyangkut perkembangan dari kegiatan sosial ekonomi Amerika Serikat di Kanada.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini dikembangkan terutama untuk membuktikan bahwa dalam era menuju globalisasi yang diwarnai oleh demokratisasi, liberalisasi dan deregulasi ini, pemerintah Indonesia tampaknya tetap berusaha untuk mempertahankan proteksi terhadap beberapa komoditi yang dianggap strategis.

Kekuatan tesis ini terletak pada pendekatan yang dipakai yaitu, pendekatan ekonomi politik, yang menekankan pada bidang politik, atau penulis sebut sebagai mashab politik. Yaitu analisa distribusi kekuasaan dalam pasar, suatu pendekatan yang belum banyak digunakan oleh mereka yang berasal dari disiplin ilmu politik di Indonesia. Kekhususan pendekatan ini terletak pada penggunaan parameter-parameter tata niaga seperti mobilisasi, alokasi dan distribusi, yang dianatisis melalui paradigma politis. Artinya menyangkut proses pembentukan kebijakan dan interaksi kekuatan antar aktor dan institusi dalam tata niaga dan pasar tepung terigu.

Berkaitan dengan pendekatan tersebut beberapa pertanyaan mendasar dipakai sebagai acuan untuk menjawab: siapa aktor/pelaku ekonomi dan politik yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan di Indonesia, sehingga mempengaruhi terbentuknya kebijakan tata niaga dan industri tepung terigu seperti yang ada sekarang. Apa dan bagaimana struktur/institusi, peraturan-peraturan dan koalisi-koalisi yang ada atau yang dibentuk oleh para aktor tersebut, yang memungkinkan diberlakukannya tata niaga tadi. Tesis ini juga menjawab pertanyaan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam kebijakan tata niaga dan industri tepung terigu di Indonesia.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi kebijakan yang menghambat atau memperlambat pelaksanaan liberalisasi tepung terigu. Yang pertama adalah karena negara tumbuh menjadi kekuatan yang dominan setelah periode 1965. Dengan dominasi tersebut negara dapat menunjuk langsung aktor yang mengoprasionalisasikan tata niaga tepung terigu, menutup kompetisi untuk umum melalui peraturan DNI, dan menggeser monopoli bidang ini dari negara kepada swasta. Kedua, karena struktur tata niaga yang monopolitis tersebut telah menghasilkan rente ekonomi yang luar biasa, yang menyebabkan kelompok Salim memperoleh kesempatan untuk membangun suatu industri vertikal dan horizontal antara BOGASARI dan INDOFOOD, yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi pangan terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ketiga, karena rente ekonomi yang dihasilkan tersebut telah pula mendatangkan keuntungan politis bagi penguasa, yaitu ikut mendukung pembiayaan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan legitimasi mereka. Antara lain program pengentasan kemiskinan, kampanye, seminar, dan berbagai kongres dari kelompok kelompok korporatis penguasa dan lain-lain.

Tesis ini sekaligus memperlihatkan bahwa konsep pluralisme yang sering disebut sebagai karakteristik yang menunjukan berlangsungnya proses demokratisasi, cenderung tidak berlaku di Indonesia. Karena pluralisme berbagai kelompok yang tumbuh di Indonesia pada kenyataannya adalah dibentuk oleh negara, sebagai `kosmetik' penghias demokrasi, tetapi sesungguhnya hanya merupakan perpanjangan tangan dari penguasa untuk mewujudkan tujuan-tujuan kekuasaan politik dan ekonomi mereka.

Temuan dari tesis ini dengan demikian mungkin akan dianggap sebagai suatu sinisme dari keadaan sosial politik ekonomi di Indonesia, tetapi data yang terungkap dalam tesis ini paling tidak membenarkan dugaan-dugaan yang selama ini ada dalam benak banyak pengamat.