Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui pembaruan hukum, dapat diharapkan terwujudnya sistem perkoperasian yang modern di Indonesia. Sistem perkoperasian modern yang terutama dilihat penulis sangat penting meliputi minimal dua unsur yaitu, mengenai eksistensi koperasi sebagai badan hukum yang benar-benar sempurna dan eksistensi koperasi sebagai organisasi usaha yang professional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan masalah utama perkoperasian dari aspek hukum."

"[Sengketa atas Kepulauan Spratly terjadi akibat adanya klaim kepemilikan wilayah atas Kepulauan Spratly oleh negara-negara berbeda yang saling berhimpitan. Klaim ini bermunculan dikarenakan nilai strategis dari Kepulauan Spratly baik itu dari potensi kekayaan alam dan navigasi laut. Sengketa kepemilikan ini telah berwujud kepada aktifitas yang memanas antar negara-negara bersengketa dan menyebabkan jatuhnya korban. Usaha-usaha dalam menyelesaikan sengketa ini telah dilakukan melalui organisasi regional maupun secara bilateral namun masih tidak efektif. Berkenaan dengan sengketa ini, skripsi ini mencoba memberikan analisis terhadap alternatif penyelesaian sengketa yaitu Mahkamah Internasional yang telah berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa wilayah.

---

, The Territorial Dispute over the Spratly Islands is the result of the overlapping

claims over the Spratly Islands region by different countries. These claims

emerged because of the strategic value of the Spratly Islands both in the potential

of natural resources and marine navigation. The disputes has become complicated

and caused casualties for all the disputed countries. Efforts to resolve the disputes

has been done through regional organizations or bilateral methods but worked

uneffectively. This thesis tries to give an analysis of alternative dispute resolution,

International Court of Justice, which has experiences in resolving the territorial

dispute.]"

"Perkembangan kegiatan usaha dan perusahaan yang dicapai pada dekade tahun 70-an, telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU WDP Tercipatanya Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi mengenai dunia usaha, melalui mekanisme pendaftaran perusahaan yang diatur dalam UU WDP tersebut, diharapkan mampu mendorong adanya tranparansi data dan informasi dari tiap-tiap perusahaan yang ada dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.Eksistensi Daftar Perusahaan sebagai surnber informasi resmi yang bersifat terbuka, tidak hanya diperlukan bagi kepentingan kalangan dunia usaha, tetapi juga pemerintah dan masyarakat Bagi dunia usaha Daftar Perusahaan adalah panting untuk mencegah atau menghindari dari praktek-praktek usaha yang tidak jujur, sekaligus untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Selain itu Daftar Perusahaan dapat pula digunakan sebagai sumber informasi bagi kepentingan usahanya. Kemudian bagi pemerintah, adanya Daftar Perusahaan yang mampu menyajikan informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sangat berguna untuk menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Sedangkan bagi masyarakat dapat memperluas wawasan mereka tentang keadaan yang sebenamya dari perusahaan yang ada, sehingga kekeliruan persepsi tentang perusahaan-perusahaan tersebut semaksimal mungkin dapat ilihindari.Meskipun begitu mulianya gagasan yang ingin diwujudkan oleh UUWDP, namun sampai saat im efektifitas peraturan tersebut masih sangat rendah. Oleh karena itu perlu dikaji mengapa terjadi hal yang demildan, upaya apa saja yang telah ditempuh untuk mengatasi persoalan yang menyangkut pelaksanaan peraturan pendaftaran perusahaan tersebut dan bagaimana aspek pertanggung jawaban dari pihak perusahaan wajib daftar apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.Penelitian ini merupakan penelitian sosio yuridis dan data yang diperoleh dianalisis melalui metode kualitatif_Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa yang rnenyebabkan rendahnya efektivitas dari peraturan pendaftaran perusahaan tersebut meliputi 4 faktor, baik peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, petugas yang menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut, fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, dan dari pihak perusahaan wajib daftar itu sendiri. Upaya yang ditempuh untuk mengantisipasi dan menanggulangi persoalan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan pendaftaran perusahaan yaitu antara lain menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, menggalakkan upaya menuju padapembentukan institusi penyelenggara pendaftaran perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan komputer, mendayagunakan personil dari unit lain, pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pertemuan teknis serta melakukan penyuluhan hukum pada kalangan perusahaan wajib daftar, meskipun masih sangat terbatas.Mengenai aspek pertanggungjawaban hukum, UU WDP hanya mengatur dari segi pidana dan administratif, sedangkan pertanggungjawaban hukum dari segi perdata jika timbul kerugian pihak ketiga, samasekali tidak diatur.Tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan pendaftaran perusahaan belum diterapkan secara maksimal. Mengingat kondisi yang ada disarankan untuk segera melakukan perubahan terhadap UU WDP agar dapat mengantisipasi kebutuhan data dan informasi yang sedang berkembang, merealisasikan pembentukan struktur organisasi penyelenggara pendaftaran perusahaan yang mampu menopang pelaksanaan tugas dan kewajiban secara optimal, mengatur ketentuan mengenai aspek pertanggungjawaban hukum pihak perusahaan wajib daftar secara lebih konprehensif; menerapkan tindakan tegas atas setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan wajib daftar, menanggulangi hambatan yang timbul sehubungan dengan penerapan Sisminbakum."

"Salah satu tujuan dari didirikannya Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities) adalah untuk mengatasi masalah pembiayaan perumahan yang dirasakan belum dapat memenuhi kebutuhan pendanaan yang memadai, upaya yang akan ditempuh dengan menggali dari sumber-sumber sekunder yang diharapkan dapat menunjang sistem pembiayaan perumahan yang berlaku saat ini. Tugas lembaga ini adalah 1. melakukan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan sekunder perumahan yaitu pinjaman jangka menengah atau panjang kepada bank yang memberikan KPR dengan jaminan berupa tagihan atas KPR dan hak tanggungan atas rumah dan atau tanah yang bersangkutan. 2. menghimpun dana masyarakat untuk membiayai kegiatan pembiayaan sekunder perumahan dengan menerbitkan surat berharga jangka panjang dan atau jangka pendek. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah dengan berdirinya lembaga ini perangkat peraturan-peraturan hukum sudah dapat cukup memadai apa tidak ? kalau belum maka akan dicari penerapan hukumnya dan atau membuat peraturan-peraturan baru sehingga dalam pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut dimungkinkan persoalan hukum yang timbul sangat kecil."

"Tesis ini relevan dengan kebutuhan energi nasional yang meningkat, Cadangan energi panas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia tetapi pemanfaatannya masih sangat kecil. Komersialisasi yang maksimal akan tercapai jika didukung oleh faktor kepastian hukum karena proyek panas bumi padat karya dan modal. Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) aspek-aspek hukum apa saja yang penting dalam komersialisasi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan, (2) apakah Indonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) apakah perlu suatu badan khusus untuk mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasi panas bumi tersebut di Indonesia. Kerangka teori yang yang digunakan adalah teori materi muatan suatu undang-undang, yang di Indonesia dipelopori oleh Almarhum A. Hamid Attamimi. Metode penelitian yang digunakan adalah interdisipliner sehingga penelitian ini bersifat yuridis sekaligus sosiologis. Penelitian ini diperkuat dengan pendekatan studi perbandingan dengan peraturan kepanasbumian asing. Peraturan asing yang menjadi pembanding tersebut antara lain adalah Geothermal Steam Act of 1970 dan Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act of 1974 Amerika Serikat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa (1) pengembangan panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, (2) Indonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) perlu adanya suatu badan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasi panas bumi di Indonesia.Hasil penelitian dalam tesis ini memperkuat asumsi tersebut, dimana komersialisasi panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, yaitu pengertian, perizinan, royalti dan perpajakan, pertanahan, wilayah kerja, lingkungan hidup, hak dan kewajiban pemegang izin, akses dan pengawasan, serta pelanggaran dan sanksi. Selain itu peraturan kepanasbumian yang sekarang berlaku ternyata seharusnya menjadi materi muatan undang-undang sehingga Indonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri tentang komersialisasi panas bumi. Akhirnya, demi efektifnya komersialisasi panas bumi di tanah air, perlu suatu badan khusus yang mandiri, yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi berbagai peraturan dan pelaksanaan komersialisasi panas bumi."

"Merger pada umumnya, termasuk merger vertikal pada khususnya, merupakan salah satu langkah strategis bagi setiap pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Melalui merger diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensinya, meningkatkan daya saingnya, memperluas pangsa pasarnya, memperkuat modal, serta mampu menciptakan sinergi perusahaan menjadi lebih baik guna untuk membangun kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Pelaksanaan merger ini tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan hukum merger sebagaimana dimaksud dalam UU No.1/1995 tentang PT (UUPT) jo PP 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan dan aturan, aturan khusus lainnya, sesuai dengan status dari perusahaan yang akan melakukan merger. Merger juga bisa menimbulkan adanya sisi negatif, termasuk juga merger vertikal, dalam persaingan antar pelaku usaha lainnya, yang tentunya juga dapat membawa kerugian, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi persaingan sehat dalam berusaha. Untuk itu perlu adanya ketentuan hukum, yang dapat membatasi agar pelaksanaan merger tersebut tidak mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu UU No.5/1999 Pasa12S dan Pasal 29, UU No.1/1995 Pasal 104 ayat (1) jo PP 27/1998 Pasal 4. Ketentuan hukum ini merupakan dasar hukum bagi larangan monopoli atas merger. Pelaksanaan merger juga harus memperhatikan akan kepentingan pihak-pihak tertentu, seperti pemegang saham minoritas, karyawan perasahaan, kreditur, prirnsipal, masyarakat dan persaingan sehat dalam berusaha (Pasal 104 jo Pasal 55 UUPT dan Pasal 4 jo Pasal 5 PP 27/ 1998). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis norma-norma hukum tentang merger yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, guna untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh mengenai permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mengungkapkan kebenaran. Alat pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, dan informasi dari para informan yang terkait."

"Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya memuat syarat-syarat baku yang menyimpang dari kesepakatan para pihak. Secara teoretis yuridis perjanjian baku ini tidak mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, namun perjanjian ini dapat diterima dan dibenarkan karena dibutuhkan masyarakat. Masyarakat modem yang futuritif dan pragmatis memandang perjanjian baku sebagai jalan keluar dari sistem perdagangan yang murah dan cepat. Mereka akan lebih bisa menerima keberadaan perjanjian tersebut dan tidak menganggap perjanjian tersebut rnerupakan suatu yang merugikan kepentingan mereka.Aspek perlindungan konsumen adalah usaha yang dilakukan untuk rnelindungi konsumen dari kerugian yang diderita akibat pemakaian barang dan jasa, termasuk pencantuman klausula baku. Aspek perlindungan konsumen itu biasanya menyangkut hal-hal yang sensitif dan rawan apabila terjadi secara masal. Dalam praktek sehari-hari, banyak terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan para pemakai barang dan jasa seperti barang yang cacat, penipuan iklan, penghapusan tanggung jawab pengusaha, atau jasa yang tidak dilaksanakan semestinya seperti keterlambatan, pembatalan dan penundaan. Sementara ganti kerugian atas hal-hal tersebut sama sekali tidak ada.Sejalan dengan semakin berkembangnya perjanjian baku maka berkembang pula kebutuhan masyarakat akan adanya hukum di bidang perlindungan konsumen. Kita telah memiliki UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun undang-undang yang telah berlaku sejak 3 tahun lalu itu sama sekali belum menunjukkan keefektifannya. Hal ini menjadi pertanda bahwa hukurn yang ternyata hanya bagus dalam segi formalnya saja, tetapi secara materiel tidaklah dapat diharapkan. Masyarakat masih belum banyak memaharni keberadaan undang-undang ini sehingga mereka masih saja seperti dulu, tidak mau mefnpersulit diri untuk melakukan konflik secara terbuka kepada pengusaha atau produsen atau pelaku usaha. Salah satu akibatnya adalah karena mekanisme penyelesaian sengketa masih hares melalui pengadilan yang selama ini dikenal tidak adil dan berburuk citra. Gawatnya, masyarakat lebih mernilih diam dan rnenganggap rusaknya suatu barang, kadaluarsa suatu produk atau keterlambatan jasa pelayanan merupakan hal biases di dunia bisnis dan perdagangan. Tidak ada upaya mereka untuk mengadu atau menuntut ganti kerugian atas hal-hal tersebut."

"Dunia Usaha adalah merupakan penggerak dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang pelakunya adalah masyarakat dalam pembangunan ekonomi tersebut. Negara-negara berkembang memerlukan modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri, apabila pertumbuhan ekonomi rendah akan mengakibatkan tingkat pengangguran semakin besar, dan akan memperihatinkan, untuk mengatasi tingkat pengangguran yang besar pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditempuh dengan cars rneningkatkan investasi untuk itu diperlukan iklim yang konduksif bagi perkembangan insvestasi.Ada beberapa faktor penghambatan investasi yang antara lain adalah sektor ketenagakerjaan khususnya pelaksanaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang dapat mernpengaruhi instansi misalnya : Mogok kerja, perselisihan hubungan Industrial, timbulnya mogok kerja adalah sebagai akibat intihusi dan mekanisme penyelesaian pemelisihan yang diatur melalui Undang-Undang N022 Tahun 1957 dan Undang-Undang No.12 Tahun 1964 tidak efektif memberikan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat dan murah. Oleh karena untuk mendapatkan penyelesaian perselisihan dibutuhkan waktu yang cukup lama antara 2 tahun sarnpai 3 tahun bahkan lebih.Dengan telah berlakunya Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial dapat mempergaruhi dan dampak undang-undang tersebut terhadap illim investasi dan secara substanti undang-undang hubungan industrial rnengatur inst tusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan lebih ekonomis dan tidak berbelit-belit serta mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase dan membatasi yang dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Mekanisrne perselisiamn hubungan industrial yang dilakukan rnelalui konsthasi mediasi atau a rasi pada dasarnya dilakukan berdasarkan win-win solution sehingga dapat mendorong timbudnya kerjasama sang mernbuluhkan antara pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang pada gilirannya dapat tercipta iklim investasi yang kondusif sebagai basis persaingan intemasional di masa mendatang."

"Tesis ini membahas mengenai liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia sebagai bentuk komitmen Indonesia di WTO, khususnya ketentuan General Agreement on Trade in Services (GATS) dengan melihat pada Schedule of Commitment dan regulasi domestik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode nonnatif preskriptif untuk melihat scjauh mana perkembangan liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia serta kesiapan Indonesia dalam rnenghadapi liberaJisasi agar dapat memanfuatkan peluang sekaligus melindungi kepentingan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi sektor telekornunikasi di Indonesia telah dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi serta berakhimya konsep monopoli di sektor telekomunikasi Indonesia. Dalam perkembangannya pemerintah telah melakukan upaya yang cukup menunjang dalam rangka menghadapi liberalisasi agar dapat efektif memanfaatkan hasil libernlisasi.

---

This thesis is concerning about liberalization of telecommunication sector in Indonesia as Indonesian's commitment in WTO, especially stipulation in General Agreement on Trade in Services (GATS) by refers on Schedule of Commitment and domestic regulation in Indonesia. This research is conducted using nonnative prescriptive methods to discover how far are the liberalizations of telecommunication sector development in Indonesia and the preparation of the country in dealing with liberalization so it will be able to take advantage of opportunities and also to protect Indonesia’s interests. The result of the research shows that the liberalizations of telecommunication sector in Indonesia has initiated by the Act no 36, 1999 About Telecommunication and the end of monopoly concept in Telecommunication sector of Indonesia. Within the development, the govermment conducted moderate value of supporting effort in order to deal with liberalization to be effective in utilize liberalization output."

"Tesis ini membahas tentang liberalisasi jasa konstruksi di indonesia dan kesesuaian dengan komitmen dalam General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) di bidang jasa konstruksi.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa konstruksi untuk asing. Pembukaan jasa konstruksi asing hanya untuk bidang usaha jasa konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa konstruksi merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

Main purpose of this study is the construction services liberalization in Indonesia and conformity with commitment in General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) in construction services sector.

This research is juridical-normative, because this research emphasized on library research, which researched law principles, law systematic, and law synchronization by analyzing them. The data obtained are analyzed using qualitative descriptive method.

Based on the analysis conclusion of this study shows that the present Indonesia has opened the market for construction services. Market for foreign supplier only for construction services sector which are high risk and/or high technology and/or high capital. National Regulation on construction sector is main principal in the Indonesia schedule of commitments."