Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peranan yang dimainkan oleh perbankan Indonesia dalam mendukung hubungan perdagangan Indonesia dengan Jepang, setelah dikeluarkannya Deregulasi Perbankan pada tanggal 1 Juni 1983. Perkembangan perbankan Indonesia begitu reaktif setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang menyangkut peranan perbankan Indonesia. Namun demikian sekian banyak kebijakan-kebijakan itu, kebijakan Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan awal bagi perkembangan perbankan Indonesia. Peran perbankan Indonesia bukan hanya menjalankan fungsi-fungsi tradisional perbankan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tapi semakin berkembang lebih jauh lagi. Terutama peranan yang berkaitan dengan pengamanan devisa Indonesia dari luar negeri, dan menyalurkan biaya impor ke luar negeri. Perdagangan Indonesia dengan Jepang, bagi Indonesia adalah yang terbesar, baik dilihat dari sisi ekspor maupun impornya. Pembayaran-pembayaran akibat rea1isasi perdagangan, sebagian besar menggunakan jasa perbankan. Dan bagi perbankan Indonesia, setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Deregulasi 1 Juni 1983, adalah sudah sewajarnya untuk lebih melibatkan diri dalam transaksi pembayaran internasional. Bukan hanya mengamankan devisa yang berasal dari ekspor ke Jepang atau pembayaran pembayaran biaya impor dari Jepang, namun perbankan Indonesia juga berperan menggairahkan beberapa sektor Indonesia untuk meningkatkan mutu maupun jumlah produksinya, lewat pemberian kredit perbankan. Jasa sebagai sumber informasi pasar internasional, juga dimainkan oleh Perbankan kita. Keterlibatan perbankan Indonesia dalam mendukung perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya dengan negara tampak semakin besar, terutama setelah Indonesia mengeluarkan kebijakan perbankannya pada tanggal jepang, pemerintah 1 Juni 1983."

"ABSTRAKSelama 10 tahun terakhir telah terjadi perkembangan dan perdebatan akademis mengenai teori bentuk pemerintahan korporatisme. Ini khususnya berkaitan ketika teori tersebut dipergunakan untuk memahami masalah-masalah sosial politik dan ekonomi pada beberapa negara Amerika Latin pasca 1960an. Kehadiran teori bentuk pemerintahan korporatisme dalam panggung studi teori, sebetulnya sangat berkaitan dengan keterbatasan 2 teori pembangunan yang ada dan berkembang selama ini yakni teori modernisasi dan teori ketergantungan, untuk menjelaskan secara utuh realitas sosial-politik dan ekonomi di Amerika Latin. Untuk itu, teori korporatisme sering disebut sebagai 'new-path', walaupun tetap dalam kerangka ke 2 teori besar tersebut. Berdasarkan studi kepustakaan, terdapat 5 pakar teoritisi yang sering diacu dalam diskusi atau tulisan ilmiah tentang bentuk pemerintahan korpotarisme. Mereka adalah, Howard J. Wiarda, Philippe C. Schmitter, James M. Malloy, Guillermo O'Donnell dan Alfred Stepan. Dalam evaluasi komparatif, dari sudut perbedaan terlihat bahwa masing-masing pakar mencoba memotret bentuk pemerintahan kOrporatisme di Amerika Latin berdasarkan dimensi yang sesuai dengan perhatiannya masing-masing. Secara sederhana dimensi tersebut dapat dibagi menjadi 3 yakni ( 1 ) dimensi ideologis atau filosofi; (2) dimensi sosiologis atau negara dan masyarakat; dan (3) dimensi politis atau kebijaksanaan. Sebaliknya dari sudut persamaan, coba diuraikan penggabungan dari unsur-unsur strategis dari masing-masing teori untuk membangun suatu deskripsi baru tentang korporatisme. Selanjutnya, dilakukan suatu sintesa kritis atas pemiki ran-pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya dengan melihat atau memeriksa asal-usul (keaslian) teori korporatisme, kemudian struktur formal teori, dan implikasi teoritis dan praktis teori korporatisme. Pada akhirnya, dapat ditarik suatu kesimpulan dari studi atau penelitian teori bentuk pemerintahan korporatisme, yang meliputi arti dari korporatisme, konstruksi teoritisnya serta statusnycO'l dalam bidang 'Perbandingan Politik' (Comparativ Politics)."

"ABSTRAKSetelah berakhirnya Perang Dunia II, Korea Selatan roemperoleh kemerdekaannya setelah kurang lebih 35 tahun dijajah Jepang. Pada saat itu, keadaan Korea Selatan tidak jauh ber.beda dari keadaan negara berkembang lain yang roiskin dan terbelakang. Namun 2 dekade kemudian, Korea Selatan berhasil roeroacu pertumbuhan ekonaminya, sehingga ia dapat diteropatkan ke dalam jajaran negara industri baru "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang terorisme, khususnya dalam gerakan perlawanan Palestina ada periode 1970-1973. Tujuan penulisan ini ialah menggambarkan serta menjelaskan tentang penerapan terorisme dalam politik internasional. Pemilihan topik didasarkan pada beberapa alasan, pertama tindakan-tindakan yang dilakukan oleh gerakan perlawanan Palestina seperti pembajakan dan peledakan pesawat udara, penculikan dan pembunuhan baik terhadap pejabat-pejabat pemerintah maupun penduduk sipil, khususnya orang-orang Yahudi telah mengundang perhatian dunia internasional atas masalah Palestina. Kedua, sasaran-Sasaran gerakan perlawanan Palestina tidak hanya terbatas pada Israel, tetapi juga negara-negara lain yang mereka anggap tutut bertanggung jawab atas penderitaan yang mereka alami, sehingga masalah Palestina juga menjadi masalah Internasional. Untuk membahas permasalahan tersebut, pendekatan utama yang digunakan ialah kerangka konseptual yang diajukan oleh Shultz mengenai Terorisme Sub-revollusioner. Beberapa konsep lain, seperti Clandestine Activities dari Holsti dan konsep tentang Terorisme dati Yonah Alexander, juga digunakan untuk memperjelas penganalisaan. Dari ketiga kerangka konseptual tersebut dapat ditarik pengertian bahwa terorisme adalah ancaman dan/atau penggunaan bentuk-bentuk kekerasan yang luar biasa, yang digunakan sebagai strategi dan taktik untuk mencapai tujuan politik, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Dengan pengertian tersebut, maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh gerakan perlawanan Palestina dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk teror. Dari hasil analisa dengan menggunakan ketiga kerangka konseptual secara terpadu diperoleh kesimpulan bahwa gerakan perlawanan Palestina menggunakan teror sebagai strategi dan taktik untuk menghadapi Israel. Tetapi dalam penerapannya, aksi. teror yang mereka lancarkan hanya efektif dalam hubungan dengan pencapaian tujuan jangka pendek, seperti menarik perhatian dunia internasional, memperlihatkan keberadaan mereka serta membuktikan bahwa mereka masih sanggup melakukan sesuatu untuk mencapai cita-citanya. Dalam hubungannya dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, aksi teror yang mereka lancarkan tidak memberikan hasil apa-apa, bahkan sebaliknya menjadi bumerang bagi gerakan secara keseluruhan, dimana akibat tindakan-tindakannya simpati dan dukungan negara Arab berkurang dan terjadi konflik dengan negara Arab serta munculnya pandangan negatif dari masyarakat internasional terhadap gerakan perlawanan Palestina."