Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas krisis finansial atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai krisis moneter (krismon). Krisis iinansial dapat menlmbulkan dampak yang sangat berbahaya, tak hanya sekedar menganggu stabilitas perekonomian nasionai, tetapi lebih dari iw, krisis iinansial dapat memunculkan krisis multidimensi bahkan hilangnya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR1). Karena dampaknya yang sangat berbahaya itulah krisis finansial dapat dicegah agar jangan sampai terjadi kembali di Indonesia. Badan Intelijen Negara (BIN) telah dan akan terus melakukan upaya pencegahan terjadinya krisis Hnansial di Indonesia pasca krisis fiskal di Yunani tahun 2010. Upaya penoegahan dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja Direktorat Keuangan dan Perbankan pada Deputi Ekonomi BIN. Upaya dalam bidang intelijen ekonomi tersebut antara lain dengan rnelakukan pengawasan (monitoring) terhadap kebijakan- _otoritas keuangan Indonesia dan implementasi kebijakan tersebut, térutama yang berkaitan dengan penciptaan utang baru, dan manajemen utang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis melalui pendekatan intelijen stratejik. Hasll penelitian ini menyarankan kepada BIN untuk semakin meningkatkan kinerja Direktorat Keuangan dan Perbankan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Iinancial crisis, or better known in Indonesia as the monetary crisis (krismon). The financial crisis could not merely disrupt the stability of national economy,-but more than that, the financial crisis can bring out the multidimensional crisis, even the loss of existence of the Republic of Indonesia (NKRI)Because of those dangerous impacts on the financial crisis must be prevented to avoid happening again in Indonesia. State Inteliigence Agency (BIN) has been and will continue to take steps to prevent the financial crisis in Indonesia after the Greece fiscal crisis in 2010, Deterrence efforts carried out by optimizing the performance of the Directorate of Finance and Banking in Economic Deputy BIN. Efforts in the field of economic intelligence, among others, by conducting surveillance / monitoring against the policies of Indonesia?s financial authorities and the irnpiernentation of these policies, especially those associated with the creation of new debt, and debt management. The study was a qualitative research design with descriptive analytical approach to strategic intelligence. The results of this study suggest to the BIN to further improve the performance of the Directorate of Finance and Banking by optimizing resources.

Abstrak :
Diilhami dari penelitian tentang metode pencucian uang melalui kartu kredit di Amerika Serikat pada tahun 2002, sejumlah parameter dan pendekatan rezim anti pencucian uang disesuaikan dengan kondisi saat ini di Indonesia. Sebagai Financial Intelligence Unit, PPATK merupakan kunci sentral dari Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan ditantang untuk menemukan metoda pencegahan pencucian uang yang efektif di Indonesia. Ketika pencucian uang di Indonesia sangat lekat dengan korupsi dan penyuapan, PPATK mengungkap bahwa pencucian uang melalui kartu kredit adalah hal baru di Indonesia. Penelitian ini berupaya melihat potensi risiko pencucian uang melalui transaksi kartu kredit di Indonesia, dimana praktek Credit Card Laundering yang mengandung potensi besar kerawanan dibiarkan menjamur. Penelitian diarahkan untuk memahami fenomena tersebut dan mendapatkan formulasi strategi yang handal untuk mencegah perluasan metoda pencucian uang dimasa yang akan datang. Pendekatan penelitian akan menggunakan studi kasus dalam bentuk gratifikasi. Analisa yang digunakan adalah sebuah pendekatan dengan metoda pengujian risiko dan ancaman yang mengikuti formula R = T + V + C. Berdasarkan sejumlah masukan dan temuan yang terungkap selama penelitian diketahui bahwa pemasalahan utama yang menjadi risiko terbesar yang dihadapi adalah kerentanan akibat tidak adanya sinergi antar PPATK, regulator dan penegak hukum serta pihak pelapor (PJK). Selain itu kemampuan intervensi PPATK yang lemah serta pemahaman dari hakikat pencucian uang yang masih minim.

---

Inspired by a research held on 2002 in United States regarding Money Laundering Extension through Credit Cards, this research was set with some adjustment of parameters and approach to anti-money laundering regime adapted to current conditions in Indonesia. As a Financial Intelligence Unit, INTRAC is a central key of the Anti-Money Laundering Regime in Indonesia and challenged to find a method of prevention of money laundering in Indonesia. While money laundering in Indonesia very closely with corruption and bribery, PPATK revealed that money laundering through a credit card is a new thing in Indonesia. This study seeks to look at the potential risk of money laundering through credit card transactions in Indonesia. The practice of Credit Card Laundering which is known to potentially vulnerable for money laundering was greatly accepted as a common practice in Indonesia. The research directed to understanding the phenomenon and to obtain a reliable strategy formulation for the prevention of money laundering methods in the future. Research approach will use a case study in the form of gratification. The analysis used in this research will be tested with risks assessment formulation as follows R = T + V + C. The number of entries and the findings revealed during research had raised the core problem facing in risk mitigation is vulnerability due to the lack of synergy between INTRAC, regulators and law enforcement agencies as well as the complainant (CHD). In addition, INTRAC capabilities to intervention were inadequate and there is lack of understanding for the nature of money laundering itself within the society.

Abstrak :
Implementasi BaselII Sebagai Alat Neo-Kolonialisme di Indonesia Tesis ini membahas mengenai ketentuan perbankan yang di sebut dengan Basel II. Ketentuan tersebut telah diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk diterapkan oleh seluruh bank di Indonesia paling lambat tahun 2011. Meski demikian ditenggarai ketentuan Basel II tersebut merupakan salah satu alat neo-kolonialisme oleh pihak asing di Indonesia, karena mengandung potensi-potensi ancaman dibaliknya. Penulis mencoba menjabarkan ketentuan Basel II tersebut sebagai alat neo-kolonialisme dengan melihat aspek sejarah, organisasi-organisasi dibalik ketentuan tersebut, latar belakang implementasi, maupun akibat yang ditimbulkan.

---

This thesis will focus on study of banking regulation call Basel II accord, This regulation has been a mandatory regulation to implement by all banks Indonesia by at the latest 201 1. However, many have thought that this regulation is mainly a tool for neo-colonialism in Indonesia because the potential threats that it has.Writer tries to analyze Basel II regulation as a neo-colonialism from the historical, organizational, the back ground of implementation and the result of implementation perspective.