Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Tunjungan Plaza Surabaya sebagai upaya efektif dan efisien dalam melindungi aset dari PT. Pakuwon Jati, Tbk dan semua tenant yang ada didalam Tunjungan Plaza Surabaya, serta untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung supaya terhindar dari ancaman yang mengakibatkan kerugian. Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi peneliti terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Tunjungan Plaza Surabaya yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti fisik dan masih terdapat kelemahan dibeberapa sektor, terbukti dengan masih banyaknya tindak pidana yang terjadi didalam area Tunjungan Plaza. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya pemberdayaan masyarakat. Penelitian tesis ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial, serta penulisan deskriptis analitis melalui penggambaran dan menggunakan teknik analisis data menggunakan metode perbandingan tetap. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penelaahan beberapa dokumen. Sumber data berasal dari informan berupa data primer maupun sekunder. Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan beberapa konsep dan dokumen yang menunjang penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah manajemen sekuriti fisik Tunjungan Plaza Surabaya belum optimal karena dari pihak pimpinan PT. Pakuwon Jati, Tbk masih menganggap sekuriti sebagai suatu beban bukan sebagai investasi untuk keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri. Dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang baik dan efektif maka risiko kehilangan pada aset milik PT. Pakuwon Jati, Tbk, aset milik para tenant yang ada di Tunjungan Plaza Surabaya dan aset para pengunjungnya, serta ancaman terhadap keamanan dan ketertiban menjadi lebih kecil atau dengan kata lain kerugian yang diderita tidak sebesar jika manajemen sekuriti fisik yang ideal tidak dilaksanakan. Jadi sangatlah wajar apabila diperlukan investasi dana yang cukup besar untuk penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Tunjungan Plaza Surabaya yang bagus, efektif dan profesional. Saran yang diajukan merupakan upaya perbaikan dan penanganan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Tunjungan Plaza Surabaya yang ada saat ini, yaitu berupa penambahan peralatan sekuriti yang masih kurang dan belum ada seperti CCTV di area parkir, pos jaga di pintu akses masuk dari belakang, pembuatan dan sosialisasi tentang standar operasional prosedur (SOP) koordinasi antar petugas sekuriti yang ada dalam area Tunjungan Plaza Surabaya, dan perbaikan organisasi sekuriti dengan mengangkat level kepala sekuriti menjadi seorang manajer sekuriti dengan membawahi 3 divisi yaitu divisi sekuriti, divisi parkir dan divisi pemberdayaan masyarakat.

---

This thesis discusses about implementation of physical security management of Tunjungan Plaza Surabaya as an effective and efficient efforts in protecting PT. Pakuwon Jati, Tbk and all of Tunjungan Plaza tenant’s assets in order to avoid the threat of adverse effects. Thesis research is motivated by the observation of researchers towards of the implementation of physical security management of Tunjungan Plaza Surabaya is not in accordance with some physical security management literature. Limitations of this thesis focused on the process of security management, process of physical security and community development efforts.

This thesis research uses qualitative methods with a juridical approach managerial, and analytical writing deskriptis through the description and using constant comparative method for analysis. The technique of collecting data through observation, interviews and a review of several documents. The source data came from informants in the form of primary and secondary data. Literature review that used a number of concepts and documents that support research.

The conclusion of this study is the physical security management Tunjungan Plaza Surabaya is not optimal because of the leadership of the PT. Pakuwon Jati Tbk still considers security as a cost rather than as an investment for the survival of the company itself. With the implementation of physical security management is good and effective, the risk of loss on an asset owned by PT. Pakuwon Jati Tbk, assets belonging to the tenant who is in Tunjungan Plaza Surabaya and assets of the visitors, as well as threats to security and order into smaller or in other words the loss suffered is not as if the ideal physical security management is not carried out. So it is natural that the investment required substantial funds for the provision of physical security management Tunjungan Plaza Surabaya are good, effective and professional.

Suggestions put forward an improvement efforts and management of the implementation of physical security management Tunjungan Plaza Surabaya that exists today, in the form of additional security equipment is still lacking and there is no exist today, such as CCTV in the parking area’s, checkpoint at the entrance of the rear access door, creation and dissemination about standard operating procedures (SOP) of coordination among security personnel present in the area Tunjungan Plaza Surabaya, and improved security organizations by raising the level of the head of security into a security manager in charge of the 3 divisions namely security division, parking division and community development division."

"Tesis ini menggambarkan dan menganalisa tentang pelaksanaan Manajemen Sekurit Fisik di PT. Pupuk Kalimantan timur (persero) Bontang. Permasalahan yang diangkat adalah pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Pupuk Kalimantan Timur Bontang masih belum maksimal yang ditandai dengan masih adanya tindak kejahatan terhadap aset perusahaan maupun pelanggaran-pelanggaran. Tujuan daripada tesis ini untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang, menjelaskan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen sekuriti fisik serta untuk menjelaskan solusi yang bisa digunakan dalam pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik yang ideal di Pupuk Kaltim. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial. Teknik pengumpulan data adalah dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam dengan berbagai informan dan studi dokumen. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sehingga bisa merasakan gejala-gejala yang terjadi pada obyek penelitian.Hasil penelitian diperoleh kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang sehingga menimbulkan peluang terjadinya tindak kejahatan. Sumber daya pengamanan yang belum sesuai dengan kebutuhan. Desain lingkungan di area Pupuk kaltim yang belum tertata dengan baik menimbulkan berbagai potensi ancaman.Dari hasil penelitian disarankan agar Departemen Kemanan dan Ketertiban Pupuk Kaltim memaksimalkan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik dengan membenahi langkah-langkah manajemen, membenahi sekuriti fisik, membenahi sumberdaya pengamanan, membenahi desain lingkungan yang dapat mendukung pengamanan di area PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang.

---

This thesis describes and analyzes about the implementation of the Physical Security Management in PT. Pupuk Kalimantan timur (Persero) Bontang. The problem is implementation of Physical Security Management in Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang still not maximal characterized by the presence of a crime against the assets of the company as well as violations.

The aim of this thesis to describe and analyze the implementation of physical security management at PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang, explain and analyze the constraints faced in the implementation of physical security management as well as to explain the solutions that can be used in the implementation of good Physical Security Management.

The method used is a qualitative method with juridical managerial approach. The data collection technique is participant observation, in-depth interviews with various informants and study documents. Instrument is the researcher 's own research so they can feel the symptoms that occur in the object of research.

The result showed the weaknesses in the implementation of physical security management in PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang, so that giving rise to the possibility of a crime. Resource of security is not in accordance with the requirements. Environmental design in the area of PT. Pupuk Kalimantan timur (Persero) Bontang aren?t well ordered that pose a variety of potential threats.

From the results of the study suggested that the Management of Security and Order PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang improve the implementation of physical security management by improving the management measures, to fix the physical security, to fix resource security, fix design environment that can support security in the area PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Bontang."

"Dalam kehidupan masyarakat sebagai mahluk sosial, selalu dihadapkan pada berbagai masalah sosial. Pelacuran merupakan salah satu bentuk "usaha" informal yang menjadi pilihan pelacur dan germo dan pelacuran ini sering dikategorikan sebagai "penyakit masyarakat" yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Keberadaan Kompleks Pelacuran Saritem di Bandung sangat menarik untuk dikaji, mengingat bahwa lokasi pelacuran tersebut bukan merupakan lokalisasi resmi yang disediakan oleh Pemda setempat, tetapi dapat hidup dan bertahan sejak berdirinya pada tahun 1918 sampai saat ini.Tujuan penulisan tesis adalah dapat mendeskripsikan gejala-gejala sosial dalam kehidupan Kompleks Pelacuran Saritem berikut makna dari gejala sosial tersebut sehingga terwujud suatu keteraturan sosial yang berlaku dan dipedomani oleh masyarakat setampat, serta dapat memahami tentang sebab dapat tetap hidup dan bertahannya kompleks tersebut, pola-pola hubungan sosial yang terjadi, dan corak pengayoman yang dilakukan oleh Polsekta Andir.Teori dan konsep yang digunakan adalah "Hubungan Patron Klien" dari James Scott dan teori "pemberian" dari Marcel Mauss. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan untuk dapat memahami makna dari gejala sosial penulis menggunakan metode etnografi, dengan teknik pengumpulan data: pengamatan, wawancara terstruktur ataupun spontan, dalam rangkaian kegiatan pengamatan terlibat.Hasil kajian adalah bahwa interaksi sosial di Kompleks Pelacuran Saritem terjadi melalui hubungan sosial antara warga masyarakat dengan para pelaku pelacuran, baik hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok, terbentuk menjadi suatu sistem sosial yang terintegrasi menjadi suatu komuniti. Integrasi sosial merupakan alasan utama tetap hidup dan beroperasinya praktik pelacuran di lokasi tersebut. Faktor pendukung terintegrasinya warga masyarakat dengan pelaku pelacuran adalah karena adanya : Faktor seperasaan, sepenanggungan, saling memerlukan, saling menguntungkan, dan saling ketergantungan.Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, masyarakat Saritem berpedoman kepada aturan-aturan yang terbentuk sebagai hasil interaksi sosial di antara mereka, yang dilakukan secara berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan dan ditaati. Keteraturan sosial di Kompleks Pelacuran Saritem tidak semata-mata terjadi karena adanya hubungan patron klien antara germo dan pelacur, tetapi juga karena adanya hubungan saling menguntungkan di antara warga masyarakat dengan para pelaku pelacuran, adanya hubungan yang bersifat kontrol sosial dari pemerintah daerah melalui pengurus RT dan RW, dan adanya pengayoman yang dilakukan oleh aparat keamanan, khususnya dari Polsekta Andir."

"Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, tidak hanya tanggung jawab Polri, namun juga perlu adanya peran serta masyarakat secara aktif. Dalam menumbuhkan keamanan dan ketertiban masyarakat bersifat swakarsa tersebut diperlukan kehadiran Polri secara aktif ditengah-tengah masyarakat yaitu Bintara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melihat pola-pola kegiatan yang dilakukan oleh Babinkamtimas dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat bersifat swakarsa di Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Untuk memperoleh data dilapangan, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kwalitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman, serta data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa corak masyarakat Tangki sebagian besar adalah merupakan masyarakat bisnis (masyarakat jasa). Dari corak masyarakat tersebut maka pola-pola kegiatan yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas lebih banyak mengikuti program kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat Kelurahan, pengurus RW maupun pengurus RT serta atas penilaian atau inisiatif Babinkamtibmas dilapangan yang didasarkari pada karakteristik masyarakat setempat. Demikian juga kegiatan mawarakat dalam melakasanakan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa menggunakan jasa pengamanan Hansip, Satpam dan keamanan tidak resmi seperti dari instansi ABRI secara perorangan maupun dari organisasi kemasyarakatan tertentu. Sedangkan kegiatan kolektif masyarakat dalam pengamanan lingkungan dilaksanakan bilamana masyarakat merasa lingkungannya tidak aman."

"ABSTRAKBahwa di Indonesia Wall tumbuh dengan pesat perusahaan atau pabrik-pabrik, dan unit-unit perlu pengamanan, Dalam pelaksanaan pengamanan selain dilakukan oleh Kepolisian, juga dilakukan oleh satuan pengaman yang digaji/dibayar perusahaan yang dikenal dengan pengamanan swakarsa (atas Kemauan. Kemampuan dan untuk kepentingan perusahaan sendiri). Pengamanan swakarsa ada yang bersifat tradisional disebut dengan ronda kampung (siskamling), dan ada yang modern (di pabrik atau perusahaan) dikenal dengan Satpam. Satpant dikenal sejak tahun 1980, dan mempunyai tugas untuk mengamankan perusahaan dengan melakukan penjagaan, pengawasan dan mengontrol perusahaan. Dalam pelaksanaan tugas biasanya dibina oleh Kepolisian. Masa-masa sebelumnya, dalam pengamanan perusahaan banyak dilakukan oleh centeng atau penjaga malam, dan Mulai tahun 1980 ditata dalam bentuk satpam sebagai bentuk pengamanan swakarsa, dikenal adanya 3 macam satpam yaitu satpam yang bekerja di pemukiman, satpam yang bekerja ditempat-tempat umum, dan satpam yang bekerja di perusahaan. Dalam pengamanan industri (Industrial security), satpam bertindak sebagai security guard atau security force yang bertugas menjaga, mengawasi dan mengontrol untuk melindungi dan mengamankan asset perusahaan, termasuk karyawan dan informasi perusahaan. Guna memahami lebih dalam terhadap perilaku Satpamdalam mengamankan perusahaan, dipilih PT. Martina Berto yang berada di Kawasan Industri Pulo Gadung sabagai tempat pengkajian. Perusahaan tersebut dinilai memiliki satpam yang tergolong baik, dan juga terletak di kawasan industri yang berada di perkotaan Pulogadung, JakartaTimur. Hasil kajian ditemukan, bahwa perilaku Satpam dalam mengamanankan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan keperluan perusahaan, dengan menjaga dan mengawasi asset perusahaan. Pelaksanaan tugas Satpam untuk menciptakan security mindedness belum terlaksana. Temuan lain menunjukan bahwa jumlah Satpam relatif kecil, belum seluruhnya ,mengikuti pendidikan Satpam, sebagai kelompok pelaksana, berstatus sebagai pengawal perusahaan, belum tersedia Manajer Sekuriti. Dalam kajian pengamanan swakarsa, disamping Satpam sebagai pelaksana dalam pengamanan diharapkan juga dapat berfungsi sebagai pemberi saran pimpinan dalam menciptakan security mindednes. Berkaitan dengan pengamanan industri (Industrial security), perilaku satpam diharapkan dapat melakukan tugas dalam pengamanan fisik, pengamanan personil dan pengamanan informasi. Sedangkan Kepolisian dalam melakukan pembinaan Satpam dilakukan secara bertingkat, mualai dari Pos Polisi yang terdekat, Polisi Sektor, Polres dan Polda Metro Jaya. Dengan penemuan tersebut disarankan: Kepolisian untuk lebih aktif memberi pemahaman tentang pengamanan swakarsa dan industrial security serta menyarankan adanya Manajer sekuriti di setiap perusahaan/pabrik, guna peningkatan pelaksanaan tugas Satpam diperusahaan masing-masing. "

"RINGKASANProgram Studi Kajian llmu KepolisianProgram Pascasarjana Universitas IndonesiaTesis, 1 Agustus 2001 Nama Judul TesisJumlah halamanAmran AmpulembangPERILAKU UNIT KERJA RESERSE DALAMPROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAKPIDANA Dl POLRES DEPOKx + 186 halaman + 26 halaman lampiran RINGKASANPerilaku anggota reserse masih sering menjadi sorotan. Sebagai salah satu unsur pelaksana penegakan hukum, perilaku anggota reserse dianggap masih belum memenuhi harapan masyarakat. Tulisan ini berupaya mencermati perilaku anggota unit reserse di Polres Depok. Permasalahan yang dikemukakan adalah perilaku unit kerja reserse dalam proses penyelesaian tindak pidana di Polres Depok, dengan fokus perilaku anggota unit reserse. Permasalahan ini muncul, karena telah ada persyaratan perilaku yang seharusnya menjadi acuan anggota reserse, dalam melaksanakan tugasnya, namun kenyataannya masih terdapat perilaku angggota reserse yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang penegak hukum.Tujuan penulisaan ini adalah untuk mendeskripsikan gejala-gejala sosial yang ada dalam unit reserse sehubungan proses penyelesaian perkara. Apa saja kegiatan yang dilakukan dan mengapa suatu perilaku tertentu bisa terjadi. Melalui pemahaman perilaku ini, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, dalam membentuk perilaku yang positip dari anggota reserse.Teori dan konsep yang digunakan adalah perilaku organisasi. Perilaku seseorang tidak terlepas dari karakteristik individu yang dimiliki, yang kemudian terbawa dalam organisasi. Organisasi juga membatasi perilaku anggotanya melalui berbagai peraturan. Adapun metode pendekatan dalam menganalisa permasalahan adalah metode kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data : pengamatan, wawancara terstruktur dan pengamatan terlibat.Hasil penelitian adalah bahwa perilaku anggota reserse didasarkan pada adanya pengalaman, kemampuan, pengharapan yang dimilki oleh anggota reserse, sikap dan kepuasan kerja, beban dan situasi kerja yang dirasakan oleh anggota reserse, kebijakan pimpinan, dan kepemimpinan Ka Unit. Perilaku anggota reserse juga didasarkan pada faktor internal organisasi yang membatasi perilaku, seperti adanya pembagian tugas, kebijakan pimpinan, bentuk kegiatan yang harus dilakukan sehubungan proses penyelesaian perkara. Dalam menjalankan tugasnya, menyelesaikan perkara, masing-masing anggota reserse menampilkan variasi perilaku yang berbeda. Latar belakang pengalaman yang berbeda menghasilkan perilaku yang berbeda. Masing-masing anggota reserse menampilkan perilaku yang berbeda dalarn menyikapi perkara yang dihadapi. Mereka merespon kondisi yang ada sesuai dengan persepsinya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya perilaku anggota reserse tidak terlepas dari lingkungan atau iklim organises! yang ada, misalnya situasi kerja yang penuh keakraban. Masih terdapat perilaku anggota reserse yang tidak sesuai dengan harapan, misalnya bertindak sewenang-wenang kepada tersangka, membebani pelapor dalam proses penyefesaian perkara, dan berbagai perilaku lainnya yang tidak menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang polisi yang bertugas menyelesaikan perkara. Daftar Kepustakaan: 28 buku + 3 dokumen"

"Tesis ini adalah tentang penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan masyarakat pendatang di Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Perhatian utama tesis ini adalah: pada perizinan usaha penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal, pengorganisasian, keterlibatan warga masyarakat, proses penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal yang meliputi; eksplorasi, eksplorasi, pengolahan, pengangkutan, penjualan, dan pembagian hasil, serta pengamanan lokasi penambangan.Tesis ini untuk menunjukan bahwa kegiatan penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal masih berlangsung hingga scat ini karena adanya izin usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aparat lokal sehingga kegiatan penambangan pasir timah inkonvensioanal (Tl) ilegal , illegitimate, legitimate dan legal secara lokal.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah; penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal di Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dan sistem perizinan penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah mengapa penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal masih berlangsung sampai sekarang walaupun melanggar hukum ?Dalam tesis ini, penambangan pasir timah inkonvensional ilegal dilihat dari perspektif penambang dan PT Timah Tbk, Pemda serta polisi dalam situasi konflik, berupa pelanggaran yang dilakukan oleh penambang masyarakat setempat dan pendmtang , PT Timah Tbk yang merasa berhak atas kuasa pertambangan, Pemda sebagai pihak yag berwenang dalam mengeluarkan perizinan dan polisi dalam hal ini polsek Jebus sebagai pemelihara keteraturan sosial dan penegak hukum. Oleh sebab itu dalam rangka memaharni semua gejala tersebut penulis menggunakan metode etnograf, yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan, wawancara dengan pedoman sehingga proses perizinan dan penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal dan tindakan polisi dalam menyikapi masalah tersebut terungkap.Hasil penelitian menunjukan bahwa penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal terns berlangsung karena masyarakat setempat merasa bahwa saatnya mereka menikmati sumber daya alam yang ada di wilayah ulayatnya yang pada masa orde baru dikuasai dan dikelola secara monopoli oleh PT Timah Tbk melalui Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor: 373.K /2014/DDJP/1995, dimana didalamnya terdapat klausul yang menyatakan luas wilayah KP (Kuasa Pertambangan) PT Timah Tbk yang meliputi daratan dan laut dengan jarak 4 mil dari pantai, masyarakat setempat dan masyarakat pendatang melakukan penambangan dengan mengacu pada kebudayaan yang mereka miliki, selain itu penambangan pasir timah juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga oleh aparat. Dalam melakukan penambangannya berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh kepala desa, yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan konpensasi pembayaran dalam bentuk pemberian sumbangan 1 canting pasir timah yang digunakan untuk pembangunan tempat ibadah dan didistribusikan kepada pejabat muspika yang mengarah pada tindakan koruptif. Polisi sesuai dengan fungsinya tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi konflik antara masyarakat dengan PT Timah dan Pemda, balk sebagai pemelihara keteraturan sosial maupun sebagai penegak hukum. Dalam kegiatan sehari-hari para penambang mempererat hubungan diantara mereka maupun dengan aparat setempat dengan cara menjalin hubungan pertemanan, perantaraan, dan patron klien.Implikasi dan tesis ini adalah perlunya melakukan tindakan dengan menempatkan polisi sebagai mediator atau negosiator diantara pihak yang berkonflik dan penegak hukum."

"Penulisan ini mengenai Penanganan Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Anak Oleh Satuan Reskrim Polres Garut, penulis dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tetang percabulan dengan cara sodomi yang dilakukan oleh tersangka Yusup Supriatna berumur 15 tahun dengan teknik pengumpulan data melalui pengarnatan, wawancara berpedoman dan kajian dokumen. Maksud Penanganan dalam penulisan ini adalah bagairnana kegiatan penegakkan hukum dalam melindungi hak anak sebagai pelaku kejahatan terhadap tindakan-tindakan Penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Pokes Garut. Proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas harus berpedoman pads aturan-aturan hukum yang berlaku seperti KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak ketika berhadapan dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena secara fisik dan pikirannya anak berbeda dengan orang dewasa. Walaupun telah ada undangundang yang mengaturnya bahkan telah ada pedoman secara teknis yang mengatur masalah ini, kenyataannya masih juga di temukan berbagai penyi-mpangan yang dilakukan penyidik pada pelaksanaannya dan perilaku penyidik yang cenderung menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ini berakibat terjadinya pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Dalam Tesis ini ditunjuk bahwa penegakkan dan perlindungan hukum terhadap anak pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Satuan Reskrim Pokes Garut belum sepenuhnya berpedoman pada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai acuan pada penanganan kasus kejahatan anak. Hal ini terjadi karena penyidik belum memahami benar aturan-aturan tersebut, masih kurangnya pengendalian dan pengawasan oleh atasan pada proses penyidikan, masih adanya budaya yang berlaku dilingkungan penyidik yang selalu mengikuti suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang yang pada kenyataannya hal tersebut merupakan suatu penyimnpangan dalam pekerjaannya bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan khususnya perkara anak. Untuk dapat melaksanakan penanganan kasus kejahatan anak dengan benar dan adil serta memberikan perlindungan hukum terhadap anal( yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan, maka pars penyidik anak yang berada di setiap kesatuan hams ditunjuk penyidik yang benar-benar mempunyai minat, mental, perhatian khusus, dedikasi dan memahami masalah anak.

---

The thesis discusses about the handling of sexual crimes committed by children by Criminal Investigation Department (CID) of Garut Resort Police. The author employs qualitative method with study case approach about a sexual violation through sodomy committed by a suspect called Yusuf Supriatna, 15 years old. Data is collected through several methods, such as observation, guided interview, and document review. Handling in the thesis means how law enforcement activity is conducted by CID of Garut Resort Police investigators in protecting the child's rights as a criminal offender. Investigation process conducted by investigators should refer to the existing regulations and Iaws, such as Criminal Code (KUHAP), Law of Children Protection and Law of Children Court when facing crimes conducted by children because such children are physically and mentally different from adults. Even though there are laws regulating the investigations of such crimes, some investigations that are not in accordance with the laws conducted by investigators still happen_ Such deviant investigations are likely to violate human rights. The result of the thesis reveals that law enforcement and Iaw protection on children during investigations conducted by the investigators of Special Service Room (SPK) of CID of Garut Resort Police have not fully referred to the Law of Children Protection and Law of Children Court as guidance in handling criminal cases committed by children. Such conditions still occur because the investigators have not fully understood the existing regulations. In addition, such investigations lack of control and supervision from the investigators' superiors. Furthermore, there are still some deviant cultures or deviant traditions that have been repeatedly done among the investigators in conducting investigations, especially in crimes committed by children. In order to conduct investigations of crimes committed by children properly and fairly as well as to give law protection to the children who are undertaking investigation processes, the appointed investigators should have interests, good mental, special attention, and dedication. Moreover, they should understand children's problems."

"Latar belakang tesis ini diangkat clan adanya perlindungan hukum terhadap talon TM di terminal II keberangkatan dan terminal III kedatangan TKI oleh Petugas Bandara Soekarno Hatta, dengan fokus pada sistem pengamanan TKI di terminal II dan terminal III oleh petugas kepolisian Bandara Soekarno Hatta yang didasarkaa pads. Surat Keputusan Bersama (SKB) aritari piliiik Kepolisiaa Bandara Soekarno Hatta dengan Administrator Bandara dan PT. Angkasa Pura II. Dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian menggunakan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan wawancara dan telaah dokumen.Tesis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap calon TKI pada saat keberangkatan di terminal II dan kedatangan TKI dari luar negeri di terminal III Bandara Soekarno Hatta dilakukan oleh 3 instansi yaitu Administrator Bandana Soekarno Hatta, Kepolisian Bandana Soekarno Hatta clan PT, Angkasa Pura II yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) melalui sistem pengamanan yang terbagi dalam 2 wilayah area yaitu daerah umum (public area) dan daerah terbatas (restricted area). Dalam daerah terbatas kewenangan pengamanan dari pihak administrator bandara dan yang memfasilitasi adalah pihak PT. Angkasa Pura II sedangkan polisi dalam area terbatas ini tidak mempunyai kewenangan kecuali apabila ada suatu kasus tindak pidana. Sedang,kan untuk daerah publik sepenuhnya merupakan kewenangan polisi dengan melakukan tindakan-tindakan patroli, penjagaan, bimbingan masyarakat dan penegakan hukum.Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : (1) Perlunya petugas kepolisian Bandana Soekarno Hatta memberikan himbauan kepada TKI ketika tiba di terminal - 3 agar menabungkan atau mengirimkan uangnya melalui jasa Bank; (2) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polres Bandara Soekarno Hatta khususnya untuk pelibatan personil Polwan; (3) Perlunya pembentukan pos pelayanan satu atap.

---

The Background of this thesis was lift from the existing of law protection against aspirant of Indonesia Labor in Terminal II Departure and Terminal III Arrival of Indonesia Labor by official of Soekarno-Hatta Airport, with the focus on the security system Of Indoiiesiaii labor which based Oh the Jont Letter Of Agreement betVveen Soekarno-Hatta Airport Police and Airport Administrator and PT . Angkasa Pura H. This thesis applies qualitative approach, the research method is study case method, and the data collection technique is using interview observation and document research.This thesis shows that law protection against aspirant of Indonesian labor at the time of departure in terminal II and their arrival from abroad in Terminal III Soekarno-Hatta Airport is conducted by three institution that is, Soekarno- Hatta Airport Administrator, Soekarno Hatta Airport Police and PT. Angkasa Pura H which based on the Joint Letter of Agreement (SKB) through security system which divided into two area territory, that is public area and restricted area. In the restricted area, the authority of security is in the hand of airport administrator and facilitated by PT. Angkasa Pura II, while Police in this restricted area has no authority unless in case of the committing of an offences. Meanwhile for public area is fully controlled by police by doing patrol activity, guarding, community counseling and law enforcement.Recommendations that can be rendered are: (1) it is necessary for the Airport police officer to appeal the Indonesia Labor on their arrival in Terminal III in order to save their money or to send it via bank;(2) it is necessary to enhance quality and quantity of Airport police personnel especially the involvement of Police Women;(3) it is necessary to established one stop service center."

"Tesis ini rnembahas mengenai manajemcn sekuriti fisik di pusat perbelanjaan Jakarta City Centre. Manajemen sekuriti fisik merupakan upaya efektif dan efisien dalam melindungi manusia dan aset - aset perusahaan supaya terhindar dari sebab apapun yang mengakibatkan keruglan atau kehilangan. Fokus penelitian adalah rnanajemen sekuriti fisik di pusat perbelanjaan Jakarta City Centre.Untuk memahami secam holistik tentang fokus masalah penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan prinsip rnanajemen yaitu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui pengamatan, wawancara berpedoman, penelitian dokumen, dan audio visual.Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di pusat pembelanjaan Jakarta City Centre dilakukan oleh kontraktor keamanan swasta PT. Garda Sekurindo. Namun manajemen belum dilaksanakan secara optimal dengan masih adanya gangguan keamanan seperti pencurian dan pengrusakan. Gangguan keamanan ini mengakibatkan kerugian bagi pemangku kepentingan di pusat perbelanjaan dan menjadi ancaman kepada pemangku kepentingan yang lain.Untuk membuat kondisi bebas gangguan keamanan, maka penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di pusat perbe1anjaan Jakarta City Centre memedukan profesionalisme dad kontraktor keamanan dan dukungan dari seluruh pihak pemangku kepentlngan khususnya pengelola pusat perbelanjaan.

---

Seeking to provide an account of physical security management, this study has examined the effective way to protect people and their assets from any suffer of financial lost or another damages. at the Jakarta City Centre shoping mall.

Research methods used in the study are primarily those of qualitative approach : observation. in-depth interviews, document and audiovisual analysis.

Through qualitative data analysis, this study has found that the physical securitymanagement at the Jakarta City Centre has done by private security contractor. namely P.T. Garda Sekurindo. However, the management has not been done optimum due to security interference such as robbing and acts of damaging. This security interference has caused a lot of lost and damages. especially to the shaping mail's stakeholders and has threatened them also.

To create security interference-free situation, the physical security management at the Jakarta City Centre acquires proffesionalism from the private security contrnctor and from all stakeholders. particularly from the mall management."