Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penentuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan belumsepenuhnya dilandasi dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yangberkembang pada masyarakat atau dengan kata lain belum dapat menjawabpermasalahan-permasalahan hukum terkait kewarganegaraan, seperti padakasusLaurencia Vanty Febrina dan Sydney Elizabeth Van. Ada beberapa hal yangmempengaruhi kasus tersebut antaralain tata cara pendaftaran kewarganegaraan gandaterbatas, dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta hal-hal yang dapatmenghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terinformasidengan baik serta pemahaman di masyarakat tentang peraturan perundang-undangankhususnya dalam hal kewarganegaraan.Kasus dari 2 (dua) kakak-beradik bernama Laurencia Vanty Febrina (lahir di Georgia,USA tanggal 06 Februari 2002) dan Sydney Elizabeth Van (lahir di Georgia, USAtanggal 02 September 2003), dimana kedua kakak-beradik ini dilahirkan sebelumUndang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 disahkan. Dikarenakan tidakmelaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan keputusanmenteri tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat)tahun dari tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 01 Agustus 2010 seperti yangdimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak tersebut tetap menjadiwarga negara asing dan diketahui anak tersebut masih dibawah umur serta keduaorangtuanya adalah Warga Negara Indonesia.Para penentu pengambilan kebijakan publik dari kasus tersebut, masih mengalamipermasalahan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Hal tersebutdikarenakan perbedaan persepsi mengenai peraturan mengenai kewarganegaraan.Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistempengambilan keputusan dari suatu pengambilan kebijakan akan mengalami multi tafsirdan akan menjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari.

---

ABSTRAK The determination status of citizenship by policy makers is not fully based on the basiclaw in accordance with the needs of a growing problem in society or in other wordshave not be able to answer the legal problems related to citizenship, as in the case ofLaurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth Van. There are some things that affectsuch cases among procedures for registration of citizenship, and how to obtain thecitizenship of Indonesia as well as can eliminate the Indonesia nationality. Theregulation is not properly informed and make people misunderstand about legislationparticularly in terms of citizenship.The case of the 2 (two) sisters named Laurencia Vanty Febrina (born in Georgia, USAdated 06 February 2002) and Sydney Elizabeth Van (born in Georgia, USA onSeptember 02, 2003), in which the two sisters were born before the nationality law No.12 Year 2006 was passed. Because of not doing the obligation to register to get theMinister's decision regarding the acquisition of citizenship of Indonesia for a period offour (4) years from the date of August 1, 2006 to August 1, 2010, as referred to inArticle 41 of law No. 12 year 2006 regarding the Citizenship of the Republic ofIndonesia caused the child remains a citizen of a foreign country as well as their parentsis still a citizen of Indonesia.The decision makers are still experiencing problems or constraints in decision making.That is because the difference in perception regarding the rules on nationality. Theabsence of a clear and binding rules, the decision-making system can result from anacquisition policy will have multiple interpretations and would be a legal problem inthe future."

"ABSTRAKFokus dari tesis ini adalah mengenai diaspora Indonesia dan tuntutan mereka untuk mendapatkan dwikewarganegaraan Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tuntutan tersebut telah menjadi agenda kebijakan, tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa saja kendala yang ada dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tuntutan dwikewarganegaraan telah menjadi agenda kebijakan karena telah memenuhi tahap-tahap yang ada dalam penyusunan agenda yaitu masalah privat, masalah publik, isu kebijakan, dan agenda kebijakan (agenda pemerintah).

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about Indonesian diaspora and their demand to get dual citizenship of Indonesia. The purpose of this study is to acknowledge whether the demand has become a policy agenda, what did government do to follow up their demand, what kind of obstacle that exist and how to overcome it. This research is qualitative descriptive interpretative and the data were collected by means of deep interview. Conclusion of this research is the demand of dual citizenship has already become an policy agenda due to the step in agenda setting process has passed through. The steps are private problem, public problem, policy issue, and policy agenda (governmental agenda)."

"ABSTRACTThe study of the relationships between superiors and their subordinates of several companies in Jakarta started with our impression that there exists a need on the part of seine executives, managers and heads of work units in these companies to actualize a form of cooperation which they call 'participative management' or 'participative style of leadership?. Frequently the people who have managerial positions like those mentioned above state that they have difficulties in carrying out what they usually call 'participative management system' or 'participative style of leadership' in the companies where they are employed. They discuss the difficulties which they have in motivating their subordinates to participate in the decision making process and the solution of problems in everyday work. However, we are not primarily interested in the people in the very lowest echelons of the organization, but our interest is specifically focused on the people in the second and the third levels of the organization. The workers in the second layer from the bottom, the so-called 'first line supervisors', will in this study be called 'subordinates', and their immediate superiors will be called 'superiors'.Our motive for scrutinizing the relations between the first-line supervisors, or the subordinates, and their immediate super-visor or the second-line supervisors, the superiors in this study, will be dealt with in the chapter on sampling. Based on their work experience, the superiors often express the troubles they have in understanding their subordinates. They want to have subordinates who are more active in carrying out -their daily tasks, more independent in solving the problems faced in daily work situations, and more active in the process of decision making on matters concerning their daily jobs.They expect their subordinates to show more courage in putting forward new ideas, constructive thoughts, suggestions to increase working efficiency and to improve interpersonal relations, increase production quantitatively as well as qualitatively. They notice that their subordinates act as if they were afraid to express their opinion in an outspoken manner, produce reports of mediocre quality. And, if there are problems which, according to the superior, could be solved at the subordinate level, they are more often than not, referred to the superiors. In short, subordinates appear to be more at ease when they are directed in how to carry out their work and how to solve problems. On the other hand, when the superior makes a decision directly concerning the task of the subordinates, no subordinate will feel happy with it. They will feel as if they were not being taken into consideration, not infrequently they would feel bypassed. They feel that their opinion is not heeded and they will consider their superior authoritarian. When questioned, however, before the superior reached a solution, they will hesitate to put forward a solution and often will state that they prefer to leave the solution to the superior, and they themselves desire only to carry out the steps to the final solution as instructed by the superior."

"ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: (1) pengaruh motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai, (2) pengaruh kepemimpinan dengan kinerja pegawai, dan (3) pengaruh motivasi berprestasi dan kepemimpinan secara bersama-sama dengan kinerja pegawai.
Hipotesis yang diuji adalah: (1) terdapat pengaruh positif antara motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai, (2) terdapat pengaruh positif antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai, dan (3) terdapat pengaruh positif antara motivasi berprestasi dan kepemimpinan secara bersama-sama dengan kinerja pegawai
Penelitian ini menggunakan metode survei korelasional dengan menerapkan analisis regresi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berjumlah 117 orang. Sampel diambil dengan teknik simple random sampling, sedangkan jumlah sampel yang diperlukan untuk populasi sebesar 117 orang, menurut Formula Slavin diperlukan 54 orang sebagai sampei.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai. Koefisien korelasi sebesar 0,606, koefisien determinasi sebesar 0,367, atau dapat dikatan bahwa variasi yang ditimbulkan adalah sebesar 36,7% selebihnya variabel lain, t hitung (7,230) > t tabel (1 ,665), Y = 36,509 + 0,049X1, (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan dengan kinerjapegawai. koefisien korelasi sebesar 0,688, koefisien determinasi sebesar 0,474, atau dapat dikatakan bahwa variasi yang ditimbulkan adalah sebesar 47,4% selebihnya variabellain, t hitung (9,005) > t tabel (1 ,665), Y = 22,372 + 4,333X2, dan (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dan kepemimpinan secara bersama-sama dengan kinerja pegawai. Koefisien korelasi sebesar 0,762, koefisien determinasi sebesar 0,580, atau dapat dikatakan bahwa kontribusi motivasi berprestasi dan kepemimpinan secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai sebesar 58%, F hitung (61 ,502) > F tabel (3,27), Y = 17,009 + 0,214X1 + 0,513X2.
"

"ABSTRACTIndonesia, a predominantly agricultural country, is now moving towards industrialization. The government is stimulating and supporting the industrial growth.In line with the Outline of State Policy (Garis-Garis Besar sia_luan Negara) one of the longterm objectives is to bring about a fun_damental change to the present structure of economic development so that there is a growing share of National production contributed by sources outs fde the agricultural sector and in which industry becomes the backbone of the economy."

"At the same time he emphasized the 'appalling neglect' of the study of creativity by psychologists. Examining the index of the Psychological Abstracts since its origin, he found that of the approximately 121.000 titles listed in 23 years, only 186 were indexed as definitely bearing on the subject of creativity. The major interest in the creativity disposition and the recognition of its importance for knowledge came from the fields outside of psychology. Large industries recognized the enormous value of new ideas. Various branches of the government are asking for individuals who have inventive potentialities. These needs have found psychology ill prepared. One of the major conceptual blocks for the study of creativity has been the conception of creativity as an inherited property of the genius (Razik 1967): 'Assumebly ... creativity is where one finds it, and little can be done through education to affect it' (p. 301). Another conceptual block for the 'creativity movement' centered in the measurement instruments commonly used in the schools: the traditional intelligence tests to assess the capacity of students for learning and the achievement tests to judge the progress students make on their way through the school program. Both intelligence and achievement tests were mostly limited to tasks for which there were single, predetermined 'right' answers (convergent thinking). "