Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang: Sistem informasi pengelolaan obat di Dinas Kesehatan telah diganti dengan sistem yang baru yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Obat (SIPO) berbasis jaringan internet yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok sejak Bulan Februari tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan SIPO di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan analisis PIECE (performance, information, control, efficiency,service). Tujuan penelitian ini adalah melakukan penilaian pelaksanaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Obat (SIPO) di Dinas Kesehatan Depok. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara. Hasil: Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIPO sudah akurat dan tepat waktu, aplikasi SIPO mudah digunakan dan meringankan beban kerja. Simpulan & saran: Faktor yang mendukung dilaksanakannya SIPO adalah tersedianya sarana yang menunjang. Saran: Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut tentang sarana, jumlah petugas obat dan beban kerja petugas dalam melaksanakan SIPO. ......Background: drug management information system in the Department of Health has been replaced by a new system which Medication Management Information System (SIPO) -based Internet network developed by the Depok City Health Department since February 2015. The evaluation was conducted to determine how the use of SIPO in health centers and Health Department with the analysis PIECE (performance, information, control, efficiency, service). The purpose of this study was to assess the implementation and utilization of Drug Management Information System (SIPO) in Depok Health Department. Methods: This study used qualitative methods to interview. Results: The information generated by the SIPO application is accurate and timely, SIPO application is easy to use and help out the workload. Conclusions and suggestions: Factors that support the implementation of the SIPO is the availability of means of support. Suggestion: Necessary to evaluate the facilities and human resources in the implementation of the SIPO.

Abstrak :
ABSTRAK
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Depok digunakan untuk mengelola data obat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel dan indikator yang mempengaruhi Imkesuksesan Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO . Penelitian ini nengadopsi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean, satu set pedoman wawancara tersruktur ditanyakan kepada 13 informan yang memenuhi syarat sebagai pengguna apoteker dan manajer . Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO telah sukses. Kepuasan pengguna juga telah sukses membuat pengguna bersedia menggunakan sistem informasi. Dampak individu dan organisasi juga telah sukses diberikan oleh sistem informasi untuk menyederhanakan pekerjaan pengguna. Berdasarkan analisis tersebut, keberhasilan sistem informasi manajemen obat tidak dapat dilakukan tanpa dukungan manajemen. Man, Material, Method dan Money sudah cukup tersedia untuk penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO.

---

ABSTRACT
Implementation of drug management information system in primary care and departement of heath at Depok are used to manage drug data. The purpose of this research is to analyze the variables and indicators that influence the suscces of drug management information system. Adopting DeLone and McLean Information System Success Model, a set of structural interview guidelines was asked to 13 informant who qualified as users pharmacist and the manager . The result has showed that quality of the system, information quality and service quality of drug management information system have been success. User satisfaction also has been success to made users willing to use the information system. Individual and organizational impact also has been success provided by the information system to simplify the user 39 s work. Based on the analysis, the success of drug management information system can not be done without management support. Man, Material, Method and Money has enough available to implementing of drug management information system.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia sejak 2014 menetapkan pengadaan obat melalui e-katalog, dan mewajibkanfaskes pemerintah untuk melaksanakan kebijakan obat e-katalog untuk mendukung JKN. Penelitianini bertujuan mengetahui implementasi e-katalog obat di RSUD Pulangpisau tahun 2016. Datadikumpulkan melalui indepth interview, observasi dan telaah dokumen. Implementasi e-katalog obatbelum berjalan dengan baik. Ditemukan masalah kekosongan obat karena distributormemprioritaskan Pulau Jawa, ketidak ? tepatan rencana kebutuhan obat, kesulitan internet, pekerjaaanmanual, minimnya dana, kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan obat e-katalog. Sulit untukdistributor menyediakan buffer sebagai solusi penyimpanan dan penjualannya, karena bisa tidakterjual. Disarankan perlunya komitmen penyedia, serta kesiapan dan ketersediaan obat sesuaidengan kontrak. Selain itu agar rumah sakit menyediakan koneksi internet yang stabil dan lebih cepat,membuat sistem informasi rumah sakit. Agar manajemen rumah sakit memperhatikan ketersediaanobat, tenaga dan sarananya, dan mengalokasi dana yang lebih besar, membuat instalasi farmasisebagai unit sentral, membayar tagihan obat ke distributor sesuai term of payment, dan melaksanakantata kelola sebagai UPT dinas kesehatan. Agar Dinas Kesehatan Pulangpisau melakukan monitoringdan evaluasi pelaksanaan e-catalog, membuat pelatihan pedoman perencanaan kebutuhan obat yangbaik, pelatihan membuat rencana kebutuhan obat bagi petugas dinas kesehatan dan rumah sakitKata Kunci: Pulangpisau, e-catalog

---

The Indonesian government has since 2014 set up drug procurement through e catalogs, and requiresgovernment faciities to implement e catalog drug policies. This study aimed to find out theimplementation of e catalog of drugs in RSUD Pulangpisau 2016. Data collected through indepthinterview, observation and document review. The study found that e catalog implementation facedmany problems, i.e, drug stock out as the distributor prioritized Java, inaccurateness of the drugrequirement planning, internet difficulties, manual work, the lack of needed funds and facilities forthe e catalog services. It was difficult for distributors to provide buffers as their storage and salessolutions, as they may not unsold. It is recommended that the drug providers committed and providejust enough drugs as stated in the contract. In addition, it is suggested that hospital provide a stableInternet connection, develop hospital information system. The management should pay attention tothe availability of medicines, personnel and facilities, allocate more funds, make pharmaceuticalinstallations as central units, pay the drug bills to the distributors according to the term of payment,and implement better governance. The district health office should monitor and evaluate theimplementation of e catalogs, provide training on good drug guideline, and drug requirementplanningKeyword Pulangpisau, e catalog.

Abstrak :
Penggunaan antibiotik secara bebas atau tanpa menggunakan resep dan kepatuhan pasien dalam menghabiskan antibiotik yang digunakan merupakan salah satu penyebab timbulnya resistensi antibiotik. Masalah resistensi antibiotik selain berdampak pada morbiditas dan mortalitas juga memberikan dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan praktik pembelian antibiotika tanpa resep dan hubungan praktik pembelian antibiotik tanpa resep dengan kepatuhan pengobatan dalam menghabiskan antibiotik yang digunakan di beberapa apotek Kecamatan Beji Kota Depok pada tahun 2018. Metode Penelitian ini menggunakan desain studi kuantitatif dan dilakukan secara random terhadap responden yang keluar apotek yang menjual antibiotik tanpa resep yang kemudian dihubungi kembali setelah 7 hari untuk mendapatkan data kepatuhan pengobatan dalam menghabiskan antibiotik yang digunakan. Hasil dari penelitian diantara 109 responden 63,3% membeli antibiotik tanpa resep, 37,6 % tidak menghabiskan antibiotiknya, 82% responden yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah melakukan pembelian antibiotik tanpa resep, terdapat perbedaan rata rata nilai pengetahuan, sikap, persepsi dan akses sarana antara yang membeli antibiotik tanpa resep dengan responden yang membeli dengan resep dengan masing masing nilai p value = 0,016; 0,0005; 0,0005; dan 0.0005. Terdapat 25,5% untuk pengalaman terdahulu dan 47,7% responden yang menjadikan sebagai referensi dan melakukan pembelian antibiotik tanpa resep. Kesimpulan: Faktor faktor yang berhubungan terhadap pembelian antibiotik tanpa resep adalah pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi, akses sarana mendapatkan antibiotik tanpa resep, saran teman dan pengalaman terdahulu, selain itu terdapat hubungan yang bermakna antara pembelian antibiotik tanpa resep dengan perilaku tidak menghabiskan antibiotik. ......The use of antibiotics freely or without prescription and patients' obedience in completely consuming the antibiotics bought is one factor causing antibiotic resistance. Problem of antibiotic resistance, besides impacting morbidity and mortality, has also a very negative impact both economically and socially. Purpose of this study is to determine factors related to the practice of antibiotic purchase without prescription and the relationship of the practice of purchasing antibiotics without prescription with patients' obedience in completely consuming antibiotics bought at some pharmacies in Beji subdistrict, Depok city in 2018. Method: This research used a quantitative and random design study to respondents who bought antibiotics sold by the pharmacies sold those without prescription and then the patients contacted one more time after 7 days to obtain patients' obedience data in completely consuming the antibiotics bought. Results: Among 109 respondents, 63.3% were taking antibiotics without prescriptions, 37.6% did not completely consume the antibiotics, 82% of those with low levels of education had antibiotic purchases without a prescription, there was an average difference in the value of knowledge, attitudes, perceptions and access between those who buy antibiotics without a prescription and respondents who buy them with a prescription with each value of p value = 0.016; 0.0005; 0.0005; and 0.0005. There were 25.5% for prior experience and 47.7% of respondents made reference and purchased antibiotics without a prescription. Conclusions: Factors related to purchasing antibiotics without prescription are education, knowledge, attitude, perception, access to antibiotics without prescription, friend suggestions and prior experience. There is a significant association between the purchase of antibiotics without prescription and the antibiotic-free behavior.

Abstrak :
ABSTRAK
E-logistik adalah salah satu kebijakan di bidang tata kelola obat dan vaksin untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi rantai suplai obat dan vaksin, mulai diperkenalkan sejak tahun 2015, dan ditetapkan pada tahun 2017 melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Selain aplikasi e-logistik itu sendiri, dukungan dana juga diberikan bagi implementasi kebijakan ini. Namun, hingga akhir tahun 2017 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota pengguna elogistik masih rendah, yaitu sebesar 20,26%. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja implementasi kebijakan penerapan e-logistik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dilakukan selama bulan Maret sampai Juni 2019 di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, dan Dinas Kesehatan Kota Depok. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam kepada informan kunci, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Variabel yang diteliti yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian diperoleh bahwa belum terjadi rutinitas dalam penerapan e-logistik, terdapat perbedaan persepsi mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya kebijakan yang belum optimal, keterbatasan kapasitas pengelola e-logistik di pusat dan provinsi, transmisi komunikasi yang belum efektif, intensitas pelaksana yang berbeda, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kurang mendukung. Sebagai kesimpulan kinerja implementasi kebijakan penerapan e-logistik di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 belum optimal. Untuk itu diperlukan upaya untuk menuangkan kebijakan penerapan e-logistik ini ke dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan, peningkatan kapasitas pengelola e-logistik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pengembangan e-logistik hingga menjangkau Puskesmas, serta transmisi komunikasi yang diarahkan pada peningkatan kesadaran pelaksana akan kebutuhan menggunakan e-logistik.

---

ABSTRACT
E-logistics is one of the policies in the field of medicine and vaccine management to improve accountability and transparency of medicine and vaccine supply chains, which was introduced since 2015, and set in 2017 through the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/422/ 2017. In addition to the e-logistics application itself, financial support is also provided for the implementation of this policy. However, by the end of 2017 the percentage of Provincial and District Pharmaceutical Installation which used e-logistic were still low, about 20.26%. This study aims to obtain information about the performance of the implementation of e-logistics policies in West Java Province in 2018. This study uses qualitative research methods, carried out during March to June 2019 at the Ministry of Health, West Java Provincial Health Office, Sukabumi City Health Office, and Depok City Health Office. Data were collected through in-depth interviews with key informants, observation, and document review. This study uses the approach of Van Meter and Van Horn policy implementation model. The variables studied were the standard and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, interorganizational communication, the disposition of implementors, economic, social, and political conditions that influence the performance of policy implementation. The results showed that e-logistics was not institutionalized yet, there were differences in perceptions regarding standard and objectives of the policy, utilization of policy resources were not optimal, limited capacity of e-logistics managers at the central and provincial levels, communication transmission was not effective yet, the intensity difference of implementors, economic, social and political condition were less supportive. In conclusion, the implementation of the elogistics policy in West Java Province in 2018 has not been optimal. For this reason, there is a need to arrange this policy in form of Minister of Health Regulations, increase the capacity of e-logistic managers at the central, provincial and district levels, improvement of e-logistics to reach Health Center Office, and transmition communications aimed at raising awareness of implementers of the need to use e-logistics

Abstrak :
ABSTRAK
Proses komunikasi, kolaborasi dan koordinasi yang baik berdampak besar terhadap efektivitas organisasi dan merupakan elemen penting dalam pencapaian pelayanan kesehatan yang bermutu. Tujuan penelitian ini untuk menelaah pola komunikasi, kolaborasi dan koordinasi di Puskesmas Ibrahim Adjie Kota Bandung yang menerapkan standar mutu ISO 9001:2008 dan sebagai puskesmas berprestasi tahun 2016 di Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat konfirmatori. Keabsahan data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode melalui wawancara mendalam pada empat orang narasumber, diskusi group terarah oleh enam orang staf, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan terdapat pola komunikasi semua level dan saluran. Pola kolaborasi spektrum luas bersifat spesialisasi, diformalisir. Pola koordinasi bersifat penguatan dan perluasan. Tantangan yaitu pemilihan prioritas penyampaian informasi, adanya peran ganda, kesalahpahaman, kesulitan menselaraskan waktu kegiatan dengan instansi lain, pengulangan proses koordinasi ketika ada pergantian pejabat seperti camat atau lurah, adanya keterlambatan persetujuan laporan program kegiatan dari pihak kecamatan dan kelurahan. Saran yaitu agar terus menjaga pola yang telah ada dan meningkatkannya, perlu adanya advokasi untuk penguatan sumber daya manusia, perlu ada nota kesepahaman dengan instansi lain, perlu mentransfer pola proses yang telah kepada personil puskesmas secara berkesinambungan. Instansi luar yang sejenis perlu meniru dan menerapkan pola proses yang ada dari Puskesmas Ibrahim Adjie

---

ABSTRACT
The process of communication, collaboration and coordination have a major impact on the effectiveness of the organization and an important element in the achievement of quality health services. The purpose of this study to analyze patterns of communication, collaboration and coordination in Puskesmas Ibrahim Adjie - Bandung, which has implemented a quality standard ISO 9001: 2008 and as the best health center in 2016 in West Java. The research method uses a qualitative approach is confirmatory. To maintain the validity of the data was performed using triangulation sources and methods of data collection is done by in-depth interviews to four people who are important in the process, focus group discussions by six staff, observation and study of the document. The results showed there is a pattern of all levels and channels of communication. The pattern of broad-spectrum collaboration is secondary. Coordination patterns are strengthening and expansion. Barriers that often happens, the choice of priority delivery of information, the dual role, misunderstanding, trouble harmonize time activities with other agencies, the repetition of the process of coordination when there is change of officials such as district or village heads, the delay in the approval of program activity reports from the district and village. Suggestions are to continue to maintain the existing pattern and increase, the need for advocacy for the strengthening of human resources, the need for a MoU, it is necessary to transfer the pattern of the process that has been ongoing basis to the health center personnel. Outside agencies similar to apply the pattern of the existing processes