Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi intrusion detection & prevention merupakan teknologi pilihan bagi berbagai pihak saat ini untuk menjamin keamanan dan keabsahan informasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Perangkat Intrusion detection & prevention dapat digunakan untuk menggantikan perangkat keamanan lama seperti firewall. Perangkat Intrusion detection & prevention sendiri tersedia dalam berbagai jenis, dari yang berjenis perangkat lunak baik tanpa bayar(open source) atau bayar, hingga perangkat keras. Perangkat Intrusion detection & prevention berbasis open source mempunyai keunggulan dalam kemudahan kustomisasinya. Kustomisasi sangat dibutuhkan karena kebutuhan pengamanan setiap perusahaan biasanya sangat berbeda-beda, sehingga penerapan perangkat ini dalam suatu IPS(Intrusion Prevention System) akan memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaan.Dalam penelitian ini dilakukan pengembangan perangkat lunak untuk membantu IP yang memiliki kemudahan dalam kustomisasi tanpa mengurangi kemampuan perangkat lunak ini untuk mengenali gangguan keamanan jaringan lewat internet. Menganalisa masukan sebuah IP dalam jangka waktu 1 jam perangkat lunak membantu IPS dalam hal peringatan sehingga lebih baik mengenali sebuah gangguan keamanan jaringan internet. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah sebuah sistem keamanan intrusion detection & prevention dan kebijakan yang terstruktur namun tetap adaptif sehingga mampu menghadapi gangguan kemanan jaringan lewat internet yang selalu berkembang. Sistem peringatan gangguan keamanan yang lebih terarah menjadi kunci yang membuat perangkat lunak ini dapat membantu pengguna dalam menentukan apakah sebuah peringatan itu harus ditanggapi serius atau tidak.

---

Intrusion detection & prevention technology is a mechanism to guarantee security and protect information owned by a company. Intrusion detection & prevention technology has been known as a replacement for basic firewall technology. Intrusion detection & prevention technology are available software and hardware based. In software based can be as free(open source or not) or paid. Customization in the source code is one of the strength of open source based intrusion detection & prevention technology. Customization is needed because each company may need some behaviours from the technology itself, so the implementation of this IPS(Intrusion Prevention System) will need a special modification to fit company needs.This research will develop an addon IPS software that is easy to customize without making IPS vulnerable a network security disruption over internet. The software will analyze an input IP address from one hour IPS log so it can recognize the attack. The result of this research is an intrusion detection & prevention security sistem and structured policies. The system itself can handle network security attack over the internet. The summarized security attack warning is the key to make sure the attack. This software will provide only the important warning to the user."

"Di era informasi saat ini, ketersediaan informasi yang dapat diakses secara online meningkat tajam. Situs dipandang sebagai sebuah media yang dapat menyediakan informasi secara up-to-date serta dapat membantu meningkatkan publikasi bagi sebuah organisasi. Banyak situs yang ada saat ini tidak memperhatikan kriteria pembuatan situs yang baik dan benar, meskipun panduan kriteria untuk membuat situs yang baik telah beredar gratis. Keadaan seperti ini juga banyak ditemukan di situs web milik pemerintah, di mana situs web pemerintah sebenarnya dituntut untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah, dalam hal ini melalui Departemen Komunikasi dan Informatika telah mensosialisasikan Inpres No.3 Tahun 2003 yang diantaranya berisi panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah. Saat ini belum diketahui dengan pasti sejauh mana penerapan rekomendasi situs web pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan rekomendasi standar situs yang baik dari Departemen Komunikasi dan Informatika pada situs e-Government pemerintah daerah di Indonesia beserta peringkat terbaik situs web pemerintah daerah di Indonesia dengan materi penilaian mengacu pada rekomendasi dari Departemen Komunikasi dan Informatika. Ruang lingkup penelitian ini adalah situs web pemerintah daerah, yaitu propinsi dan kabupaten kota, yang dalam keadaan aktif ketika penelitian ini berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemeringkat an situs web pemerinta daerah untuk kategori Nasional, Propinsi dan Kota/Kabupaten. Masing-masing kategori terdapat 3 skenario pembobotan parameter. Skenario pada penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hasil penggunaan beberapa pembobotan parameter yang berbeda dikarenakan kurangnya studi literatur yang membahas masalah ini. Situs-situs yang mendapat peringkat pertama dalam pemeringkatan dalam penelitian ini adalah situsmilik Propinsi Jawa Tengah, Kota Bandung dan Kabupaten Gresik.

---

Currently, the availability of the on-line information increases significantly. Website is a media that can provide up-to-date information and also promote the organization?s publicity. But, a number of current active websites do not remark the guidelines of proper website development, though they have been publicly and freely available. The similar status is also occurred to government's websites (e-Government), whose function is to provide public services.

Government, represented by Department of Communication and Informatics, has issued Inpres No. 3 Tahun 2003, containing guidelines for local government in developing proper websites. For the time being, how far the guidelines or the recommendation has been implemented is yet unknown.

The objective of the research is to use the recommendation from Department of Communication and Informatics as a reference to rank the websites owned by the local government in Indonesia. And also, the research is to figure out the recommendation's level of implementation that has been done by the local government in developing the websites. The object is the websites owned by the local government, both provinces and kota/kabupaten, whose status is active during the data gathering stage. The research uses quantitative method.

The research produces website's rankings categorized by National, Province, and Kota/ Kabupaten. Each category has 3 parameter's weighting scenario. The scenarios is to gather the outcomes of different weightings due to the lack of literature of this issue. The sites which ranked with highest score in this research are owned by government of Jawa Tengah Province, Kota Bandung, and Kabupaten Gresik."

"Peran IT Strategic Plan menjadi semakin vital karena semakin tergantungnya organisasi terhadap TI untuk mendukung seluruh kebutuhan bisnisnya. Organisasi dapat menciptakan ataupun menangkap peluang-peluang bisnis yang ada, investasi terhadap Teknologi Informasi dapat sejalan dengan tujuan organisasi, serta kemudahan dalam proses integrasi merupakan beberapa alasan mengapa organisasi memerlukan IT Strategic Plan. Dengan memiliki IT Strategic Plan, organisasi dapat menentukan prioritasi investasi pada TI dengan justifikasi yang lebih akurat. Tantangan selanjutnya setelah memiliki IT Strategic Plan adalah tahapan implementasinya. Penelitian ini ditujukan untuk memetakan sejauh mana kesiapan organisasi dalam menyongsong implementasi IT Strategic Plan. Selain itu, dilakukan juga proses identifikasi faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam implementasi IT Strategic Plan. Identifikasi dilakukan mengacu kepada COBIT 4.1 sebagai best practices.

---

The role of IT Strategic Plan becomes more vital as organizations highly dependent in IT to support all of the business needs. Organizations may create and capture business opportunities, creating IT-business alignment, and integration issues are the reason why some organizations need IT Strategic Plan. With an IT Strategic Plan, the organization can determine investment in IT with a more accurate justification. The next challenge after develop IT Strategic Plan is the implementation phase. This reaserch is designed to measure IT maturity level in an organisation in order to implement IT Strategic Plan. It is also identify enabler and inhibitor factor for implementing IT Strategic Plan. This research is based on COBIT 4.1 as a framework to measure IT Process Maturity."

"Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai salah satu instansi pemerintah berbentuk badan layanan umum memiliki tugas pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Tugas tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan proses-proses bisnis terkait pengelolaan pulau Batam, dengan dukungan sistem informasi dan teknologi informasi. Adanya kebutuhan dukungan SI/TI, ketersediaan dan integritas sistem informasi menjadi salah satu target kinerja unit TI pada BP Batam. Bencana atau gangguan pada SI/TI dapat menurunkan tingkat ketersediaan sistem informasi yang secara tidak langsung dapat mengganggu kelancaran proses bisnis, sehingga dibutuhkan suatu rencana keberlangsungan dan pemulihan sistem yang sesuai dengan kondisi BP Batam. Pada penelitian ini dilakukan perancangan Information Technology Disaster Recovery Planning (IT DRP) dengan menggunakan standar pedoman NIST SP 800-34 Rev.1. Langkah pada tahapan penelitian terdiri dari pembutan kebijakan, analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol pencegahan, dan pembuatan strategi kontingensi. Kondisi organisasi juga menjadi pertimbangan perancangan IT DRP. Hasil rancangan IT DRP diharapkan dapat membantu pemulihan SI/TI secara efisien dan efektif dalam mendukung proses bisnis BP Batam ketika terjadi bencana atau gangguan, serta dapat meningkatkan tingkat ketersediaan sistem informasi BP Batam.

---

Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam) as one of the government agencies in the form of a public service has the task of managing the free trade area and the free port of Batam. The task is realized in the form of implementing business processes related to the management of the island of Batam, with the support of information systems and technology. The need for IS / IT support, availability and integrity of information systems is one of the performance targets of the IT unit at BP Batam. Disasters or disruptions to IS / IT can reduce the level of availability of information systems that can indirectly disrupt the business processes, so that a system of sustainability and system recovery is needed in accordance with the conditions of BP Batam. In this study a design of Information Technology Disaster Recovery Planning (IT DRP) was carried out using NIST SP 800-34 Rev.1 guideline standard. The steps in the research phase consist of policy making, business impact analysis, identification of preventive controls, and making contingency strategies. The condition of the organization is also a consideration of the design of IT DRP. The results of the IT DRP design are expected to help recovey IS / IT efficiently dan effectively in supporting BP Batam's business processes in the event of a disaster or disruption, and can increase the level of availability of BP Batam's information system."

"Revolusi industri 4.0 memengaruhi setiap aspek kehidupan tidak terkecuali bidang pendidikan. Kini belajar tidak hanya tatap muka secara langsung, namun juga berkembang ke channel online melalui kehadiran beragam aplikasi edukasi. Aplikasi kursus daring tersebut memberi kesempatan bagi orang-orang untuk ikut serta menjadi pengisi konten melalui skema gig economy. Kesempatan ini menjadi alternatif untuk bekerja sebagai guru lepas pada pembelajaran daring yang tengah menjadi tren di generasi milenial. Namun, tren ini tidak menjanjikan keberlangsungan jangka panjang serta kondisi persaingannya saat ini relatif ketat. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi minat orang-orang menjadi gig worker di sektor pendidikan, sekaligus menguraikan harapan dan tantangan model pembelajaran daring melalui skema gig economy. Penelitian ini bertujuan mencari faktor utama yang menjadi penghambat dan pendorong minat masyarakat untuk menjadi online gig worker di kursus daring mengadaptasi model penelitian TechnologyAcceptance Model (TAM) dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online. Pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan metode Partial List SquareStructural Equation Modelling (PLS-SEM). Berdasarkan hasil uji hipotesis, faktor-faktor yang menjadi pendorong minat masyarakat untuk menjadi gig worker pada platform kursus daring adalah faktor manfaat, pengaruh sosial, ketertarikan personal, dan nilai ekonomi. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah persepsi masyarakat terhadap risiko yang mungkin dihadapi.

---

The industrial revolution 4.0 affects every area of life, including education. Now learning is not only face to face, but also develops into online channels through the involvement of various educational applications. This online course application provides opportunities for people to participate as content creators through the support of economic performances. This opportunity is an alternative to working as a freelance teacher on brave learning that is trending in millennial generation. However, this trend does not promise long-term sustainability and competition is currently relatively tight. This research is expected to be able to improve the factors that influence people`s

interest in becoming gig workers in the education sector, while at the same time outlining the hopes and challenges of a bold learning model through economic performance shows. This research is looking for the main factors that are inhibiting and encouraging people to become online gig workers in online courses using adaptation research model of the Technology Acceptance Model (TAM) and the Unified Theory of

Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Data collection is done by sending online questionnaires. Data processing was performed using the Partial List SquareStructural Equation Modeling (PLS-SEM) method. Based on the results of hypothesis testing, the factors that drive the people`s intention to become gig workers on the online course platform are the perceived of usefulness, social influence, interest, and economic values. While the inhibiting factor is the perceived risk that may be faced."

"ABSTRAKSalah satu faktor pendukung lancar atau tidaknya suatu proyek pengembangan perangkat lunak adalah perencanaan. Demgam perencanaan yang baik diharapkan pengembangan perangkat lunak bisa sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan perencanaan terdiri dari penjadwalan, pelacakan dan perkiraan (estimasi). Estimasi yang baik dapat membantu menjaga agar jadwal proyek tidak terlambat dan dapat menjaga ketepatan biaya yang dianggarkan. XYZ sebagai institusi perumus kebijakan perbankan di Indonesia menggunakan metode Use Case Point (UCP) untuk melakukan estimasi usaha dan biaya dalam rangka menjaga jadwal proyek tepat waktu dan tepat biaya. Selain ketepatan jadwal proyek dan alokasi anggaran, XYZ juga harus dapat melakukan estimasi biaya proyek yang sesuai harga pasar. Hal ini untuk tetap menjaga kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Apabila estimasi biaya pengembangan perangkat lunak terlalu rendah dikhawatirkan perangkat lunak yang dikembangkan akan turun kualitasnya. Berdasarkan sampling proposal penawawaran harga pengembangan perangkat lunak yang pernah masuk ke XYZ dalam rentang waktu 2016-2018, beberapa vendor dengan kualifikasi baik, mengajukan proposal harga penawaran 20-40% lebih tinggi dari pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh XYZ. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa mekanisme estimasi yang ada saat ini perlu ditinjau ulang atau di-enhance agar lebih akurat. Selain itu dalam laporan semester I - 2018, dari 121 proyek terdapat 23,14% proyek yang terlambat dikarenakan ada beberapa tahapan yang tidak sesuai estimasi UCP. Terkait hal tersebut, pimpinan pengembangan perangkat lunak XYZ meminta untuk dilakukan kajian terhadap metode estimasi yang lebih baik. Use Case Point Activity Based-Costing (UCPAbc) merupakan integrasi antara UCP dan metode ABC yang sudah banyak digunakan sebagai suatu standar dalam menghitung aktivitas dalam proyek dapat menjadi alternatif pilihan untuk peningkatan akurasi estimasi. Hal ini karena UCPAbc dapat menghubungkan UCP dengan 12 aktivitas pengembangan dengan lebih lengkap. Dalam penelitian ini digunakan 3 sample data dari beberapa sektor pengembangan perangkat lunak yang ada di XYZ. Dari hasil penelitian terhadap 3 sample data tersebut apabila dibandingkan dengan biaya aktual didapatkan kesimpulan bahwa UCPAbc memiliki rata-rata nilai akurasi yang lebih baik yaitu 85,69%, dibandingkan rata-rata nilai akurasi metode UCP 78,57%.

---

ABSTRACT

One of the supporting phase for a smooth development project is planning. With good planning software development can be in accordance with the expected target. Planning activities consist of scheduling, tracking and estimation. Good estimates can help keep the project schedule not too late and can maintain the accuracy of budgeted costs. XYZ as an institution of banking policy formulation in Indonesia uses the Use Case Point (UCP) method to estimate business and costs in order to maintain the project schedule on time and on budget. Furthermore to the accuracy of the project schedule and budget allocation, XYZ must also be able to estimate project costs according to market prices. This is to maintain the quality of the software developed. If the estimated cost of developing software is too low, it is feared that the software developed will decrease in quality. Based on tsampling of software development proposals offered by vendors who have submitted it to XYZ in the 2016-2018 period, several vendors with good qualifications submitted their proposals for offer prices of 20-40% higher than the Self Estimated Prices (HPS) made by XYZ. This can be an indication that the current estimation mechanism needs to be reviewed or enhanced to be more accurate. In addition, in the 1st semester 2018 report, out of 121 projects (23.14%) are late because there are several stages that do not match the estimation of UCP. Related to this, the leader of XYZ software development requested a review of a better estimation method. Use Case Point Activity Based-Costing (UCPAbc) which is an integration between UCP and the ABC method that has been widely used as a standard in calculating project activities can be an alternative choice for increasing accuracy of estimates. This is because UCPAbc can connect UCP with 12 development activities more details. In this research there are 3 data samples were used from 3 software development sectors at XYZ. The results of 3 data samples when compared with the actual costs it was concluded that UCPAbc had a better average accuracy value of 85.69%, compared to the average accuracy of the UCP existing method 78.57%."

"ABSTRAK

Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab untuk memberantas kemiskinan di Indonesia memiliki program yaitu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan sandang dan pangan. Program bantuan ini meliputi Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan yang menjadi pioneer program kerja pemerintahan. Penyaluran bantuan saat ini sudah melalui mekanisme transfer otomatis, untuk itu diperlukan data yang akurat, diyakini kebenarannya, dan lengkap agar program yang dijalankan tepat sasaran. Untuk melakukan penyaluran, Kementerian Sosial mengelola seluruh data penerima manfaat pada Basis Data Terpadu (BDT).

Data yang ada pada Basis Data Terpadu merupakan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang selanjutnya dikirimkan ke Dinas Sosial Provinsi untuk diteruskan ke pusat. Oleh sebab itu, banyak data masukan yang tidak seragam penulisannya dan dapat menyebabkan data mengalami duplikasi dan tidak memenuhi dimensi kualitas data. Dampak dari hal tersebut adalah masih terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan dalam jangka waktu tertentu, bahkan bantuan yang disimpan di bank tidak dapat disetor ke masyarakat karena data yang diterima tidak valid. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan pengukuran kualitas data yang ada pada basis data tersebut, yaitu dengan melakukan penilaian kualitas data.

Penilaian kualitas data dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja dari Health and Information Quality Authority in Ireland (HIQA) dengan melakukan analisis dampak kualitas data pada bisnis dengan Business Impact Analysis, penilaian dengan metode profiling dan kualitatif berdasarkan dimensi kualitas data yaitu, accuracy and reliability dan timeliness, pembuatan data quality statement hingga perancangan strategi peningkatan kualitas data.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dimensi accuracy and reliability dan timeliness bahwa kualitas data BDT khususnya anggota rumah tangga tidak sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 akibat peran dan tanggung jawab mengenai pembersihan yang tidak jelas. Selain itu, hasil data profiling menunjukkan bahwa masih terdapat atribut yang tidak lengkap dan tidak sesuai aturan bisnis dengan persentase 97%. Untuk perbaikan ke depan, direkomendasikan agar Pusdatin Kesos menerapkan data profiling dan pembentukan data stewardship agar koordinasi pengelolaan kualitas data lebih terarah serta implementasi validasi pada sistem. Petugas didaerah juga dapat terbantu dengan adanya kamus data agar standar format data terpenuhi."

"Penyediaan layanan publik digital sangat penting. Standar pengalaman pelanggan telah meningkat di sektor swasta, dan masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mengikutinya. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan ketika mencoba menumbuhkan solusi digital, banyak di antaranya yang terbesar bukan teknologi. Keberhasilan implementasi transformasi digital di pemerintahan bergantung pada pengambilan tindakan tegas atas masalah ini, yang dapat mencakup segala hal mulai dari menghilangkan silo organisasi hingga mengatasi kesenjangan keterampilan digital dan kurangnya pendanaan. Jika tantangan ini dibiarkan tidak teratasi, program pemerintah digital berisiko kehilangan pendanaan berkelanjutan dan, tentu saja, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan manfaat yang dijanjikan dari solusi digital. Penelitian ini mengambil studi kasus implementasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. Permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian yaitu belum dilakukannya monitoring evaluasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urgensi melakukan evaluasi transformasi digital adalah dari hasil evaluasi yang dihasilkan dapat digali rekomendasi dan dilakukan perbaikan agar pelaksanaan transformasi digital Kementerian PUPR menjadi lebih baik dan meningkat. Penelitian ini menggunakan GovTech Maturity Index sebagai kerangka kerja evaluasi dan metode campuran yaitu pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen dan pendekatan kuantitatif dengan survei menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kematangan transformasi digital Pusdatin Kementerian PUPR berdasarkan kerangka kerja GTMI memperoleh nilai 0,87 (nol koma delapan tujuh) berarti sangat tinggi yang dikategorikan masuk ke dalam grup A. Kementerian PUPR telah mendemonstrasikan solusi canggih atau inovatif dan praktik yang baik di area fokus GovTech.

---

The provision of digital public services is very important. Customer experience standards have risen in the private sector, and society expects governments to follow it. Governments face a variety of challenges when trying to grow digital solutions, many of the biggest of which are non-technological. The successful implementation of digital transformation in government depends on taking decisive action on this issue, which can include everything from eliminating organizational silos to addressing digital skills weaknesses and capital shortages. If these challenges are left unaddressed, digital government programs risk losing ongoing funding and, of course, the ability of organizations to take advantage of the benefits that digital solutions offer. This research takes a case study of the implementation of digital transformation in the Ministry of Public Works and Public Housing especially in Data and Information Technology Center. The main problem of this research is that an evaluation of digital transformation has not been carried out at the Ministry of Public Works and Public Housing. The urgency of evaluating digital transformation is based on evaluation result, recommendations can be explored and made improvements so that the implementation of the Ministry of Public Works and Public Housing's digital transformation is better and improved. This study uses the GovTech Maturity Index as an evaluation framework and mixed methods, qualitative approach with interviews, observations, and document studies and quantitative approach with survey using questionnaire. Based on the evaluation result, the maturity level of the digital transformation of the Data and Information Technology Center in Ministry of Public Works and Public Housing based on the GTMI framework is 0.87 (zero point eight seven) which means it is very high which is included in group A. The Ministry of of Public Works and Public Housing has demonstrated advanced or innovative solutions and good practices in focus areas GovTech."

"Open Government Data (OGD) adalah inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola data yang dihasilkan oleh seluruh kementrian/lembaga untuk dapat dibagikan dan digunakan secara bebas serta tersedia dalam format yang terbuka. Penggunaan kembali (reuse) data oleh masyarakat akan meningkatkan partisipasi, interaksi dan keterlibatan masyarakat terhadap data yang dihasilkan pemerintah. Kebijakan data terbuka diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian dan keuntungan sosial melalui berbagai inovasi yang dihasilkan dengan pemanfaatan data yang tersedia Meskipun manfaat yang diharapkan dari pemanfaatan data terbuka pemerintah sangat banyak, namun pada kenyataannya dampak dari insiatif data terbuka belum dirasakan. Berdasarkan gap antara konsep manfaat yang dirasakan dari implementasi data terbuka pemerintah dengan kenyataan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan pengguna dalam portal data terbuka. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong keterlibatan pengguna pada inisiatif data terbuka dapat membantu semua pihak dalam memanfaatkan potensi dari data terbuka. Bagi pemerintah, pemahaman faktor-faktor ini dapat mendorong pemerintah untuk memgembangkan portal data terbuka yang lebih baik sehingga meningkatkan keterlibatan pengguna dengan pemerintah. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui media email. Jumlah responden penelitian ini adalah 1.237 responden. Pengolahan data dilakukan dengan analisis CB-SEM menggunakan software AMOS. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan pengguna portal data terbuka adalah kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system quality), manfaat yang dirasakan pengguna (perceived usefulness), kepercayaan pengguna terhadap portal data terbuka (trust to open data), dan kepuasan yang dirasakan pengguna portal data terbuka (satisfaction).

---

Open Government Data (OGD) is an initiative conducted by the government to manage data produced by all ministries and government institution to be freely shared, used and available in open format. Reuse data by citizens will increase participation, interaction and involve the community in data that produced by government. Open data policies are expected to be the driving force for economy and social benefits through various innovations generated by utilizing data. Although the expected benefits of utilizing open government data are numerous, in reality the impact of open data initiatives has not been felt. Based on the gap between the concept of perceived benefits from the implementation of open government data and reality, this study aims to examine what factors influence user engagement to open data portals. An understanding of the factors that influence user engagement to open data portals can help all parties in exploiting the potential of open data initiatives. For the government, understanding these factors can encourage the government to develop better open data portals. This research was conducted by distributing questionnaires via email. The numbers of respondents in this study was 1.237. Data processing was performed by CB-SEM analysis with AMOS software. The result show that factors influencing user engagement on open data portal is information quality, system quality, perceived usefulness, trust to open data, and satisfaction."