Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan ekonomi. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang semakin meningkat seiring dengan permintaan global. Provinsi Riau memiliki mayoritas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas penting di Riau, dan dengan produksi tingkat pertama, Provinsi Riau dapat dianggap sebagai pusat pengembangan kelapa sawit nasional. Namun, sejalan dengan kajian terdahulu, fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang begitu masif juga memiliki sejumlah dampak negatif, baik dari sisi lingkungan dan sosial. Dengan menggunakan kerangka teoritik green criminology, penelitian ini tidak lagi mempermasalahkan polemik dari kedua hal tersebut, tetapi fokus pada bagaimana tata kelola yang sudah dirancang dan diimplementasikan seharusnya dapat meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan explanatory research. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau. Penelitian ini pada akhirnya mendapati tiga pembahasan. Pembahasan pertama, kerugian lingkungan dan kerugian sosial yang dihadirkan oleh pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau adalah efek dari buruknya tata kelola yang ada (baik instrumen kebijakannya, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat). Pembahasan kedua, buruknya tata kelola perkebunan kelapa sawit pada konteks selanjutnya merupakan efek dari ketidakberdayaan atau tersanderanya negara oleh kepentingan korporasi. Hal ini tercerminkan dari adanya relasi ekonomi politik antara negara dan swasta yang tidak setara. Terakhir, hasil dari kedua pembahasan sebelumnya kemudian menjadi landasan peneliti dalam memperkaya konseptualisasi state capture dengan menghadirkan environmental state capture.

---

Indonesia as an agricultural country has a wealth of natural resources that can be utilized to meet human needs, either directly or indirectly through economic activities. One of the initiatives undertaken is through the growth of oil palm plantations which are increasing in line with global demand. Riau Province has the majority of oil palm plantation land in Indonesia. Palm oil is an important commodity in Riau, and with first-rate production, Riau Province can be considered the center of national palm oil development. However, in line with previous studies, the phenomenon of massive growth of oil palm plantations also has a number of negative impacts, both from an environmental and social perspective. Using the theoretical framework of green criminology, this research no longer disputes the polemics of these two matters, but focuses on how the governance that has been designed and implemented should be able to minimize the resulting negative impacts. This research uses a qualitative research approach using an explanatory research approach. Data collection was conducted by in-depth interviews with various resource persons directly involved with the phenomenon of oil palm plantation growth in Riau. This research ultimately found three discussions. The first discussion is that environmental damage and social damage presented by the growth of oil palm plantations in Riau are the effects of poor governance (both the policy instruments, the government as the policy implementer, and the community). The second discussion, the poor governance of oil palm plantations in the next context is the effect of the powerlessness or hostage of the state by corporate interests. This is reflected in the unequal political economy relations between the state and the private sector. Finally, the results of the two previous discussions then become the basis for researchers in enriching the conceptualization of state capture by presenting environmental state capture."

"Penelitian ini bertujuan menemukan model ideal pelayanan victim oriented humanistic policing (VOHP) dan standar operasional prosedur victim impact statement (VIS) untuk korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan studi komparasi implementasi victim oriented policing (VOP) dan VIS pada kepolisian di Indonesia, Jepang, dan Selandia Baru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparasi studi kasus, merujuk pada Neuman (2013). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kajian pustaka, dan dokumen dari ketiga negara, berfokus pada pelayanan kepolisian pada korban kekerasan seksual. Perbandingan dilakukan berlandaskan pada berbagai variabel aspek VOP dan VIS. Variabel perbandingan pada VOP meliputi: kultur organisasi, sumber daya organisasi, dan kompetensi khusus petugas. Sedangkan, variabel pada VIS meliputi pendekatan humanis, sikap empati, dan teknik komunikasi persuasi. Victim oriented humanistic policing (VOHP) yang penulis susun terdiri lima pendekatan strategis. Kelima pendekatan itu berupa (1) pendampingan berkelanjutan; (2) keterampilan wawancara praktis; (3) advokasi; (4) penggunaan teknologi; dan (5) kemitraan strategis. Kelima konsep teoretik ini menekankan fokus transformasi bagi penegak hukum untuk mencegah terjadinya viktimisasi primer maupun sekunder ketika menangani korban. Pada kesimpulannya, penelitian ini menawarkan model ideal VOHP dan model aplikatif VIS bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berlandaskan pada aspek humanis. Menempatkan korban sebagai inti dari pelayanan kepolisian, terutama pada konteks pelayanan bagi korban kejahatan kekerasan di Indonesia.

---

This research aims to find the ideal model of victim-oriented humanistic policing (VOHP) and the standard operating procedure of the victim impact statement (VIS) for victims of sexual violence crimes in Indonesia. This goal is achieved by conducting a comparative study of the implementation of victim-oriented policing (VOP) and VIS in the police forces of Indonesia, Japan, and New Zealand. The research method uses a descriptive qualitative approach and a comparative case study, referring to Neuman (2013). Data were collected through interviews, observations, literature reviews, and documents from the three countries, focusing on police services for victims of sexual violence. Comparisons were made based on various variables of VOP and VIS aspects. Comparison variables in VOP include: organizational culture, organizational resources, and special officer competencies. Meanwhile, variables in VIS include a humanistic approach, empathetic attitudes, and persuasive communication techniques. The victim-oriented humanistic policing (VOHP) that the author has compiled consists of five strategic approaches. These five approaches are (1) ongoing accompaniment; (2) practical interview skills; (3) advocacy; (4) use of technology; and (5) strategic partnerships. These five theoretical concepts emphasize the focus of transformation for law enforcement to prevent the occurrence of primary and secondary victimization when handling victims. In conclusion, this study offers an ideal model of VOHP and an applicative model of VIS for the Indonesian National Police (Polri) based on humanistic aspects. Placing victims at the core of police services, especially in the context of services for victims of violent crimes in Indonesia."

"Fenomena news trading yang dilakukan jurnalis dan media korporasi juga ditemukan terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola bagaimana institusi media arus utama di Indonesia dan bagaimana peran ideologi, hegemoni, dan oligarki dalam perdagangan berita mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan media sebagai salah satu bentuk corporate misconduct. Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui buku, jurnal internasional, dan dokumen, serta wawancara mendalam yang dilakukan terhadap sembilan informan untuk menggali pengalaman dan pengetahuan informan mengenai fenomena tersebut. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data kualitatif Nvivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian sosial terjadi karena reproduksi ide-ide politik identitas, yang kemudian meminggirkan kelompok minoritas dalam masyarakat dan melanggengkan kekuasaan kelompok dominan. Dari konsep media kriminogenik, penyimpangan perilaku media dalam mengkonstruksi dan mentransmisikan konten kekerasan (verbal atau nonverbal) dapat mengubah perilaku mereka yang terpapar. Ketidakpedulian media arus utama terhadap kemungkinan ancaman disharmoni sosial akibat paparan konten yang menyesatkan dan sikap peserta yang memperjuangkan kepentingan tertentu, ditambah dengan transaksi jual beli berita, praktik AoMP ini dapat dilihat sebagai corporate misconduct. Serangkaian praktik penyalahgunaan kekuasaan media melalui perdagangan berita sebagai kesalahan korporasi yang memicu kepanikan moral dan kerusakan sosial melanggar etika jurnalistik dan juga merupakan bentuk "kejahatan dalam derajat tertentu".

---

The news trading phenomenon journalists and media commit is also found in Indonesia. This study aims to identify patterns of how mainstream media institutions in Indonesia and how the role of ideology, hegemony, and oligarchy in news trading results in the abuse of media power as a form of corporate misconduct. This research is qualitative. Data collection techniques used were literature studies which used to collect data through books, international journals, and documents, and in-depth interviews conducted with nine informants to explore the experiences and knowledge of the informants regarding the phenomenon. Data analysis techniques were performed using Nvivo qualitative data processing software. The results show that social harm occurs because of the reproduction of identity political ideas, which then marginalize minority groups in society and perpetuate the dominant group's power. From the concept of criminogenic media, media behavior deviations in constructing and transmitting violent content (verbal or nonverbal) can change the behavior of those exposed to it. The mainstream media's indifference to the possible threat of social disharmony due to exposure to misleading content and the participants' attitude fighting for specific interests, coupled with news trading transactions, this AoMP practice can be seen as corporate misconduct. The series of practices of abuse of media power through news trading as corporate misconduct that triggers moral panic and social harm violates journalistic ethics and is also a form of "crime to a certain degree.""

"Era internet of medical things membawa perubahan pada layanan kedokteran di mana perubahan tersebut mengubah cara dokter melaksanakan praktiknya. Salah satu contoh praktik IoMT ialah telesurgery. Beberapa robotic telesurgery sedang dan akan mulai dipasarkan pada waktu mendatang dan Indonesia direncanakan pada 2025 sudah melaksanakan praktik robotic telesurgery. Penelitian ini mengkaji bagaimana transformasi layanan Kesehatan di Indonesia khususnya penggunaan robotic telesurgery dan internet of medical things? Bagaimana malpraktik medik sebelum dan pada era internet of medical things? Bagaimana struktur, kewenangan dan dampak dari robotic telesurgery dari analisis complex medical crime?. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa kerugian yang dialami oleh pasien akibat penerapan layanan kedokteran IoMT bukan saja diakibatkan oleh kesalahan dokter melainkan adanya dampak dari kompleksitas yang berperan dalam pelaksaan praktik kedokteran bedah jarak jauh yakni telesurgery triangle (manusia, alat dan jaringan) yang tidak terpisahkan dari layanan telesurgery dan/ atau IoMT. Kompleksitas sumber daya yang terlibat pada dalam pelayanan kedokteran IoMT kemudian dapat mempunyai andil masing-masing pada kegagalan/ kerugian yang dialami pasien. Penulis menemukan skema segitiga terbalik yang dinamakan telesurgery crime triangle. Adanya telesurgery crime triangle dapat digunakan untuk mengidentifikasi complex medical crime baik dari segi struktur (urutan pelaku kejahatan), kewenangan (kejahatan) dan dampak (korban dan reaksi sosial) yang timbul akibat pelaksanaan praktik robotic telesurgery dan praktik kedokteran IoMT.

---

The internet of medical things era brings changes to medical services where these changes change the way doctors carry out their practice. One example of IoMT practice is telesurgery. Several robotic telesurgery are being and will begin to be marketed in the future and Indonesia is planned to carry out robotic telesurgery practices in 2025. This research examines how the transformation of health services in Indonesia, especially the use of robotic telesurgery and the internet of medical things? How was medical malpractice before and during the internet of medical things? What is the structure, authority and impact of robotic telesurgery from complex medical crime analysis? The method used in this study is qualitative. The results showed a tendency that the losses experienced by patients due to the application of IoMT medical services were not only caused by doctors' errors but the impact of complexity that played a role in the implementation of remote surgical practice, namely telesurgery triangle (human, tool and tissue) which is inseparable from telesurgery services and / or IoMT. The complexity of the resources involved in IoMT medical services can then have their own contribution to the failure / loss experienced by patients. The authors invented an inverted triangle scheme called the telesurgery crime triangle. The existence of telesurgery crime triangle can be used to identify complex medical crime both in terms of structure (sequence of offender), authority (crime) and impact (victims and social reactions) arising from the implementation of robotic telesurgery practice and medical practice IoMT."

"Sepanjang tahun 2017 ketika berlangsung kontestasi politik di Indonesia, media sosial dibanjiri konten ujaran berbahaya yang memantik kekerasan. Fenomena kekerasan di ruang maya dan ruang nyata itu merupakan bentuk perilaku di luar struktur,norma, dan nilai-nilai umum yang disepakati bersama. Penelitian dalam perspektif kriminologis ini mengintegrasikan teori-teori TransisiRuang (Jaishankar,2008), Anomie (Durkheim, 1930 dan Merton,1968), Strukturasi (Giddens,1979,1984) dan Arkeologi/Genealogi (Foucault, 1972, 1974). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode kajian pustaka dan metode arkeologi - genealogi Foucault, untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Metode kajian pustaka dilakukan dengan menelusuri penelitian-penelitian tentang konsep dan teori anomie.Sedangkan metode arkeologi-genealogi Foucault untuk mengkaji diksi ujaran berbahaya di jejaring media sosial. Berlandaskan realitas perilaku pengguna mediasosial pada tahun 2017 itu, tujan integrasi teori untuk merekonseptualisasi anomie dari ruang  nyata ke ruang maya. Temuan bernilai kebaruan dalam penelitian ini adalah  bahwa perilaku mengunggah ujaran berbahaya di ruang maya merupakan bentuk penyimpangan yang disebut sibernomik, dan kondisi dibanjirinya media sosial dengan berbagai ujaran berbahaya disebut sebagai sibernomie. Selanjutnya ditemukan pula bahwa terdapat faktor kontekstualitas yang menyebabkan sibernomik dapat memantik tindakan persekusi dan nonpersekusi.

---

Throughout 2017 when political contestation took place in Indonesia, social media was overflowed with harmful discourse content that ignited violence. The phenomenon of violence in cyberspace and physical space is a form of behavior outside the structure, norms, and general values that are mutually agreed upon.Current research in this criminological perspective integrates theories of Space Transition (Jaishankar,2008), Anomie (Durkheim,1930 and Merton,1968), Structuration (Giddens,1979,1984) and Archeology/Genealogy (Foucault, 1972, 1974). Current research is a  qualitative study utilizing literature review method and archeology-genealogy method of Foucault, to answer two research questions. The literature study method is carried out by tracing research on anomie concepts and theories.Where as Foucault's archeology-genealogy method to study the diction of harmful discourse on social media. Based on the reality of the behavior of social media users in 2017,the integration of theory is to conceptualize anomie from physical space to cyberspace. The novelty of this research is that the behavior of uploading harmful discourses in cyberspace is a form of deviance called cybernomic, and the social media over flowing of various harmful discourse is referred to as cybernomie. Further more, current research also found that there are contextual factors that cause cybernomic to trigger both persecution and non-persecution actions."

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai risiko viktimisasi secara virtual yang bertransisi menjadi risiko aktual. Proses transisi risiko dari virtual melalui sarana media sosialbertansisi menjadi risiko aktual patut dipandang sebagai sebuah masalah yang untuk diteliti.. Karena saat ini masih terdapat pengguna media sosial yang terpaparrisiko viktimisasi seksual yang umumnya anak perempuan hingga bertransisi korban secara aktual, yang seharusnya dapat dicegah melalui pemahaman mengenai penyalahgunaaan media sosial serta pengawasan dari orang tua, gurudan masyarakat sehingga megurangi terjadi korban lain berjatuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk menjelaskan bagaimana hubunganantara pola interaksi virtual remaja perempuan melalui media sosial dengan risiko viktimisasi seksual mereka ketika interaksi virtual berubah menjadi interaksiaktual. Metode yang digunakan metode gabungan, yang menggunakan data kuantitatif dikonfirmasi dengan data kualitatif atau Mix method One-Phased Model. Melalui data kuantitatif dalam mencari signifikansi hubungan antarvariabel digunakan koefisien korelasi product moment-Pearson, untuk mencarisignifikansi hubungan variabel X dengan Variabel Y yang melalui data kuantitatifdengan n= 208. Respondennya terdiri dari SMAN 5 Bekasi, SMA IslamAssyafi‟iyah, dan SMA PB Sudirman diolah melalui bantuan SPSS versi 20. Melalui data kualitatif digunakan metode wawancara kepada narasumber dan responden kemudian diinterpretasikan. Hasil dari Koefisien Determinasi (KD)adalah sebesar 84.82 %, dan sisanya sebesar 15.18 % oleh variabel lain yang tidakditeliti (implisit eksogenous/epsilon). Selanjutnya perhitungan di konfirmasimelalui data kualitatif hasil wawancara. Kesimpulan hasil penelitianPenggunaannya media sosial dikalangan siswi SMA yang memiliki eksposuronline yang sangat tinggi berpotensi terjadi risiko viktimisasi seksual. Faktor yangpaling besar dalam menentukan terjadi risiko viktimisasi ini adalah pengawasan.Semakin sering menggunakan media sosial, maka semakin besar risiko anakmenjadi korban kejahatan penyalah gunaan media sosial. Semakin jarangmenggunakan media sosial, maka semakin kecil risiko anak menjadi korbanpenyalahgunaan media sosial.

---

ABSTRACTThis study is focused on the risks of girl sexual victimization on social media which thetransform to be the actual risk. The process of transformation from the virtual sexual riskthrough social media to be an actual risk should be viewed as a problem to beinvestigated. Because there are still many girl who use social media are exposed to therisk of virtual sexual victimization that transform into actual sexual victim risk, whichactually could be prevented misuse of social media through an understanding of socialmedia as well as the supervision of parents, teachers and the community that happeneliminate further victims. The purpose of this study are to analyze how the relationshipbetween the ways of use social media with sexual risk victimization on virtual whichtransformed to be sexual risk victimization in real. The method used in this research is thecombined method, which uses quantitative data and qualitative data which use in thesame time, and the result from quantitative data confirmed by qualitative data or knownas Mix-method One-Phased Model. Through quantitative data in the search forsignificance of the relationship between variables use Product Moment CorrelationCoefficient-Pearson to find out the significance relationship between variable X withvariable Y, and continued confirmed the relationship between dependent variable andindependent variable by using qualitative data interpreted from interview withrespondents, and interviewees. Population taken from female students of SMAN 5Bekasi, Islam Assyafi'iyah SMA and SMA PB Sudirman. By using Solvin formula itresulted sample n=208. Results of the coefficient of determination (KD) is amounted to84.82%, and the balance of 15:18% by other variables not studied (implicit exogenous /epsilon). Further calculations confirmed through interviews qualitative data. Conclusionof the study is the use of social media among high school female students who have avery high online exposure could potentially occur risk of sexual victimization. Thebiggest factor in determining the risk of victimization happens is capable guardian."

"Dibalik semangat memerangi kejahatan korupsi, terdapat realita unik di tengah kehidupan masyarakat menyangkut reaksi terhadap pelaku kejahatan korupsi. Jika dilihat dari proses penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi yang telah selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Indikasi penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi tersebut, setidaknya dapat terlihat dalam kehidupan sosial di beberapa daerah di Provinsi Riau, di mana masyarakat tetap memberikan penghormatan yang tinggi dan bahkan memposisikannya sebagai tokoh kembali di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dimungkinkan untuk membuat deskripsi yang holistik tentang rasionaliasi pembenaran perilaku koruptif elit birokrasi pada masyarakat Riau. Penelitian ini menghasilkan bahwa para elit birokrasi di Riau yang telah terbukti oleh pengadilan telah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara tidak kehilangan reputasinya di mata masyarakat Riau. Gejala ini dapat dijelaskan sebagai bentuk "Cultural Investment", yaitu penanaman budi baik kepada konstituennya yang dibalas dengan rasa hormat dari konstituen kepada elit tersebut. Cultural Investment yang terjadi dalam konteks masyarakat Riau tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa proposisi, yaitu Cultural Investment Budaya Riau Dimanipulasi, Cultural Investment Perlu Modal, Cultural Investment Habitus yang Mengalami Degradasi Pemahaman, Cultural Investment Terjadi Dalam Hubungan Patron-Klien, Cultural Investment Merupakan Rasionalisasi Korupsi. Meskipun dalam konteks ini tidak dalam artian menjeneralisasi bahwa seluruh masyarakat Riau merasionalisasikan perilaku korupsi, namun jumlah dan eksistensi dari pihak pihak yang kontra berjumlah sedikit dan tidak memiliki kekuatan untuk dapat memberikan pembandingan yang seimbang dari fenomena yang terjadi.

---

Behind the spirit of fighting corruption, there is a unique reality in the society life about the reaction to the corruptor. When viewed from the process of public acceptance of ekscorruptor who have finished punishment in prison. Indications of public acceptance of ekscorruptor, at least visible in social life in some areas in Riau Province, where people still give high respect and even give position as a figure again in the middle of society life. Using a qualitative approach, researchers are allowed to create a holistic description of the justification rationalization for corruptive elite behavior of bureaucracy on Riau society. This research result is that the bureaucratic elite in Riau who have been proven by the court have done corruption and harm the country finance does not lose its reputation in the eyes of Riau people. This phenomenon can be described as a form of Cultural Investment, is the cultivation of good character to the constituent who are rewarded with respect from the constituent to the elite. Cultural Investment that occurs in the context of Riau society can be explained through several propositions, namely Cultural Investment Riau Culture Manipulated, Cultural Investment Needs Fund, Cultural Investment Habitus undergo Understanding Degradation, Cultural Investment Occurs In Patron-Client Relationship, Cultural Investment Is Corruption Rationalization. Although in this context it is not in the sense of generalizing that the all society of Riau rationalizes the corruption behavior, but the amount and existence of the contra parties are little and does not have the power to provide a balanced comparison of the phenomena that occur."

"Pada statistik penyalahguna narkoba dengan status drug relapse di Indonesia mencapai 70% pada tahun 2019 (BNN, 2019). Kondisi ini menggambarkan bahwa mekanisme rehabilitasi sosial bagi drug relapse di Indonesia masih berpeluang hadir tanpa shaming. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat signifikansi lifestyle-related shaming sebagai bagian penting dari mekanisme penerapan shaming bagi, khususnya para drug relapse di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis teori John Braithwaite tentang reintegrative shaming yang menyatakan bahwa respon masyarakat terhadap pelaku terbagi menjadi 2 (dua) yaitu reintegrative shaming yang berarti penerimaan kembali dan stigmatisasi. Shameless berpeluang memberikan stigma negatif secara permanen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, wawancara delphi, FGD, survei dan wawancara mendalam. Selain itu, peneliti memanfaatkan dan mencoba mengembangkan konstrukti teoretis (grounded theory) dengan menghadirkan konsep (variabel) sesuai dengan keterjangkauan data penelitian sehingga menghasilkan temuan baru mengenai pentingnya lifestyle-related shaming dalam drug relapse. Lifestyle-related shaming adalah bagian dari kombinasi teori reintegrative shaming, teori desistensi dan teori aktivitas rutin. Diharapkan nantinya, kajian ini mampu memberikan pemahaman yang luas kepada pemerintah untuk menyiapkan program terbaik untuk mengatasi fenomena shameless, khususnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Selain itu juga bermanfaat dalam ilmu pengetahuan sebagai dasar penerapan shaming di Indonesia.

---

In statistical calculations, drug abusers with the status of drug relapse in Indonesia reached 70% in 2019 (National Narcotics Agency: 2019). This condition illustrates that the social rehabilitation mechanism for drug abusers in Indonesia still has the opportunity to present shameless. Therefore, this study seeks to see the significance of Lifestyle-related shaming as an important part of the mechanism for implementing shaming for the shameless, especially drug relapse offenders in urban areas. This study was conducted based on the analysis of John Braithwaite's shaming theory which states that the public's response to perpetrators is divided into 2 (two) namely reintegrative shaming which means re-acceptance of the shameless by giving shame to them and stigmatization which means treating the shameless by giving a negative stigma permanently. The method used here was literature review, deplhi, FGD, survey and in-depth interview by utilizing and trying to develop existing theories (grounded theory) by presenting concepts (variables) in accordance with the affordability of study data so as to produce new findings regarding the significance of Lifestyle-related shaming in its role for drug relapse offenders. Lifestyle-Related Shaming is part of a combination of reintegrative shaming theory, desistance theory and routine activity theory. In the literature study conducted, the combination of (3) three macro theories produces Lifestyle-related shaming which is closely related to urban lifestyle. It is expected that later, this study will be able to provide a broad understanding to the government to prepare the best program for solving shameless phenomenon, especially drug abuse in Indonesia. Furthermore, it is also useful in science as a basis for the application of shaming in Indonesia."

"Fenomena desistensi dari terorisme tidak hanya sebatas menjelaskan bagaimana mantan pelaku teror dapat berhenti menjadi teroris atau kembali terlibat dalam kelompok teroris.  Di sisi lain, penelitian tentang Desistensi dari terorisme harus menjawab berbagai macam faktor dan pengaruh lain yang mendukung seseorang mengalami Desistensi dari terorisme. Peneliti memulai penelitian ini dengan tinjauan existing literatur tentang Desistensi dari terorisme, dengan mempertimbangkan tantangan konseptual dan meninjau teori utama kerangka kerja dan temuan empiris dari Desistensi dari terorisme khususnya di Indonesia. Didasarkan pada hal ini terdapat kemungkinan pembentukan tipologi Desistensi dari terorisme berserta peramalannya dapat memberikan pandangan yang berbeda terkait penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme. Peramalan tersebut akan mencakup berkembangnya kondisi idling mode yang cenderung dialami oleh mantan pelaku teror. Setelah idling mode, ditemukan catalyst event yang mendorong mantan pelaku teror kembali melakukan aksinya. Kondisi ini juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang telah mengakibatkan badai informasi, di mana mantan pelaku teror terlibat dan memiliki peran dalam organisasi terorisme. Dengan menggunakan metode kualitatif, Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 35 Mantan Teroris, serta melakukan Focus Group Disscussion (FGD) bersama 13 Pakar intervensi pelaku teror. Dari hasil penelitian ini, tergambarkan bagaimana wujud dari tipologi Desistensi dari terorisme. Berdasarkan tipologi tersebut, dapat dilihat faktor yang mendukung dan menghambat terjadinya Desistensi dari terorisme, seperti catalyst event dan idling mode. Di bagian akhir, penelitian ini membahas tentang bentuk intervensi yang dapat dilakukan kepada Mantan pelaku teror, yaitu pendekatan heaven, home, dan habit.

---

The phenomenon of Desistance from Terrorism is not only limited to explaining how former terrorists can stop being terrorists or get involved in terrorist groups again. On the other hand, research on Desistance from Terrorism must address various other factors and influences that support a person experiencing Desistance from Terrorism. The researcher started this research by reviewing the existing literature on Desistance from Terrorism, taking into account the conceptual challenges and reviewing the main theoretical framework and empirical findings of Desistance from Terrorism, especially in Indonesia. Based on this, there is a possibility that the establishment of a typology of Desistance from Terrorism along with its forecasting can provide different views regarding the handling and prevention of terrorism crimes. The forecasting will include the evolving conditions of idling mode that former perpetrators of terror tend to experience. After idling mode, a catalyst event was found that pushed former terror perpetrators back into action. This condition is also inseparable from the influence of globalization which has resulted in a storm of information, in which former terror perpetrators are involved and have a role in terrorism organizations.  Using qualitative methods, the researcher conducted in-depth interviews with 35 former terrorists, as well as conducted a Focus Group Discussion (FGD) with 13 terrorism intervention experts. From the results of this study, it is described how the form of the tipology of Desistance from Terrorism is described. Based on this tipology, it can be seen the factors that support and inhibit the occurrence of Desistance from Terrorism, such as catalyst events and idling modes. In the end, this study discusses the forms of intervention that can be done to ex-terrorists, namely heaven, home, and habit approaches."