Pemberantasan terorisme di Indonesia dilakukan dalam dua pendekatan yaitu hard approach dan soft approach. Pemerintah sedang menggalakkan soft approach yaitu strategi deradikalisasi. Instansi Pemerintah yang melakukan strategi deradikalisasi adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Terorisme ditetapkan sebagai musuh bersama bagi bangsa Indonesia dimana semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam pemberantasan terorisme. Selain BNPT terdapat Lembaga Non Pemerintah yang juga melakukan strategi deradikalisasi yaitu Aliansi Indonesia damai (AIDA) dan Indonesia Muslim Crisis Center (IMCC). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengkaji lemabaga-lembaga non Pemerintah yang memiliki kekhususan terhadap strategi deradikalisasi dan Untuk mengetahui strategi deradikalasasi Lembaga Non Pemerintah efektif dalam membantu pemerintah menanggulangi terorisme. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan paradigma post-positivism yang membutuhkan teori untuk verifikasi. Hasil penelitian menunjukan Struktur Organisasi AIDA lebih lengkap sehingga program yang dijalankan lebih terorganisir, cakupan dalam melakukan deradikalisasi luas menyentuh beberapa pihak, kurang konsisten menjalankan program dan monitoring. Kesempatan peluang untuk men- deradikalisasai besar karena cakupanya yg luas, tantanganya adalah mengadvokasi pemerintah bahwa peran korban dapat dimasukan dalam deradikalisasi dalam Lapas langsung menyentuh napi teroris. Produktifitas dalam menjalankan program tinggi, Menjalankan program dengan produktif dan sifat kepemimpina Paternalistik, kelemahan IMCC terbatas oleh dana pribadi. Peluang yang dimiliki merekrut mantan napi teroris sebagai karyawan, Memperluas jaringan menyebarkan nilai pancasila, Memanfaatkan Da’i Perdamaian. Ancaman dari suatu lembaga tidak bisa terlalu jauh mengkritisi Pemerintah. Setiap strategi deradikalisasi yang dilakukan akan efektif membantu menanggulangi terorisme, degan dilakukan secara konsisten. Semakin banyak yang menyentuh maka dampaknya akan semakin besar dalam melakukan deradikalisasi
Eradication of terrorism in Indonesia is carried out in two approaches, namely hard approach and soft approach. The government is promoting a soft approach, namely the de-radicalization strategy. Government agencies that carry out the de-radicalization strategy are the National Counter Terrorism Agency (BNPT). Terrorism is determined as a common enemy for the Indonesian people where all levels of society must be involved in eradicating terrorism. Besides BNPT, there are Non-Government Organization which also carry out a de-radicalization strategy, namely the peaceful Indonesia Alliance (AIDA) and the Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC). The purpose of this study is to examine the Non Governmental Organization (NGO) have specificity to the de-radicalization strategy and to find out the de-radicalization strategies of non-governmental institutions effective in helping the government tackle terrorism. The approach used in this study is a qualitative approach. The method used in this study is to use a post-positivist paradigm approach that requires theory for verification. The results of the study show that the AIDA Organizational Structure is more complete so that the programs implemented are more organized, the scope of extensive de-radicalization touches a number of parties, less consistent in running programs and monitoring. Opportunities for opportunities to de-radicalize are large because of their extensive coverage, the challenge is to advocate for the government that the role of victims can be included in deradicalization in prison directly touching terrorist prisoners. Productivity in running high programs, Running programs productively and the nature of Paternalistic leadership, IMCC weaknesses are limited by personal funds. Opportunities to recruit former terrorist prisoners as employees, Expand the network to spread Pancasila values, Utilize Da'i Peace. The threat from an institution cannot criticize the Government too far. Every de-radicalization strategy carried out will effectively help overcome terrorism, by being carried out consistently. The more that touches the greater the impact on deradicalization.
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran dan efektivitas deradikalisasi oleh lembaga non-pemerintah, dengan mengambil studi kasus Yayasan Prasasti Perdamaian dan Search for Common Ground, dua lembaga yang aktif bergerak dalam upaya deradikalisasi.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara terstruktur, observasi dan studi literatur. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dua lembaga non-pemerintah tersebut memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi oleh narapidana terorisme, daripada program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT. Namun demikian, masalah koordinasi dengan pemerintah, minimnya sumber daya, dan lemahnya monitoring masih memberi hambatan dalam upaya deradikalisasi.
For more than a decade, the issue of radicalism and terrorism continues to get the public's attention from almost all corners of the world. Terrorism has caused a lot of damage to human life. Therefore, it is necessary to properly address the problem. Every element of Indonesian society is basically responsible for efforts to de-radicalization, not just BNPT. Moreover, BNPT has proven to have various obstacles that cannot be faced alone. One element of society that can take an important role in this case is non-governmental institutions.
This study aims to analyze the role and effectiveness of deradicalization by non-governmental institutions, by taking a case study of Yayasan Prasasti Perdamaian and Search for Common Ground, two institutions that are actively engaged in deradicalisation efforts.
This research was conducted with qualitative methods through structured interviews, observation and literature studies. In this study it was known that the two non-government institutions had higher levels of acceptance by prisoners of terrorism, rather than the deradicalisation program run by BNPT. However, the problem of coordination with the government, lack of resources, and weak monitoring still provide obstacles in efforts to de-radicalization.
"
Radikalisme telah menjadi virus yang tidak nampak namun terasa keberadaannya di sekitar kita. Radikalisme ini tidak saja mempengaruhi pemikiran masyarakat umum tetapi ancaman ini juga dapat merubah pemahaman dari aparat negara di Indonesia sehingga menjadi radikal. Pemahaman ini dapat merusak struktur tatanan dalam masyarakat umum dan bila dibiarkan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan dan ketakutan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dampak yang tak kalah merusak adalah terjadinya perpecahan dalam masyarakat sehingga menyebabkan terciptanya jurang pemisah antar umat beragama di Indonesia. Penelitian tentang radikalisme ini dilakukan guna mendapatkan strategi efektif dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan aparat negara sehingga tidak dapat mempengaruhi pemikiran para abdi negara yang bertugas di berbagai instansi pemerintahan. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen (rekam jejak karir kriminal mantan aparat negara yang terpapar radikalisme), wawancara langsung dengan beberapa mantan aparat negara (TNI / Polri dan ASN) yang telah terpapar dengan paham radikal sehingga melakukan aksi terorisme serta metode delphi dari unsur pejabat pemerintah dan penggiat LSM yang menangani masalah terorisme. Hasil yang didapat dari wawancara terhadap mantan aparat negara yang telah terpapar paham radikal menghasilkan beberapa pernyataan yang menarik. Faktor penyebab mereka terpapar radikalisme ternyata sangat beragam. Hal ini sangat berguna dalam merumuskan strategi pencegahan yang efektif dalam menangkal paham radikal terhadap aparat negara. Kesimpulan yang dihasilkan dari penulisan ini akan melahirkan implikasi kebijakan, teoritis dan metodologis. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan hal yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masukan bagi instansi pemerintah dalam menangkal radikalisme.
Radicalism has become an invisible but felt virus all around us. This radicalism not only affects the thinking of the general public but this threat can also change the understanding of the state apparatus in Indonesia so that it becomes radical. This understanding can damage the structure of the order in society at large and if it is allowed to cause anxiety and fear for all Indonesian citizens. An impact that is no less damaging is the occurrence of divisions in society that have created a gap between religious communities in Indonesia. This research on radicalism was carried out in order to find an effective strategy in preventing the spread of radicalism among the state apparatus so that it could not influence the thinking of state servants who served in various government agencies. This writing uses qualitative methods through document studies (track records of criminal careers of former state apparatus exposed to radicalism), direct interviews with several former state officials (TNI / Polri and ASN) who have been exposed to radical ideology so as to commit acts of terrorism and the delphi method of elements. government officials and NGO activists dealing with terrorism issues. The results obtained from interviews with former state officials who have been exposed to radicalism produce several interesting statements. The factors that caused them to be exposed to radicalism were very diverse. This is very useful in formulating an effective prevention strategy in counteracting the radical understanding of the state apparatus. The conclusions generated from this paper will have policy, theoretical and methodological implications. It is hoped that this writing can provide useful things for the academic world and input for government agencies in counteracting radicalism.
"