Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi yang terjadi menciptakan liberalisasi ekonomi yang juga mengarah pada persaingan usaha secara liberal antar pelaku usaha di segala sector. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sangat memungkinkan jika beberapa pihak menggunaan cara-cara yang illegal dan melanggar hukum persaingan usaha, salah satunya adalah dengan tindakan bid-rigging atau persekongkolan tender. Bid-rigging dalam aturannya di hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan pengadaan (procurement), sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan baik untuk sektor publik maupun privat. Isu yang akan diangkat dalam hal ini akan berkaitan dengan bid-rigging yang dilakukan dalam lingkup industry ekstraktif sebagai salah satu sektor yang memiliki peran signifikan bagi negara baik yang sedang berkembang yakni Indonesia, serta Australia sebagai negara maju. Skripsi ini mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana perbandingan elemen di pengaturan bid-rigging dalam tahap pengadaan di industri ekstratif, dengan spesifikasi khusus sektor pertambangan serta minyak dan gas ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia dan Australia, dan implementasi dari pengaturan tersebut bagi kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Dengan membandingkan pengaturan serta implementasi di kedua negara, ditemukan bahwa pengaturan yang dimiliki hukum persaingan usaha Indonesia lebih umum dan memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan Australia. Implementasi pengaturan yang ada di kedua negara juga bervariasi dan memiliki perbedaan yang signifikan, dimana lebih banyak kasus terkait yang dilaporkan di Indonesia dibandingkan dengan di Australia.......Globalization that occurs results in economic liberalization, which also leads to liberal business competition between business actors within various industries. However, in the course of conducting business activities, it is possible that some parties may be using illegal methods and violating business competition regulations, one of which is a bid-rigging or tender conspiracy. Bid-rigging in the context of business competitions is correlated to procurement as a means to fulfill the necessities for both the public and private sectors. This research will address the issue of bid rigging carried out within the scope of the extractive industry as a sector with a significant role in Indonesia as a developing country, and Australia as a developed country. This research focuses on 2 (two) main issues, namely the comparison of the bid-rigging elements contained in each arrangement in the procurement process in the extractive industry, particularly mining and oil and gas sectors in terms of business competition law in Indonesia and Australia, and the implementation of the arrangements in both countries. The research method used is juridical-normative, which emphasizes written legal norms. By comparing the regulation and implementation in the two countries, it is acknowledged that the regulation of Indonesian competition law is more general and has a broad scope compared to Australia's. The implementation of existing arrangements within both countries also varies and has significant differences, with more related cases being reported in Indonesia than in Australia."

"Google AdSense telah memberlakukan klausula perjanjian yang menyalahgunakan posisi dominannya berdasarkan Case AT.40411 di Uni Eropa. Skripsi ini membahas mengenai tindakan penyalahgunaan posisi dominan dengan memberlakukan klausula khusus dalam perjanjian yang dilakukan oleh Google AdSense dalam Case AT.40411 Google v Eruopean Commission ditinjau dari hukum persaingan usaha di Uni Eropa dan Indonesia, serta penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap potensi penyalahgunaan posisi Dominan oleh Google AdSense Indonesia melalui pemberlakuan klausula khusus dalam peranjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus penyalahgunaan posisi dominan yang telah terjadi dalam European Commission Case AT.40411 jika ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha di Eropa dan Indonesia, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam menerapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh Google Indonesia melalui pemberlakuan klausula khusus dalam perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi pustaka yuridis normatif. Dalam penerapan Treaty on the Functioning of the European Union dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tindakan yang Google lakukan telah termasuk sebagai penyalahgunaan posisi dominan, baik jika ditinjau dari hukum persaingan usaha di Uni Eropa, mau pun di Indonesia. Terdapat pula potensi atas terjadinya kasus serupa yang di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam hal ini, KPPU perlu untuk melakukan pengawasan dan penggalian informasi kepada Google Indonesia, dan jika terdapat pelanggaran yang serupa, KPPU dapat mengenakan sanksi kepada Google Indonesia karena tindakannya yang telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.......Google AdSense has imposed a treaty clause abusing its dominant position under Case AT.40411 in the European Union. This thesis discusses the abuse of dominant position by imposing a special clause in the agreement made by Google AdSense in Case AT.40411 Google v Europe Commission in terms of business competition law in the European Union and Indonesia, as well as the application of Law no. 5 Year of 1999 which can be carried out by the KPPU against the potential abuse of the Dominant position by Google AdSense Indonesia through the application of a special clause in the agreement. This study aims to analyze cases of abuse of dominant position that has occurred in the European Commission Case AT.40411 when viewed from the Business Competition Law in Europe and Indonesia, as well as to analyze the efforts that can be made by KPPU in implementing Law no. 5 Year of 1999 on the potential abuse of dominant position by Google Indonesia through the implementation of a special clause in the agreement. This research is research that uses a normative juridical literature study. In the application of the Treaty on the Functioning of the European Union and Law no. 5 Year of 1999, the actions taken by Google have included abuse of their dominant position, both from the perspective of business competition law in the European Union and Indonesia. There is also the potential for a similar case to occur in Indonesia which can be categorized as a violation of Law no. 5 Year of 1999. In this case, KPPU needs to supervise and extract information on Google Indonesia, and if there is a similar violation, KPPU may impose sanctions on Google Indonesia for its actions that have violated Law no. 5 Year of 1999."