Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak tahun 2001 WHO menyarankan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. WHO menargetkan cakupan ASI eksklusif 50% untuk tahun 2025 dan 60% untuk tahun 2030. Indonesia berhasil melakukan percepatan target dengan cakupan ASI eksklusif 66,1% pada tahun 2020. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Data survey serta penelitian-penelitian dari internasional ataupun nasional menunjukkan bahwa prevalensi ASI eksklusif di perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif 6 bulan di wilayah perkotaan Indonesia. Studi cross-sectional ini menggunakan data sekunder SDKI 2017 pada 2.384 ibu dengan bayi berusia 6-24 bulan. Analisis bivariat menggunakan uji chi-square, dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian menemukan bahwa proporsi ibu dengan ASI eksklusif 6 bulan sebesar 1.221 (51,2%), sementara ibu yang tidak ASI eksklusif 6 bulan 1.163 (48,8%). Pekerjaan ibu, paritas dan IMD memiliki hubungan yang bermakna dengan pemberian ASI eksklusif 6 bulan di wilayah perkotaan Indonesia (p<0,05). IMD (p=0,001; OR=3,147; 95% CI= 2,572–3,852) merupakan faktor dominan diantara faktor-faktor tersebut. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif 6 bulan di wilayah perkotaan Indonesia adalah pekerjaan ibu, paritas dan IMD. Disarankan agar pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang berkaitan dengan pemberian edukasi dan pendampingan menyusui agar proporsi ASI eksklusif 6 bulan di wilayah perkotaan meningkat. ......Since 2001 WHO recommends exclusive breastfeeding for 6 months. WHO targets exclusive breastfeeding coverage of 50% for 2025 and 60% for 2030. Indonesia has succeeded in accelerating the target with exclusive breastfeeding coverage of 66.1% in 2020. Many factors affect the success of exclusive breastfeeding. Survey data and researches from international or national show that the prevalence of exclusive breastfeeding in urban areas is lower than in rural areas. This study aims to analyze the factors associated with exclusive breastfeeding for 6 months in urban areas of Indonesia. This cross-sectional study used secondary data from the 2017 IDHS on 2,384 mothers with infants aged 6-24 months. Bivariate analysis using chi-square test, and multivariate analysis using multiple logistic regression. The research results found that the proportion of mothers with exclusive breastfeeding for 6 months was 1,221 (51.2%), while mothers who were not exclusively breastfed for 6 months were 1,163 (48.8%). Maternal occupation, parity and IMD had a significant relationship with exclusive breastfeeding for 6 months in urban areas of Indonesia (p<0.05). IMD (p=0.001; OR=3.147; 95% CI=2.572-3.852) was the dominant factor among these factors. It can be concluded that the factors associated with exclusive breastfeeding for 6 months in urban areas of Indonesia are maternal occupation, parity and IMD. It is suggested that the government can monitor and evaluate programs related to the provision of education and breastfeeding assistance so that the proportion of exclusive breastfeeding for 6 months in urban areas increases.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas pelaksanaan program KB pascapersalinan dan pascakeguguran di Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 146 Tahun 2009 dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya dan Sikap Pengelola dan Pelaksana Program KB. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik.

Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi dari tingkat pengelola masih belum memiliki jalur koordinasi yang terprogram, selain itu perubahan kebijakan dari Jampersal ke JKN sangat mempengaruhi komitmen pelaksana program. Masih kurangnya tenaga bidan dan dokter terlatih sehingga program belum dapat dilaksanakan secara optimal. Disamping itu edukasi yang disampaikan kepada masyarakat belum fokus pada pelayanan KB MKJP. Belum adanya Peraturan Daerah tentang pelayanan KB MKJP pascapersalinan dan pascakeguguran di DKI Jakarta. Sebab masih kurangnya komitmen dari pengelola dan pelaksana program dalam memprioritaskan KB MKJP pascapersalinan/pascakeguguran di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menjadikan Program KB MKJP pascapersalinan/ pascakeguguran menjadi program prioritas di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
"This thesis discussed about the implementation of postpartum and post abortion" "family planning programs in DKI Jakarta Province based on The Head of National Family Planning Board (BKKBN) Regulation Number : 146/2009, focusing on communications, resources and attitudes of Family Planning (FP) Program Managers and Implementers."

"This study was a qualitative research with descriptive analytic study design." "The study found that the communication from the management level still has no programmed coordination. In addition, policy changes from Jampersal to National Health Insurance (JKN) greatly affected the commitment of the program managers. There were still a lot of midwives and doctors not trained yet so that the program can not be implemented optimally. In addition, public education submitted was not focused on Long Acting Methods (LAM) family planning program. The absence of a Local Regulation on postpartum and post abotion LAM family planning services in Jakarta, was caused by a lack of commitment from Program Managers and Implementers in prioritizing Postpartum and Post Abortion LAM Program in DKI Jakarta."

"Therefore, a strong commitment from the government is needed to make the postpartum and post abortion LAM FP Program be a priority program in DKI Jakarta.";"This thesis discussed about the implementation of postpartum and post abortion" "family planning programs in DKI Jakarta Province based on The Head of National Family Planning Board (BKKBN) Regulation Number : 146/2009, focusing on communications, resources and attitudes of Family Planning (FP) Program Managers and Implementers." "This study was a qualitative research with descriptive analytic study design." "The study found that the communication from the management level still has no programmed coordination. In addition, policy changes from Jampersal to National Health Insurance (JKN) greatly affected the commitment of the program managers. There were still a lot of midwives and doctors not trained yet so that the program can not be implemented optimally. In addition, public education submitted was not focused on Long Acting Methods (LAM) family planning program. The absence of a Local Regulation on postpartum and post abotion LAM family planning services in Jakarta, was caused by a lack of commitment from Program Managers and Implementers in prioritizing Postpartum and Post Abortion LAM Program in DKI Jakarta." "Therefore, a strong commitment from the government is needed to make the postpartum and post abortion LAM FP Program be a priority program in DKI Jakarta.", "This thesis discussed about the implementation of postpartum and post abortion" "family planning programs in DKI Jakarta Province based on The Head of National Family Planning Board (BKKBN) Regulation Number : 146/2009, focusing on communications, resources and attitudes of Family Planning (FP) Program Managers and Implementers." "This study was a qualitative research with descriptive analytic study design." "The study found that the communication from the management level still has no programmed coordination. In addition, policy changes from Jampersal to National Health Insurance (JKN) greatly affected the commitment of the program managers. There were still a lot of midwives and doctors not trained yet so that the program can not be implemented optimally. In addition, public education submitted was not focused on Long Acting Methods (LAM) family planning program. The absence of a Local Regulation on postpartum and post abotion LAM family planning services in Jakarta, was caused by a lack of commitment from Program Managers and Implementers in prioritizing Postpartum and Post Abortion LAM Program in DKI Jakarta." "Therefore, a strong commitment from the government is needed to make the postpartum and post abortion LAM FP Program be a priority program in DKI Jakarta."]

Abstrak :
ABSTRAK
Kesulitan ekonomi dan tuntutan biaya kehidupan yang semakin tinggi, telah mendorong sebagian besar kaum wanita untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya. Peran sektor informal menjadi penting, karena kemampuan sektor informal dalam menyerap tenaga kerja dan tidak menuntut keterampilan yang tinggi. Seperti diketahui para pekerja informal ini terkadang tidak memiliki jaminan kesehatan yang dapat membantu mereka mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga bisa berdampak terhadap kesehatan mereka. Kesehatan reproduksi para wanita tersebut sangat penting untuk dijaga dan diperhatikan. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan reproduksi para wanita pekerja informal tersebut agar bisa lebih baik dan terjaga adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan apa saja yang berpengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi pada wanita pekerja informal di Indonesia tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder Susenas tahun 2016. Analisis data diolah dengan menggunakan pemodelan probit-marginal effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial demografi (variabel pendidikan, umur, lokasi tempat tinggal, jumlah anak dan pendapatan per kapita) dan faktor lingkungan/pelayanan kesehatan (kepemilikan jaminan kesehatan dan akses internet) berpengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi (non MKJP dan MKJP). Untuk karakteristik pengguna menurut pilihan metode kontrasepsi antara lain wanita pekerja informal pengguna kontrasepsi metode non MKJP cenderung memiliki pendidikan setingkat SMP, berumur < 20 tahun, berdomisili diwilayah pedesaan, memiliki jumlah anak 0 sampai dengan 2 orang, berada pada kuintil 3 (Q3) memiliki rata-rata pendapatan per kapita sebesar Rp627.080 dan tidak mempunyai jaminan kesehatan serta tidak rutin mengakses internet. Sedangkan wanita pekerja informal pengguna kontrasepsi metode MKJP cenderung memiliki pendidikan setingkat D1-S3, berumur 40-49 tahun, tinggal di daerah perkotaan, memiliki anak lebih dari 2 orang, berada pada kuintil 5 (Q5) memiliki rata-rata pendapatan per kapita sebesar Rp1.801.073 terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan swasta dan rutin mengakses internet.

---

ABSTRACT
Economic difficulties and the increase of higher cost of living have encouraged most women to play a role in increasing their family income. The role of the informal sector becomes important, because the ability of the informal sector to absorb labor and not demanding high skills. As we all know that informal workers sometimes does not have health insurance that can help them easily access health care so that it can have an impact on their health. It is very important to maintain these women's reproductive health in the best way. One way to maintain the reproductive health of these informal female workers in order to be better and safer is by the use of contraceptives. This study aims to analyze the determinants of any effect on the selection of contraceptives on informal female workers in Indonesia in 2016. This study uses secondary data Susenas 2016. Data analysis processed by using multinomial logistic regression modeling. The results showed that social demographic factors (education, age, residence, number of children and income per capita) and environmental factors/health services (ownership of health insurance and internet access) influenced the selection of contraceptive type (traditional, non MKJP and MKJP). For the characteristics of the users according to the choice of contraceptive methods, among others female informal workers of contraceptive methods users non MKJP tend to have junior high school education, aged <20 years, domiciled in rural areas, have the number of children 0 to 2 persons, are in quintile 3 (Q3) per capita income of Rp627,080 and doesn't have health insurance and does not regularly access the internet. Whereas women informal workers using contraceptive methods of MKJP tend to have a D1-S3 level of education, aged 40-49 years, live in urban areas, have children more than 2 persons, are in quintile 5 (Q5) have an average per capita income of Rp1.801.073 registered as a private health insurance participant and regularly access the internet.