Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Warisan budaya sebagai media yang dianggap memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan kebudayaan bangsa, ternyata makna yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan secara berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sistem pengetahuan stakeholders (pemangku kepentingan) dalam memaknai warisan budaya Situs Sangiran dan cara-caranya bertindak menggunakan sistem pengetahuan yang mereka miliki. Penelitian mengenai sistem pengetahuan tersebut, dinilai sangat penting, guna memahami perasaan dan pikiran mereka dalam merepresentasikan kebudayaannya terhadap lingkungan sosial, budaya maupun lingkungan alam Situs Sangiran. Pemaknaan pemerintah (pusat) terhadap warisan budaya Sangiran sangat berbeda dengan pemaknaan yang diberikan oleh penduduk, bahkan berbeda pula dengan pemaknaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Otonom. Dalam konteks demikian inilah, ketiga sistem pengetahuan budaya yang berbeda itu diperbandingkan guna menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya konflik pemanfaatan warisan budaya Situs Sangiran. Konsekuensi atas kajian di atas, menuntut penelitian ini menemukan model pengelolaan Situs Sangiran beserta pengembangannya ke depan, karena model pengelolaan yang diterapkan sudah tidak sesuai lagi dengan perubahahan sistem kepemerintahan pada masa sekarang. Hasil penelitian ini memperlihatkan, bahwa model pengelolaan yang masih terpengaruh oleh kerangka pikir masa Kolonial dengan ciri kebijakan bersifat satu arah (top 0 down), eksklusif dan legislator, hanya akan menciptakan konflik r!. kepentingan yang berkepanjangan. Dalam era otonomi Daerah seperti sekarang ini, model pengelolaan yang dianggap sesuai untuk diterapkan di Situs Sangiran, adalah model pengelolaan berdasarkan sistem yang mengutamakan konsep milik bersama atau arkeologi untuk masyarakat. Memperhatikan berbagai konflik yang terjadi di Situs Sangiran selama ini, paling tidak ada lima konsep dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga arkeologi dalam menata Situs berskala dunia ini. Pertama, lembaga arkeologi harus bersifat reaktif, yaitu peka dalam menangkap berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan rnemberikan pandangan-pandangan yang bijak dan jalan keluar terbaik (win-win solution). Kedua, akomodatif, artinya lembaga pengelola Sangiran harus mampu menampung berbagai kepentingan yang masing-masing kepentingan memiliki perbedaan sasaran dan tujuan. Ketiga, partisipatif, dalam arti semua kegiatan pengelolaan warisan budaya harus melibatkan berbagai stakeholders. Keempat, lembaga arkeologi pengelola Situs Sangiran harus bersifat transparan, dalam arti semua kebijakan perlu diketahui dan dibicarakan dengan publik. Kelima, integratif, lembaga arkeologi pengelola Situs Sangiran hams mampu mengintegrasikan seluruh kemampuan stakeholders dalam kesatuan visi yang terkoordinasi. Untuk menciptakan model pengelolaan yang reaktif, akomodatif, partisipatif dan transparan, serta integratif, dipandang penting pemerintah (pusat) segera menetapkan Situs Sangiran sebagai kawasan strategis nasional sekaligus membentuk lembaga independen, yaitu Badan Otorita Kawasan Sangiran yang mampu menyatukan berbagai perbedaan persepsi dan berupaya mengakomodir beragarn kepentingan, agar potensi situs dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk kepentingan mayarakat lokal, regional, nasional maupun global."

"Pengadaan perkebunan pala oleh Belanda di Banda yang melibatkan tenaga budak merupakan usaha paling awal di wilayah Asia, terutama di Kepulauan Nusantara. Keinginan memperoleh salah satu rempah yang paling dibutuhkan dunia ini memicu berbagai pedagang untuk memonopoli dari sumbernya langsung. Ketika perjanjian-perjanjian dagang tidak cukup untuk mencapai tujuan, Mulailah muncul tekanan-tekanan yang menimbulkan konflik antara Belanda sebagai pedagang pendatang dan warga dan tokoh setempat Banda yang memilki sumberdaya rempah pala. Puncak konflik terjadi ketika terjadi pembantaian tahun 1621, terhadap tokoh-tokoh adat dan beberapa Orangkaya Banda, serta pengusiran sebagian besar penduduk asli Banda. Melalui organisasi dagangnya, yakni Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). lanskap wilayah Banda dibagi dalam petak-petak perkebunan yang disewakan pada para vrijburgher dari Belanda. Disiapkanlah pula para pekerja yang berstatus budak. Terbentuklah kemudian masyarakat perkebunan yang saling melakukan relasi sosial. Perkebunan dikelola oleh seorang pekebun (perkenier) dan tempat pengeringannya dikenal nama perk yang sesungguhnya merupakan dapur pengasapan (rookkobuizen). Persoalan besarnya adalah bagaimana sesungguhnya hubungan yang terjadi pada komponen masyarakat perkebunan yang terdiri dari VOC, perkenier dan para budak? Selain itu bagaimana kekuasaan memainkan peranan dalam relasi sosial yang terjadi ? Bagaimana pula identitas masing-masing komponen masyarakat perkebunan direpresentasikan melalui praktik-praktik budaya yang dijalankan ? Representasi seperti apa yang terbentuk dari praktik-praktik budaya yang dijalankan ? Tujuan dari kajian ini untuk melihat berbagai bentuk relasi sosial terkait dengan kekuasan dan representasi dari identitas budaya yang dimiliki kelompok masyarakat perkebunan. Melalui pendekatan yang dikenal dengan arkeologi sejarah (historical archaeology), melalui metode yang menggabungkan antara data arkeologi dan data sejarah, diharapkan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa kekuatan dan kekuasaan menciptakan bentuk-bentuk budaya yang sesuai dengan kondisi dan, situasi yang terjadi pada masanya. Latar belakang sosial, budaya, ideologi, dan ekonomi berpengaruh besar terhadap bentuk relasi sosial dan implementasinya pada budaya material yang ditinggalkan. Termasuk represantasi dari status, dan identitasnya yang dimiliki kelompok masyarakat perkebunan pala.

---

The procurement of nutmeg plantations by the Dutch in Banda which involved slave labor was the earliest business in the Asian region, especially in the Archipelago. The desire to obtain one of the most needed spices in the world has prompted various traders to monopolize the direct source. When the trade agreements were not sufficient to achieve the goal, pressures began to emerge which caused conflict between the Dutch as immigrant traders and the residents and local leaders of Banda who had the resources of nutmeg spices. The peak of the conflict occurred when there was a massacre in 1621, against traditional leaders and some Bandanese Orangkaya, as well as the expulsion of most of the indigenous people of Banda. Through its trade organization, the Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). the landscape of the Banda region is divided into plantation plots which are rented out to vrijburghers from the Netherlands. Prepare also slave workers. Then a plantation community was formed that carried out social relations with each other. The plantation is managed by a planter (perkenier) and the drying area is known as a perk which is actually a smoking kitchen (rookkobuizen). The big problem is what is the real relationship between the components of the plantation community, which consists of the VOC, perkenier and slaves? In addition, how does power play a role in the social relations that occur? How is the identity of each component of the plantation community represented through the cultural practices that are carried out? What kind of representation is formed from the cultural practices that are carried out? The purpose of this study is to look at various forms of social relations related to power and representation of the cultural identity of plantation community groups. Through an approach known as historical archaeology, through a method that combines archaeological data and historical data, it is hoped that the expected goals can be achieved. The results obtained show that strength and power create cultural forms that are in accordance with the conditions and situations that occurred at that time. Social, cultural, ideological, and economic backgrounds have a big influence on the form of social relations and their implementation in the abandoned material culture. This includes a representation of the status and identity of the nutmeg plantation community group."

"Studi ini menjelaskan ciri-ciri Masjid Kerajaan di Indonesia dari abad ke-16 hingga awal abad ke-20 Masehi melalui kajian arsitektural dan arkeologis terhadap komponen bangunannya. Masjid Kerajaan adalah sebuah konsep yang bermakna bangunan tempat ibadah sultan shalat berjamaah bersama rakyatnya yang berlokasi di ibukota kerajaan Islam yang merupakan representasi sultan dan sekaligus menjadi identitas kerajaan yang bercorak Islam di masa lalu.Melalui kajian arsitektural dan arkeologis, beberapa masjid kerajaan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara, dikaji dengan memperhatikan konteks ruang (spatial) dengan pusat pemerintahan (istana), alun-alun, pasar, makam dan bangunan lainnya. Disamping itu, dikaji juga aspek relasi kuasa masjid dengan kraton sebagai pusat kuasa, untuk mengungkapkan representasi kuasa di dalam masjid, dengan memperhatikan gaya bangunan dan ritual.Hasil yang diperoleh memperlihatkan masjid-masjid kerajaan di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus yang ditampilkan (display) dalam bangunannya dan praktik ritual lokalnya yang berbeda dengan masjid non kerajaan dan masjid di luar Indonesia sebagai suatu strategi dan resistensi terhadap relasi kuasa Islam global di masa lalu."