Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Literasi Media adalah salah satu prasyarat untuk mengawasi televisi bagi khalayak yang aktif dan dapat diandalkan, sehingga televisi tidak semata-mata dikuasai oleh orientasi terhadap 'rating' yang pada akhirnya mengarah pada 'market driven orientation.' Literasi Media juga merupakan 'pintu masuk' bagi khalayak pemirsa televisi, penyelenggara pendidikan dan pengambil kebijakan publik untuk menjadi filter dari terpaan programa televisi dan menjembatani tidak memadainya perundangan dan peraturan penyiaran. Aspek penting dari literasi media adalah adanya 'critical viewing' atau kemampuan kritis untuk menilai tayangan. Ini penting dimiliki khalayak mengingat televisi sebagai media massa memiliki dua peran, yaitu sebagai tembaga penjunjung idealisme sekaligus institusi bisnis, yang membuat televisi merasa 'sah' jika mendahulukan kepentingan bisnis dan terasa 'mengabaikan' kepentingan khalayak. Demokrasi tak akan ada tanpa warga negara yang babas mendapatkan informasi. Kebebasan mengakses informasi memerlukan masyarakat yang mempunyai multi-literasi dan literasi media yang memadai dan paham akan hak, kewajiban dan kesempatannya dalam berperan serta. Studi ini menggali pemahaman khalayak pemirsa yang berdomisili di Jakarta Selatan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam berperan serta untuk menyelenggarakan televisi nasional seperti tercantum dalam pasal 52 Undang - Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, untuk mencapai penyiaran televisi nasional yang bermutu, beretika, berbudaya dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui focus group discussion, wawancara mendalam, observasi dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan kunci belum paham hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai khalayak pemirsa yang dewasa dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari masyarakat madani, dalam memengaruhi kualitas penyelenggaraan penyiaran televisi nasional di Indonesia. Literasi media khalayak pemirsa masih terbatas, bahkan pada kelompok dengan pendidikan lulus universitas dan berstatus kerja sebagai guru atau pendidik sekalipun. Tipisnya kepedulian khalayak pemirsa, sikap apatis terhadap pemerintah yang disertai persoalan yang lebih urgen seperti persoalan kemiskinan dan ekonomi , berpotensi menurunkan kesadaran dan pemahaman akan peran hak, kewajiban dan tanggung jawab khalayak pemirsa, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan mereka melakukan kontrol. Hal ini mengancam mutu penyiaran yang berkualitas, beretika dan bertanggung jawab yang pada akhimya merugikan khalayak di bawah umur dan pihak yang berbagai...

Abstrak :
Persoalan realitas media hingga kini masih menjadi perdebatan panjang. Media tidak hanya sekedar menghadirkan realitas berita ke hadapan publik pembacanya, melainkan juga menyertakan sejumlah penilaian atau evaluasi atas fakta berita yang dikonstruksikan dalam kemasan sikap (politik) tertentu. Hal ini tentunya tidak lepas dari kepentingan-kepentingan pers yang senantiasa dikaitkan dengan misi dan visi institusional, peran pers sebagai Iembaga ekonomi, medium dan pemroduk informasi. Dalarrl peristiwa Sidang Interpelasi Iran dengan agenda utama maminta keterangan (klarifikasi) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono PBB Nomor1747 tentang pemberlan sanksi perekonomian yang lebih luas kepada Iran, karena dianggap melakukan pengayaan uranium untuk tujuan senjata pemusnah, akan terlihat sekali bagaimana Republika, Kompas dan Jurnal Nasional mengkonstruksi berita sesuai dengan cara pandang (frame)-nya masing-masing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan frame media dalam mengkonstruksi berita seputar Sidang Interpelasi Iran, pada 10 Juli 2007. Dengan mengetahui perbedaan cara pandang (Fame) media, akan diketahui bagaimana orientasi politik media berdasarkan kepentingannya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing, yang menekankan pada penonjolan kerangka pemikiran, perspektif, konsep, dan klaim interpretatif masing-masing media dalam rangka memaknai obyek wacana. Unit observasi yang diteliti adalah laporan utama, sebab laporan utama berisi peristiwa penting yang harus sesegera mungkin diketahui pembaca. Haail penelitian menunjukkan bahwa Republika, Kompas, dan Jurnal Nasional memiliki cara pandang (frame) yang berbeda. Republika memaknai lnterpelasi Iran tidak membuahkan hasil apapun. Langkah DPR untuk meminta keterangan Presiden SBY terkait kebijakannya mendukung Resolusi DK PBB Nomar 1747 yang sudah berlangsung selama tiga bulan lebih menjadi sia-sia. Hal itu tercermin melalui penegasan Republika bahwa Rapat lnterpelasi tidak menghasilkan keputusan Penerimaan atas penolakan dari DPR, Sebaeai koran komunitas Muslim. Republika merasa berkepentingan untuk menyuarakan aspirasi publik pembacanya yang mayoritas adalah Muslim. Kompas memaknai Interpelasi Iran sebagai ajang perdebatan antara anggota DPR yang menerima (pro) terhadap ketidakhadiran Presiden di DPR dan anngota DPR yang menolak (kontra) dan kecewa atas ketidakhadiran Presiden. Frame yang dimunculkan di hadapan khalayak adalah kontroversi diantara anggota DPR yang pro dan anggota DPR Yang kontra dengan argumen yang sama besarnya. Pendapat yang pro dan kontra ditampilkan dengan detail yang sama. Frame semacam ini menunjukkan juga bahwa Kompas nampaknya cukup berhati-hati dalam menilai peristiwa tersebut. Pihak-pihak yang berpendapat dibiarkan tanpa pemaknaan dari media bersangkutan. Sementara Jurnal Nasional mempunyai frame yang berbeda dengan Kompas dan Republika. Dalam frame Jurnal Nasional Sidang lnterpelasi Iran telah selesai karena DPR telah memahami dan menerima jawaban Presiden melalui para Menteri pada Paripurna DPR, 10 Juli 2007. Artinya, masalah Interpelasi tidak perlu dipersoalkan lagi. Persoalan realitas media massa tidaklah sesederhana yang dibayangkan Kompleksitas kerja media semakin rumit di kala berbagai kepentingan berupaya mempengaruhi atau menekan media. Kiranya lebih bermanfaat bila intern dan ekstern pers memadukan asumsi dasar paradigma strukturai dan kultural, dengan harapan memungkinkan mendorong terwujudnya pers yang independen.