Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeterbatasan pendidikan yang dimiliki para pendatang Ibu Kota Jakarta,menyebabkan mereka harus melakukan pekerjaan informal dengan penghasilanrendah, dan membentuk kelompok-kelompok masyarakat marjinal dengan beragammasalah sosial, salah satunya adalah masalah akses terhadap hak atas pendidikanbagi anak. Masyarakat Lapak Pancoran merupakan salah satu contoh kasus darimasyarakat marjinal di Jakarta dengan masalah akses terhadap hak atas pendidikan.Riset ini ditujukan untuk menganalisa efektivitas kebijakan pemerintah tentangpendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah/negara dalam memberikan aksesterhadap hak atas pendidikan bagi masyarakat marjinal Lapak Pancoran, di Jakarta.Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal dengan menggunakan pendekatankualitatif, melalui teknik wawancara secara mendalam kepada para narasumber dariperwakilan pihak pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, yaitu SukuDinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan, Kecamatan, Kelurahan, Ketua RTLapak Pancoran serta pihak masyarakat lapak pancoran. Penelitian ini berhasilmenemukan fakta kondisi pendidikan di kalangan masyarakat marginal lapakpancoran sebagai contoh kasus dari proses maupun hasil implementasi kebijakanpemerintah terkait akses terhadap hak atas pendidikan bagi masyarakat marjinal.Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahDKI Jakarta berkaitan dengan akses dan bantuan dana pendidikan bagi masyarakatLapak Pancoran, hingga saat ini masih perlu dianalisa kembali pelaksanaan sertamanfaatnya bagi para anak marginal. Persyaratan administrasi untuk mengaksespendidikan, seperti KTP yang dibutuhkan dalam rangka mengakseskebijakan/program pendidikan tersebut dinilai menjadi penghalang/pembatas bagipara masyarakat. Kurangnya tingkat kesadaran orang tua akan pendidikan jugamenjadikan para anak Lapak Pancoran tidak memiliki semangat juang untukmelanjutkan pendidikan melalui fasilitas yang telah tersedia. Akses Pendidikanbagi masyarakat marginal di Lapak Pancoran sangatlah penting. Peran pemeritahdaerah sendiri secara umum sudah baik dengan memberikan program KJP bagimasyarakat. Namun dibutuhkan mekanisme pelaksanaan yang lebih komprehensifyang dapat di jangkau oleh kelompok masyarakat marjinal Lapak Pancoran. "

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran di Indonesia mengingat kekerasan dalam pacaran merupakan kekerasan yang tertinggi kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan. Objek penelitian ini mencakup korban kekerasan dalam pacaran dan juga putusan pengadilan nomor 1451/PID.B/2014/PNBDG yang merupakan kasus kekerasan dalam pacaran mahasiswa universitas ternama di Bandung. Data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber dan data sekunder didapatkan dari buku buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran belum memiliki payung hukum yang cukup untuk melindungi korban kekerasan yang bentuk kekerasannya bersifat khas. Perundang-undangan Indonesia hanya mampu melindungi kekerasan fisik yang terjadi pada korban kekerasan dalam pacaran padahal kekerasan fisik hanyalah salah satu dari berbagai bentuk kekerasan yang menimpa mereka.

---

ABSTRAKThe objective of this research is to analyze legal protection for dating violence victims in Indonesia since it is the second highest number after domestic violence with women as a victim. The objects of this research are the victim of dating violence and verdict No 1451/PID.B/2014/PNBDG which involves a couple of students in a popular campus in Bandung. Primary data were obtained from interview and secondary data from books, previous researches, and related regulations. From this research it can be concluded that dating violence victims has not getting a proper protection based on Indonesia?s law. Indonesia?s regulation only covers the physical violence whereas there are other type of violence that experienced in the victim."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography dalam penyelesaian kasus eksploitasi seksual anak online melalui sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh para aparat penegak hukum dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual online, khususnya dalam kasus penjualan anak online, pornografi anak online, dan prostitusi anak online. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan feminist legal theory yang akan mengungkapkan persoalan perlindungan anak terkait dengan kasus yang dianalisis. Data akan diambil dari studi literatur, studi lapangan melalui pengamatan cyber, dan mewawancarai dua narasumber yaitu pihak dari kepolisian unit Cybercrime dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masalah yang ditemukan melalui penelitian ini muncul akibat kecacatan kerangka hukum, kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum terhadap masalah ini, hambatan dalam mendapatkan data terbaru, kurang sensitif terhadap kepentingan anak, dan sebagainya. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography yang disahkan melalui UU No. 10 Tahun 2012 tidak diintegrasikan dengan baik dalam kerangka hukum nasional. Akibatnya, para aparat penegak hukum tidak dapat bertindak secara efektif untuk melindungi anak korban eksploitasi seksual online.

---

This research aims to analyze the implementation of the Law No. 10 Year 2012 regarding the Legalisation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography within the Indonesian legal system on resolving the case of child online sexual exploitation. Focus on this research is to analyze the difficulties faced by Indonesian law enforcements on protecting the child victims of online sexual exploitation, specifically on the case of online sale of children, online child pornography and online child prostitution. This is a qualitative research through feminist legal theory approach that would reveal the child protection problems in accordance with the analyzed case. Data would be gathered from studying literatures, field study through cyber observation, and interviewing some key resource persons such as the police cyber crime unit and the Commission of the Women Empowerment and Child Protection. This research finds the problems related to these difficulties are borne out of a faulty legal framework, a lack of legal knowledge and awareness of the issue, obstacles in obtaining an updated data, insensitivity towards the child rsquo s best interest, and other issues. The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography legalised under the Indonesian Law No. 10 Year 2012 is not being properly integrated within the national legal framework. Hence, the law enforcers are unable to effectively protect the child victims of online sexual exploitation. "

"Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari dampak kejahatan terhadap korban, perlakuan korban dalam sistem peradilan pidana, serta interaksi pelaku ? korban dalam suatu kejahatan. Dalam kasus perempuan sebagai pelaku kekerasan, perlu ditinjau interaksi pelaku perempuan dan korban laki-laki. Perempuan sebagai pelaku diduga sebelumnya menjadi korban kekerasan seksual. Namun, seperti halnya kasus kekerasan seksual lain, kasus kekerasan kekerasan seksual yang dialami perempuan pelaku juga tidak diproses karena minimnya bukti. Perempuan sebagai pelaku diproses dan kasus perempuan sebagai korban tidak diproses. Melalui tinjauan viktimologi dan hukum berspektif perempuan-lah penegakan hukum pada kasus ini ditinjau. Dengan menggunakan metode penelitian socio-legal, skripsi ini melihat sebab perempuan melakukan kekerasan dan analsis unsur sosiologis yang digunakan hakim dalam memutus perkara perempuan sebagai pelaku

---

Victimology study the impact of crime for the victim, the treatment of the victim in criminal justice system, and interaction between perpetrator and the victim of crime. In case of women acted as a perpetrator of violence, it needs tobe observed the cause of that action. Women perpetrator is fathomed as a victim of sexual assault before. However, like the other cases of sexual assault, the case of women who become victim of sexual assault and offender of violence are not processed by the police. Meanwhile, the female offender is processed by the police. Through victimology persperctive and feminist legal theory, law enforcement at this case will be observed. By using the method of socio-legal research, this thesis sees why women commit violence. It analyze the sociological element that?s employed by the judge at this case"