Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus utama penelitian ini untuk melihat perubahan hubungan sosial duan dan lolat di Olilit dalam kurun waktu 1995-2004. Temuan sebelumnya: Hubungan sosial duan dan lolat; baik Drabbe, Renwarin maupun McKinnon menemukan bahwa: hubungan sosial duan dan lolat merupakan bagian dari struktur sosial yang di dalamnya terdapat status dan peranan sebagai duan dan lolat. Status yang dimaksudkan berhubungan dengan posisi sebagai pemberi anak dara dan posisi sebagai penerima anak dara. Sedang peranan: dalam hal memilih dan menentukan jodoh, membayar harta adat serta peranan dan fungsi sebagai pelindung dalam sistem Arin serta peranan dalam pembuatan tais sebagai simbol pengikat hubungan sosial duan dan lolat. Ketiga peneliti di Tanimbar juga menemukan adanya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hubungan sosial duan dan lolat antara lain faktor konflik, faktor birokrasi formal dan faktor agama. Dengan data tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teori tindakan sosial dan struktur sosial dari Weber yang menekankan pentingnya memahami arti subyektif dari satu tindakan sosial serta dasar rasionalitas obyektif dalam setiap tindakan sosial.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan 3 teknik perolehan data yakni: 1. Observasi. 2. Diskusi kelompok terfokus (FGD) dan 3. Indept Interview. Ketiga teknik ini digunakan untuk saling melengkapi, apalagi waktu penelitian yang singkat serta secara substansial berusaha melakukan cross-check data dari informan yang sama pada ketiga kesempatan yang berbeda. Konsistensi data penelitian dari ketiga teknik tersebut dapat dikontrol melalui instrumen yang digunakan dalam penelitian.Karena itu kontrol atas hal itu dapat dilakukan ke informan baik pada waktu diskusi, diwawancara secara mendalam maupun ketika diobservasi. Karena substansi observasinya dalam kurun waktu yang lalu, maka observasi dibantu dengan teknik recall interview dari sumber-sumber yang representative. Penelitian difokuskan pada 54 informan, 40 orang diajak diskusi dalam 5 kelompok yang berbeda, 22 orang diwawancarai, diantaranya berasal dari 8 peserta diskusi.Temuan studi ini memperlihatkan: ada terjadi perubahan hubungan sosial duan dan lolat saling berbeda dalam kurun waktu 1995-1999 dan 2000-2004, yaitu sebagai berikut:- Status adat dalam 2 kurun waktu tersebut tetap ada dan tidak tergantikan dengan status yang lain, walaupun dalam perannya mengalami pergeseran dari satu orang ke orang lainnya.- Terjadi perubahan dalam peran adat dalam hubungan sosial duan maupun lolat (peran untuk memilih atau menentukan jodoh; sedikit bergeser/berubah dalam tahun 1995- 1999), peran membayar harta adat; tidak berubah dalam tahun 1995-1999). Sedang peran sebagai pelindung dalam sistem arin maupun pembuatan tais juga mengalami pergeseran/perubahan dalam kurun waktu 1995-1999.- Sedang semua peran adat duan dan lolat mengalami perubahan yang sangat kelihatan ?perubahan besar/banyak? dalam kurun waktu 2000-2004, baik memilih jodoh, membayar harta adat, maupun peran dalam sistem Arin dan pembuatan tais pengikat hubungan sosial duan dan lolat.- Dalam tahun 1995-1999 faktor konflik dan perang tidak berpengaruh, sedang faktor agama dan aturan birokrasi formal membuat sedikit perubahan/pergeseran dalam hubungan sosial duan dan lolat. Sedang dalam tahun 2000-2004, faktor aturan birokrasi formal sangat berperan banyak/besar terhadap perubahan hubungan sosial duan dan lolat, demikian halnya dengan konflik internal antara duan dan lolat. Berbeda dengan agama yang sebenarnya tidak berpengaruh.Temuan tentang status adat duan dan lolat di Olilit yakni: Ompakain, udanain, dan empuain adalah hal baru yang tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Perubahan hubungan sosial duan dan lolat terjadi dalam tingkatan perubahan yang berbeda dalam dua kurun waktu tersebut, dan hal itu berlaku untuk semua dimensi hubungan sosial duan dan lolat. Hal inilah yang tidak dijelaskan dalam teori atau temuan sebelumnya. Termasuk kehadiran kota kabupaten di Olilit merupakan sebuah temuan yang berbeda dengan temuan-temuan sebelumnya. Bahwa dinamika dari situasi tersebut menjadi salah satu stimulus yang memberi penjelasan atas perubahan hubungan sosial duan dan lolat dalam dua kurun waktu tersebut. Satu masukan yang bisa disampaikan: diperlukan satu upaya duduk bersama antara birokrat atau pemda, agama dan orang Olilit untuk membuat kebijakan praktis atas proses perubahan hubungan sosial yang sedang terjadi sampai saat ini.Kehadiran kota kabupaten menjadi sebuah fenomena yang amat relevan untuk menerapkan teori Weber tentang Rasionalitas tindakan sosial berdasarkan Otoritas Legal Formal dalam birokrasi, ternyata membawa pengaruh besar dalam perubahan hubungan sosial duan dan lolat, di samping faktor Teknologi dan sedikit juga pengaruh dari faktor Agama.

---

This research principal focus for seeing change of social relationship duan and lolat in Olilit in range of time of 1995-2004. Finding before all: Social relationship duan and lolat; good Drabbe Renwarin and also McKinnon find that: social relationship duan and lolat is part of social structure which in it there are status and role as duan and lolat. Status which meant relating to position as giver of child of virgin and position of as receiver child of virgin. Medium of role: in the case of choosing and determine couple, pay for custom estae and also function and role as protector in system Arin and also role of making of tais as fastener symbol the relation of social duan and lolat. Third researcher in Tanimbar also find existence of factor having an effect on to social relationship duan and lolat for example conflict factor, formal bureaucracy factor and religion factor. With the data, hence this research will be done by using social action theory and social structure from Emphasizing weber important thinks comprehend meaning of subjective out of an social action and also objective rationality base in every social action.Research method which applied is qualitative by using 3 technique in data acquisition namely: 1. observation. 2. Discussion group of focused (FGD) and 3. Indept Interview. Third this technique applied for complementary, more than anything else brief research time and also in substansial make an attempt on cross check data from same informan at third of different opportunity. Research data consistency from the technical is third can be controlled through instrument which applied in research. In consequence control to that thing can be done to informan either at discussion time, interviewed exhaustively and also when observation. Because the observation substance in last range of time, hence observation assisted with technique in recall interview from source of source of which representative. Research is focussed at 54 informan, 40 people invited by discussion at 5 different group, 22 held an interview people, between the come out of 8 discussants.This study finding show: there is happened change of social relationship duan and lolat is each other differing in range of time of 1995-1999 and 2000-2004, that is as follows:- Status custom in 2 the range of time is irreplaceable and immanent with other status, although in the role experience friction out of one people to other people.- Has been a change in role of custom in social relationship duan and also lolat (role for choosing or determine couple; a few change/friction in year 1995-1999), role of paying custom estae don't change in year 1995-1999). Medium role of as protector in system arin and also making of tais also experience change/friction in range of time of 1995-1999.? Is medium all role of custom duan and lolat experience change which hardly looked to be "Big changing / a lot" in range of time of 2000-2004, good choose couple, pay for custom estae, and also role of in system Arin and making of tais fastener the relation of social duan and lolat.- In year 1995-1999 war and conflict factor don't have an effect, medium of formal bureaucracy order and religion factor make a few change/friction in socials relationships duan and lolat. Medium in year 2000-2004, formal bureaucracy order factor so central large/many to change of social relationship duan and lolat, that way the things of internal conflict between duan and lolat. Differ from religion which actually don't have an effect.Finding concerning custom status duan and lolat in Olilit namely: Ompakain, udanain, and empuain is new things which be not found in research before all. Change of social relationship duan and lolat tedadi in different change level in two the range of time, and that thing valid for all dimensions the relation of socials duan and lolat. This things is not explained in finding or theory before all. Included attendance of sub-province town in Olilit is a different finding with finding finding before all. That dynamics from the situation becoming one of stimulus giving explanation of to change of social relationship duan and lolat in two the range of time. An input which can be submitted: required an sessile effort with between local government or bureaucrats, religion and people Olilit for making practical policy to process change of social relationship being happened till now.Attendance of sub-province town become a very phenomenon relevant to apply Weber theory concerning Social action rationality based on Formal legal Authority in bureaucracy, temyata bring major effect in change of social relationship duan and lolat, beside Technological factor and a few also influences from Religions factors."

"ABSTRAKKerusuhan tanggal 26 Desember 1995 di kabupaten Tasikmalaya memiliki makna sosiologis berupa resistensi terhadap sistem orde baru dan simbol gerakan perlawanan santri. Hal tersebut terjadi di daerah yang dikenal sebagai kota "santri" dan terjadinya sebelum Orde Baru tumbang atau sebelum reformasi 20 Mei 1998, sehingga merupakan peristiwa murni dalam konteks struktur sosial masyarakat Orde Baru.Permasalahan penelitian ini yaitu mengapa terjadi kerusuhan sosial dan bagaimana model resolusi konfliknya. Kerusuhan sosial merupakan salah satu bentuk dari perilaku kolektif (collective behavior) yang bersifat agresif yang dilakukan secara spontan dan keras (force). Penyebab kerusuhan terkait dengan konflik individu, konflik vertikal, konflik horizontal dan karakter resistensi masyarakatnya. Realitas kerusuhan menunjukkan dimulai dengan konflik individu, konflik horizontal, dan konflik vertikal sebagai akibat inkonsistensi kebijakan pemerintah. Untuk mengelaborasinya lebih tepat apabila dilakukan dengan pendekatan konstruktivis dan kondiisihitas struktural.Metode penelitian adalah studi kasus yang bersifat eksploratif dan kualitatif dengan paradigma konstruktivis, yaitu melakukan konseptualisasi dengan "intepretatif reversible" antara segi empirik dan segi teoretik. Sumber data primer dari individu yang merepresentasikan dirinya dalam kelompok, organisasi, lembaga dan masyarakat. Pola sosial yang dikaji meliputi konflik individual, vertikal dan horizontal serta aspek resolusi konfliknya.Hasil analisis menunjukkan bahwa:(1) Latar masalah kerusuhan barkaitan dengan bersinerginya konflik individual akibat tindakan penganiayaan oleh oknum polisi (terusiknva harkat dan martabat ulama yang menimbulkan kemarahan ummat), dengan faktor konflik vertikal (antara masyarakat dengan negara) dan konflik horizontal (antara warga masyarakat setempat dengan warga etnis Cina). Selain itu adanya sifat atau karakter daya resistensi masyarakat Tasikmalaya terhadap penguasa yang menindasnya dari masa ke masa. Faktor-faktor konflik Makro objektif tersebut meliputi beberapa hal berikut:a. Konflik vertikal terkait dengan akibat Kebijakan pemerintah daerah beserta DPRD (sebagai suatu perserikatan yang dikordinasi secara memaksa) dengan legitimasi wewenangnya yang cenderung menjadi normatif. Wewenang tersebut telah mendominasi kelompok masyarakat, yang menyebabkan adanya ketidakpuasan. dari kekecewaan warga, sehingga menimbulkan konflik vertikal.b. Konflik horizontal antara warga setempat dengan warga kelompok etnis Cina terjadi akibat perbedaan penguasaan akses ekorromi, yang meminggirkan pengusaha lokal, dan menjadikan oposisi kepentingan spesifik, eksklusif, penyimpangan sosial, dan main backing dengan aparat.c. Adanya karakter daya resistensi masyarakat terhadap setiap penguasa penindas berupa tawaran kerangka ideal ideologi lslam, sebagai sumber pemusatan kekuatan yang dianggap sebagai alternatif petunjuk terbaik bagi penyelesaian penderitaan masyarakat."

"Permasalahan akses menjadi topik kajian yang penting karena proses redistribusi pembangunan dalam rangka pemerataan seringkali tidak menjangkau kelompok sasaran yang semula digariskan dalam program. Topik ini menjadi semakin penting di tengah gencarnya program penanggulangan kemiskinan dan berkembangnya anjuran pendekatan targeting dalam kebijakan pembangunan sosial di negara berkembang seperti Indonesia, yang menuntut dijangkaunya kelompok ?the poorest of the poor" sebagai bagian dari mekanisme jaminan sosial (safety net). Relevan dengan perspektif ini penelitian akses ini mengkaji pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di empat kelurahan/desa tertinggal di DKI Jakarta, yakni lokasi yang menyimpan banyak penduduk miskin dan khas untuk dikaji konteks dan kompleksitas manajemen pembangunan dan kebijakan perkotaan di DKI Jakarta.Pertama, penelitian ini berupaya menjawab sejauh mana keterjangkauan program IDT terhadap masyarakat termiskin. Dipersoalkan bagaimana pola distribusi paket bantuan kredit usaha yang disampaikan lewat program IDT di DKI Jakarta; baik untuk tahap awal dan pada tahap-tahap pengguliran berikutnya. Bagaimana pandangan petugas lapangan tentang penetapan prioritas penerima bantuan dan mengapa ada kasus-kasus yang layak menerima justru gagal dan sebaliknya yang tidak pantas menerima malah menerima bantuan tersebut. Penelitian ini juga mengungkapkan tingkat perbedaan karakteristik warga IDT dan non-IDT dari 4 variabel penting yakni intensitas pemanfatan sarana lingkungan, intensitas aktifitas kegiatan lingkungan, intensitas upaya akses dan koherensi terhadap gagasan program. Penelitian ini diakhiri catatan teoretik mengenai pemasalahan redistribusi pembangunan (equity) dan peran kelembagaan dalam menjamin jangkauan khalayak keluarga miskin dan aspek moralitas yang menyertai prosesnya.Kedua, penelitian berupaya menjawab mengapa bias seleksi program penanggulangan kemiskinan terjadi. Disimpulkan bahwa konstruksi sosial atau kelembagaan dalam proses akses yang diperkenalkan Bernard Schaffer berupa konsep queue atau `barisan' yang terdiri dari ' pintu-antrian-loket" tidak sepenuhnya mempunyai relevansi dengan konteks Indonesia karena pelaksanaan program lebih merupakan mobilisasi bukan seleksi. Kedua, secara kualitatif terbukti premis utama dari pandangan Zoe Mars tentang adanya keraguan struktural (structural ambiguity) di kalangan petugas lapangan yang mendorong mereka memilih anggota masyarakat yang relatif kaya sebagai sasaran program. lni dilakukan untuk menghindari resiko gagalnya bantuan dan kepentingan showcase yang berpengaruh pada konduite petugas. Kegagalan akses diproyeksikan dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial (new-inequality) baru pada tingkat lokal.Sampel wilayah dalam penelitian ini adalah empat kelurahan/desa tertinggal di DKI Jakarta, masing-masing Galur, Cilincing, Kama!, dan Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu. Pengumpulan data menggunakan survei satu tahap pada 480 orang dan 60 petugas lapangan serta sebanyak dua tahap untuk wawancara mendalam (33 informan) dan metode penyusunan tangga status pemilikan ekonomi Grandin (Grandin Wealth Ranking) untuk informasi 443 anggota Pokmas IDT. Kajian ini diharapkan memperkaya diskusi teoretik dalam ruang Iingkup sosiologi pembangunan dengan membangun konstruksi sosial di sekitar bekerjanya birokrasi pemerintah (state bureaucracy) dalam menjalankan peran pemerataan , khususnya dari sudut interaksi mereka dengan golongan miskin di perkotaan. Dalam lingkup diskursus pembangunan, kajian ini meneruskan tradisi telaah kritis tentang inkapasitas birokrasi (technocratic illusion in public policy) dan tentang perlunya demokratisasi ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan."

"Lokasi penelitian ini adalah permukiman Real estate dan Non Real estate di Bekasi dan Depok. Karena penelitian disertasi ini juga melihat potensi pelaksanaan Pemolisian Komunitas di dalam komunitas dengan klas sosial yang berbeda maka pemilihan permukiman real estate dan non real estate ditetapkan untuk mewakili komunitas yang lebih mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas permukiman real estate) dan komunitas yang kurang mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas permukiman non real estate).Dari kondisi empiris Tataran kebijakan yang melingkupi implementasi Pemolisian Komunitas terlihat bahwa (1) Aturan Perundang-undangan termasuk pula kebijakan-kebijakan yang berpijak pada Paradigma Baru POLRI/Reformasi POLRI sudah memadai; (2) terkait dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemolisian Komunitas, ternyata masih terdapat beberapa masalah seperti (a) belum terumuskannya mekanisme kemitraan yang lebih partisipastif; (b) belum diperolehnya pemahaman yang baik tentang formasi dan stratifikasi kelaskelas sosial dan gender; (c) belum maksimalnya faktor pendorong dan fasilitasi kebijakan-kebijakan bagi prakarsa, inisiatif dan gagasan yang muncul dari polisi lokal/ setempat; terkait dengan pelaksanaan pengawasan sipil terhadap POLRI dan tindakan pemolisiannya, ternyata masih terdapat beberapa masalah seperti (a) belum berjalan mekanisme pengawasan sipil dengan baik, khususnya pengawasan terhadap Polri dan tindakan pemolisiannya; (b) belum ada lembaga pengawasan yang efektif baik lembaga pengawasan bentukan Undang-Undang maupun bentukan masyarakat.Dari kondisi empiris Tataran Empiris, yakni relasi POLRI dan Komunitas dalam Pemolisian Komunitas, diperoleh data bahwa (a) kondisi Kapasitas. Komunitas secara umum mendukung kemitraan serta siap dikembangkan bagi kepentingan menyambut program dari luar yang bermanfaat bagi mereka; (b) belum terciptanya Kemitraan yang setara antara POLRI dan Komunitas karena POLRI lebih mendominasi sejak Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan FKPM hingga Realisasi FKPM; (c) muncul tiga pihak dalam relasi kemitraan yang kemudian memunculkan relasi kekuasaan tiga pihak : POLRI-FKPMKomunitas. Hal ini kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya partisipasi kolektif warga komunitas dalam bermitra dengan Polri demi tercapainya upayaupaya penyelenggaraan kamtibmas di dalam komunitas secara kolektif. Beberapa kendala dalam pelaksanaan Pemolisian Komunitas yang ditemui dalam penelitian Disertasi ini tersebut, secara umum tidak menghambat potensi keberhasilan program Pemolisian Komunitas di masa yang akan datang. Beberapa perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan hal-hal yang terkait dengan kendalakendala tersebut harus dilakukan dan mendapat perhatian yang seksama oleh pelaksana program Pemolisian Komunitas.

---

Real estate and Non Real estate settlement community in Bekasi and Depok are the research location for the Dissertation. The reason to choose the Real estate and Non Real estate settlement is to shown therepresentation the stable community (social economy class, represented by Real estate housing community) and less stable community (social economy class, represented by Non Real estate housing community).

From the empirical policy level that contains Community Policing implementation, we are able to view that: (1) The laws, including the policies that stand on the new paradigm of POLRI/the reformation of POLRI, has adequated; (2) there are still some problems in the democratic principles implementation in Community Policing, which are (a) the more participative partnership has not been fully explainable, (b) the social class and gender formation and stratification has not been fully understandable, (c) the supporting factors and policies facility for action, initiative, and ideas that come up from the local Police regarding the implementation of civil monitoring to POLRI and their Policing action has not been maximized. There are a few problems regarding this factor, such as: (a) the civil monitoring mechanism has not been successfully implemented, especially the monitoring to POLRI and their Policing action, (b) there has no effective oversight institution, either made by law or community.

The data shown from the empirical condition at the Empirical Level, regarding POLRI relation with community in community policing, in general, the Community Capacity Condition is ready to support the partnership program and ready to be developed to accept any other intentional program from the outside community that might benefit them. Unequal relationship between community and Police, are caused more by the domination of Police since the begining of FKPM development by the early comitee, until the real activity is running. Since the program is started, there was 3 parties in the partnership relation, that then emerges into 3 power relationships; POLRI-FKPM-Community. Such condition become the barrier for collective participation among community member to become Polri partner on achieving collective activity in community security and order program. Some problem found in this Dissertation research regarding the Community Policing implementation, basicly are not an obstacle for the successful Community Policing program in the future. Nevertheless, some improvement need to be done regarding all the problems, and should be the point of attention to all subjects in Community Policing program."

"Akhir-akhir ini kecenderungan sistem nilai-budaya keacehan yang merujuk pada komunalisme-relijius semakin kurang efekivitasnya dalam masyarakat. Kekurangan ini antara lain terlihat pada keberadaan aktori individual (pemilik tanah) dalam kaitan dengan determinasi sistem struktural hukum adat dan hukum positif nasional. Gejala strutural hukum adat dan non-adat menentukan eksistensi aktor individual (agency) dalam pergaulan kemasyarakatan disebabkan moralitas kolektif yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas bersangkutan tidak selaras dan seimbang dengan perkembangan dan peluang yang diberikan kepada aktor individual, utamanya dalam kasus kepemilikan pribadi atas tanah yang cenderung tidak menguntungkan salah satu pihak. Penelitian ini secara umum untuk mengantar peneliti pada pemahaman yang menjelaskan hubungan mutualitas antara aktor individual sebagai agency dan hukum tanah sebagai strucur, yakni bagaimanakah ontologi aktor individual dalam konteks diskrepansi antara hukum tanah dengan skemata struktural adat (loka1) dan hukum tanah dengan skemata struktural non-adat (nasional). Secara khusus studi ini untuk memahami (1) keberadaan aktor individual sebagai dependent variable yang ingin diterangkan dengan ketegangan dari dua skemata struktural adat dan non-adat tadi; dan (2) untuk memperoleh pemahaman determinasi dari aktor individual dalam diskrepansi skemata-skemata hukum adat dan non-adat sebagai independent variable yang memungkinkan perubahan skemata struktural itu."

"ABSTRAKSetelah jatuhnya rezim Orde Baru negara berupaya menempatkan Polri pada posisi yang sesuai dengan tuntutan demokrasi. Perubahan struktural-normatif tersebut merupakan konfigurasi baru relasi kuasa di sepanjang sejarah Polri. Faktanya hasil independensi kepolisian ternyata masyarakat memandang kinerja Polri ini masih jauh dari harapan. Penelitian ini berusaha menggali relasi kekuasaan Polri dengan organisasi masyarakat sipil dalam konfigurasi baru itu. Bagaimana, setelah sejumlah perubahan struktural itu, Polri memainkan peran relasi kekuasaanya dengan organisasi masyarakat sipil. Pembacaan relasi kuasa Polri dengan organisasi masyarakat sipil ini bertumpu pada data yang dipublikiasi media massa, selain wawancara medalam dan dokumen.Hasilnya, kepolisian tidak lagi menggunakan (dimensi) koersif dalam relasinya dengan organisasi kritis masyarakat sipil sebagaimana era Orde Baru. Media cukup bebas, tetapi tak ada jaminan keamanan atas kebebasanya; relasi Polri yang semakin merenggang dengan komunitas universitas bukan saja menyebabkan institusi ini mengisolasi diri ruang diskusi penyegaran akademik, alih-alih cenderung terjebak dalam ideologisasi keilmuan; cenderung bekeja parsial (justru) karena terlalu berorientasi melindungi citra. Kepolisian tak serta merta mempunyai legitimasi di kalangan stake holders-nya, walaupun tindakannya selalu mempunyai basis legalitas. Legitimasi menyangkut persyaratan ?kemasuk-akalan? tindakan normativ pada derajat universal, bukan pada ?lokalitas? legal. Sementara, independensi kepolisian yang diperolehnya dalam deretan perubahan struktural di atas menampilkan wajah institusi raksasa yang ?imun?. Kondisi ini menjadi persoalan bagi sebuah sistem demokrasi yang mengharuskan adanya asosiasi yang saling berkordinasi (imperative coordination association).

---

ABSTRACT

The structural change after falling New Order in 1998 has became a new configuration of power relation between police and society in Indonesia. The state aimed at police institution to be compatible in democratic structure post 1998. In this at research, power relation between police and society in the new structure is seen how the process was, and of course how the culture play behind the process. At the beginning, it is important to know the impact of police is independence for its work and its power relation with society. The research is based on data which has been published by any media, in-deep interview, and some documents.

The result, police did not use a such of coercive (or force) any more in an articulation of his power relation with critical civil social organizations in post 1998. Mass media and civil society organization have its freedom, but they have not guarantee for their security. The relationship between police and university had taken the distant since 2004, its mean that police institution handles the source of definition of reality. In the other realm, the police do all out for getting (good) image in society, then the consequence is that police work on partiality. Its mean that police is not working base on the truth and humanity but image. Police has also legitimation problem although his action based on legal formal, at least on his ration. Legitimation refers to condition of ?logical?- normative action in universal level. For the time being, police independency -- at the structural change --reflects the face as an immune institution. This condition becomes the problem in democratic system that each elements of social relation should be coordinated (imperative coordination association)."

"ABSTRAKTujuan disertasi untuk melakukan kategorisasi kelas sosial dan analisis mobilitas sosial. Kategorisasi kelas menggunakan model socio-economic index dari Duncan dan class categories dari Goldthorpe. Mobilitas sosial dianalisis dengan mobilitas absolut, relatif, dan faktor-faktor yang berpengaruh pada mobilitas naik. Konsep yang digunakan adalah kelas, kategorisasi kelas, dan mobilitas sosial. Metode penelitian berupa data sekunder IFLS dan wawancara mendalam. Temuan mobilitas absolut berupa kecenderungan kesamaan kelas responden dengan orang tua. Mobilitas kelas teratas dan terendah sangat terbatas, sedangkan pada empat kelas lainnya terjadi peluang mobilitas naik. Hasil mobilitas relatif menunjukkan rendahnya kecairan sosial. Faktor jender, usia dan pendidikan berpengaruh pada mobilitas naik.

---

ABSTRACT

The dissertation purposes are to construct categorization of social class and analysis of social mobility. Class categorization uses Duncan?s socio-economic index and Goldthorpe?s class categories models. Social mobility is analyzed by absolute- and relative mobility, and factors affecting upward mobility. Concepts of class, class categorization, and social mobility are utilized in the study. Research methods used are secondary data of IFLS and in-depth interview. The findings include a tendency for social class similarity between respondents and parents, a limited chance of mobility among the highest and lowest classes, and an upward mobility in other classes. The data also indicates low level of social fluidity. Gender, age and education are factors that affect upward mobility."

"Disertasi ini membahas fenomena menarik yang terjadi di kalangan pesantren pasca reformasi, yaitu munculnya orang kaya baru dengan gaya hidup mewah, harta melimpah dan rumah mewah. Mereka berkeliling dari hotel berbintang satu ke hotel berbintang lainnya dengan mobil mewah. Selain itu, banyak diantara mereka yang menduduki jabatan tinggi negara, menjadi menteri, bupati, pemimpin parta bahkan ada yang jadi komisaris beberapa perusahaan besar. Bagi penulis fenomena ini menarik untuk diteliti, karena komunitas pesantren selama ini dikenal sebagai komunitas agamis, kehidupannya sarat denga nilai, moral dan ajaran tentang hidup sederhana, empati pada sesama. Penulis mencurigai, di balik fenomena ini ada proses ekonomisasi agama, yaitu upaya mengkonversi simbol-simbol agama ke dalam berbagai bentuk material yang memiliki nilai ekonomis. Atas dasar ini maka penulis mengambi fenomena ini sebagai topik penelitian disertasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode partisipatif. Dan untuk penggalian data, penulis terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari para responden dan subyek penelitian. Subyek penelitian ini adalah para kiai pengasuh pondok pesantren, para orang dekat kiai, dan para agen yang terlibat dalam pertarungan untuk memanfaatkan kapital simbolik yang dimiliki oleh para kiai dan komunitas pesantren. Karena berkaitan dengan gaya hidup dan selera, penelitian ini menggunakan konsep Bourdieu mengenai ranah, habitus dan kapitalis sebagai pijakan untuk melakukan analisis terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu penulis juga menjadikan beberapa hasil penelitian mengenai pesantren sebagai bahan rujukan sekaligus sebagai alat ukur untuk melakukan analisa. Dari penelitian ini terlihat, bahwa telah terjadi proses konversi kapital simbolik agama ke dalam kapital ekonomi di kalangan komunitas pesantren. Proses ini dilakukan oleh orang-orang dekat kiai, yang memiliki hubungan spesifik dengan kiai sehingga memiliki akses terhadap beberapa kelompok atau aktor yang ingin memanfaatkan posisi dan otoritas kiai dan pesantren, untuk kepentingan ekonomi-politik. Hal ini terjadi karena kiai sebagai pemegang otoritas pesantren tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan yang transaksional dengan pihak lain. Kiai tidak dapat melakukan kapitalisasi atas berbagai kapital yang dimiliki, yang sebenarnya secara potensial memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nilai-nilai dan habitus pesantren tidak memungkinkan kiai melakukan semua itu. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para broker yang berasal dari komunitas pesantren itu sendiri. Para broker ini dengan mudah mengambil alih peran kiai untuk melakukan transaksi dengan memanfaatkan kapital simbolik yang dimiliki oleh para kiai, karena mereka memiliki hubungan yang dikat dengan kiai baik secara emosional maupun sosial, bahkan ada yanggenetik. Selain itu mereka juga berasal dari komunitas pesantren yang memahami habitus pesantren dan dianggap menjadi bagian dari pesantren, sehingga kiai sangat percaya pada mereka. Sementara itu, di sisi lain, kelompok kepentingan yang hendak mendekati pesantren merasa perlu memanfaatkan jasa mereka karena dianggap lebih memahami pesantren. Dengan demikian pendekatan dengan pesantren akan mudah dilakukan. Proses konvensi ini ternyata menghasilkan keuntungan materi yang cukup banyak bagi broker, sehingga dari sini mulai terjadi perubahan haya hidup di kalangan mereka. Mereka tidak lagi menjadi komunitas modern dengan habitus metropolis dengan memanfaatkan kapital yang dimiliki oleh pesantren. Kelompok inilah yang oleh penulis sebut sebagai komunitas kelas transkultural, yaitu kelas yang muncul sebagai hasil perpaduan antara habitus pesantren dengan habitus modernis-metropolis, antara gaya hidup tradisional dengan gaya hidup pragmatis-hedonis. Ada beberapa tipologi dan pola terbentuknya kelas transkultural ini. Pertama, pola affinitas yaitu melakukan pendekatan pada kiai sehingga pada titik tertentu dipercaya untuk melakukan konvensi terhadap kapital simbolik yang dimiliki oleh kiai dan pesantren. Kedua pola geneti yaitu mereka yang berasal dari keturunan atau keluarga kiai sehingga merasa berhak untuk melakukan transaksi dengan memanfaatkan kapital simbolik yang diliki oleh pesantren. Secara sepintas kelas ini menguntungkan bagi pesantren karena bisa memperoleh kapital ekonomi/material yang bisa digunakan untuk pembiayaan pengelolaan pesantren. Namun dalam jangka panjang kelompok ini sangat berbahaya bagi eksistensi pesantren karena bisa menyebabkan terjadinya demoralisasi pesantren. Selain itu, secara faktual, keuntungan yang diterima pesantren tidak sebanding dengan yang diperoleh oleh kelas transkultural. Dengan demikian kelas transkultural ini sebenarnya sangat merugikan pesantren, karena tidak saja bisa mengancam eksistensi pesantren tetapi bisa menjadi "parasit sosial" bagi komunitas pesantren maupun sistem ekonomi. Keberadaan kelas transkultural agama ini juga menunjukkan terjadi perubahan konstruksi sosial pesantren dari bipolar ; kiai-santri, menjadi multipolar, yaitu kiai, santri kelas transkultural dan kelompok kritik yang merupakan antithesis dari kelas transkultural. Dengan konstruksi sosial multipolar ini jelas akan terjadi relasi dan interaksi sosial dengan kiai kompleks dalam dunia pesantren pada masa-masa mendatang. Hal ini akan berpengaruh terhadap peran, posisi dan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan agama. Sehingga dari sini perlu adanya reaktualisasi, reinterpretasi dan reformulasi terhadap berbagai ajaran, sistem nilai dan pemahaman keagamaan pesantren."

"Priyayi dalam masyarakat Jawa menduduki status yang tinggi dan sangat dihormati, oleh karenanya bagi wong cilik ingin menjadikan salah satu anak- anaknya atau bahkan kalau bisa semua anak-anaknya menjadi priyayi. Priyayiisme bagi wong cilik dapat diartikan sebagai proses menjadi priyayi, sedangkan bagi priyayi, priyayiisme dapal diartikan sebagai bentuk atau upaya mempertahankan status kepriyayiannya. Dalam status priyayi melekat atribut kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Untuk mempertahankan statusnya sebagai priyayi, seorang priyayi tidak bisa melepaskan diri dari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).Penelitian mengenai Priyayi-Priyayiisme dan KKN di Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan studi stratifikasi sosial dari sudut sosial budaya melalui nilai-nilai kepriyayian, yang akan melihat bagaimana proses di atas berlangsung dari periode waktu sebelum tahun 1945, tahun 1946-1975 dan 1976- 2005, sehingga akan secara nyata akan terlihat bentuk-bentuk perubahan dan hasil pembahan yang terkait dengan proses-proses sosial tersebut.Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan Studi dokumentasi. Informan kunci yang dijadikan sumber informasi dalam penelilian ini adalah para priyayi terutama tokoh-tokoh masyarakat, guru dengan penekanan pada Iurah dan camat. Penekanan ini untuk mempermudah dalam mengkaitkan hubungan kekuasaan, kejayaan dan kehormatan dengan KKN. Sedangkan yang dijadikan rujukan sebagai sumber informasi utama adalah informasi dari Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Harsadiningrat, sebagai orang yang ditunjuk oleh Keraton Kasultanan "Ngayogyakarta Hadiningrat" untuk mewakili keraton memberikan informasi mengenai priyayi. Penunjukan beliau didasarkan atas penguasaan substansi dan pengalaman beliau sebagai mantan bupati yang mengetahui secara mendalam lurah dan camat melaksanakan pemerintahannya.Konsep-konsep utama yang dipergunakan untuk menganalisa temuan penelitian ini adalah konsep-konsep Weber dan Lenski (1978) tentang stratifikasi sosial (Kekuasaan, Previlese dan Prestise) dan kosep "Verstehen" dari Weber ; konsep "Kapital Kultural" dari Bourdieu, 1966. Dalam studi weber ketiga dimensi itu pada dasarnya berdiri sendiri namun dimensi previlese lebih mendominasi dibandingkan dengan dimensi Iainnya, sebaliknya Lenski lebih melihat kekuasaan lebih dominan dibandingkan dengan yang Iainnya. Dalam studi RMZ Lawang, tentang manggarai ketiga dimensi itu harus dilihat secara terpisah. Dalam kaitannya dengan studi priyayi tentang priyayi pada awalnya benar apa yang disampaikan oleh Weber dan Lenski namun kemudian berubah arah menjadi prestise yang Iebih dominan. Sedangkan konsep-konsep priyayi penulis rujuk dari Clifford Geertz (1980), Umar Kayam (2003), Ong Hok Ham (2002), Supariadi (2001), Serat Wulang Reh Karya Paku Buwana IV (1788-1811), Serat Tripama dan Wedhatama karya Mangkunegara IV (1853) dan sumber-sumber lain seperti terdapat dalam babad, wewaler maupun cerita fiksi modern.Penelilian lapangan ini menemukan, bahwa terdapat pergeseran atau perkembangan dari definisi priyayi, yang semula priyayi berkonotasi sebagai "kata benda" yang merukuk pada keturunan, kini berkonotasi sebagai "kata sifat" yang merujuk pada perilaku. Dalam priyayiisme juga mengalami pergeseran atau perkembangan magna. Bagi priyayi priyayiisme bergeser dari upaya meniru gaya hidup keraton kepada upaya mempertahankan "status quo" yang dilakukan dengan sesuatu upaya yang terimplementasi dalam kehidupan modern seperti investasi dalam bidang pendidikan, berwira usaha, berdagang dan lain-lain. Upaya-upaya itu juga dibarengi dengan upaya "panyuwunan sebagai abdi dalem punakawan" dalam birokarasi kraton untuk melengkapi keunggulannya sebagai priyayi terutama terkait dengan atribut kehormatan. Fenomena ini sama dengan fenomena "Umrah" dan "Haji". Sementara itu priyayiisme bagi wong cilik yang semula diartikan sebagai proses menjadi priyayi dengan penekanan menjadi pegawai negeri, tujuan itu bergeser menjadi lebih luas, ingin menjadi pegawai dengan tetap berusaha meniru priyayi. Sebagai konsekuensi perkembangan dan pergeseran definisi tersebut, sebuah temuan lapangan menunjukkan bahwa struktur sosial priyayi berkembang secara kuntitas, makin meluas dan mengakar kebawah dan nilai-nilai priyayi makin tersosialisasikan lebih banyak kepada wong cilik. Yang menyemangati perubahan ini adalah HB DC (1940-1988) dengan konsepnya "Tahta Untuk Rakyat" yang kemudian diikuti "Nama Untuk Rakyat" meskipun yang disebut terakhir tidak melalui statement secara resmi dan HB X (1989-sekarang), dengan konsepnya "Tahta Untuk Kesejahteraan Rakyat" dan anjurannya agar selalu "Berlaku Prasaja".Temuan perkembangan definisi dan meluasnya struktur sosial priyayi sebagaimana tersebut di atas, penulis juga menemukan tentang rumusan klarifikasi yang didasarkan pada kajian lieteratur maupun temuan-lapangan. Klasifikasi priyayi itu ialah "Priyayi Luhur", "Priyayi Menengah", "Priyayi Biasa" dan "Priyayi Rendah" dengan menggunakan para meter "°Pendidikan", "Keturunan dan Gelar- Gelar Bagsawan dan Tatanan Priyayi" yang meliputi aspek "Penguasaan Bahasa Jawa dan Bahasa Asing", "Kepemimpinan", "Keteladanan", "Kesetiaan dan LoyaIitas", "Keihklasan dan Kejujuran", "Kedermawanan dan Kerelaan Berkorban". Aspek-aspek ini ditujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pemerintah dan negara.Berdasarkan temuan lapangan maupun teoritik, penulis menyarankan untuk sebuah penelitian lanjutan tentang "Tatanan Priyayi", yang hasilnya dapat memperkuat temuan-temuan di atas, dengan mengoperasionalkan setiap aspek dengan parameter yang terukur."