Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa tengah yang cukup potensial. Hampir 90 % basis perekonomian masyarakatnya bertumpu pada sektor industri / perdagangan, sehingga menempatkan kabupaten Kudus sebagai kabupaten dengan product domestic bruto (PDRB) tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Semarang. Bahkan kalau dilihat PDRB secara perkapita justru tertinggi di Jawa tengah melampaui Semarang lebih dari 25 % di tahun 2000. Akibat kegiatan industri/perdagangan tersebut di tahun 2001 memberi kontribusi ke kas negara rata-rata per hari kerja hampir Rp. 15,5 milyar dalam bentuk cukai rokok dan cukai lainnya, PPN dan PPH pasal 22, namun tidak sedikitpun yang dapat dibagi langsung ke pemkab Kudus sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimungkinkan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam seperti hutan, pertambangan umum dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh pemkab Kudus. Minimnya sumber daya alam di Kabupaten Kudus tidak bias mendongkrak APBD yang saat ini hanya tercatat 11 % dari APBD atau sekitar Rp. 24,5 milyar. Tesis ini membahas salah satu upaya yang bisa ditempuh oleh pemkab Kudus untuk meningkatkan PAD melalui langkah revitalisasi aset daerah yang selama ini pemanfaatannya tidak optimal dan cenderung membebani APBD agar bisa memberi kontribusi terhadap peningkatan PAD. Upaya tersebut adalah pengoptimalan VSAT SISKOMDAGRI yang saat ini pemanfaatannya hanya 10 % untuk difungsikan sebagai node backbone Internet melalui pendirian usaha ISP bekerja sama dengan mitra swasta dalam bentuk kerja sama operasi. Tinjauan analisis yang digunakan adalah analisa kelayakan bisnis. Dari analisa kelayakan bisnis dengan menyalurkan bandwidth Internet 256 kbps di tahun pertama, kemudian diupgrade menjadi 384 kbps ditahun ketiga serta 512 kbps ditahun ketujuh melalui wireless 2,4 GHZ sebagai jaringan akses memberikan hasil yang layak. Pemkab sebagai pemilik aset VSAT berhak atas revenue sharing yang berkontribusi langsung pada peningkatan PAD.

---

Kabupaten Kudus is one of 35 districts/cities in Central Java, which is quite potential. Almost 90% of the society's economy is based on industrial/trading sector; hence Kabupaten Kudus becomes a district with the second highest product Domestic Bruto (PDRB) in Central Java, after Semarang. Moreover, if we see the ratio of PDRB for people per area, it has the highest PDRB in Central Java, surpassing Semarang by 25% in 2000.

The result of the industries/trades in 2001 contributes to the country cash at almost Rp. 15, 5 billion per work-day, in the form of cigarette/tobacco customs and other customs, value-added taxes (PPN) and income taxes (PPH) sub-chapter 22, Never the less, none of these can be shared directly to kudus municipality as district original income, as it is possible for other areas which have natural resources like forests, general mining, etc, that are not owned by kudus municipality. The minimum natural resources in kudus district cannot support the district's budget which is now only 11% of the budget or about Rp 24, 5 billion.

This thesis discusses about one of the efforts which can be carried-out by kudus municipality in order to increase its income, i.e., through revitalization of regional assets which have not been utilized optimally and tend to burden the budget so that they can give contribution towards the increase of the income. The effort is the utilization of VSAT SISKOMDAGRI that's only 10% exploited as node of internet backbone, in the form of joint operation body. The analytical review applied is business feasibility analysis.

From the business feasibility analysis by distributing internet band with 256 kbps in the first year, then upgraded to 384 kbps in the third year, and 512 kbps in the eighth year via wireless 2, 4 GHZ as access network result in a feasible outcome. The municipality as VSAT asset owner has a right on the revenue sharing that gives direct contribution towards income increase."

"Perubahan dari era monopoli ke era kompetisi merubah paradigma tentang telekomunikasi di Indonesia. Perubahan tersebut membawa dampak terhadap persaingan dan keterhubungan jaringan antar operator telekomunikasi sehingga diperlukan interkoneksi. Layanan transit merupakan salah satu layanan interkoneksi yang hak penyelenggaranya adalah operator penyelenggara jaringan tetap jarak jauh. Perhitungan tarif interkoneksi berdasarkan cost based telah menurunkan revenue dari penyelenggara layanan transit. Hal ini disebabkan perhitungan tarif layanan transit lebih mahal bila dibandingkan dengan layanan direct. Layanan transit memiliki kepentingan bagi operator incumbent dalam hal ini PT TELKOM Tbk, untuk optimalisasi jaringan sekaligus sebagai efisiensi network secara nasional.Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis daya saing industri layanan transit terhadap faktor faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal industri dengan menggunakan model 5 forces porter dan untuk mengetahui lingkungan internal agar industri tetap memiliki daya saing, maka digunakan strategi SWOT untuk menentukan strategi berdasarkan hasil analisis untuk lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Bisnis layanan transit di era interkoneksi cost based memiliki kompetisi yang tinggi dalam industri sehingga diperlukan strategi ST (strenghts and threats) agar dapat menghadapi kompetisi. Asumsi growth rate telekomunikasi sebesar 14% tiap tahunnya akan memberikan pertumbuhan revenue bagi layanan transit menjadi sebesar 1,678 trilyun rupiah.

---

The revolution from monopoly era to a competition era have changed the paradigm on telecommunication in indonesia. These causes an impact towards competition and network connection between telecommunication operators, in this case, interconnection are needed.Transit service is one of the interconnection services that are based on long distance network operator. Interconnection rate is cost based decreasing revenue from transit service, this caused by high priced transit service rate compared to direct service. Transit service has an important role for incumbent operator, in this case to optimal the network and also efficient network of PT. Telkom Tbk nationally.These researches are based on analyzing the competition of transit service industries towards factors that persuade the environment of external and internal industries by using 5 forces porter models. In that case, SWOT strategy is the right strategy to explore the internal environment factors toward industries developing the power to compete and dealing with the environments. Transit service business in the cost based interconnection era has a high competition in industries, therefore, ST (strengths and threats) strategies are needed for the competition. Asumption of Telecommunication growth rate is 14% every year, this will developed revenue for transit service to be 1.678 trillion rupiahs."

"Tingginya tingkat keluhan pelanggan terhadap layanan pusat panggilan (call center) 147 terutama pada proses aktivasi layanan tambahan menjadi sebuah masalah penyebab turunnya penjualan minipack sehingga target revenue tidak tercapai. Minimnya informasi paket tambahan dan proses aktivasi yang dinilai lama dan tidak efisien menjadi dasar penelitian ini. Sehingga dilakukan sebuah perancangan sistem yang disebut Multi-system On Screen Subscription (MOSS) agar pelanggan mampu melakukan aktivasi secara self provisioning dengan metode pembayaran prepaid (prabayar) dan postpaid (pascabayar) untuk mempermudah pelanggan serta menekan biaya yang harus dikeluarkan jika melakukan aktivasi melalui Inboud Call 147. Penelitian ini menggunakan metode fishbone analysis untuk melihat akar masalah dan menggunakan system thinking untuk mengevaluasi solusi yang akan dirancang. Perancangan sistem MOSS bertujuan sebagai inovasi, dinilai dari parameter Micro Thinking, Macro Thinking, dan Mega Thinking.

---

The high level of customer complaints about call center services, especially in activating additional functions, is a problem that causes a decline in minipack sales so that revenue targets are not achieved. The lack of additional package information and the activation process that was considered long and inefficient was the basis of this study. So that all systems are designed called Multi-system On-Screen Subscription (MOSS) so that customers can activate as self-provisioning with prepaid and postpaid methods to facilitate customers and reduce costs to be incurred if activating via Inbound Call 147. This study uses a fishbone analysis method to look at the root of the problem and uses system thinking to evaluate the solution to be designed. MOSS system design aims as innovation, judged by the parameters of Micro Thinking, Macro Thinking, and Mega Thinking."

"BMKG mempunyai fungsi pelayanan dan penyediaan informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG), pengelolaan data dan informasi yang baik akan menjadi fokus utama dalam aktivitas bisnis BMKG. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan infrastruktur jaringan komunikasi Local Area Network dan Wide Area Network yang dapat diandalkan dalam melakukan analisa data dan penyebaran informasi publik. Untuk mendapatkan kualitas kinerja sistem jaringan komunikasi yang sesuai standar ideal menurut TIPHON, maka penulis mengusulkan model kerangka kerja terintegrasi yang terdiri dari : elemen End-User yaitu mengukur kepuasan pelanggan, elemen aplikasi yaitu mengukur nilai QoS pada sistem jaringan BMKG, elemen sistem yaitu mengusulkan rekomendasi topologi, elemen investasi yaitu menganalisis investasi berbasis dampak dan elemen hardware yaitu memilih perangkat melalui standar yang terbaik. Dari hasil pembahasan didapatkan bahwa kerangka kerja ini bisa menjadi acuan untuk standarisasi karena mengedepankan aspek analisis investasi yang dapat meminimalisir kerugian ekonomi terhadap bencana dan aspek standar perangkat terbaik. Setiap elemennya saling berhubungan dalam meningkatkan kualitas suatu jaringan dengan porsinya masing – masing, namun memang pada kerangka kerja ini dibatasi tidak sampai pada elemen uji model dan evaluasi, meskipun begitu kerangka kerja ini dapat dijadikan menjadi SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan suatu sistem di BMKG

---

BMKG has a service function and information in Meteorology, Climatology, Air Quality and Geophysics (MKKuG). Good data and information management can focus on business activities to produce fast, precise, accurate, wide-coverage information and easy to understand. This condition can support a reliable and speedy Local Area Network (LAN), and Wide Area Network (WAN) communication infrastructure is needed to support the performance of BMKG employees in analyzing data and disseminating public information. To get the quality of the communication network system performance according to the ideal standard according to TIPHON, the authors propose an integrated framework model consisting of End-User elements that measure customer satisfaction, application elements that measure the QoS value on the BMKG network system, system elements that propose recommendations topology, the investment element is analyzing impact-based investments, and the hardware element is choosing the device through the best standards. The discussion results found that this framework can be a reference for standardization because it prioritizes aspects of investment analysis that can minimize economic losses to disasters and aspects of the best standard equipment. Each element interconnected in improving the quality of a network with their respective portions. However, this framework is limited not to model testing and evaluation elements, even though this framework can be used as an SOP (Standard Operating Procedure) as a reference in development and implementation. Development of a system at BMKG"

"Komunikasi satelit merupakan salah satu platform bisnis PT Telkom dalam memberikan layanan komunikasi bagi seluruh wilayah di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara Maritim yang terdiri dari pulau-pulau sehingga membutuhkan suatu sistem komunikasi yang dapat menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia hingga ke daerah-daerah terpencil. Namun dengan perkembangan beragam alternatif teknologi komunikasi lainnya dan persaingan antar operator satelit baik dalam maupun luar negri membuat pangsa pasar bisnis satelit menjadi berkurang. Untuk mengembangkan bisnis di bidang satelit PT Telkom memutuskan untuk membeli satelit baru. Namun dengan kondisi industri satelit tersebut perlu dilakukan analisis untuk melihat kelayakan ekonomi feasibility investasi dari implementasi satelit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode tekno ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai NPV yang diperoleh sebesar 38,666.000, IRR sebesar 14.75 dan payback period selama 6.17 tahun. Berdasarkan parameter tersebut dapat dilihat bahwa investasi tersebut masih tergolong layak untuk dilanjutkan.

---

Satellite communication is one of the business platform of PT Telkom in providing communications services to all regions in Indonesia. As Indonesia is a maritime country that comprising many islands thus requiring a communication system that connects all regions in Indonesia, even to the remote areas. However, with the development of various alternative communication technologies makes the market share of the satellite business will be reduced. To develop the satellite bussiness, PT Telkom decided to procure a new satellite. But with the satellite industry condition, an economic analysis need to be done to see whether the investment is feasible. This research is using techno economic method. The research result shows that NPV value is 38,666.000, IRR is 14.75 , and payback period duration is 6.17 years. Based on those parameters can be seen that the investment is relatively feasible to proceed."

"ABSTRAKInternet of Things IoT merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang dimana memungkinkan setiap benda seperti alat kesehatan, mesin produksi, mobil, TV, benda lainnya dapat saling terhubung melalui internet. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian semua pihak, salah satunya adalah potensi ancaman terhadap keamanan data dan privasi.Di Indonesia sendiri, sudah ada regulasi yang mengatur keamanan data dan transaksi elektronik. Regulasi tersebut antara lain PP No. 82 Tahun 2012, UU No. 11 Tahun 2008, dan Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016. Namun ketiga regulasi tersebut tidak secara spesifik mengatur masalah keamanan data dan privasi pada layanan Internet of Things IoT . Sehingga di perlukan sebuah regulasi yang khusus mengatur masalah keamanan data dan privasi pada layanan IoT.Penelitian ini menggunakan metode Privacy Impact Assessment PIA dan mengambil salah satu domain IoT, yakni Smart Healthcare. Sebagai hasil dari penelitian, di dapat 5 faktor yang perlu di atur dalam regulasi terkait aspek keamanan data dan privasi pada layanan Internet of Things Smart Heathcare , yakni security compliance, device security, secure communication, virtualization security, dan application security. Untuk security compliance, di rekomendasikan untuk menerapkan sertifikasi ISO/TC 215 Health Informatics. Untuk aspek device security, direkomendasikan untuk menerapkan Trusted Computing Base TCB . Untuk aspek secure communication di haruskan menggunakan Virtual Private Network VPN . Untuk aspek virtualization security, di haruskan menerapkan beberapa mitigasi seperti provisioning, hardening, firewall, access control, dan IDPS. Dan untuk aspek application security, di haruskan untuk menerapkan beberapa mitigasi seperti secure programming, static code analysis, automated pentest, dan web application firewall.

---

ABSTRACTInternet of Things IoT is one of the emerging technologies which allow any objects such as medical equipment, production machinery, cars, TVs, and other objects can be interconnected through the Internet. However, there are several challenges that need to be considerate of all parties, one of which is a potential threat to data security and privacy.In Indonesia, there are some existing regulations governing the security of data and electronic transactions. PP No. 82 Tahun 2012, UU No. 11 Tahun 2008, and Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016 about Information Security Management System ISMS . However, these three regulations are not specifically control the issue of data security and privacy on the services of Internet of Things IoT . Thus, required a special regulation governing the data security and privacy on services of Internet of Things IoT .This research using Privacy Impact Assessment PIA methods and take one of the IoT domain, Smart Healthcare. As a result, there are 5 factors that need to be set in regulations related aspects of data security and privacy on the Internet of Things services Smart Heathcare security compliance, device security, secure communications, virtualization security, and application security. For security compliance, it 39 s recommended to apply ISO TC 215 Health Informatics. For the aspects of security devices, it is recommended to implement the Trusted Computing Base TCB . For secure communication aspects in required to use a Virtual Private Network VPN . For security aspects of virtualization, in required to apply some mitigation such as provisioning, hardening, firewalls, access control, and IDPS. And for aspects of application security, be required to implement some mitigation such as secure programming, static code analysis, automated pentest, and web application firewall."

"Dalam penelitian ini mengangkat masalah penggunaan Radio Frequency Identification (RFID) pada sistem pembayaran tol yang masih terdapat beberapa kekurangan, salah satunya masih terjadinya kemacetan dan belum berfungsinya gerbang tol secara Multi Line Free Flow (MLFF). Penelitian ini mengusulkan dua solusi teknologi yaitu Automatic Number Plate Recognition (ANPR) dan Global Navigation Satellite System (GNSS). Dalam kontek keindonesiaan, studi kelayakan kedua teknologi tersebut dilakukan dengan metode in deep interview bersama tiga narasumber, yaitu regulator, ahli telematika, dan akademisi. Ketiga narasumber tersebut berasal dari kalangan pemerintah, pakar telematika, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mengatakan mengenai izin frekuensi penggunaan RFID dan satelit serta sistem integrasi sistem transportasi terintegrasi di masa depan, ahli telematika menjelaskan aspek umum dan aspek khusus terkait teknologi yang akan digunakan untuk keperluan di sistem pembayaran jalan tol, dan akademisi menjelaskan bagaimana proses kebutuhan penyedia layanan jalan tol membuat keputusan untuk membuat sistem pembayaran non tunai dengan melakukan benchmarking ke luar negeri terlebih dahulu dan bagaimana seharusnya suatu sistem dapat menjalankan semua proses dengan baik untuk kepentingan audit internal . Mengingat sudut pandang ini dan data dukungan dari benchmark negara lain, ANPR adalah teknologi yang cukup baik untuk sistem pembayaran tol karena lebih banyak data dapat digunakan dan dapat digunakan di masa mendatang.

---

This research raises the problem of using Radio Frequency Identification (RFID) in the toll payment system which still have deficiency, the congestion often happen and a Multi Line Free Flow (SLFF) system at toll gate still are ongoing yet. This study proposes two technology solutions, Automatic Number Plate Recognition (ANPR) and Global Navigation Satellite System (GNSS) as the option. In the Indonesiaan context, the feasibility study of the two technologies by using in deepth interviews method with three sources speaker, from regulator, telematics experts, and academics. The three resource persons came from the government, telematic expert, and academic. The results of the study show that the government says about the frequency permit for the use of RFID and satellites as well as an integrated transportation system integration system in the future, telematic expert explain general aspects and specific aspects related to technology that will be used for purposes in the toll road payment system, and academics explain how to process requirements. toll road service providers make a decision to make a non-cash payment system by benchmarking abroad first and how a system should be able to carry out all processes properly for internal audit purposes. Considering this point of view and supporting data from other country benchmarks, ANPR is good enough technology for a toll payment system because more data can be used and can be used in the future."