Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kasus penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang fenomenal di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat adalah pengungkapan kasus artis AP dan penelitian ini membahas tentang pemanfaatan Teknologi Sekuriti Informasi dalam pengungkapan kejahatan narkotika artis AP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, regulasi yang mengatur kaitannya dengan tanaman ganja, ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja dan zat aktifnya lainnya dikelompokkan dalam lampiran Daftar Narkotika Golongan I. kemudian diperbaharui dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tanaman ganja dan zat aktif yang dilarang. Kedua, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan penyalahgunaan narkotika oleh tersangka AP, antara lain : 1) Alat komunikasi yang digunakan pelaku menggunakan kode rahasia atau password, sehingga pihak penyidik menemui kesulitan dalam mengambil data-datanya; 2) Pelaku tidak kooperatif dalam memberikan informasi kepada penyidik mengenai jaringan narkobanya. Ketiga, strategi pemanfaatan teknologi sekuriti informasi dalam kejahatan narkotika artis AP oleh Polres Jakarta Barat dilakukan penyidik dengan menggunakan teknologi informasi, dengan melakukan analisa komunikasi media sosial milik tersangka dam nomor telepon seluler milik tersangka yang terdapat dalam database jaringan narkoba oleh Tim Analis Polres Jakarta Barat. ......Narcotics abuse cases are closely related to illicit drug trafficking as part of the world of international crimes. One of the most phenomenal narcotics abuse cases occurring in the jurisdiction of West Jakarta Metropolitan Police Resort is the disclosure of the case involving an artist called AP. The research discusses the use of information security technology in uncovering the narcotics crime involving AP. The research employs the qualitative approach using a case study. The results of the research reveal three points. First, the regulations governing the relationship with cannabis plants are stated in Law Number 35/2009 concerning Narcotics. Cannabis plants and other active substances are grouped in the attachment to the Narcotics List Category I. The regulation, then, is updated with the Ministry of Health Regulation Number 13/2014 concerning Changes in Narcotics Classification stating that cannabis plants and other active substances are prohibited. Second, the factors that hinder the disclosure of narcotics abuse involving AP are (i) the communication tool used by the perpetrator uses a secret code or password so that investigators have difficulty in retrieving the data and (ii) perpetrators are not cooperative in providing information to investigators about their drug network. Third, the strategy of using information security technology in uncovering the narcotics crime involving AP is carried out by investigators using information technology by analysing the suspect's social media communications and the suspect's cell phone number contained in the drug network database belongs to the police.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara pemolisian akibat adanya pembatasan sosial, namun kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka publik tidak dapat dicegah, karena hal ini merupakan hak asasi manusia. Pengendalian massa pada masa pandemi, salah satunya pengawalan terhadap konvoi komunitas, kemudian menjadi tugas yang menantang bagi kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penerapan diskresi kepolisian dalam pengawalan konvoi komunitas selama masa Pandemi Covid-19. Metode kualitatif digunakan dalam pengembangan penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Analisa dalam penelitian ini didasarkan pada teori diskresi dan Teori Keadilan Prosedural. Hasil analisa menunjukkan bahwa sekarang ini pemolisian bergeser untuk menyesuaikan kondisi pandemi, salah satu unsur pentingnya adalah perluasan kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan pandemi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum terutama mengenai kebijakan pembatasan sosial. Diskresi ini kemudian perlu diterapkan dalam manajemen ketertiban umum dan pengendalian massa. Cara yang dapat dilakukan polisi dalam pengendalian massa adalah dengan mengembangkan komunikasi yang intens dengan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis dialog yang dengan sukarela akan dipatuhi oleh masyarakat. Implementasi pengawalan konvoi komunitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kepolisian yang melakukan pengawalan masih belum dapat menerapkan diskresi dengan tepat sehingga menyebabkan adanya diskresi diskriminatif dan penyimpangan diskresi non-function. Hal ini kemudian menyebabkan kesangsian masyarakat terhadap kemampuan polisi untuk menerapkan diskresi demi mencapai keadilan. ......The Covid-19 pandemic has affected the way of policing due to social restrictions, but then gathering and expressing opinions in public cannot be prevented, because this is a part of human right. Crowd control during the pandemic, one of which was escorting community convoys, then became a challenging task for the police. This paper aims to analyze the application of police discretion in escorting community convoys during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in this study is based on discretionary theory and procedural justice theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic conditions, one of the important elements is the expansion of the police's discretionary authority in handling pandemics in the field related to law enforcement, especially regarding social restriction policies. This discretion then needs to be applied in public order management and crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community will voluntarily comply with. The implementation of escorting community convoys in the jurisdiction of Polda Metro Jaya shows that the police who carry out escorts are still unable to apply discretion properly, causing discriminatory discretion and non-function discretionary deviations. This then causes public doubts about the ability of the police to exercise discretion in order to achieve justice.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kompetensi, kualitas kehidupan kerja, dan kinerja penyelesaian perkara pada Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatory untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas kehidupan kerja; menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara; menguji dan menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja penyelesaian perkara; serta menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara melalui kualitas kehidupan kerja sebagai variabel mediasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian campuran dengan jenis sequential explanatory design dimana tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif dan dilanjutkan tahap kedua yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dimana jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari 113 anggota Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk selanjutnya dianalisis menggunakan software analisis SEM AMOS 22 untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Skala Likert dalam pengukuran kuisioner menggunakan 1-5 skala. Penelitian kualitatif dibangun berdasarkan hasil awal data kuantitatif untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis yang diusulkan dapat diterima. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan positif yaitu kompetensi terhadap kualitas kehidupan kerja; kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara; kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja penyelesaian perkara; dan kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara melalui kualitas kehidupan kerja yang artinya kualitas kehidupan kerja mampu menjadi variabel intervening antara kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara. ......The research is conducted in order to examine the effect of competency, quality of work life, and performance in crime clearance at Criminal Investigation Department of South Jakarta Metropolitan Police Resort. This is an explanatory research aiming to examine and analyse the effect of competency on the quality of work life; the effect of competency on the performance in crime clearance; the effect of quality of work life on the performance in crime clearance; and the effect of competency on the performance in crime clearance through the quality of work life as an intervening variable. The methods of the research is mixed, called sequential explanatory design, in which the first stage of the research employs the quantitative approach and the second stage employs the qualitative approach. The quantitative research using survey methods has 113 respondents who are the members of South Jakarta Metropolitan Police Resort Criminal Investigation Department. Samples are taken using the saturated sample method where the entire population is sampled in the study. Data is collected through distributing questionnaires to respondents. Then, the data is analysed using SEM AMOS 22 analysis software in order to determine the effect between variables. The Likert scale in measuring the questionnaire uses the 1-5 scale. The Qualitative research is built on the initial results of the quantitative data to prove, deepen and expand the quantitative data. The results of the study indicate that the overall hypothesis proposed can be accepted. The factors that have a significantly positive effect are competency on the quality of work life; competency on the performance in crime clearance; quality of work life on the performance in crime clearance; and competency on the performance in crime clearance through the quality of work life, which means that the quality of work life can be an intervening variable between competency and performance in crime clearance

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penerapan diversi dalam tahap penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim pada Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) pada tahap penyidikan yang belum memberikan hasil maksimal dalam melindungi anak secara hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pelaksanaan diversi di Satreskrim Polres Metro Jaksel belum sejalan dengan semangat diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Kedua, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya pelaksanaan diversi di Satreskrim Polres Metro Jaksel yaitu: (1) adanya keinginan dari pelaku maupun korban untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah mufakat; (2) adanya kesediaan dari korban maupun keluarganya untuk bertemu dan bermusyawarah dengan pelaku dan atau keluarganya; dan (3) adanya kesepakatan yang dicapai antara pelaku dan korban dalam penyelesaian perselisihan melalui musyawarah. Ketiga, pada masa mendatang, penyidik Satreskrim Polres Metro Jaksel dapat menerapkan model diversi musyawarah masyarakat yang melibatkan polisi, pelaku dan/atau orangtua/ walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah) sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Model musyawarah mufakat memberikan kesempatan bagi seluruh pihak untuk memberikan pandangan mengenai pentingnya penyelesaian perselisihan melalui pendekatan keadilan restoratif bagi pelaku dan korban beserta keluarga maupun masyarakat agar hubungan kedua belah pihak dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala. ......The thesis is a result of research on the analysis of the implementation of diversion in the investigation stage of a criminal act of physical violence carried out by investigators of the South Jakarta Metro Police (Polres Metro Jaksel) especially Satreskrim Branch against a child in conflict with the law (AKH) at the investigation stage which has not provided maximum results in protecting child legally. This research was conducted by descriptive-qualitative method sourced from primary and secondary data with data collection methods carried out by primary informant interviews, observation and document review. The results of the study show, first, that the implementation of diversion at the Satreskrim South Jakarta Metro Police is not in line with the spirit of diversion as regulated in the SPPA Law. Second, there are several factors that encourage the realization of the implementation of diversion at the Satreskrim South Jakarta Metro Police, namely: (1) the desire of the perpetrators and victims to resolve disputes through deliberation and consensus; (2) the willingness of the victim and his family to meet and discuss with the perpetrator and or his family; and (3) an agreement was reached between the perpetrator and the victim in the settlement of disputes through deliberation. Third, in the future, Satreskrim of South Jakarta Metro Police investigators can apply a community consultation diversion model involving the police, perpetrators and/or their parents/guardians, victims and/or their parents/guardians, community advisors and the community (community leaders or from the school) as mandated by the SPPA Act. The consensus deliberation model provides an opportunity for all parties to provide their views on the importance of resolving disputes through a restorative justice approach for perpetrators and victims and their families and communities so that the relationship between the two parties can be restored to stage previously.

Abstrak :
Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, pertumbuhan pinjaman online berbasis peer-to-peer (P2P) lending di tanah air mengalami kemajuan pesat. Sayangnya, hal ini memunculkan ancaman teror dengan kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik dari perusahaan P2P lending, seperti yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inovasi Milik Bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditipideksus Bareskrim Polri dan alasan para tersangka dalam kasus pinjaman online ilegal KSP Inovasi Milik Bersama tidak dijerat hukum tindak pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus terhadap kasus KSP Inovasi Milik Bersama. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada personel Dittipideksus Bareskrim Polri dan OJK dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta berita acara hasil penyidikan kasus tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dimana saat ini proses penyidikan sudah sampai penyerahan tersangka dan barang bukti ke pengadilan. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, korporasi ini diidentifikasi sebagai crime corporation atau perusahaan yang secara sengaja didirikan untuk tujuan kejahatan. Kasus KSP Inovasi Milik Bersama tidak dikenakan pertanggungjawaban korporasi karena di dalam KUHP belum menganggap korporasi sebagai subjek hukum serta belum tercapainya kesepahaman antara penegak hukum terkait hal tersebut. ......Along with the rapid advances in technology, the growth of online lending based on peer-to-peer (P2P) lending in the country is progressing rapidly. Unfortunately, this raises the threat of terror with violence, humiliation, and defamation from P2P lending companies, such as KSP Inovasi Milik Bersama. This study aims to analyze the investigation process carried out by the Ditipideksus Bareskrim Polri and the reasons the suspects in the case of the illegal online loan of KSP Inovasi Milik Bersama were not charged with corporate criminal law. This study uses a qualitative method through a case study of the case of the KSP Inovasi Milik Bersama. Data was collected by interviewing the personnel of the Dittipideksus Bareskrim Polri and OJK and studying documentation of the laws and regulations as well as the minutes of the results of the investigation of the case. The results of this study indicate that the investigation process carried out is in accordance with the procedures in force in the National Police Chief Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations where currently the investigation process has reached the submission of suspects and evidence to court. Based on the results of the investigation, this corporation is identified as a crime corporation or a company that is intentionally established for criminal purposes. The case of the KSP Inovasi Milik Bersama is not subject to corporate responsibility because the Criminal Code does not yet consider corporations as legal subjects and an understanding has not been reached between law enforcement regarding this matter.

Abstrak :
Intelijen adalah satu unit khusus di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki tugas rahasia untuk mencari informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapapun yang tidak berkepentingan. Oleh sebab itulah diperlukan upaya peningkatan kemampuan anggota intelijen, khususnya yang tergabung dalam Ditintelkam Polda Metro Jaya, yang dapat melalukan tugasnya dengan observasi digital melalui drone dan aplikasinya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan teknologi drone dapat digunakan sebagai strategi yang dilakukan oleh Ditintelkam Polda Metro Jaya dalam meningkatkan sumberdaya Polri yang Presisi khususnya dalam kemampuan observasi digital di bidang Intelkam, begitu juga dengan dampak penggunaanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan gejala-gejala yang muncul untuk dijadikan data analisis. Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara informan penelitian yakni Direktur Intelkam Polda Metro Jaya, Kabid Intel, dan Karo SDM sebagai narasumber utama. Selain itu juga peneliti melakukan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi drone di Ditintelkam Polda Metro Jaya dinilai belum optimal, baik dalam penggunaan sebagai kelengkapan dinas anggota maupun dalam kapasitas sumberdayanya yang belum mahir dalam mengoperasikan drone. Sementara itu, diketahui bahwa dampak dari penggunaan yang belum optimal ini berpengaruh pada kinerja anggotanya. ......Intelligence is a special unit under the National Police of the Republic of Indonesia, which has a secret task to find information that should not be known by anyone who is not authorized. For this reason, several efforts are needed to increase the ability of intelligence members, especially those who are members of the National Police Security Agency, where this can be done through digital observations through drones and the applications. Therefore, the main purpose of this study is to describe the use of drone technology as a strategy carried out by the National Police Ditintelkam in increasing the Precise Police Resources, especially in digital Observation capabilities and the impact of its use. The method used to achieve this goal is a qualitative approach by describing the symptoms that appear to be used as data analysis. Data collection techniques used were interviews with the Director of Intelkam Polda Metro Jaya, Head of Intel, and Karo HR as the main sources; and through document review. The results of the study indicate that the drone application in the National Police's Baintelkam is considered not optimal, both in its use as a complement to member services and in the capacity of its resources who are not yet proficient in operating drones. Meanwhile, it is known that the impact of this suboptimal use has an effect on the performance of its members.