Ditemukan 45 dokumen yang sesuai dengan query
Nasution, Muhammad Fadli, author
ABSTRAK
Siapa pun memenuhi fungsi ditentukan oleh hukum
order adalah organ. Fungsi-fungsi ini, baik itu dari normcreating sebuah
atau karakter norma-menerapkan, semua
akhirnya ditujukan pada pelaksanaan sanksi hukum. Sebuah
organ, dalam pengertian ini, merupakan indvidual memenuhi tertentu
fungsi. Dia adalah organ karena dan sejauh ia
melakukan hukum menciptakan atau fungsi hukum yang berlaku. tidak semua
individu yang benar-benar...
Universitas Indonesia, 2007
T37050
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Widarsono, author
Perubahan UUD 1945 telah memberikan pada DPR kekuasaan legislasi yang lebih tegas dan bukan sekedar hak. Secara kelembagaan kekuasaan legislatif ada pada 2 (dua) lembaga yaitu Presiden dan DPR, sebelum perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Setelah Perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa DPR...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T9748
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Martini, author
Keberadaan lembaga penasehat sepertinya hal Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia pada dasarnya bergantung kepada kebutuhan negara yang bersangkutan, serta dipengaruhi oleh latar belakang historis dari negara tersebut. Di Indonesia lembaga penasehat ini sudah ada sejak jaman kerajaan dulu. Lembaga penasehat Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia sedikitnya banyak diilhami oleh Raad...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2003
T10843
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Uyan Wiryadi, author
Salah satu permasalahan yang mengemuka pasca runtuhnya kekuasaan pemerintahan Presiden Suharto adalah masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persoalan ini sebenarnya sudah berkembang sedemikian rupa pada pemerintahan Soekarno. Karena itu, reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah runtuhnya rezim Suharto menjadi salah satu agenda reformasi yang harus diupayakan.
Kondisi tahun 1950-an sebenarnya awal gejolak politik...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15437
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aris Ideanto, author
Saat ini mulai ada kesadaran dari negara berkembang untuk melindungi Folklor sebagai aset yang berharga dari negaranya, termasuk Indonesia. Folklor merupakan suatu ekspresi dari budaya dan identitas sosial dan pada umumnya disampaikan secara lisan melalui peniruan atau dengan cara lainnya. Bentuk Folklor meliputi antara lain bahasa, karya sastra, musik, tarian,...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15524
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rr. Yuliawiranti S., author
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Mengenai pengertian "kemerdekaan pers" itu sendiri di dunia terdapat bermacam-macam konsep dan persepsi yang berbeda, tergantung dari latar belakang, sistem sosial dan sistem politik, serta filsafat yang mendasarinya. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15561
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Amin, author
Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR telah menyebabkan sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya cabang kekuasaan telah mengalami pergeseran. Di Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang semula berbunyi MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Kini...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16296
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yennita Dewi, author
Perkawinan Campuran menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan antara kedua orang yang menikah tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan antara lain mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Menurut hukurn kewarganegaraan positif Indonesia yaitu UU No_62 Tahun...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16494
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasrun Hasan, author
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Sebagai konsekuensinya adalah bahwa seluruh aspek kehidupan kenegaraan harus didasarkan pada hukum/peraturan perundang-undangan. Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sumber tertinggi peraturan perundang-undangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16651
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nur Widyastanti, author
Hak turut serta dalam pemerintahan adalah salah satu hak yang diakui oleh dunia internasional dan banyak negara di dunia. Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi juga mengakui dan melindungi hak ini, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 dan 28D, serta dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T 14535
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
