Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap perusahaan over the top asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan data yang bersumber dari laporan keuangan X, Pte.Ltd dan proses bisnis yang dilakukan oleh X, Pte.Ltd. Aturan perpajakan yang ada saat ini sangat sulit dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top asing, karena Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengatur, untuk pendirian Bentuk Usaha Tetap mensyaratkan harus terdapat tempat yang bersifat tetap (Fixed Place) dilokasi usaha tempat Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha (negara sumber), supaya negara sumber dapat mengenakan pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh di negara sumber (Indonesia), dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) ataupun penunjang (auxiliary). Sedangkan proses bisnis dari perusahaan over the top tidak memerlukan tempat tetap, tetapi melalui jaringan internet (over the top). Sehingga sangat besar potensi pajak yang tidak bisa dipungut dan menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun terkendala dengan adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), namun Indonesia dapat mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top, namun untuk jangka panjang perlu dilakukan penyempurnaan aturan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi Otoritas Pajak dalam membuat kebijakan dan aturan dalam mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia

---

This thesis discusses about Income Tax on foreign over the top companies that doing business activities in Indonesia. This study uses a qualitative research approach with descriptive design, with data sourced from the financial statements X, Pte. Ltd and business processes carried out by X, Pte.Ltd. The current tax rules are very difficult to serve as a legal basis for imposing income tax on foreign over the top companies, because the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) set that to be a Permanent Establishment (PE) need a fixed place in the Taxpayers location that they doing business activities (source country), and activities that carried out in the source country are not preparatory or auxiliary activities, so that the source country can collect income tax on the profits earned in the source country (Indonesia). Whereas the business process of an over the top company does not require a fixed place, but through an internet network. So that there is a huge potential for taxes that cannot be collected and incur large losses for state revenues. The results of this study conclude that although constrained by the existence of the Double Tax Avoidance Agreement (P3B), Indonesia can impose income tax on over the top companies, so it is hoped that this research can be one of the inputs for the Tax Authority in making income tax policies and rules to over the top companies that doing business in Indonesia"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis atas interpretasi pasal 7 ayat 1 P3B Indonesia-Tiongkok. Untuk mengilustrasikan analisis digunakan studi kasus BUT ldquo;Electric rdquo; dalam lingkup Engineering Procurement Construction contract. Pokok permasalahan penelitian adalah tidak adanya penegasan tentang pemahaman frasa directly or indirectly dan frasa not undertaken or have no relation dalam OECD dan UN Model. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriftif. Hasil penelitian adalah bahwa frasa directly or indirectly merupakan perluasan atribusi, dan frasa not undertaken or have no relation merupakan pembatasan/syarat dari perluasan tersebut. Penerapan pada studi kasus BUT ldquo;Electric rdquo;, penghasilan kontrak EPC yang dapat diatribusikan kepada BUT ldquo;Electric rdquo; hanya dari aktivitas Construction. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak untuk menghidari sengketa pajak dikemudian hari. Untuk menjamin dan mengamankan penerimaan negara maka perlu bersinergi dengan Kementerian Teknis untuk membuat peraturan yang memperbesar porsi aktivitas EPC di Indonesia.

---

ABSTRACTThe thesis analyzes the interpretation on article 7 paragraph 1 Tax Treaty between Indonesia and Tiongkok. In order to obtain the comprehensive view, the case of EPC contract ldquo Electric rdquo Permanent Establishment is used as an example on this study. The problem is the absence of affirmation, interpretation, of article 7 paragraph 1 terminology ldquo directly or indirectly rdquo and ldquo not undertaken or have no relation rdquo on Indonesia China Tax Treaty. The terminology has not adopted terminology and definition at OECD UN Treaties Model. This research is conducted with qualitative approach and descriptive analysis. The conclutions of the research show that terminology ldquo directly or indirectly rdquo is an extention of attribution, and the terminology ldquo not undertaken or have no relation rdquo is a restriction of the extentiont. The application of the interpretation on EPC Contract for ldquo Electric rdquo PE elaborates that profit attributable to ldquo Electric rdquo PE are profit from Construction activity only. In order to avoid disputes in the future Directorate General of Taxation as Tax Authority needs to provide guidance of interpretation of the terminology in the form of circular of the DGT. DGT needs to Minister of Public Works to stipulate a regulation about the proportion of activites of the EPC contract should be performed in Indonesia. "