Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan terhadap luas IPPKH tambang mineral dan batubara di Indonesia pada periode 2008-2017. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan yaitu kebijakan moratorium izin dan kebijakan kenaikan tarif PNBP PKH yang dianalisis melalui pendekatan model ARIMA dengan melakukan proyeksi data sebelum kebijakan yang diidentifikasi sebagai Business As Ussual BAU dari IPPKH tanpa kebijakan dan selanjutnya BAU dibandingkan dengan data aktual setelah kebijakan untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan lainnya yaitu kebijakan kuota IPPKH dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan analisis spasial terhadap pola sebaran dan model ekspansi IPPKH tambang. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang kompeten untuk memperdalam analisis. Hasil analisis mengindikasikan kebijakan moratorium izin tidak efektif mengurangi luas IPPKH tambang mineral dan batubara sedangkan kebijakan kenaikan tarif dan perubahan skema pungutan PNBP PKH terindikasi mampu mengendalikan luas IPPKH tambang mineral dan batubara. Untuk kebijakan kuota luas IPPKH tambang, kebijakan ini cenderung mendorong terjadinya usaha penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan tambang dan persaingan untuk mendapatkan IPPKH tambang khususnya pada wilayah yang kaya sumber daya alam. ...... This research analyzes the influence of policy of controlling the use of forest area against IPPKH area of mineral and coal mine in Indonesia in the period of 2008 2017. The policy of controlling the use of forest areas is the policy of permit moratorium and the policy of tariff increase of PNBP PKH is analyzed through ARIMA model approach by doing data projection before policy identified as Bussines As Ussual BAU of IPPKH without policy and BAU then compared with actual data after policy to see influence of the policy. The other policy of controlling the use of forest areas is the IPPKH quota policy is analyzed by descriptive approach and spatial analysis on the distribution pattern and expansion model of IPPKH mine. In addition, in depth interviews were conducted to competent sources to deepen the analysis. The results of the analysis indicate that the policy of permits moratorium is ineffective reduces the extent of IPPKH of mineral and coal mines while the policy of tariff increase and the change of PNBP PKH levy scheme is indicated to be able to control the extent of IPPKH of mineral and coal mines. For IPPKH 39 s broad quota policy, this policy tends to encourage forestry companies 39 control of forest areas and competition to obtain IPPKH mines, especially in rich natural resources areas.

Abstrak :
Sebagian besar kota-kota di negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi rendahnya cakupan layanan pengangkutan sampah. Layanan pengangkutan sampah yang sebagian besar dilakukan oleh pemerintah juga memiliki potensi tidak efisien dalam operasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi inefisiensi layanan pengangkutan sampah dan kebutuhan biaya modal untuk mencapai 100 persen layanan pengangkutan sampah di Kota Cilegon sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) untuk tahun 2019. Inefisiensi diukur dari selisih antara nilai estimasi biaya minimum yang paling mungkin dari layanan pengangkutan sampah dengan biaya operasi saat ini. Minimisasi biaya diperoleh dari model vehicle routing problem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inefisiensi yang terjadi mencapai 37 persen, yang sebagian besar berasal dari komponen tenaga kerja. Untuk melayani pengangkutan sampah bagi seluruh penduduk di Kota Cilegon, alokasi anggaran perlu ditingkatkan sebanyak Rp 34 miliar.

---

Most cities in developing countries, including Indonesia, face a low coverage of waste collection service. The collection service that mostly carry out by government also has potential to be inefficient in their operation. The purposes of this study are to estimate the inefficiency of waste collection service and the capital cost requirement to cover 100 percent waste collection service in Cilegon City as mandated in RPJMN (National Medium-Term Development Plan) for year 2019. The inefficiency is measured by the deviation of estimate value of the most possible minimum cost of waste collection service with the current operation cost. The cost minimization is obtained from the model of vehicle routing problem. The result shows that the inefficiency reaches 37 percent which largely comes from the labor component. To cover all of resident in Cilegon City, the City needs to increase their budget allocation as much as IDR 34 billion.

Abstrak :
Perekonomian nasional mendapatkan kontribusi yang signifikan dari sektor pertanian. Namun tidak begitu halnya pada aspek sosial ekonomi petani, mayoritas petani hidup dalam kemiskinan. Rendahnya pendapatan petani membuat petani beralih profesi dan profesi petani tidak menarik bagi generasi muda, sehingga hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan pertanian. Berkembangnya financial technology dapat membantu meningkatkan pendapatan petani. Namun peningkatan pendapatan petani yang dimaksud belum ada ukurannya secara kuantitatif. Oleh karena itu dengan menggunakan studi kasus pembiayaan financial technology bagi Kelompok Tani Eko Proyo di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian untuk menjawab kekosongan penelitian, yaitu: Menganalisis start up financial technology dan kelompok tani dalam hal pinjaman dan memastikan pemasaran; Menghitung pengaruh financial technology terhadap biaya produksi, luas lahan pertanian, hasil produksi, harga pembelian, penerimaan petani, dan pendapatan petani; Mengembangkan model financial technology untuk pendapatan petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode campuran. Analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif eksploratif, perhitungan matematis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa start up iGrow menjadi perantara antara investor dengan peminjam (operator). Peminjam modal seharusnya adalah petani, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan peminjam merupakan perusahaan yang membangun kemitraan dengan petani dalam hal produksi dan pemasaran. Hal tersebut terjadi karena prosedur pinjaman memiliki administrasi yang rumit dan adanya risiko moral pada petani. Sementara itu hasil perhitungan implikasi pemanfaatan financial technology adalah financial technology memberikan pengaruh sangat kecil pada biaya produksi, tidak memberikan pengaruh pada luas lahan dan harga pembelian, signifikan mempengaruhi hasil produksi, dan memberikan pengaruh yang tidak signifikan bagi peningkatan penerimaan serta pendapatan petani. Selanjutnya model financial technology yang dapat meningkatkan pendapatan petani mesti dibangun dengan adanya nota kesepakatan, prosedur yang mudah dan tanpa agunan, meminimalkan biaya tenaga kerja, memperbesar pinjaman hingga dapat membiayai seluruh sarana produksi dan sewa lahan, pembelian sarana produksi dari toko bersubsidi, menyiapkan dana ta'awun untuk jaminan risiko produksi, dan mengefisienkan jalur pemasaran. ......The national economy gets a significant contribution from the agricultural sector. However, this is not the case in the socio-economic aspect of farmers, the majority of farmers live in poverty. The low income of farmers makes farmers switch professions and the profession of farmers is not attractive to the younger generation, so this can be a threat to the sustainability of agriculture. The development of financial technology can help increase farmers' income. However, the increase in farmer income is not measured quantitatively. Therefore, by using a case study of financial technology financing for the Eko Proyo Farmer Group in Wajak Subdistrict, Malang Regency, the authors formulated several research objectives to answer the research gaps, namely: Analyzing financial technology start-up and farmer groups in terms of loans and ensuring marketing; Calculating the effect of financial technology on production costs, agricultural land area, production yields, purchase prices, farmer income, and farmer income; Developing a financial technology model for farmer income. This study used a qualitative approach and used mixed methods. The analysis in this study uses descriptive exploratory analysis methods, mathematical calculations, and comparative. The results showed that the iGrow start-up became an intermediary between investors and borrowers (operators). Capital are supposed to be farmers, but the reality on the ground shows that the borrowers are companies that build partnerships with farmers in terms of production and marketing. This happens because the loan procedure has complicated administration and there is moral risk to the farmers. Meanwhile, the results of the calculation of the implications of the use of financial technology are that financial technology has a very small effect on production costs, does not have an effect on land area and purchase price, significantly affects production results, and has an insignificant effect on increasing farmers' income and income. Furthermore, a financial technology model that can increase farmers' income must be built with a memorandum of understanding, easy and unsecured procedures, minimizing labor costs, enlarging loans so that they can finance all production facilities and land leases, purchase production facilities from subsidized shops, prepare ta'awun funds to guarantee production risk, and streamline marketing channels.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasar Rakyat merupakan aspek penting dalam sistem perdagangan nasional. Saat ini pengelolaan pasar rakyat di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik. Tujuan riset ini adalah menganalisis kondisi pasar rakyat, faktor internal, faktor eksternal, faktor demografi, dan faktor situasional terhadap perilaku pengelolaan lingkungan, koordinasi pengelolaan lingkungan, dan menyusun model pengelolaan lingkungan pasar rakyat. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Mayestik, Pasar Ibuh, dan Pasar Pandansari. Metode yang digunakan yaitu pemberian kuesioner (pedagang) dan wawancara mendalam (pengelola pasar). Analisis riset menggunakan suksesif interval dan uji ANCOVA. Hasil riset adalah kondisi pengelolaan lingkungan paling baik di Pasar Mayestik yaitu memiliki sarana pengelolaan limbah padat dan cair yang memadai dan dikelola pengelola pasar. Secara bersama-sama, adanya pengaruh yang signifikan antara faktor internal (pengetahuan pengelolaan lingkungan), faktor demografi (usia dan tingkat pendidikan formal), dan faktor situasional (pendapatan) terhadap perilaku pengelolaan lingkungan, kecuali faktor eksternal (lama berdagang). Secara parsial, Pasar Mayestik tidak ada pengaruh faktor yang signifikan, Pasar Ibuh memiliki pengaruh pada faktor demografi dan faktor situasional, dan di Pasar Pandansari faktor internal dan faktor demografi (tingkat pendidikan formal). Sedangkan dari segi pelaksanaan koordinasi di ketiga pasar terlaksana dengan didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dan peraturan daerah, pengelolaan pasar dari BUMD lebih profesional dibandingkan Pemkot namun kurang melakukan kolaborasi dengan Pemkot. Optimalisasi proses koordinasi yang maksimal dapat ditambahkan dalam mengembangkan model pengelolaan lingkungan yaitu standarisasi pengelolaan limbah padat dan cair skala komunal, menerapkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan pendidikan lingkungan untuk masyarakat pasar.

---

ABSTRACT
Traditional Market is an important aspect in the national trade system. At present the management of the traditional market in Indonesia is still not well implemented. The purpose of this research is to analyze market conditions, analyze the internal, external, demography, and situational factors on pro-environmental behaviour, coordination of environmental management, and develop an environmental management model of the traditional market. This research was conducted at Pasar Mayestik, Ibuh Market, and Pandansari Market. The method is giving questionnaires (traders) and in-depth interviews (market managers). Research analysis uses successive intervals and ANCOVA tests. The results of the research is the best environmental management in Pasar Mayestik, namely having adequate solid and liquid waste management facilities and managed by market managers. Taken together, there is a significant influence between internal factors (knowledge of environmental management), demographic factors (age and formal education level), and situational factors (income) on pro-environmental behavior, except for external factors (trading experience). Partially, Pasar Mayestik has no significant factor influence, Pasar Ibuh has an influence on demographic and situational factors, and in Pasar Pandansari internal and demographic factors (formal education level). Whereas in terms of the implementation of coordination in all markets carried out based on Law No. 7 of 2014 and regional regulations, the traditional market managed by BUMD is more professional than the City Government but lacks collaboration with the City Government. Optimization of the maximum coordination process can be added in developing an environmental management model, namely standardization the solid and liquid waste management on the communal scale, implementing collaboration between stakeholders, and environmental education for the market community. Keywords: Traditional Market, Pro-Environmental Behaviour, Coordination, Environmental Management.

Abstrak :

Tegal memiliki kondisi TPA yang sudah overcapacity dengan 80% dari total sampah yang berakhir di TPA. Toko kelontong turut berkontribusi dalam jumlah timbulan sampah di TPA walaupun hanya merupakan usaha mikro. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kondisi eksisting dan persepsi toko kelontong, kebijakan persampahan, dan model bisnis toko kelontong berdasarkan ekonomi sirkular. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode analisis statistika deskriptif, EPR, dan CEM. Hasil analisis menunjukkan karakteristik pengelolaan sampah masih linear dan berakhir di TPA (96%) karena tiga faktor yaitu fasilitas, waktu dan mitra pengolahan bank sampah. Persepsi pemilik toko kelontong masih rendah dengan nilai indeks hanya 66% terutama untuk aspek optimalisasi material sampah. Kebijakan juga belum sepenuhnya mendukung tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah mandiri, dan hanya berfokus pada pemerintah sebagai aktor utama pengelolaan sampah. Model bisnis toko kelontong menggunakan ekonomi sirkular mampu mengurangi timbulan sampah di TPA karena sebanyak 85,78 ton/tahun sampah yang dapat terkelola. ......Tegal has overcapacity landfill conditions with 80% of the total waste ending up in landfill. Grocery stores contribute to waste generation, even though they are only micro businesses. This study aims to analyze the existing conditions and perceptions of grocery stores, waste management policies, and grocery store business models based on a circular economy. The approach used quantitative descriptive statistical, EPR, and CEM analysis methods. The results show that the characteristics of waste management are still linear and end up in landfill (96%) due to three factors; facilities, time, and waste bank processing partners. The perception of grocery store owners is still low, the index value of only 66%, especially for optimizing waste materials. Policies also do not fully support independent producers' responsibilities for waste management and only focus on the government. The grocery store business model using the circular economy can reduce 85.78 tons/year of waste generation at landfills.

 

Abstrak :
ABSTRAK Pemanenan air hujan telah diterapkan dibanyak wilayah dunia ketika pasokan air baku tidak mencukupi bagi masyarakat. PT KI di Jakarta memiliki sumber daya air hujan dalam kolam penampung air hujan dengan menggunakan Ground Catchment SystemABSTRACT Rainwater harvesting has been applied in many parts of the world when raw water supply is insufficient for the community. PT KI in Jakarta has rainwater resources in rainwater collection ponds using the Ground Catchment System. PT KI processes these untapped sources of rainwater as a source of clean water for domestic and industrial purposes. The purpose of this research is to meet the needs of clean water, and to anticipate floods and droughts. The variables examined in this research are the amount of rainwater harvest, rainwater quality, rainwater conservation carried out seen from the reduction of PDAM water consumption and reduction of PDAM water usage costs, as well as the influence of knowledge level on employee attitudes using qualitative and quantitative methods for one year. From the research results, it can be concluded that the feasibility of rainwater treatment in terms of the quantity of water produced during 1 year can reduce PDAM water consumption by 34% and reduce PDAM water usage costs by 28%. In general, the feasibility of conserving rain water and harvesting it for the needs of the industrial community in PT KI can be said to be feasible as a provider of clean water as a substitute/reduction in water consumption of PDAM at PT KI.

Abstrak :
Banjir yang terus melanda wilayah Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur menyebabkan banyak kerugian, terutama kerugian ekonomi yang diterima oleh masyarakat terdampak. Hal ini membuat pemerintah DKI Jakarta merencanakan normalisasi Sungai Ciliwung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang RDTR. Tujuan dari penelitian ini adalah mengestimasi manfaat yang diterima masyarakat setelah proyek normalisasi sungai selesai, menghitung nilai sekarang bersih net present value dari dampak normalisasi sungai berdasarkan selisih estimasi manfaat yang diterima masyarakat setelah proyek normalisasi sungai selesai dengan biaya normalisasi sungai, dan menganalisis kelayakan proyek normalisasi sungai berdasarkan nilai sekarang bersih NPV. Pendekatan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian yaitu estimasi manfaat yang diterima masyarakat setelah proyek normalisasi adalah sebesar Rp 4 miliar. Nilai sekarang bersih net present value dari dampak normalisasi sungai adalah sebesar Rp -169,79 miliar. Dari aspek lingkungan, normalisasi sungai juga merusak ekosistem sempadan sungai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proyek normalisasi sungai yang memiliki hasil nilai sekarang bersih net present value negatif NPV < 0 , maka dapat dikatakan bahwa proyek normalisasi sungai ini tidak layak untuk dilaksanakan.

---

Floods continue to hit Kampung Pulo, part of Kampung Melayu village, East Jakarta and caused a lot of losses, especially economic losses which affected communities. This problem makes DKI Jakarta rsquo s goverment plan a decision to normalize Ciliwung river that contained in the Regional Regulation No. 1 2012 on Spatial Plan 2030 and Regional Regulation No. 1 2014 on Detailed Spatial Plan RDTR. The aims of this study is to estimate benefit which accepted by communities after river normalization project, calculate the net present value NPV of river normalization based on difference between the estimated benefit which accepted by communities as a result of floods before river normalization, and to analyzed feasibility river normalization rsquo s project based on net present value NPV . This research use quantitative approach and quantitative method. The results of this study, that estimated of the benefits received by the community after normalization project is around IDR 4 billion. The net present value NPV of the river normalization project is around IDR 169,79 billion and can be said that normalization project is not feasible. From the environmental aspect, the normalization of rivers also damaged riparian ecosystem. The conclusion of this study is the river normalization project which has the result of net present value NPV negative NPV 0 , it can be said that the normalization of the river project is not feasible.

Abstrak :
Bank di Indonesia telah menginisiasi kebijakan pembiayaan berkelanjutan sejak tahun 2016 yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Salah satu fokus utama dari penerapan kebijakan itu pada Bank di Indonesia adalah pada industri kelapa sawit. Kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia membuat Bank harus lebih memperhatikan risiko lingkungan dalam kegiatan pembiayaan. Penerbitan Laporan Keberlanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tiap tahun juga menjadi kewajiban baru bagi Bank di Indonesia di bawah kebijakan ini. Fokus riset ini adalah untuk menganalisa kebijakan pembiayaan berkelanjutan pada industri kelapa sawit di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan skema pembiayaan berkelanjutan bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa skema terkait keberlanjutan dapat diterapkan sebagai skema pembiayaan berkelanjutan bagi Industri kelapa sawit di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah target keberlanjutan yang harus diterapkan pada skema terkait keberlanjutan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. ......Banks in Indonesia have initiated sustainable financing policies since 2016 which were initiated by the Financial Services Authority in Indonesia. One of the main focuses of implementing this policy at Banks in Indonesia is the palm oil industry. Sustainable finance policies in Indonesia require Banks to pay more attention to environmental risks in financing activities. The annual issuance of a Sustainability Report and Action Plan for Sustainable Finance is also a new obligation for Banks in Indonesia under this policy. The focus of this research is to analyze sustainable financing policies in the palm oil industry in Indonesia. The aim of this research is to produce a sustainable financing scheme for the palm oil industry in Indonesia. This study uses a qualitative approach with mixed methods in data collection. The results of this study indicate that the sustainable linked loan can be applied as a sustainable financing scheme for the palm oil industry in Indonesia. The conclusion of this research is that sustainability targets must be applied to sustainabile linked loan covering economic, social, and environmental aspects.

Abstrak :
Implementasi skema PES perlu mempertimbangkan keberlanjutan penghidupan masyarakat penyedia jasanya untuk mencegah terjadinya kemiskinan dan degradasi lingkungan. Studi ini memetakan keberlanjutan penghidupan petani penyedia dan non-penyedia jasa lingkungan di DAS Cidanau dengan menggunakan perhitungan livelihood capital index pada lima aset penghidupan dalam kerangka penghidupan berkelanjutan DFID. Selain itu, studi ini mengevaluasi atas aspek-aspek yang relevan dengan aset penghidupan masyarakat dalam rangka menunjang penghidupan masyarakat penyedia jasa. Kemudian, dari hasil perhitungan dan evaluasi tersebut, disusun suatu konsep penghidupan masyarakat penyedia jasa lingkungan yang dapat menunjang penghidupan masyarakat petaninya secara berkelanjutan menggunakan AHP. Hasilnya menunjukkan bahwa aset penghidupan baik petani penyedia dan non-penyedia jasa secara keseluruhan belum berkelanjutan dengan nilai masing-masing sebesar 0,445 dan 0,48. Ditemukan bahwa hasil panen, pengetahuan masyarakat, dan modal peralatan masyarakat tidak mendukung keberlanjutan penghidupan mereka. Konsep penghidupan masyarakat petani agroforestri penyedia jasa lingkungan yang berkelanjutan adalah yang berorientasi pada keuntungan petaninya atau hasil panen. ......PES scheme needs to consider the livelihood sustainability of its services provider to prevent poverty and environmental degradation. This study maps the sustainability of the livelihoods of ES providers and non-providers in the Cidanau watershed by calculating the livelihood capital index of the five capital assets within the Sustainable Livelihood Framework. In addition, this study evaluates aspects that are relevant within the livelihood assets of the farmers to support the livelihood of the service providers. Then, a sustainable livelihood concept for ES providers is conceived by using AHP. The results show that the overall livelihood assets of the ES providers and non-service providers are not sustainable with a value of 0,445 and 0,48 respectively. It was found that the farmers’ harvest gains, knowledge, and equipment do not support their livelihood sustainability. The Sustainable Livelihood Concept of Agroforestry Environmental Services Providers is oriented towards the gains of their farmers or crops.

Abstrak :
Desa Bojonegara yang memiliki lokasi strategis di pesisir Teluk Banten mengalami perkembangan industri yang pesat. Kegiatan ekonomi di wilayah pesisir secara bersamaan meningkatkan tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumber daya pesisir sehingga menyebabkan perubahan fisik, kimia, dan biologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui data observasi dan tinjauan pustaka bertujuan untuk memperkirakan perubahan lingkungan yang terjadi dan menghitung nilai kehilangan ekosistem yang terjadi jika salah satu elemen di wilayah pesisir terganggu. Pengambilan sampel air dilakukan di lima belas titik, termasuk industri, pelabuhan, dan stasiun pemantauan di sepanjang pesisir Kabupaten Bojonegoro hingga Pulau Lima untuk menilai tingkat keparahan dampak pencemaran industri. Total nilai kerugian ekosistem dihitung dengan menggunakan pendekatan produktivitas dan biaya penggantian untuk menganalisis nilai kerugian ekosistem pada tiga fungsi ekosistem mangrove adalah Rp. 166.863.567.165 dan harus dikembalikan untuk pemulihan lingkungan dengan dana pemulihan yang harus dikeluarkan oleh pelaku reklamasi (industri) adalah Rp. 9.254.253 per meter persegi kawasan reklamasi selama 30 tahun sebagai biaya kompensasi pengelolaan lingkungan. Pentapan biaya ini secara efektif melalui hasil simulasi dengan menggunakan system dynamics efektif mengurang tekanan dan meningkatkan kualitas lingkungan di pesisir Desa Bojonegara ......Bojonegara District, having a strategic location in the coastal area of Banten Bay, is undergoing rapid industrial development. The economic activities in coastal areas simultaneously increase the ecological pressure on ecosystems and coastal resources. Ecosystem stress, directly and indirectly, disrupts organisms' life on land and in waters, causing physical, chemical, and biological changes in coastal areas of Bojonegoro District to Lima Island, causing a potential impact on socioanthropogenic activities. This research uses a mixed qualitative and quantitative approach through the observational data and literature review, aiming to estimate the economic loss that occurs if one element in the coastal area is disturbed, impacting the whole system. The water sample was collected at fifteen spots, including industrial, port, and monitoring stations along the coastal areas of Bojonegoro District to Lima Island, to assess the severity of the impacts of industrial pollution. Total economic loss is calculated using the productivity and replacement cost approach to analyze the loss value of damage on three seagrass ecosystem functions. It is estimated that the total loss value due to damage is more than Rp. 166,863,567,165 and must be returned for environmental restoration with recovery funds that must be spent by the reclamation actor (industry) is Rp. 9,254,253 per meter cubic of reclamation area for 30 years as compensation for environmental management. This cost-effective determination through simulation results using system dynamics effectively reduces pressure and improves environmental quality in the coastal village of Bojonegara.