Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintaha yang bersifat sentrallstik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah. Untuk itulah kemudian penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari variabel apa saja yang mampu mendukung terwujudnya Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat sebagai pencerminan kemandirian daerah. Adapun variabel yang dipilih adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRBjasa serta Bagi Hasil Pajak yang diyakini pada tahap awal sebagai proxy variabel yang mampu mencerminkan kemandirian daerah. Sebagai analisis awal penelitian ini dilakukan di26Propinsidi Indonesia dengan menggunakanmetodeanalisis data panel. Pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan tulisan dengan menggunakan metode path analysis sehingga didapat variabel mana saja yang memiliki hubungan secara langsung terhadap Kapasitas Fiskal Daerah"

"Pengelolaan sampah di Jakarta bergantung pada landfill TPST Bantargebang yang mendekati kapasitas maksimumnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun ITF Sunter dengan dua alternatif teknologi, Mechanical Biological Treatment (MBT) dan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan insinerasi. Namun, keberlanjutan MBT dan PSEL dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial di ITF Sunter belum diketahui. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keberlanjutan dari ITF Sunter. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yang terdiri atas metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan nilai BCR dari teknologi PSEL sebesar 1,479 dan MBT sebesar 1,091. Metode AHP dilakukan pada kriteria kelembagaan, efektivitas, perbandingan biaya manfaat, dan produk pengolahan, PSEL memiliki bobot penilaian tertinggi dengan nilai 0,565 dibandingkan MBT dan landfill, sehingga PSEL berpotensi lebih berkelanjutan dari MBT dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kesimpulan yang didapat, ITF Sunter dengan teknologi PSEL memiliki nilai keberlanjutan lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi MBT dalam waktu 25 tahun

---

Jakarta is dependent on Bantargebang landfill which is approaching its maximum capacity. Provincial Government of Jakarta plans to build ITF Sunter with two technology alternatives, Mechanical Biological Treatment (MBT) and Waste-to-Energy with Incinerator. However, the economic, environment, and social sustainability of MBT and Incinerator in ITF Sunter has not been analysed. The research objective is to determine the sustainability of ITF Sunter. The research method used is a mixed between qualitative and quantitative methods. The results showed BCR of incinerator was 1,479 and MBT was 1,091. AHP is conducted on four criteria consisting of institution, effectiveness, cost-benefit analysis, and processing products, incinerator has the highest weighting value of 0,565 compared to MBT and landfill, incinerator has higher sustainability potential compared to MBT in terms of economic, sosial, and environmental sustainability. The conclusion is ITF Sunter with incineration has a higher sustainable potential than MBT within a span of 25 years."

"Dari sekitar 4,8-12,7 juta metrik ton sampah plastik laut global yang dihasilkan tiap tahun, 60% beradal dari negara-negara Asia, seperti, China, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Masalah dalam penelitian ini komposisi sampah laut terdiri dari 59% plastik di pesisir utara Jakarta Sampah plastik membahayakan kesehatan lingkungan, dan makhluk hidup di dalamnya termasuk kesehatan manusia, sehingga diperlukan pengelolaan sampah plastik dengan pendekatan ekonomi sirkular untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ekonomi sirkular menjadi pendekatan baru untuk pengelolaan sampah plastik, karena memberikan keuntungan finansial dan membuka peluang kerjasama antarmitra. Sayangnya, data para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah plastik di Jakarta Pusat masih sangat minim. Tujuan penelitian adalah merancang konsep penguatan kemitraan dalam pengelolaan sampah plastik untuk mendukung ekonomi sirkular. Metode yang digunakan adalah abungan (mix method) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analitycal hierarchy process (AHP) guna menentukan bentuk kemitraan terbaik dan paling mungkin dijalankan di Jakarta Pusat. Hasil penelitian adalah skema kemitraan antara pemerintah dengan swasta adalah kemitraan terbaik untuk mengelola sampah plastik guna meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Kesimpulan penelitian ini adalah pengelolaan sampah plastik di Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat masih menggunakan kemitraan berdasarkan transaksi jual beli dan belum mengandalkan platform KSBB Persampahan untuk meningkatkan keuntungan finansial melalui jejaring kemitraan.

---

The estimated 4.8-12.7 million metric tons of global marine plastic debris generated each year, 60% comes from Asian countries, such as China, Indonesia, the Philippines, Thailand and Vietnam. On the north coast of Jakarta, the composition of marine debris consists of 59% plastic. The circular economy is a new approach to plastic waste management, as it provides economic benefits and opens up opportunities for cooperation between partners. Unfortunately, data on the parties involved in plastic waste management in Central Jakarta is still very minimal. This study aims to design a strategy to strengthen partnerships, increase economic benefits and optimize the performance of circular economy-based waste management. A mixed method with a quantitative approach was used in this research. This research used analitycal hierarchy process (AHP) to determine the best and most feasible form of partnership in Central Jakarta. Plastic waste management in Kemayoran Sub-district, Central Jakarta Administrative City still uses partnerships based on buying and selling transactions and has not yet relied on the KSBB Persampahan platform to increase economic benefits through partnership networks. The results of this study show that a government-private partnership is the best scheme that can be implemented in Central Jakarta, as it allows for economic benefits and well-managed plastic waste.

"