Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query

Nurul Elmiyah, author

Negara dan masyarakat adat: studi mengenai hak atas tanah dan hasil hutan di Mamahak besar dan Long Bagun, Kalimantan Timur

Masyarakat adat Dayat di Mamahak Besar dan Long Bangun pada dasarnya menyatu dengan alam. Hutan bukan hanya sebagai kawasan tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan, sehingga memutuskan hubungan dengan hutan sama halnya memutuskan kehidupan mereka. Penelitian ini berttujuan: pertama, untuk mengetahui konsep masyarakat hukum adat Dayak di Mamahak Besar...

2003

D902

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muntoha, author

Otonomi daerah dan perkembangan "peraturan-peraturan daerah bernuansa syari'ah"

Lahirnya dua undang-undang di bidang pemerintahan daerah yailu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan demokratisasi pada era reformasi, dengan memberikan kebijakan desentralisasi yang Iebih luas kepada daerah Implikasi dari kebijakan desentralisasi itu telah berdampak pada beberapa daerah di Indonesia yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

D1062

UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library

A. Salman Maggalatung, author

Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dalam konteks penerapan Islam di Indonesia (Studi terhadap penerapan hukum Islam di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)

Dinamika perkembangan dan posisi hukum Islam senantiasa mengalami pasang surut sesuai gelombang dan iklim politik yang menyertainya. Jauh sebelum Kemerdekaan, hukum Islam telah berkembang dan menjadi hukum positif bagi kerajaan Islam. Pada awal pemerintahan kolonial Belanda hukum Islam diterima sepenuhnya sebagai hukum yang berlaku bagi orang Islam dengan teori Receptio...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

D1114

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Achmad Ubbe, author

Perbuatan malaweng (kesusilaan siri) menurut hukum adat : studi tentang pandangan pengadilan dan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan

ABSTRAK
Melalui UU RI. No. 1 Daruxat Tanun 1951, hukum pidana adat, kembali diakui keberadaannya. Hakim "wajib" rnemperhatikan hukum pidana adat dalam memutuskan suatu perkara yang terkait dengan delik adat. Kewajiban itu dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan malaweng (pelanggaran kesusilaan siri) dan penyelesaiannya di...

2007

D1111

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

I Ketut Oka Setiawan, author

Dinamika perubahan hak penguasaan atas tanah adat dan akibatnya terhadap peranan desa : studi kasus di desa adat Tenganan Pringsingan, Bali

ABSTRAK
Penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis Daerah Tingkat II Kabupaten Karangasem, Bali. Pemilihan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di daerah ini, desa masih memegang peranan dalam mengatur hak penguasaan atas tanah adat, tetapi dengan berlakunya HTN tanah adat telah ada...

2002

D1097

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurul Elmiyah, author

Negara dan masyarakat adat: studi mengenai hak atas tanah dan hasil hutan di Mamahak besar dan Long Bagun, Kalimantan Timur

ABSTRAK
Masyarakat adat Dayat di Mamahak Besar dan Long Bangun pada dasarnya menyatu dengan alam. Hutan bukan hanya sebagai kawasan tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan, sehingga memutuskan hubungan dengan hutan sama halnya memutuskan kehidupan mereka. Penelitian ini berttujuan: pertama, untuk mengetahui konsep masyarakat hukum adat Dayak di Mamahak Besar...

2003

D1046

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Widodo Dwi Putro, author

Tinjauan kritis-filosofis terhadap positivisme hukum

Depok: 2011

D1260

UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library

Raharusun, Yohanis Anton, author

Desentralisasi asimetrik dalam negara kesatuan Republik Indonesia (Studi terhadap format pengaturan asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua dalam periode 1950-2012) = An asymmetrical decentralization in the unitary state of indonesia viewed from the Indonesian constitutional development perspectives : A study on the format asymmetrical arrangements in Yogyakarta, Aceh and Papua during the period of 1950 through 2012

Disertasi ini membahas mengenai desentralisasi asimetrik dalam negara kesatuan ditinjau dari perspektif perkembangan ketatanegaraan Indonesia: studi terhadap format pengaturan asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua dalam periode 1950 sampai 2012. Dalam penelitian ini, dikaji dan dianalisis mengenai penerapan desentralisasi asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua ditinjau dari perspektif elemen-elemen dasar...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

D-Pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Saifudin, author

Proses pembentukan undang-undang: studi tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU di era reformasi

ABSTRAK Gerakan reformasi 1998 telah melahirkan tuntutan demokratisasi dalam bentuk pemberdayaan rakyat di berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur negara, dituntut pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju texwujudnya good governance dengan UUD 1945...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

D607

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dwi Andayani Budisetyowati, author

Keberadaan otonomi daerah di negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

ABSTRAK
Dalam upaya menangani masalah aktual dan konseptual otonomi daerah era reformasi, penelitian disertasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai (a) keberadaan dan hakikat otonomi daerah, (b) hubungan antara daerah otonom dan pemerintah, dan (c) hubungan antar daerah otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinjauan dari perspektif Ilmu Hukum Tata...

2004

D704

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian