Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK<Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari pembuatan sebuah institusi atau kebijakan di masa lalu terhadap pembuatan institusi atau kebijakan di masa depan. Dengan menggunakan kasus pembuatan kebijakan pengawasan di Amerika Serikat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari increasing returns yang timbul dari pembuatan Patriot Act pada tahun 2001 dan peristiwa pengungkapan pengawasan global oleh Snowden pada tahun 2013 sebagai exogenous shock terhadap pembuatan Freedom Act pada tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan teori path-dependence, yang memosisikan Amerika Serikat ke dalam sebuah jalur pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan menggunakan teknik studi literatur dalam mengumpulkan data. Temuan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Patriot Act memengaruhi pembuatan Freedom Act melalui 6 mekanisme increasing returns dengan cara menguatkan jalur Patriot dan menghilangkan opsi atau pilihan baru yang dimunculkan oleh peristiwa Snowden sebagai exogenous shock.

---

ABSTRACT

This research discusses the impacts of an institution or policy-making process in the past on a future institution or policy. By using U.S counter-terrorism surveillance policy-making process as its case, the purpose of this study is to identify the impacts of increasing returns which was formed by the Patriot Act since 2001 and the role of Global Surveillance Disclosure by Edward Snowden in 2013 as an exogenous shock, on the making of Freedom Act between 2013 and 2015. This research uses the path-dependence theory which positioned the U.S on a trajectory path. The method used in this research is qualitative method, with literature study as its method of data collection. The findings of this research shown that Patriot Act affects the Freedom Act making-process through 6 differents mechanisms of increasing returns having role to reinforce the Patriot path and eliminate all the options brought by the Snowden Disclosure as an exogenous shock"

"Penelitian ini membahas upaya yang dilakukan sebuah organisasi sayap kanan Jepang bernama Nippon Kaigi untuk mewujudkan rencana remiliterisasi Jepang. Topik tersebut berhubungan dengan arus nasionalisme global yang meningkat beserta status negara Jepang yang memiliki akar sejarah konservatisme yang tinggi. Dalam prosesnya, gagasan remiliterisasi oleh Nippon Kaigi mendapat penolakan dari mayoritas masyarakat. Untuk menelaah upaya yang dilakukan Nippon Kaigi, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dari ragam literatur untuk membangun pemaknaan mengenai proses dukungan yang mereka lagukan. Melalui penggunaan teori modal sosial, peneliti menemukan bahwa upaya mengusung gagasan remiliterisasi tetap berlanjut berkat cara lain yang ditempuh Nippon Kaigi. Organisasi tersebut mengerahkan modal sosial yang ia miliki untuk meloloskan gagasan remiliterisasi melalui legislasi dalam parlemen dan kerjasama antar partai politik. Organisasi yang juga termasuk sebagai kelompok penekan ini melakukan penghimpunan modal kultural untuk meloloskan agenda remiliterisasi tersebut. Meskipun teori modal sosial bisa menjelaskan cara (modus) yang dilakukan, peneliti menemui hambatan untuk mengungkap motif umum dari rencana remiliterisasi Jepang oleh Nippon Kaigi."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini akan melihat respon IMF terhadap kritik jender atas skema SAPs melalui proses endorsement agenda Gender and Macroeconomics tahun 2011-2016. Dalam sejarah, IMF dikenal sebagai lembaga yang memberikan pinjaman sekaligus memberikan Program Penyesuaian Struktural yang dianggap merugikan bagi negara peminjam. Hal ini berkaitan dengan terbukanya pasar bebas, sedikitnya peran pemerintah, penghematan, dan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Setelah muncul krisis keuangan, SAPs dinilai tidak relevan dengan kondisi perekonomian sekarang ini. Tidak hanya itu, SAPs juga merugikan hak perempuan, khususnya di negara miskin dan berkembang. Melalui studi literatur dan analisis menggunakan teori jender dan neoliberalisme, penulis akan menjelaskan proses endorsement rencana pelaksanaan agenda Gender and Macroeconomics sebagai respon atas kritik jender terhadap skema SAPs.

---

ABSTRACTThis Final Project will see the IMF 39;s response to gender criticism of the SAPs scheme through the endorsement process of the Gender and Macroeconomics agenda of 2011-2016. In history, the IMF has been recognized as an institution that provides loans while providing a Structural Adjustment Program that is considered detrimental to the borrowing country. This is related to the opening of the free market, at least the role of government, austerity, and profitable big companies. After the financial crisis, SAPs are considered irrelevant to the current economic condition. Not only that, SAPs are also detrimental to women 39;s rights, especially in poor and developing countries. Through literature studies and analysis using gender theory and neoliberalism, the authors will describe the process of endorsement of the implementation plan of the Gender and Macroeconomics agenda in response to gender criticism of the SAPs scheme. "

"Penelitian ini mencoba membahas tentang Pengaruh Musyawarah Rencana (Musrenbang) Pembangunan di Kota Bandar Lampung serta melihat juga proses pembuatan kebijakannya. Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bottom up dan top down sehingga masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menyalurkan aspirasi untuk merancang kegiatan/program yang dianggap sebagai prioritas daerah satu tahun kedepan unutk membentuk Rencana Kerja Pemerintah daearah (RKPD). Peneliti berpendapat Musrenbang tidak selalu efektif dalam memengaruhi perumusan kebijakan sebab beberapa kondisi dalam tahap Musrenbang seringkali bersifat seremonial semata. Musrenbang sering kali diperlakukan sebagai acara rutin yang dilakukan pemerintah, tanpa memastikan atau memperhatikan apakah masyarakat telah berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan partisipasi politik dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti Studi pustaka, jurnal dan literatur resmi, rilis resmi dan tidak resmi dari lembaga pemerintahan (Dinas PU dan Bappeda), dan berita . Hasil dari temuan ini adalah usulan Musrenbang banyak yang tidak terealisasi di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak bekerja dengan baik.

---

This study tried to explain impact of Development Planning (Musrenbang) in Bandar Lampung City in terms of policy making process. Musrenbang is a forum that conducted by government with bottom up and top down procedures, which are the community and the government working together in guiding aspirations from all stakeholders including the civil society. The important issues as the results of Musrenbang will be drafting which are considered as the regional development priorities for the next year calling Regional Governmental Work Plan (RKPD). The researcher argue that Musrenbang has not always been effective to influence the policy formulation due to several conditions, based on the Musrenbang implementations have just being ceremonial. Musrenbang tends to become as routine events by the government without paying much attention to whether stakeholders (communities) who participated in, meanwhile its aspirations not seriously being considered by the Government to the next process to come. Researcher use some theories in political science such as public policy and political participation as the perspective, and by collecting data through in-depth interviews and analysis secondary data such as literature studies, official journals and data, official and unofficial releases from government institutions (Dinas PU and Bappeda). The result of this study is, some issues in Musrenbang have not been elevated as unrealized on Public Works Service Work Plan, which means Musrenbang is not really effective at implementation."

"ABSTRAKPenelitian ini berusaha menjelaskan kekuatan struktural yang dimiliki oleh modal asing terhadap negara yang membentuk kebijakan ekonomi makro, terutama regulasi terkait investasi asing. Fenomena ini ditemukan pada sejumlah negara yang mengalami ketergantungan atas investasi asing sebagai sumberdaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi ekonomi Malaysia yang bersifat orientasi ekspor menyebabkan promosi penarikan investasi asing yang ditandai dengan deregulasi restriksi secara bertahap. Meskipun begitu, kepemilikan oleh asing dibatasi untuk memberikan proteksi terhadap bumiputera dalam upaya meningkatkan kepemilikan Melayu. Langkah ini merupakan bentuk penerapan dari New Economic policy (NEP) yang melihat bahwa ketimpangan  ekonomi dari Melayu dan non-Melayu sebagai sumber konflik antar-etnis. Menariknya pasca Krisis Global 2008, Perdana Menteri Najib Razak menghapuskan pembatasan sistem kuota serta badan sentral yang menahan izin investasi, Foreign Investment Committee (FIC). Meluncurkan dasar kebijakan ekonomi nasional baru yang disebut New Economic Model (NEM) yang mengisyaratkan untuk Liberalisasi terhadap batasan regulasi. Perubahan ini dipengaruhi oleh kekuatan struktural modal asing yang bertujuan untuk membuat iklim investasi di Malaysia menjadi lebih ramah terhadap investor. Kekuatan ini berasal dari kapabilitas modal untuk berpindah menuju negara lain, meningkatkan tekanan untuk persaingan dalam menarik dan mempertahankan investasi.

---

ABSTRACTThis research seeks to explain the structural power possessed by foreign capital towards the state that shapes macroeconomic policies, especially regulations related to foreign investment. Found in a number of countries that experience dependence on foreign investment as a resource to encourage economic growth. Malaysias export-oriented economic strategy led to the promotion of the foreign investment which was marked by gradual deregulation of restrictions. Nevertheless, foreign equity is limited as protection against bumiputera in an effort to increase Malay ownership. This practice is a form of implementation of the New Economic Policy (NEP) which concluded that economic inequality between Malays and non-Malays is the main source of ethnic conflict. In the aftermath of the 2008 Global Crisis, Prime Minister Najib Razak abolished the restrictions on the quota system as well as the central body that held investment licenses, the Foreign Investment Committee (FIC). Replacing NEP with a new national economic platform called the New Economic Model (NEM) which implies relaxation of regulatory constraints. The change is influenced by foreign capital which aims to make the investment climate in Malaysia more friendly to investors. Structural power derives from capital capabilities to move to other countries, increasing pressure for competition in attracting and maintaining investment."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba menjelaskan dan mengidentifikasi politik kelompok diaspora sebagai salah satu instrumen politik transnasional. Tulisan ini menggunakan model analisis perbandingan dengan membandingkan dua kasus yaitu politik diaspora Rusia di Latvia dan Estonia. Analisa perbandingan digunakan untuk menjelaskan fenomena politik diaspora Rusia di kedua negara yang memiliki karakteristik sosio-politik yang relatif sama namun menunjukan hasil yang berbeda. Kerangka pemikiran tentang struktur kesempatan politik diaspora digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang membedakan politik diapsora Rusia di Latvia dan Estonia. Penelitian ini melihat struktur kesempatan politik lebih mendukung aktivisme politik kelompok diaspora Rusia di Latvia daripada di Estonia. Selain itu semakin terintegrasinya kelompok diaspora Rusia di kedua negara menyebabkan tereduksinya pengaruh Rusia dan aktivisme kelompok diaspora Rusia di kedua negara.

---

ABSTRACT

This study tries to explain and analyze diaspora politics one of the transnational political

instruments used by non-state actor. By using a comparative analysis in term of

comparing two cases namely the Russian diaspora politics in Latvia and Estonia.

Comparative analysis is used to explain the political phenomenon of the Russian

diaspora between the two countries which was actually based on the same sociopolitical

characteristics in the beginning but had a different result in common. A

framework of thought for the opportunity structure of diaspora politics is used to

explain and analyze fact or factors distinguish Russian diaspora politics in Latvia and

Estonia. This study sees the political opportunity structure more in favor of political

activism of the Russian diaspora in Latvia rather than in Estonia. Having said that, the

increasingly integrated Russian diaspora in the two countries have led to the reduction

of Russian influence and the activism of Russian diaspora groups in both countries."

"[ABSTRAK

Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh fakta politik yang menunjukkan kemampuan Partai Golkar di Kabupaten dan Kota Serang dalam meraih suara yang relatif stabil dari Pemilu 1999 hingga Pemilu 2014. Partai Golkar di Kabupaten dan Kota Serang muncul sebagai partai yang berhasil menempatkan kadernya pada posisi strategis di lembaga legislatif dan eksekutif daerah dalam momentum Pemilu dan Pilkada. Strategi politik Partai Golkar di kedua wilayah ini terletak pada kekuatan struktur dan kemampuan memanfaatkan kultur politik lokal masyarakatnya. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi politik dan usaha Partai Golkar mengembangkan struktur politik, serta kemampuan Partai Golkar memanfaatkan kultur politik lokal di masyarakat dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2014 di Kabupaten dan Kota Serang.

Sebagai alat bantu analisa kajian ini dipakai pendekatan pelembagaan partai politik dan budaya politik. Konsep pelembagaan partai politik sebagaimana dikemukakan Huntington, serta Vicky Randall dan Lars Svasand digunakan dalam mengkaji kekuatan struktur sebagai instrumen yang berpengaruh terhadap strategi politik Partai Golkar. Sedangkan teori budaya politik yang digagas Almond dan Verba dijabarkan dalam upaya menjelaskan kondisi kultur politik lokal masyarakat di Kabupaten dan Kota Serang. Kemampuan Partai Golkar untuk menggunakan budaya politik lokal menjadi elemen determinan dalam upaya mempertahankan dan menguatkan perolehan suara pada Pemilu 2014.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara mendalam (indepth interview) dengan pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota Serang, akademisi, dan tokoh jawara serta ulama di wilayah Serang. Telaah dokumentasi juga dilakukan sebagai sumber data.

Temuan penelitian sampai pada kesimpulan bahwa aspek strategi politik Partai Golkar dengan penekanan pada penanaman doktrin nilai perjuangan Partai Golkar, proses pembinaan kader partai dan upaya merespon harapan dan tuntutan konstituen, merupakan kunci mengapa Partai ini berhasil meraih suara di Serang. Di samping itu, pada aspek kultur, Partai Golkar memanfaatkan pengaruh kelompok ulama/kiai melalui diantaranya yakni, pembinaan terhadap pondok pesantren dan membina hubungan dengan kelompok jawara. Kedua kelompok ini, diyakini memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat di Serang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Partai Golkar di wilayah Serang melakukan institusionalisasi kepartaian sesuai teori pelembagaan partai politik dari Huntington, serta Vicky Randall dan Lars Svasand. Berdasarkan pada kajian penelitian, kondisi budaya politik masyarakat di wilayah Serang ialah budaya politik subyektif (kaula) seperti yang diungkapkan Almond dan Verba.

---

ABSTRACT

This thesis examines how the ability of the Golkar Party in the District and City of Serang won votes on the elections of 1999 to 2014. The election victory of the Golkar Party in the region rooted in the strength of the structure and the capacity of the Party by using the local political culture. The study was conducted to see a political strategy of Golkar in utilizing local political culture in the society which was increasing the number of votes in the 2014 election.

As a tool of analysis used several theories of political parties and political culture. The concept of institutionalization of political parties as stated by Samuel Huntington, Vicky Randall and Lars Svasand trained in assessing the stratagem of the Party. On the other hand, the theory of political culture initiated by Gabriel Almond and Verba is also particularized to explain a condition of political culture and the local community in this region.

This study used a qualitative approach by type of research is descriptive analytic. Data collection is done by in-depth interviews (depth interview) with the DPD Golkar Party II District / City of Serang, scholars, and charismatic leaders in the region of Serang. Examine documentation was also conducted as a data source.

The findings of this study came to a conclusion that the Golkar strategy of which is surrounding doctrine value of Golkar, the party cadre formation process and the efforts to respond to the expectations and demands of the constituents, of which the Party won the vote in the region. Though cultural aspect, the Party was using the influence of the ulama / kiai through-among other things, guidance to the Islamic boarding school (Pesantren) and dealings with the Jawara (Local Bossism). All of the points are assumed give a significant influence in society particularly to increase the votes of the elections of 1999 to 2014. This research reaffirms Huntington and Vicky Randall and Lars Svasand on political party institutionalization. Based on the research study, the political culture of society in district and city of Serang is a subjective political culture (kaula) as stated by Almond and Verba., This thesis examines how the ability of the Golkar Party in the District and City of Serang won votes on the elections of 1999 to 2014. The election victory of the Golkar Party in the region rooted in the strength of the structure and the capacity of the Party by using the local political culture. The study was conducted to see a political strategy of Golkar in utilizing local political culture in the society which was increasing the number of votes in the 2014 election.

As a tool of analysis used several theories of political parties and political culture. The concept of institutionalization of political parties as stated by Samuel Huntington, Vicky Randall and Lars Svasand trained in assessing the stratagem of the Party. On the other hand, the theory of political culture initiated by Gabriel Almond and Verba is also particularized to explain a condition of political culture and the local community in this region.

This study used a qualitative approach by type of research is descriptive analytic. Data collection is done by in-depth interviews (depth interview) with the DPD Golkar Party II District / City of Serang, scholars, and charismatic leaders in the region of Serang. Examine documentation was also conducted as a data source.

The findings of this study came to a conclusion that the Golkar strategy of which is surrounding doctrine value of Golkar, the party cadre formation process and the efforts to respond to the expectations and demands of the constituents, of which the Party won the vote in the region. Though cultural aspect, the Party was using the influence of the ulama / kiai through-among other things, guidance to the Islamic boarding school (Pesantren) and dealings with the Jawara (Local Bossism). All of the points are assumed give a significant influence in society particularly to increase the votes of the elections of 1999 to 2014. This research reaffirms Huntington and Vicky Randall and Lars Svasand on political party institutionalization. Based on the research study, the political culture of society in district and city of Serang is a subjective political culture (kaula) as stated by Almond and Verba.]"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas membahas mengenai kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengambilan keputusan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor yang mendasari keputusan pemerintah tersebut. Faktor internalnya adalah peran lembaga non-pemerintah yang fokus di studi TKI. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari eksklusivitas undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi terhadap pekerja domestik, sistem kafala yang berlaku di Arab Saudi, dan perjanjian bilateral yang belum dapat diimplementasikan oleh kedua negara.Kata Kunci: Teori Pengambilan Keputusan, Penghentian Penempatan TKI Sektor Domestik, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.

---

ABSTRACTThis study explains about the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. This study is a qualitative research. The theory that is used in this study is decision making theory, this theory is used for analyzing the factors that underlying the Indonesian government rsquo s decision for implementing the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. The research explains that there are two factors that influenced the Indonesian goverment rsquo s decision, the internal and external factor. The internal factor is the role of non govermental organizations that focus on study of migrant worker. In the other hand, the external factors are consisted of three matters. They are the exclusion of domestic worker from Saudi Arabia Labor Law, the kafala system that is implemented in Saudi Arabia , and the bilateral agreement that is not implemented yet by both the countries. "

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses pembahasan kebijakan subsidi BBM dalam RUU APBNP 2015 yang dilakukan pada saat DPR dikuasai oleh kelompok di luar koalisi presiden, tidak mengalami kebuntuan politik yang berujung pada disfungsi pemerintahan. Berpijak pada pendekatan koalisi presidensial sebagai dasar argumennya, penelitian ini mengeksplorasi kerangka kerja kelembagaan baik formal maupun informal yang mengatur relasi presiden dan DPR dengan berpusat pada Presiden Widodo sebagai aktor utama. Temuan penelitian menunjukkan ada dua faktor utama yang menyebabkan pembahasan kebijakan subsidi BBM dalam RUU APBNP 2015 tidak mengalami kebuntuan politik. Pertama, unsur-unsur institusional baik formal maupun informal yang mengatur relasi presiden dan DPR dalam proses politik anggaran di Indonesia menyebabkan integrasi eksekutif-legislatif yang mendorong Presiden Widodo dan elit-elit partai politik untuk bersikap akomodatif dan mengutamakan musyawarah mufakat. Kedua, perilaku akomodatif dan musyawarah mufakat difasilitasi oleh tersedianya alat kekuasaan eksekutif yang dapat digunakan Presiden Widodo untuk membangun dukungan politik di DPR terkait dengan: mendisiplinkan fraksi-fraksi dalam koalisi presiden untuk satu suara dengan pemerintah; serta melakukan kompromi dengan fraksi-fraksi di luar koalisi presiden.

---

This research explained about budgeting process of fuel subsidy policy on RUU APBNP 2015, which is done by president and DPR while they controlled by groups outside the president coalition. Even though, this situation didn't made a political impasse which is can create a government dysfunction. Based on presidential coalitional approach as foundation to build its argument, this research explored the institutional framework either formal or informal that set the relation between president and DPR which centered to President Widodo as main actor. The findings of the study indicate that there are two main factors that causing the discussion of fuel subsidy policy in RUU APBNP 2015 doesn't have political deadlock. First, institutional elements either formal or informal which govern the relation between president and DPR on budgetting process in Indonesia causes executive legislative integration, thus encouraging President Widodo and elites of political parties to be accomodative and consensual in their behavior. Second, accomodative and consensus behavior has been facilitated with the executive toolbox. In this case, can be use by the President Widodo to build political support in DPR, which are diciplining parties within his coalition and build cooperation with parties from outside his coalition."