Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua Ormas yang memiliki dan mengelola lembaga pendidikannya masing-masing di Indonesia memperjuangkan kepentingannya masing-masing terlibat dalam konflik kepentingan implementasi Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah. NU sebagai kelompok yang menolak aturan lima hari sekolah menganggap aturan tersebut berpotensi menggerus eksistensi Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola NU. Sementara Muhammadiyah menyetujui aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud Muhadjir yang juga merupakan kader terbaik Muhammadiyah. Selain itu, kebijakan lima hari sekolah telah lama diterapkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tesis dengan metode penelitian kualitatif ini berupaya menganalisis bagaimana konflik kepentingan terjadi di antara kedua kelompok penekan ini dan bagaimana keduanya memperjuangkan kepentingan masing-masing hingga lahir Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Penelitian ini menemukan bahwa konflik kepentingan yang terjadi diakibatkan oleh adanya ideologi penyelenggaraan pendidikan yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah serta ancaman kebijakan bagi NU. Pada akhirnya, NU menjadi kelompok yang memiliki kekuatan lobbying paling besar sehingga memengaruhi pembuat kebijakan untuk melahirkan Perpres 87/2017 yang banyak mengakomodasi kepentingan NU. Hal ini sekaligus mengonfirmasi teori grup Earl Latham. Penelitian ini juga menemukan bahwa isu sentimen terkait erat juga dengan polemik ini mengiringi konflik realistis berupa perebutan aturan hari sekolah. Hal ini juga mengonfirmasi pandangan Lewis A. Coser terkait teori konflik kelompok.

---

ABSTRACT
Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah as the two CSOs owning and managing their respective educational institutions in Indonesia are fighting for their respective interests involved in the conflicts of interest in the implementation of Permendikbud 23/2017 on School Day. NU as a group that reject the rule of five school days consider the rule has the potential to erode the existence of Madrasah Diniyah as an educational institution managed by NU. While Muhammadiyah approved the rules issued by Mendikbud Muhadjir who is also the best cadre of Muhammadiyah. In addition, the five-day school policy has been implemented in Muhammadiyah schools before the Permendikbud issued. This qualitative research analyzes how the conflict of interest takes place between these two pressere groups and how the two struggle for their respective interests until the birth of Presidential Decree 87/2017 on Strengthening Character Education.

This study found that the conflict of interest that occurred due to the different ideology of education between NU and Muhammadiyah and also the threat of policy for NU. In the end, NU became the group with the greatest lobbying power that influenced policy makers to issue the Presidential Regulation 87/2017 which accommodated NU's interests. This study confirms Earl Latham group theory. This study also found that the issue of sentiment is closely related to this polemic accompanying realistic conflict in the form of school day rule. This also confirms Lewis A. Coser's view of the theory of group conflict.

Abstrak :
Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan seorang individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan terhadap individu atau kelompok lain terkait berbagai aspek, di antaranya yaitu warna kulit, etnis, gender, orientasi seksual, agama atau lainnya. Di Indonesia, ujaran kebencian semakin masif terjadi terutama di tahun 2017 yang disebut sebagai tahun ujaran kebencian. Di tahun yang sama, aparat pemerintah pun semakin serius untuk menangani ujaran kebencian, terutama di media sosial Facebook yang menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai sasaran utama. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada penanganan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo di Facebook pada 2017 berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Merilee S Grindle yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementations). Dengan metode kualitatif, penelitian ini fokus pada sepak terjang kelompok Saracen yakni kelompok yang merupakan sindikat penyebar ujaran kebencian dan hoaks. Ada tiga kasus ujaran kebencian terkait kelompok Saracen yang diteliti. Ketiga kasus tersebut menggambarkan implementasi UU 19/2016 tentang ITE lewat regulasi turunan yang dibuat oleh Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari penelitian ini dapat diketahui adanya persoalan teknis dalam penanganan ujaran kebencian di 2017. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan adanya pesan politis lebih besar yakni memberikan peringatan sekaligus rasa takut pada para pengunggah ujaran kebencian tetapi disaat yang sama justru memunculkan ancaman terhadap hak kebebasan berpendapat. 

---

Hate speech is speech which attacks others on grounds of their race, nationally, religious identity, gender, sexual orientation or other group membership, where this group membership is a morally arbitrary distinguishing characteristic. In Indonesia, hate speech is increasingly massive occurring especially in 2017. The year even referred to as the year of hate speech. In the same year, government officials become more serious to tackle hate speech. Especially in social media such as Facebook who targeting President Joko Widodo. Thus, this study focuses on the managing of hate speech against Joko Widodo on Facebook in 2017 under Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (UU ITE). With qualitative methods, this study focuses on Saracens group who had known as a syndicate of hate speech and hoax in Indonesia. There are three cases of hate speech related to the Saracen group being researched with politic of policy implementations theory. It described how Law 19/2016 of the ITE is implemented through derivative regulations created by the National Police and the Ministry of Communication and Informatics. This study also described technical issues about how government officials mistreated hate speech in 2017. Moreover, it showed bigger political messages about how government officials can be threatening freedom of expression.                                                                                                         

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan jawara TTKKDH dalam setiap pemilihan kepala daerah di Banten. Pada pemilihan gubernur Banten tahun 2017, TTKKDH mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Dukungan tersebut mengindikasikan adanya daya tawar TTKKDH dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini bisa dimengerti karena TTKKDH adalah organisasi jawara yang mengakar dan tersebar luas di masyarakat Banten. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian ini adalah teori status dan peran dari Linton dan Merton. Teori elit dan kekuasaan yang dikemukakan oleh Pareto, Lipset, Solari, Miriam Budiardjo, Andrain, dan Weber. Teori budaya politik dari Almond dan Verba. Terakhir yaitu teori modal sosial dari Putnam, Bourdieau, dan Fukuyama. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dengan narasumber yang mempunyai pemahaman tentang kasus penelitian dan penelusuran studi literatur berupa buku, penelitian terdahulu maupun berita cetak atau online. Temuan di lapangan menunjukkan peran jawara TTKKDH dalam mendukung Wahidin Halim-Andika Hazrumy diantaranya sebagai: pemberi dukungan, fasilitator dan pengaman kegiatan, pemuka pendapat, dan tim sukses dan pelobi. Selain itu keterlibatan jawara TTKKDH karena didorong oleh beberapa faktor yaitu persepsi normatif-primordial, melestarikan seni budaya dan trah jawara, faktor historis, modal sosial jaringan, faktor keanggotaan dan pertalekan, faktor pragmatis, dan dualisme TTKKDH dalam pilkada Banten. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori peran dan status Linton, jawara TTKKDH tidak hanya berperan mengajarkan bela diri aliran Cimande tetapi perannya meluas dalam keterlibatan politik. Keterlibatan mereka didukung karena mempunyai fasilitas-fasilitas peran role facilities berupa peguron yang terstruktur dan tersebar dari tingkat pusat sampai daerah. Selain itu jawara TTKKDH mempunyai hubungan yang luas dengan berbagai kalangan baik pejabat maupun masyarakat biasa yang disebut dengan perangkat peran role set Merton atau modal sosial menurut Putnam, Bourdieau, dan Fukuyama. Dengan modal sosial tersebut memberikan signifikansi pentingnya dukungan TTKKDH untuk diperebutkan. Selain itu sumber kekuasaan jawara TTKKDH tidak hanya tradisional-patrimonialisme tetapi adanya legitimasi dari organisasi. Budaya politik untuk elit TTKKDH berbentuk partisipan, sedangkan anggotanya secara umum budaya politik subyek.

---

ABSTRACT
This research is motivated by involvement TTKKDH jawara in the Banten local election. In the 2017 Banten gubernatorial election, TTKKDH declare the support of the couple Wahidin Halim Andika Hazrumy. This support indicates the bargaining power of TTKKDH in the local election. This is understandable because TTKKDH is a jawara organization that is rooted and widespread in Banten society. The theory used to analyze and answer the problems of this research is status and role theory of Linton and Merton. The theory of elite and power proposed by Pareto, Lipset, Solari, Miriam Budardjo, Andrain, and Weber. The theory of political culture of Almond and Verba. The last is the theory of social capital by Putnam, Bourdieau, and Fukuyama. This type of research uses a qualitative approach. While the analytical technique using descriptive analytical. This study uses two methods of data collection, namely in depth interviews with resource persons who have an understanding of the case research and search of literature studies in the form of books, previous research and print or online news. The research findings show the role of TTKKDH jawara in supporting Wahidin Halim Andika Hazrumy such as supporters, facilitators and event safekeeping, opinion leaders, and lobbying and successful teams. Besides, the involvement of TTKKDH jawara is motivated by several factors, namely normative primordial perception, preserving cultural arts and jawara breeds, the historical factors, the social capital of network, the factors of membership and pertalekan, the pragmatic factors, and dualism TTKKDH in Banten local election. Theoretical implications indicate that Linton 39 s role and status theory, the TTKKDH jawara not only plays a role in teaching Cimande martial arts but its role extends in political engagement. Their involvement is supported because it has role facilities in the form of structured peguron and spread from central to local level. In addition TTKKDH jawara have a wide relationship with various circles both officials and ordinary people called the role of sets from Merton or social capital by Putnam, Bourdieau, and Fukuyama. With such social capital give significance of the importance of TTKKDH support for grabs in Banten local election. In addition, the source of power of the TTKKDH jawara is not only traditional patrimonialism but the legitimacy of the organization. The political culture for the elite TTKKDH takes the form of participants, while members are generally the political culture of subject.

Abstrak :

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Barat sebagai suatu peradaban baru yang lebih maju sebagai  fenomena global yang memengaruhi dan mengubah tatanan peradaban dan geopolitik dunia. Konsep sekuler Ali Abd ar-Raziq dan Soekarno merupakan produk dari fenomena tersebut. Studi ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana latar belakang faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pemikiran Negara Sekuler Ali Abd ar-Raziq di Mesir serta pemikiran Negara Pancasila Soekarno di Indonesia; kedua, Bagaimana kedua konsep pemikiran tersebut? dan ketiga, bagaimana perbandingan pemikiran-pemikiran tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Negara Sekuler, Negara Pancasila. Sosialisasi Politik dan Perbandingan Politik. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memakai studi kepustakaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut disebabkan  perbedaan latar belakang, pendidikan, dan wawasan keagamaan. Soekarno adalah seorang politisi, negarawan, dan nasionalis radikal, sedangkan  Ali Abd ar-Raziq adalah seorang ulama, akademisi, dengan wawasan Islam yang luas dan modern. Keduanya ingin memisahkan Islam dan Negara, namun tujuan mereka berbeda. Ali Abd Ar-Raziq lebih cenderung ingin memurnikan Islam dari  politik yang dianggapnya kotor, sedangkan Soekarno ingin me’muda’kan agama dan menempatkannya di tempat yang mulia. Persamaan kedua pemikiran tersebut disebabkan oleh kondisi politik global. Pada saat itu, terjadi kolonialisme Barat yang menyebarkan pemikiran dan gagasan sekularisme. Di Timur Tengah, politik regional dipengaruhi oleh melemahnya Turki Usmani dan penjajahan Barat. Di Indonesia, politik regional dipengaruhi oleh bangkitnya nasionalisme negara-negara Asia terhadap kekuasaan kulit putih.

Kesimpulannya, secara nasional kondisi politik yang terjadi di Mesir dan Indonesia menjadi sebab utama munculnya gagasan Negara Sekuler dari Ali Abd ar-Raziq dan Negara Pancasila dari Soekarno. Munculnya ide sekuler di Indonesia didorong dan dipengaruhi oleh semangat ingin merdeka dari penjajahan Belanda dan kaum ulama yang berpikiran terbelakang. Gagasan sekuler Ali Abd ar-Raziq di Mesir muncul sebagai reaksi untuk mencegah keinginan Raja Fu’ad  menjadi khalifah di Mesir. Soekarno memandang hubungan negara dan agama Islam harus dipisahkan. Ia bermaksud membawa Indonesia agar lebih maju seperti bangsa Eropa, sedangkan Ali Abd ar-Raziq memandang bahwa Islam harus dipisahkan dari unsur-unsur negara secara yuridis. Menurutnya, khilafah tidak mempunyai legitimasi dari Al-Qur’an dan Hadits, maupun Ijma karena hal tersebut bukan merupakan institusi agama.

 

---

This study is based on the advancement and rise of Western civilization, a global phenomenon that affected and transformed the world’s civilization and geopolitics. It produced Both Ali Abd ar-Raziq’s and Soekarno’s secular concepts of the State.

This research aims to answer the following questions: First, what are the internal and external factors that affected Ali Abd ar-Raziq-s concept of the Secular State in Egypt and Soekarno concept of the Pancasila State? Second, what are the two concepts of the State? Third, what are the similarities and differences between the two concepts? This study uses the Secular State theory, the Pancasila State theory, the Political Socialization theory, and the Political Comparison theory. The method used is descriptive-analytical and the information are gathered through literary review.

The principal finding of this research reveals that the differences between the two is caused because of a difference in background, education, and religious knowledge. Soekarno was a politician, statesman, and radical nationalist. Ali Abd ar-Raziq was a religious scholar, as well as an individual with a broader and more modern Islamic knowledge. Although both aimed to separate Islam and the State, they had a different motivation. Ali Abd Ar-Raziq wanted to cleanse Islam from politics, while Soekarno wanted to renew Islam and place it in a noble position. The similarities between the two concept lies in the global political condition at the time. During that period, Western colonization had spread secularism. While in a regional scope, the political condition was affected by the weakening of the Ottoman Dinasty in the Middle East and secularism. The political condition in Indonesia was influenced by the rise of nationalism in Asian countries towards colonization.

Conclusively, the political condition in Egypt and Indonesia is the catalyst of Ali Abd ar-Raziq and Soekarno’s conceopt  of the State. In Indonesia, secularism were highly influenced by the fervor to be from Dutch colonization and religious leaders with outdated thoughts and  beliefs. While in Egypt, secularism was a reaction towards King Fuad’s desire to be a Caliphate in Egypt. Soekarno opined that religion and the state must be separated, while Ali Abd ar-Raziq believed that Islam has to be separated from the State in legal terms because the Al-Qur’an, Hadits, and Ijma does not give a caliph legitimacy to rule a State as it is not a religious institution.

Abstrak :
Disertasi ini menjelaskan tentang konflik elit lokal formal Gubernur Maluku Utara versus elit lokal tradisional Sultan Tidore dan Walikota Tidore Kepulauan pasca penetapan wilayah Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara dengan mengambil periode studi 2010-2016. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana faktor wilayah, politik/kekuasaan, ekonomi, pembangunan kota dan wilayah politik baru sebagai sumber konflik elit lokal itu dan relasi kekuasaan tradisional kesultanan dan kekuasaan formal dalam sistem desentralisasi di Indonesia. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah (1) teori konflik Ted Robert Gurr dan konsensus Maswadi Rauf; (2) teori desentralisasi B.C Smith dan pemerintahan lokal John Stewart; (3) teori kekuasaan Robert Dahl, Charles F. Andrain dan Max Weber; dan (4) teori negara lama dan negara baru Richard Dagger dan Walter Scheidel serta teori negara modern Christopher W. Morris. Penelitian ini menggunakan metode berupa pendekatan kualitatif dengan mengambil desain studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam (indepth interview) kepada narasumber dan informan kunci, data sekunder dari kajian pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik elit lokal pada proses desentralisasi di Sofifi didorong oleh beberapa faktor sebagai sumber konflik, yaitu ; faktor wilayah, faktor kepentingan ekonomi, faktor pembangunan, faktor wilayah politik baru, dan faktor kekuasaan tradisional Sultan dalam negara. Adapun relasi kuasa pada negara lama dan negara baru, negara baru telah memarjinalkan penguasa tradisional negara lama yang merupakan simbol budaya dan penjaga eksistensi kebudayaan lokal. Sedangkan pada implementasi desentralisasi di Sofifi, proses itu masih mendapat tantangan dari kekuasaan tradisional kesultanan Implikasi teoritis dalam studi ini adalah ; (1) teori konflik dari Ted Robert Gurr dan konsensus dari Maswadi Rauf terbukti; (2) teori desentralisasi dari B.C. Smith dan pemerintahan lokal dari John Stewart terbukti, (3) teori negara lama (monarki) dan negara baru (republik) dari Richard Dagger dan Walter Scheidel serta teori negara modern dari Christopher W. Morris terbukti; dan (4) Konsep pemekaran daerah dari Minako Sakai dan Adi Suryanto didorong oleh faktor-faktor sejarah, ekonomi, etnik dan politik mendapat tambahan faktor elit lokal (tradisional). Adapun kontribusi studi ini terhadap ilmu politik adalah untuk memperkuat negara yang dibangun berdasarkan pluralisme diperlukan eksistensi negara lama di bidang kebudayaan. ......This dissertation describes the conflict of the formal local elite of North Maluku Governor versus the traditional local elites of Sultan Tidore and the Major of Tidore Kepulauan after the assignment of Sofifi as the capital of North Maluku Province during the period of study of 2010-2016. This study answers the questions of how territorial, political, and economic factors as well as the town development and new political domain have resulted in the conflict of traditional local and formal local elites in Indonesia’s decentralized system. This study employs such theories as (1) Ted Robert Gurr’s conflict theory and Maswadi Rauf’s consensus; (2) B.C Smith’s decentralization theory and John Stewart’s local government; (3) Robert Dahl, Charles F. Andrain and Max Weber’s theory of power; and (4) Richard Dagger and Walter Scheidel’s theory of old state and new state and Christopher W. Morris’s modern state theory. The study uses qualitative approach with case-study design. The primary data was collected from in-depth interview to a number of resource persons and key informants while the secondary data was collected from literature and document review. Results of the study concludes that the local elite conflict in the process of decentralization in Sofifi originated from a number of such conflict sources as territory, economic interest, development, new political domain, and traditional power of Sultan in the state. With regard to the power relation, the new state has marginalized the ruler of the old state being the cultural symbol that reserve local culture. In the implementation of decentralization in Sofifi, the process has been challenged by the Sultanate traditional power. The study reveals a number of theoretical implications. First, Ted Robert Gurr’s theory of conflict and Maswadi Rauf’s consensus were supported. Second, B.C. Smith’s theory of decentralization and John Stewart’s local government theory were equally supported. Third, Richard Dagger and Walter Scheidel’s theory of old state (monarch) and new state (republic) as well as Christopher W. Morris’ modern state were accordingly supported. Fourth, Minako Sakai and Adi Suryanto’s concept of local split is driven by such historical, economic, ethnic, political, and traditional local elite factors. In the sphere of political science, this study contributes to the strengthening of the heterogeneous and pluralistic state through the existence of cultural existence of the old state.

Abstrak :
Aktivitas migrasi tenaga kerja membawa peningkatan penghasilan, pendidikan pun sosial pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya. Bagi negara, migrasi tenaga kerja menyumbang devisa dan menyediakan peluang kerja. Aktivitas ini juga meninggalkan persoalan yang berulang, pada masa pra-penempatan, penempatan maupun purna penempatan. Pemerintah, organisasi non pemerintah dan swasta menyatakan bahwa sumber persoalannya berada pada masa pra-penempatan. Penempatan TKI diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah termasuk desa serta pihak swasta, diantaranya perusahaan jasa penempatan. Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup daerah asal yaitu Kabupaten Indramayu dan Cianjur, Provinsi Jawa Barat, bertujuan menelaah tata kelola pra-penempatan TKI yang berlangsung dan dalam inspirasi good enough governance meneroka tata kelola di kemudian hari. Informan dalam penelitian kualitatif ini meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelompok masyarakat yang peduli pada isu TKI, asosiasi perusahaan jasa penempatan dan Kantor Imigrasi. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan sponsor/calo dan budayawan setempat. Data diperoleh dari wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD) dan sumber sekunder. Pra-penempatan TKI diurus oleh dinas tenaga kerja sebagai bagian tugasnya. Pada aspek peraturan, peraturan yang telah terbit ditingkat kabupaten maupun desa dan prinsip kehati-hatian, belum sepenuhnya dapat melindungi CTKI. Ketegasan yang diberlakukan dapat menyebakan mereka menempuh jalan yang tidak sesuai prosedur. Sponsor/calo yang biasanya amat dikenal oleh CTKI dan keluarganya berperan besar dalam kegiatan rekrutmen dan penyiapan dokumen CTKI. Namun demikian, ada praktik-praktik baik yang telah berlangsung di lingkup desa maupun kabupaten meskipun belum sempurna. Praktik baik tersebut dapat menjadi titik awal memperbaiki tata kelola prapenempatan secara bertahap. Dengan demikian, pilihan prioritas perlu dilakukan yaitu sosialisasi, pengembangan komunitas serta pendidikan dan pelatihan. Perluasan pemangku kepentingan merupakan salah satu jalan agar upaya perbaikan berkesinambungan. Dengan demikian, prapenempatan bukan melulu pada urusan administrasi dokumen melainkan juga sosialisasi migrasi tenaga kerja yang aman hingga tumbuh masyarakat yang melek migrasi di daerah kantong TKI. Good enough governance perlu menegaskan unsur kesinambungan dan daya tahan didalamnya. Worker migration activities increase incomes, education and social status to Indonesian Migrant Workers (TKI) and their families. For the country, worker migration contributes to foreign exchange and provides employment opportunities. This activity also left problems that were repeated, in the pre-placement, placement and after-placement. The government, non-governmental organization and private placement company association state that the source of the problem is in the pre-placement period. The placement of migrant workers is carried out by the central government, regions and private parties. This research was conducted in the area of origin, namely Indramayu and Cianjur Regencies, West Java Province, aimed at examining the pre-placement governance of migrant workers that took place and in inspiring good enough governance to explore governance in the future. Informants in this qualitative study included district governments, village governments, community groups concerned with the issue of migrant workers, associations of placement companies and the Immigration Office. In addition, interviews were also conducted with brokers and local cultural figures. Data obtained from interviews, focus group discussions (FGD) and secondary sources. Pre-placement of migrant workers is managed by the labor department as part of their duties. In terms of regulations, regulations that have been issued at the district and village levels and the precautionary principle, have not been able to fully protect prospective migrant workers. Assertiveness can cause them to take ways that are not in accordance with procedures. Sponsors brokers who are usually well known by prospective migrant workers and their families play a major role in the recruitment and preparation of their documents. However, there are good practices that have taken place in both the village and district spheres, although not yet perfect. These good practices can be a starting point for gradually improving pre-placement governance. Thus, priority choices need to be made, namely socialization, community development and education and training. The expansion of stakeholders is one way for continuous improvement efforts. Thus, pre-placement is not only about the administration of documents but also the socialization of safe worker migration to the growth of people who are literate of migration in migrant worker enclaves. Good enough governance needs to emphasize the element of sustainability and endurance in it.

Abstrak :
Reformasi bidang pertambangan memberikan perubahan arah dalam kepemilikan perusahaan pertambangan asing di Indonesia, yang dikenal dengan nasionalisasi. Karena perusahaan-perusahaan milik asing tersebar di berbagai daerah maka nasionalisasi berimplikasi dalam hubungan pusat dan daerah, terutama kepentingan para elit. Untuk itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana pola hubungan penguasa dan pengusaha. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan penguasa dan pengusaha. Penelitian ini menggunakan teori elite capture Bardhan, Diyya Dutta, dan teori ekonomi politik Caporaso, sebagai teori utama. Teori politik lokal Vedi R. Hadiz, dan teori konflik Ralf Dahrendorf dan teori konsensus Maswadi Rauf sebagai teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data-data yang ada wawancara mendalam terhadap 5 orang informan, Gubernur Gatot Pujo Nugroho, Anggota DPR RI Chairuman Harahap, Harry Azhar Aziz, H. Refrizal, Anggota DPRD Sumut H. Muhammad Nuh. Temuan penelitian ini menemukan bahwa elite capture dalam nasionalisasi PT Inalum tersebut, telah mengakibatkan negara dalam hal ini Pemprov Sumatera Utara tidak netral, karena Gubernur Gatot Pujo Nugroho sebagai alat pengusaha Luhut Pandjaitan. Sementara di tingkat pusat, negara bersifat netral. Namun demikian, dalam kebijakan yang lain, penguasa juga melakukan capture. Sehingga penguasa dalam hal ini Presiden SBY merupakan latent elite capture. Implikasi teoritis dari penelitian ini menguatkan teori elite capture, dalam konteks relasi kekuasaan elite dengan pengusaha. Sedangkan teori Caporaso, menguatkan pendekatan ekonomi politik berbasiskan kekuasaan. ......The reformation of the mining field has shifted nationalization, or specifically, the ownership of foreign mining companies in Indonesia. Due to the nationwide spread of foreign companies, they play a significant role in the centralregional government relationship, especially in the interest of the power elite. Therefore, this study aims to explain the relationship pattern between the power elite and entrepreneurs, as well as the factors that surround and influence it. This study uses Bardhan’s and Diyya Dutta’s elit capture thory and Caporaso’s political economy theory as the main theories. In addition, Vedi R. Hadiz’s local politics theory, Ralf Dahrendorf’s conflict theory, and Maswadi Rauf’s consensus theory acts as the supporting theory. Using a qualitative method, this study analyzes the data obtained through in-depth interview with five informants consisting of Governor Gatot Pujo Nugroho, three people from the People’s Representative Council (Chairuman Harahap, Harry Azhar Aziz, and H. Refrizal), and H. Muhammad Nuh from the Regional Representatives Council. The principal findings of this study shows that the elite capture in the nationalization of Inalum has led to the bias of the North Sumateran government because Governor Gatot Pujo Nugroho became Luhut Pandjaitan’s tool. Although the central government still maintained its neutrality, there are policies used by the authorities, in this case, President Susilo Bambang Yudhoyono, to commit elite capture. The theoretical implication of this research substantiates the elite capture theory in the context of a relationship between power elite and entrepreneurs. On the other hand, Caporaso’s theory supports the power-based political economy approach.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis situasi sosial masyarakat Sibolga sejak awal berdirinya Kota Sibolga sampai pada pemilihan Walikota Sibolga periode 2015-2020. Dengan judul penelitian “ORANG BATAK DAN URANG PASISI DI SIBOLGA; Suatu Kajian Tentang Politik Identitas Pada Pemilihan Walikota Sibolga Periode 2015-2020.” Penelitian ini mendapat realita perubahan situasi sosial masyarakat Kota Sibolga terkini berdialektika dengan kondisi politik dan religi yang aktif, secara internal, masyarakat Kota Sibolga terbagi atas tiga kelompok etnik, yakni: etnis Batak Toba, Urang Pasisi dan etnis migratif lainnya. Ketiga kelompok etnik ini turut membawa pengaruh religi pada praktik kehidupan yang berimbas pada perilaku politik masyarakat Kota Sibolga. Sibolga secara geografis merupakan kota administratif yang berada dibawah naungan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan sudut pandang sejarah untuk dapat mengungkapkan latar belakang terjadinya fragmentasi etnik Batak di daerah Pesisir Sibolgga dan mengkombinasikannya dengan realita kultural masa kini; sosial media untuk mendapatkan data penelitian yang bersifat sinkronik dan diakronik. Pengungkapan kontestasi politik yang terjadi dengan pertautan sejarah dengan realita sosial media berupaya memberikan gambaran etnografi yang bersifat holistik dan menjelaskan perjumpaan dimensi sejarah migratif, politik, kultural dan religi dalam fenomena etnisitas. Pada mulanya masuknya religi dari luar ke tanah Batak menyebabkan terjadinya fragmentasi kultural, religi dan politik; masuknya agama Islam ke tanah Batak dan meninggalkan nilai budaya Batak dengan alasan utama praktik keagamaan yang menolak bentuk praktik budaya leluhur Batak, begitupun dengan masuknya agama Kristen ke tanah Batak yang turut menanggalkan nilai budaya Batak karena alasanalasan keagamaan, terdapat bagian ketiga kelompok masyarakat yang tetap mempertahankan nilai budaya Batak hingga ruang dan waktu masa kini. Pada perkembangannya, etnik Batak bermigrasi ke wilayah pesisir Sibolga dengan turut membawa fragmentasi perspektif terhadap nilai-nilai religi yang kemudian turut menjadi dimensi kontestasi pada ranah politik pemilihan walikota Sibolga tahun 2015- 2020. Kontestasi politik yang terjadi adalah bias dari larutnya nilai religi dalam kehidupan masyarakat Sibolga dan turut meminggirkan nilai-nilai kultural sebagai nilai yang awalnya diadopsi pada praktik kehidupan sehingga memunculkan ruang rekonstruksi etnik pada kehidupan masyarakat pesisir Sibolga yang adaptif terhadap kehidupan keseharian masa kini. ......This study analyzes the social situation of the Sibolga since the inception of the Sibolga until the election of the Mayor of Sibolga for the 2015-2020 period. With the title of research ORANG BATAK AND URANG PASISI; A Study of Identity Politics in the Election of the Mayor of Sibolga 2015-2020. This study found the reality of changes in the social situation of the Sibolga in a current dialectic with political and religious conditions, internally, the Sibolga people was divided into three ethnic groups, namely: Toba Batak, Pesisir and other migrative ethnicities. These three ethnic groups also have a religious influence on the practices of life which have an impact on the political behavior of the people of Sibolga. Sibolga is geographically an administrative city under the auspices of the Province of North Sumatra. At first the entry of religions from outside into the Batak land caused cultural, religious and political fragmentation; the entry of Islam into the Batak land and leaving the cultural values of the Batak with the main reasons of religious practices that reject the forms of cultural practices of the Batak ancestors, as well as the entry of Christianity into the Batak land which helped strip the Batak cultural values for religious reasons, there is a third part of the community while maintaining the value of the Batak culture up to the present time and space. In its development, the Batak ethnic group migrated to the Sibolga coast by contributing to the fragmentation of perspectives on religious values which later became a dimension of contestation in the political realm of the election of the mayor of Sibolga in 2015-2020. The political contestation that occurred was a bias from the dissolution of religious values in the lives of Sibolga people and helped marginalize cultural values as values originally adopted in life practices so as to bring up ethnic reconstruction space in the lives of Pesisir Sibolga peoples which are adaptive to today's daily life. This study uses a historical perspective to reveal the background of ethnic fragmentation in the Sibolga coastal area and combine it with current cultural realities; social media to get research data that is synchronous and diachronic. Disclosure of political contestation that occurs with the linking of history with the reality of social media seeks to provide a holistic ethnographic picture and explains the encounter of migratory, political, cultural and religious historical dimensions in the phenomenon of ethnicity.

Abstrak :
Penelitian ini memberikan studi mendalam tentang penyesuaian strategis Indonesia di Laut China Selatan dan dampaknya terhadap hubungan Indonesia-China serta stabilitas regional di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat. Penelitian ini mengeksplorasi transisi Indonesia ke kebijakan maritim yang lebih tegas melalui penyebaran informasi, peningkatan militer, dan aliansi diplomatik untuk melawan pengaruh China. Menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada model perubahan kebijakan luar negeri Charles F. Hermann, teori geopolitik, dan pandangan konstruktivis, penelitian ini menyelidiki faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong perubahan ini, termasuk persaingan AS-China dan identitas maritim Indonesia yang sedang berkembang. Meskipun ada potensi konflik, Indonesia dan China tetap fokus pada solusi diplomatik dan kerjasama ekonomi karena saling ketergantungan ekonomi dan kepentingan mereka dalam stabilitas regional. Disertasi ini menekankan peran penting dialog dan kerjasama yang meningkat antara Indonesia dan China dalam menangani isu-isu keamanan di Laut China Selatan, dengan menyarankan peningkatan keamanan maritim bilateral dan kerjasama ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang diplomasi maritim dan penyesuaian strategis, serta menyoroti pentingnya identitas nasional, strategi geopolitik, dan diplomasi internasional dalam menghadapi tantangan sengketa maritim global dan mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. ......This research provides a detailed study of Indonesia's strategic adjustment in the South China Sea and its effects on Indonesia-China relations and regional stability amidst growing geopolitical tensions. It explores Indonesia's transition to a more assertive maritime policy through information dissemination, military enhancement, and diplomatic alliances to counter China's influence. Utilizing a qualitative approach grounded in Charles F. Hermann's foreign policy change model, geopolitical theory, and constructivist views, it investigates the internal and external factors driving this shift, including US-China rivalry and Indonesia's emerging maritime identity. Despite potential conflicts, Indonesia and China have maintained a focus on diplomatic solutions and economic cooperation due to their mutual economic dependencies and interest in regional stability. The dissertation emphasizes the critical role of increased Indonesia-China dialogue and cooperation in addressing South China Sea security issues, suggesting improved bilateral maritime security and economic collaboration. It contributes to the understanding of maritime diplomacy and strategic adjustments, highlighting the importance of national identity, geopolitical strategy, and international diplomacy in navigating the challenges of global maritime disputes and advocating for peace and stability in the Asia-Pacific region.