Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka merealisasikan cita-cita nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tabun 1945 antara lain upaya negara untuk mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa maka dilakukan pembangunan sumber daya manusia Indonesia agar menjadi suatu bangsa yang maju dan mampu menjadi bangsa yang mandiri melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi yang dilandasi oleh sikap mental kejuangan yang tinggi bagi kepentingan nasional yang menjadi kunci utama dari keberhasilan itu. Menyadari akan hal tersebut maka pemerintah bersama aparatnya bertekad untuk meningkatkan kualitas bangsa melalui pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam Pembangunan Jangka Panjang II sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1993. ABRI sebagai bagian dari masyarakat, bangsa maupun negera Indonesia bertekad untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah tersebut melalui upaya pendayagunaan segenap prajurit dan PNS dalam kesatuan jajaran ABRI sehingga terwujud Postur ABRI yang Profesional, Efektif, Efisien dan Modern. Kondisi tersebut dapat dicapai apabila masing-masing unsur personil yang terdiri dari prajurit dan PNS ABRI di kesatuan-kesatuan ABRI terutama di lingkungan kerja Seskoad mampu bekerja sama dan berprestasi secara optimal dan seimbang. Yang menjadi masalah pokok bahwa telah terjadi ketidakseimbangan prestasi kerja antara prajurit dengan PNS sehingga timbal kesenjangan kinerja atau performance gap yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang kurang sehat. Dari hasil penelitian di Seskoad yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara diperoleh hash yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif kuat sebesar 0,84 antara sikap dan perilaku prajurit ABRI dengan kinerja PNS."

"Penelitian bertitiktolak dari pemikiran bahwa : (1) Pengembangan lembaga Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan titik berat otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab pada Daerah Tingkat II perlu mempertimbangkan keterbatasan kemampuan kelembagaan, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia yang dibadapi, kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah ; (2) bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum yang diserahkan akan menjadi salah satu tolok ukur kemandirian daerah dalam mewujudkan otonominya. Penelitian ini mempelajari kemampuan 24 Daerah Tingkat II dalam mengembangkan organisasi Dinas Pekerjaan Umum (tidak termasuk Kotamadya Tangerang). Sasaran populasi penelitian ini adalah pejabat eselon IV dan V pada Kantor Cabang Dinas Pekerjaan Lima Propinsi yang berkedudukan di setiap kota kabupaten/kotamadya, baik sasaran sampel maupun populasinya diambil secara purposive non probability sampling. Dalam hipotesis dikemukakan bahwa pelaksanaan penyerahan sejumlah urusan beserta sumber-sumber pengelolaannya kepada daerah, dapat mendorong berkembangnya otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Semakin besar kemampuan kelembagaan dan kemampuan sumberdaya Daerah Tingkat II semakin besar pula kemungkinan pengembangan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, dan lembaga yang telah dikembangkan ini akan semakin menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini adalah pandangan mengenai pengembangan organisasi menurut Albrecht ( 1985:45-184), yaitu penerapan konsep "Pendekatan Sistem" yang terbuka terbadap lingkungan. Tujuan organisasi akan tercapai dengan baik dalam situasi lingkugan tertentu sehingga penerapan sistemnya akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Konsep pengembangan organisasi meliputi : berbagai macam disiplin ilmu, dilakukan dengan melalui tiga pendekatan, yaitu pengembangan struktur, pengembangan tekno-struktural, pengembangan teknologi dan pengembangan sumberdaya manusia, serta mempertimbangkan faktor-faktor stucture, strategy, system, style, staff, skill, dan superordirtate's goals yang merupakan kekuatan pendorong pengembangan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kelembagaan, kemampuan keuangan daerah dan kemampuan sumberdaya manusia secara bersama-sama berpengaruh kuat sebesar 61.78 % terhadap pengembangan organ sasi Dinas PU Cipta Karya Daerah Tingkat II. Dengan konsep pendekatan sistem penanganan bidang pekerjaan umum dapat dilakukan secara ballistic systems dan berbagai spesialisasi dapat diintegrasikan. Berdasarkan hasil penelitian ini hipotesis yang dikemukakan diatas telah terbukti."

"ABSTRAKIndustri kecil dalam program pembangunan ekonomi Indonesia merupakan prioritas sasaran sektor Industri. Sektor ini bukan saja berperan sebagai penyedia lapangan kerja yang utama bagi sebagian besar angkatan kerja, tetapi juga melakukan produksi dan distribusi barang dan jasa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka program pengentasan kemiskinan. Implementasi dari kebijakan tersebut diwujudkan dalam program pengembangan dan pembinaan industri kecil. Penelitian ini mencoba menemukan karakteristik usaha industri kecil yang sangat heterogen dan bergantung pada kemampuan permodalan dengan mekanisme kerja yang kuat pada kelompok atas dasar kebersamaan, menuju iklim usaha kondusif yang mengarah pada usaha yang lebih produktif dan mandiri. Lembaga pendukung yang ada, baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya secara umum masih terbatas dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha industri kecil, masing-masing masih berdasarkan kapasitas fungsional dan hanya berorientasi kepada program belum kepada problem. Dari hasil penelitian diatas diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan kemampuan permodalan, kelembagaan dan kemampuan sumberdaya manusia serta pemasaran merupakan program program yang harus di kembangkan sehingga memperluas akses industri kecil terhadap sumber-sumber ekonomi (modal, pasar, teknologi, usaha, informasi dan sebagainya ). Beberapa rekomendasi penting dalam pengembangan industri kecil yaitu : Pertama, mekanisme kerjasama kelembagaan baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya perlu di kembangkan atas dasar pembagian kerja fungsional. Terpadu dalam suatu sasaran yang jelas dan disepakati bersama di antara masing-masing yang terlibat. Kedua, Pengembangan sumberdaya manusia pada sentra industri Pandai besi Pasirjambu perlu di tingkatkan khususnya dalam perencanaan, teknologi, kwalitas serta pemasaran dengan memanfaatkan dan meningkatkan peran Pusat Pelayanan Pandai Besi yang telah ada secara berkelanjutan. Ketiga, Perlunya ditingkatkan pemihakan lembaga keuangan yang berorientasi kepada pengembangan industri kecil. Kebijakan Pengembangan Industri Kecil: Studi Kasus pada Sentra Industri Pandai Besi Pasirjambu Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung "

"Studi ini menganalisis salah satu aspek pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan IAIN Sunan Gunung Djati yang tugas pokoknya menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu agama Islam, khususnya mengenai pengaruh pelatihan prajabatan terhadap kinerja pegawai IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Metode penelitian ini adalah survei deskriptif dan survei eksplanatoris. Teknik pengumpulan data menggunakan angket_ Hubungan antar variabel dianalisis dengan uji korelasi product moment. Penelitian dilaksanakan pada peserta Latihan Prajabatan (LPJ) pada bulan Januari dan Juli 1995. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berjalan efektif, terlihat dari hubungan positif dan tinggi (0.98) antara nilai pre-test dan post-test para peserta pelatihan. Artinya, nilai pre-test mempengaruhi nilai post-test; makin tinggi nilai pre-test, maka semakin tinggi pula nilai post-test. Pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai pun berhubungan secara positif, sekalipun sedang (0,44), karena adanya faktor lain yang turut mempengaruhi terhadap kinerja. Dengan demikian, hipotesis bahwa (1) bilai nilai pre-test para peserta baik maka akan baik pula nilai post-test, serta (2) bila nilai pelatihan baik maka akan baik pula kinerja pegawai dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan berjalan efektif, sekalipun pengaruhnya terhadap kinerja tidak begitu optimal. Hal ini diduga berkaitan dengan pengaruh dan faktor lain. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai kinerja pegawai dan perlunya dilakukan in service training terhadap para pegawai secara terarah dan terencana."