Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The Law of Spatial Planning No.26/2007 obligates the local government to provide public UGS at least 20% of their area. The implementation faces several problems, such as budget orientation. UGS is not being prioritized since the cost always seems to exceed the benefit due to the condition that there is no market value for the benefits of UGS. This research tries to do a proper valuation of UGS using the Travel Cost Method. In addition to that, due to a widely use of social media, this study tries to explore the effect of social media on number of visit to the park. To perform this study, onsite and online survey were conducted using questionnaire to obtain data from visitors of Suropati Park, Jakarta. After comparing results using Poisson and Negative Binomial Regression, the final model estimates per-trip consumer surplus is Rp44,843, and total consumer surplus per year is approximately Rp 4.290 billion. Moreover, the social media variable shows that the strongest power of social media is to attract new users and the power become less and less as the number of visit increases because the decision to re-visit a park is strongly accounted on the perceived quality on the first visit.

---

Undang-Undang Penataan Ruang No.26/2007 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik setidaknya 20% dari wilayah mereka. Implementasinya menghadapi beberapa masalah, salah satunya orientasi anggaran. Pembangunan RTH tidak diprioritaskan karena biayanya dianggap selalu melebihi manfaat. Hal ini diakibatkan oleh tidak ada nilai pasar untuk manfaat yang diberikan RTH. Oleh karena itu dibutuhkan cara khusus untuk menilai manfaat RTH. Penelitian ini mencoba melakukan valuasi RTH menggunakan Metode Biaya Perjalanan. Selain itu, karena penggunaan media sosial yang luas, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi efek penggunaan media sosial terhadap jumlah kunjungan ke taman. Dalam penelitian ini dilakukan survei dengan menggunakan kuesioner di tempat dan juga secara online untuk mendapatkan data dari pengunjung Taman Suropati, Jakarta. Setelah membandingkan hasil menggunakan Poisson dan Regresi Binomial Negatif, model akhir memperkirakan surplus konsumen per perjalanan adalah Rp44,843, dan total surplus konsumen per tahun sekitar Rp4.290 miliar. Selain itu, variabel media sosial menunjukkan bahwa kekuatan media sosial yang terkuat adalah untuk menarik pengguna baru dan kekuatan menjadi semakin berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan karena keputusan untuk mengunjungi kembali taman sangat tergantung pada persepsi pengunjung terhadap kualitas taman pada kunjungan pertama.

Abstrak :
Indonesia, sebagai salah satu Negara berkembang, telah menerapkan peraturan upah minimum sejak 1980an. Upah minimum merupakan basis penting dalam kebijakan pasar ketenagakerjaan; dan fakta ini telah didukung oleh beberapa ahli ekonomi. Beberapa penelitian tentang hubungan antara upah minimum dan sektor informal cukup langka dan hampir semuanya adalah penelitian pada level nasional dan provinsi, sementara penelitian ini adalah penelitian pada tingkat kabupaten/kota yang berada di lingkup provinsi Jawa Barat, yang bertujuan untuk meneliti pengaruh kenaikan upah minimum tenaga kerja pada sektor formal dan sektor informal, serta pengaruhnya diantara sektor ekonomi pada periode 2001-2012, yaitu periode dimana desentralisasi telah diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi mana yang lebih diuntungkan atau lebih dirugikan karena adanya kenaikan upah minimum, yang mana hal ini akan memudahkan kita untuk melihat pengaruh yang bervariasi antara kabupaten/kota. Dengan demikian, kita dapat mengetahui pengaruh positif dan negative dari kenaikan upah minimum pada area tertentu. Sehingga, hal tersebut bisa mempermudah untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang mungkin akan lebih tepat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode efek tetap (fixed effect) untuk menganalisa pengaruh kenaikan upah minimum pada ketenagakerjaan. Adapun data panel yang Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional), Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional), dan Suseda (Survey Ekonomi Daerah) dari Badan Pusat Statistik untuk lingkup Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga berdasarkan pada data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan data upah minimum dari Buku Profil Jawa Barat yang juga dipublikasikan oleh BPS. Data-data tersebut tersusun atas data dari 22 kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode 2001-2012. ...... Indonesia, as a developing country, has enacted minimum wage regulation since 1980s. The minimum wage has been an important base of labour market policy in Indonesia; a fact has been supported by some leading economists. Studies finding a relationship between the minimum wage and the informal sector are quite scarce, and as those province level observations have almost entirely been conducted at the national scope, this study, through a local city/regency level approach analysis focusing on the Jawa Barat province, examines the effect of increasing the minimum wage on employment both in the formal and the informal sectors as well as across economic sectors over the 2001-2012 periods, which is after decentralization applied in Indonesia. Moreover, this study also proposes to identify which economic sectors would be more likely to benefit or suffer due to increasing the minimum wage, which enables us to see the various effects among cities/regencies in Jawa Barat province. In doing so, we can know the positive and negative effects of increasing minimum wage in this area. Therefore, it will be easier to evaluate some policy that will be more appropriate for this province. This study utilizes the OLS fixed effect method to analyse employment that are affected by increasing minimum wage. The panel data set that I used is based on secondary data from the National Labour Force Survey, the National Socio-economic Survey (Susenas), and Regional Sosio Economic Survey (Suseda) all conducted by the BPS. Moreover, I sourced GDRP, CPI data, and minimum wage data from the Jawa Barat Profile (Profil Jawa Barat) book and GDRP (Produk Domestik Regional Bruto, PDRB) publications available at BPS. The data are constructed from 22 cities and regencies in Jawa Barat province in 2001 until 2012.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mempelajari peran modal sosial dalam proses pemulihan bencana di Indonesia, menggunakan dua proxy keluaran yaitu jumlah hari yang dijalani korban bencana dalam pengungsian dan rekonstruksi tempat tinggal yang telah dilakukan korban. Penulis mengacu pada penelitian sebelumnya yang mengkonfirmasi adanya efek yang signifikan dari modal sosial dalam mendukung proses pemulihan dari bencana. Untuk mengatasi efek endogenitas yang ditimbulkan dari modal sosial, metode OLS dan 2SLS diterapkan dengan memasukkan faktor keseragamaan agama dan etnik. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa partisipasi dalam pemilihan kepala desa mempunyai pengaruh positif yang signifikan pada jumlah hari yang dijalani korban bencana di pengungsian. Selain itu, modal sosial tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap usaha rekonstruksi tempat tinggal korban, karena rumah tangga terdampak bencana masih menjadikan faktor keuangan sebagai perhatian utama. Penelitian lebih lanjut dengan memasukkan faktor mitigasi bencana seperti asuransi dan bantuan teknologi perlu dilakukan, demi mendapatkan pengertian yang lebih mendalam di bidang penanggulangan bencana.

---

ABSTRACT
This research examined the role of social capital in the disaster recovery process in Indonesia using two outcome proxies i.e. the days that the victims spend in the temporary housing and the housing reconstruction that households has done. The author refers to previous studies that capture the significant effect of social capital to the recovery process. OLS and 2SLS model have been utilized for estimating the outcome, which include the uniformity of religion and ethnicity as control variables. The estimation results show us that participation in head of village voting has a positive significant relationship to the days that the victims spends in temporary shelter. Meanwhile, social capital has no significant impact to housing reconstruction option since households still take financial issue as their main concern. Further research that include households rsquo pre disaster mitigation like insurance and technology implementation need to be conducted, to obtain a more comprehensive insight in this field.