Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RINGKASAN Spesifikasi fungsi tabungan adalah sangat penting karena sejauh ini masih dianggap kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Studi-studi tentang fungsi tabungan selama ini, cenderung mengabaikan hubungan alamiah yang simultan antara tingkat tabungan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mencoba mengakomodasi hubungan yang simultan tersebut, dimana pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan tabungan dan selanjutnya tingkat tabungan yang meningkat berdampak memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi seluruh propinsi di Indonesia yang berjumlah 27 propinsi. Untuk memudahkan analisis, propinsi-propinsi tersebut dikelompokkan ke dalam lima wilayah, berdasarkan letak geografisnya. Periode penelitian adalah tahun 1986-1995, yaitu selama 10 tahun. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mencoba menelusuri faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat tabungan dan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah; kedua, bagaimana masing-masing faktor tersebut berpengaruh terhadap tabungan dan pertumbuhan ekonomi; ketiga, bagaimana tentang pergerakan modal antar wilayah, pergerakan penduduk, dan hal-hal spesifik yang ada pada masing-masing wilayah, sehingga bisa disarankan sebagai kebijakan yang dapat ditempuh, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat dalam rangka pemerataan maupun pertumbuhan. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi model persamaan simultan yang dikembangkan oleh Zegeye (1994), yang membentuk dua persamaan dengan dua peubah endogen, yaitu tingkat tabungan dan laju pertumbuhan PDB. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi pada Wilayah Jawa+Bali berpengaruh paling besar pada pembentukan tabungan di wilayah ini, dibandingkan pengaruhnya pada wilayah yang lain. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% akan berdampak meningkatkan tabungan sebesar 1,89% dari PDRB. Dengan demikian, jika pemerintah ingin meningkatkan tabungan doinestik maka upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada Wilayah Jawa+Bali. Kenaikan pendapatan per kapita riil ternyata berperanan sangat besar dalam upaya meningkatkan tabungan, khususnya pada Wilayah Sulawesi dan Wilayah Lainnya (keduanya identik dengan IBT). Jika pendapatan per kapita rill meningkat sebesar Rp 100.000,00 per tahun, akan meningkatkan tabungan sebesar 11% dari PDRB di Wilayah Sulawesi dan 9,35% pada Wilayah Lainnya. Untuk, maksud pemerataan sekaligus meningkatkan tabungan secara nasional, sebaiknya upaya meningkatkan pendapatan per kapita rill di IBT lebih diprioritaskan. Cara yang dapat ditempuh misalnya dengan mendirikan industri kebutuhan pokok sehari-hari, agar kebutuhan pokok wilayah ini dapat dipenuhi dari produksi sendiri, sehingga nilai tambah yang diciptakan dinikmati penduduk wilayah ini. Besarnya tingkat tabungan domestik secara keseluruhan wilayah, berpengaruh positip pada pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat potensi tabungan yang ada (rata-rata besarnya tabungan untuk seluruh wilayah ± 30% dari PDRB), maka tabungan domestik masih memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi. Sementara, walaupun arus modal asing pada Wilayah Lainnya (Irian, Nusa Tenggara, Timor Timur, dan Maluku; INTIM), Wilayah Kalimantan, dan Sulawesi, mempunyai koefisien lebih besar daripada koefisien tingkat tabungan, namun pengaruh arus modal asing masih relatif kecil, karena besarnya arus modal asing yang masuk hanya sepertujuh dari besarnya rata-rata tabungan domestik. Dengan demikian kebijakan pemupukan modal domestik untuk membiayai pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan menciptakan kondisi yang mendukung upaya tersebut. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Wilayah Lainnya, bukan berarti pertumbuhan tidak perlu dikendalikan, karena jika dilihat dari pengaruh dependency ratio (DR) pada pertumbuhan ekonomi pada ketiga wilayah ini negatip. Antinya, pertumbuhan penduduk yang berasal dari tingkat kelahiran yang tinggi akan meningkatkan dependency ratio dan pengaruhnya negatip pada pertumbuhan ekonomi, sedang pertumbuhan penduduk yang berasal dari migrasi penduduk wilayah lain (khususnya dari Jawa+Bali), tidak meningkatkan angka ketergantungan, karena jumlah penduduk usia produktip justru meningkat, sehingga pengaruhnya positif terhadap pertumbuhan ekonomi."

"ABSTRAKPenelitian ini diawali dari keinginan penulis untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai hubungan dua kawasan antara Asia dan Eropa dalam forum kerjasama Asia-Europe Meeting (ASEM).Untuk mengarahkan penelitian, dirumuskan research problem: bagaimana peran dan prospek hubungan kerjasama antara Asia dan Eropa dalam pengembangan hubungan kerjasama bidang ekonomi antara Asia dan Eropa.Penelitian ini menggunakan metode multi disipliner yaitu hubungan internasional, hukum internasional dan memfokuskan pada disiplin ekonomi internasional (Ekonomi Eropa) dengan menganalisis secara lebih mendalam pada pilar ekonomi dalam struktur forum kerjasama ASEM melalui 2 (dua) perspektif, Asia dan Eropa.Hasil penelitian yang dilakukan berupa abstraksi yaitu: Kebijakan Uni Eropa untuk mengevaluasi kembali secara lebih mendalam terhadap Asia yang dituangkan dalam dokumen berjudul Towards a New Strategy Commission of the European Communities pada tahun 1994 kemudian dipertegas lagi dengan dikeluarkannya dokumen berjudul Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhance Partnerships, kedua dokumen tersebut merupakan landasan utama bagi Uni Eropa dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia.Hubungan kerjasama antara Asia dan Eropa yang tergabung dalam forum Asia Europe Meeting (ASEM) dan bersifat informal Meeting dikukuhkan dalam Bangkok Declaration pada tanggal 2 Maret 1996 di Bangkok, Thailand yang dilandasi oleh sikap saling menghormati, terbuka dan sejajar dengan ditopang oleh tiga pilar utama yaitu Politik, Ekonomi dan Budaya-Intelektual.Kerjasama di bidang ekonomi antara Asia dan Eropa dilandasi oleh pengakuan bersama bahwa pasar besar Asia membutuhkan barang-barang konsumen dalam jumlah yang sangat besar, peraturan mengenai modal keuangan dan infrastruktur. Sementara Eropa merupakan pasar utama dunia bagi barang-barang investasi dan jasa terutama sejak berdirinya European Single Market (EMU). Kondisi ini yang membuka peluang bagi Asia dan Eropa untuk saling bekerjasama dalam lalu lintas pasar barang, modal, infrastruktur, keahlian, alih teknologi, dsb.Guna mempromosikan perdagangan dan investasi yang lebih intensif antar kedua kawasan maka disepakati adanya langkah-langkah bagi liberalisasi dan fasilitas perdagangan diantaranya berupa penyederhanaan dan perbaikan prosedur kepabeanan, pengurangan atau penghilangan berbagai hambatan tarif dan non-tarif, memajukan usaha kecil-menengah, dsb.Maka kemitraan yang kuat dan sejajar antara Asia dan Eropa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin guna memperbesar aliran perdagangan dan investasi secara dua arah dengan tetap berada di bawah peraturan World Trade Organization (WTO) yang berkomitmcn pada ekonomi pasar, sistem perdagangan multilateral yang terbuka, liberalisasi perdagangan yang non-diskriminasi serta regionalisme yang terbuka,Kerjasama ASEM yang relatif masih muda tidak luput dari berbagai masalah, hambatan, peluang dan tantangan namun adanya keinginan bersama kedua kawasan untuk lebih memajukan perekono nian mereka, perlahan namun pasti peran dan prospek hubungan kerjasama dibidang ekonomi antara Asia dan Eropa akan meningkat dan diperhitungkan dalam dunia internasional.

---

ABSTRAK

This research is started with the writer's hope to acknowledge the relationship between the two regions between Asia and Europe in the cooperation forum of Asia-Europe Meeting (ASEM).

To direct a research, a research problem is formulated: how the role and prospect of cooperation relation between Asia and Europe in developing the cooperation between Asia and Europe.

This research used the multidisciplinary method, which is the international relations science, international law science, and focused on the international economy science discipline (European economy) by analyzing the pillar economy in depth in the ASEM cooperation forum structure within 2 (two) perspectives, Asia and Europe,

The result of the conducted research comes in form of an abstraction, that is: European Union Policy to re-evaluate Asia in depth that should be stipulated in the documents entitled Towards a New Strategy Commission of the European Communities in 1994. This shall restrengthen the view of European Union (EU) on Asia in 2001. Another document, entitled Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced Partnerships was issued. The two documents came as the main base for European Union (EU) to establish cooperation relationship with Asian countries.

The cooperation relation between Asia and Europe joining in the forum of Asia-Europe Meeting (ASEM) and tends to be Informal Meeting was strengthened in the Bangkok Declaration on March 2. 1996 in Bangkok, Thailand based on the respect, open and equal principles supported by three main pillars, that are Politics, Economy and Culture-Intellectual.

The cooperation in the economic sector between Asia and Europe was based on the joint testimony that Asian major market requires consumer products in huge number, regulation on the finance and infrastructure capitals. Meanwhile, Europe is an international major market for investment and service products, particularly since the establishment of European Single Market (EMU). This condition opens opportunity for Asia and Europe to work together in the traffic of capital market, capital, infrastructure, expertise, technology transfer, etc.

In order to promote a more intensive trade and investment between the two regions, several measures for liberalization and trade facilities have been approved including simplifying and improvement of taxation procedures, the lessening or nullification of tariffs and non-tariffs problems, improving the small-middle enterprises, etc.

A strong and equal partnership between Asia and Europe must be maximized to improve the trade flow and investment in two ways by still being under the World Trade Organization (WTO) that is committed to the market economy, an open multilateral trade system, non-discriminative trade liberalization and an open regionalism.

An ASEM cooperation that is still relatively new suffers various problems, obstacles and opportunity. However, the joint hope between the two regions to improve the economy will increase the role and prospects in economic cooperation between Asia and Europe and make them accountable in the international world."

"lssu defisit anggaran pemerintah telah mendapat perhatian yang cukup luas dan bahkan telah menjadi the forefront policy of macroeconomic adjustment ataupun muncul sebagai bagian dari program stabilisasi ekonomi negara-negara berkembang maupun industri sejak tahun 1980-an hingga 1990-an. Di negara-negara berkembang, Easterly dan Schmidt-Hebbel (1991) serta Easterly, Rodriguez dan Schmidt-Hebbel. (1994), misalnya, mencatat bahwa menguatnya issu ini bertalian dengan dekade over-indebtedness yang diikuti oleh fenomena inflasi tinggi serta rendahnya kinerja pertumbuhan ekonomi dan investasi di tahun 1980-an. Sementara itu, di negara-negara Eropa Timur dan USSR lama issu ini mengemuka sejalan dengan adanya pelbagai program reformasi massive bagi perbaikan ekonomi di era 1990-an. Di Amerika Serikat (McKibbin dan Bagnoli, 1993) dan Swedia (Becker dan Paalzow, 1997) issu defisit anggaran telah menjadi topik debat publik tentang kebijakan ekonomi. Sejalan dengan itu, sebagaimana ditunjukkan Cuddington dan Vinals (1986) serta Weiss (1995), the International Monetary Fund (IMF) juga menaruh perhatian khusus terhadap issu ini, bahkan budget balancing dijadikan sebagai standard policy dalam pelbagai program stabilisasi yang diterapkannya di berbagai negara."

"Tesis ini membahas pengaruh pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005 terhadap penetapan dan penyampaian Perda APBD mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menganalisis data sekunder berupa tanggal penetapan dan penyampaian Perda APBD. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan kajian lebih lanjut mengenai batas waktu penetapan dan penyampaian Perda APBD untuk meningkatkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam hal tersebut; kerja sama antarinstansi pemerintah perlu ditingkatkan dalam hal evaluasi rancangan Perda APBD; kasus-kasus mengenai penetapan Perda APBD tahun 2009 yang sudah ada perlu diteliti lebih lanjut sebagai ekomendasi bagi proses penetapan Perda APBD daerah lain di masa mendatang.

---

This study discusses the impact of Government Regulation Number 56 Year 2005 on the establishment and submission of local government budget from year 2007 to 2009. This study use descriptive methode to analyze secondary data from the approval and submission date of local government budget. The results suggest that further study is needed regarding the deadlines of local government budget approval and submission date to increase local governments discipline; cooperation of government agencies need to be improved in terms of local government budget evaluation draft; the existing cases of the establishment of local government budget year 2009 should be investigated as recommendations for further establishment process of local governmet budget."

"Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kemajuan sektor industri nasional, kebutuhan tenaga listrik akan terus meningkat sesuai tingkat industrialisasi. Dengan meningkatnya kebutuhan permintaan listrik permasalahan yang dihadapi selain produksi/ketersedian listrik, adalah bagaimana mendistribusikan listrik untuk memenuhi kebutuhan yang ada secara lebih merata. Ketidakmerataan permintaan listrik untuk sektor industri tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat di provinsi masing-masing. Oleh karena itu, perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pada sektor industri di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasikan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi permintaan listrik untuk sektor industri di Indonesia. Faktorfaktor yang diduga nilai output aktifitas ekonomi di sektor industri (yang tercermin dalam indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri), harga barang itu sendiri (yaitu harga listrik sektor industri), jumlah pelanggan listrik di sektor industri, harga barang lain, salah satunya adalah harga solar sektor industri yang diduga sebagai substitusi dari listrik. Sumber data adalah PT PLN (Persero), Badan Pusat Statistik (BPS), dan PT Pertamina (Persero) dan publikasinya dari tahun 2002 hingga tahun 2008. Provinsi yang digunakan adalah 30 provinsi. Metode estimasi yang digunakan adalah estimasi menggunakan data panel (gabungan data cross-section dan time-series) dengan model individual effect (fixed effect).Hasil analisis menunjukkan bahwa permintaan listrik sektor industri di Indonesia dipengaruhi signifikan secara positif oleh PDRB sektor industri, jumlah pelanggan sektor industri dan harga solar industri serta dipengaruhi signifikan secara negatif oleh harga listrik sektor industri itu sendiri. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa elastisitas PDRB sektor industri, harga listrik sektor industri, jumlah pelanggan listrik sektor industri dan harga solar industri sebagai subtitusi dari listrik sektor industri terhadap permintaan listrik sektor industri bersifat inelastis.

---

Along with the efforts to increase the progress of the national industrial sector, demand for the electricity power will continue to increase according to the industrialisation level. With the increase of the demand for the electricity the problem aside to the production/availability of the electricy, is how to equally distribute the electricity to fill the current demand. Unequally distributed electricity demand is surely determined by many factors existed in each of the regional province. As such, factors affecting the demand to the industrial sector in Indonesia are required to be examined.This study is aimed at identifying determining factors affecting the electricity demand for the industrial sector in Indonesia. Factors to be assumed are: (i) output value of the economic activities in the industrial sector (reflected in the Gross Domestic Regional Product (PDRB) indicator of the industrial sector); (ii) the price of the goods itself (i.e. price of industrial sector electricity); (iii) number of electricity customers in the industrial sector; (iv) price of other goods, one of them is price of industrial sector diesel fuel, presumed as the substitute of the electricity. Sources of data are from PT PLN (Ltd), Central Statistic Office (BPS), and PT Pertamina (Ltd). The data used is published between 2002 until 2008. There are 30 provinces used as observations. Estimation method in this study is estimation using panel data (combination of data cross-section and timeseries) with mode individual effect (fixed effect).Analysis of the result shows that the electricity demand of the industrial sector in Indonesia is positively affected significantly by: (i) the Gross Domestic Regional Product (PDRB) of the industrial sector; (ii) number of customers in the industrial sector and price of diesel fuel; as well as negatively affected significantly by the price of the electricity in the industrial sector itself. This study also shows that (a) elacticity of the PDRB of the industrial sector; (b) price of the electricity in the industrial sector; (c) number of customers in the industrial sector and price of diesel fuel as substitute of the industrial sector electricity to the demand of the industrial sector are inelastic."

"Penelitian ini tentang pengaruh pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk, serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh pemberian fasilitas KITE yaitu bea masuk yang dipungut, bagi peningkatan nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta). Selain itu, untuk mengetahui pengaruh nilai tikar riil Yen terhadap rupiah serta produk domestik bruto (Gross Domestic Product) Jepang, sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia, terhadap nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta.

---

This research outlines the influence of the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax toward the export value within the KITE facility scheme. The objective of this research is to understand and to analyze the impact of awarding KITE facility which is the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax to increase of the export value."

"ABSTRAKEkonomi kreatif dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan besar dalam cara memproduksi dan mengonsumsi ruang (Moriset, 2014), saat ini orang dapat bekerja di berbagai tempat. Perubahan ini memunculkan kebutuhan ruang kerja baru yang lebih fleksibel dan memungkinkan orang untuk berkolaborasi. Kebutuhan ruang kerja baru ini mendorong fenomena coworking space di perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persebaran lokasi coworking space di DKI Jakarta, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik dan preferensi pengguna dalam memilih lokasi coworking space di DKI Jakarta, serta kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait coworking space. Metode analisa penelitian ini menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif mengunakan alat analisa tetangga terdekat dan analisa komponen utama, sedangkan metode kualitatif menggunakan wawancara mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini yakni adalah pola persebaran di DKI Jakarta mengelompok. Lokasi persebaran coworking space terpadat berada pada kawasan pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa. Selain faktor klasik ekonomi, faktor yang mempengaruhi pemilik coworking space dalam memilih lokasi adalah faktor kedekatan tempat tinggal pemilik. Hasil perhitungan analisis komponen utama terdapat 9 faktor baru yang mempengaruhi preferensi pengguna. Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pengembangan start up dan coworking space tetapi perlu ditambah peraturan yang lebih komprehensif berkaitan dengan ekonomi kreatif

---

ABSTRACTThe creative economy and advancement of information and communication technology have caused major change in how to produce and consume space (Moriset, 2014). Nowadays, people can work anywhere, in any various places. This change raises the need for a new flexible work space which allows people to collaborate. The need for this new work space encourages coworking space phenomenon in urban area. This study aims at understanding distribution of coworking space location in DKI Jakarta, factor that influence the owner and user preference in choosing coworking space location in DKI Jakarta, and policy of DKI Jakarta Provincial Government related to coworking space. The method used for analyzing this study is a combined quantitative and qualitative method. The quantitative method uses the closest neighbor and main component analysis, while the qualitative method uses in-depth interview. This study concluded that the pattern of distribution in DKI Jakarta is clustered. The densest distribution location of coworking space is in the central office, trade and service areas. Aside from classical economic factor, the owner of coworking space is influenced by the proximity of the owner's residence in choosing a coworking space location. The result of main component analysis revealed that there are 9 new factors that affect user preference in choosing coworking space. In addition, DKI Jakarta Provincial Government has issued several policies related to the development of start-up and coworking space, but it needs to add a more comprehensive regulation related to creative economy."

"Kampung merupakan embrio dari sebuah kota. Berawal dari sebuah kampung lalu tumbuh menjadi kota metropolitan. Pertumbuhan kota memang berdampak baik namun juga ada dampak buruknya. Kota Semarang dengan populasi 6,6 juta jiwa dalam proses pembangunannya didapati ada empat kampung lama yang digusur oleh developer dalam kurun tahun 2005 hingga 2018, baik itu dibangun hotel maupun apartemen. Keberadaan kampung yang penduduknya berekonomi menengah ke bawah merupakan sasaran empuk bagi developer. Kondisi ini memicu komunitas Peka Kota Hysteria yang fokus pada isu anak muda seni dan perkotan untuk bergerak melestarikan kampung-kampung di perkotaaan salah satunya kampung Bustaman. Penelitian ini mengungkap faktor internal dan eksternal KPK Hysteria dalam melestarikan kampung Bustaman. Serta akan mengungkap strategi yang digunakan oleh KPK Hysteria. Melalui Strategi yang diterapkan yaitu 1. berbasis budaya lokal, 2. pengoptimalan keterlibatan warga kampung Bustaman, dan 3. menggunakan gerakan seni melalui jaringan internal. Tiga hal tadi diterapkan oleh KPK hysteria dengan langkah-langkah yang sistematis. KPK hysteria dinilai mampu dan berhasil melestarikan kampung Bustaman dengan pendampingan selama 6 (enam) tahun. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan modal sosial yaitu: perubahan norma sosial, adanya kontrol sosial, jaringan, trust, dan yang paling dirasakan yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya remaja pada kampung Bustaman.

---

Village is an embryo of a city. Metropolitan city is growing from a village. The city growth has good and bad impacts. Semarang City has 6.6 million population and in the process of its development, four old villages have been evicted by the developer during 2005 to 2018, either for hotel or apartment. A village whose population is middle to lower economy is an easy target for developer. This condition has triggered Peka Kota Hysteria community which focuses on the issue of arts and urban youth to preserve villages in the urban area i.e Bustaman village. This study revealed KPK Hysteria's internal and external factors in preserving Bustaman village and will reveal strategies used by KPK Hysteria. Through the strategy implemented namely 1. Based on local culture, 2. Optimizing the involvement of the resident of Bustaman Village and 3. Using art movement through internal network. These tree strategies are implemented by KPK Hysteria with systematic steps. KPK Hysteria is considered capable and succeeded in preserving Bustaman village with the supporting for 6 years. This success can bee seen from the increasing social captal of Bustaman Village: changes in social norm, the existence of social control, network, trust, and the most impact for the resident is the improvement of Human Resources, especially for the youth in Bustaman village."

"Pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah tercermin dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disusun oleh pemerintah dan dtsetujui oleh DPR, yang merupakan salah satu instrumen perencanaan tahunan yang dijabarkan dalam Repelita. RAPBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama satu tahun anggaran atahu tahun fiskal adalah antara tanggal 1 April sampai tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selisih pembiayaan pengeluaran pemerintah diluar pinjaman dengan total pengeluaran di Indonesia adalah negatif. Berarti terjadi defisit anggaran, defisit ini akan dibiayai dengan hutang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dampak dari hutang akan menambah jumlah uang beredar dan akan menimbulkan inflasi. Ketidakstabitan dalam neraca pembayaran luar negeri. salah satunya disebabkan oleh defisit dalam neraca transaksi berjalan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain kebijaksanaan pemerintah sendiri maupun asing yang mengakibatkan perubahan dalam permintaan dan penawaran valuta asing. Untuk mengatasi defisit neraca pembayaran Indonesia terutama disebabkan oleh defisit transaksi berjalan, pemerintah harus melaksanakan berbagai terobosan untuk menigkatkan ekspor yang diciptakan melatui kebijaksanaan deregulasi dan mendorong penurunan impor dengan menggunakan tarif terhadap impor berupa peningkatan pajak impor dan mendorong peningkatan ekspor dengan meiakukan devaluasi.Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh "Evan Tanner" tentang " The effect government spending on the current account, output and expenditures : Evidence from Latin Amerika", dengan ruang lingkup yang dibahas adalah pengeluaran pemerintah, transaksi Berjalan dan pendapatan nasional di Indonesia. Dengan tujuan penelitian ini adaiah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, transaksi berjalan, nilai kurs riit dan pendapatan nasional di Indonesia dan mengetahui peranan perubahan nilai kurs riil mata uang domestik terhadap valuta asing terhadap transaksi berjafan Indonesia serta mengetahui seberapa besar pengaruh kebijaksanaan devaluasi terhadap pengeluaran pemerintah , pendapatan nasional dan transaksi berjalan di Indonesia. Sebagai skenario yang diambil dalam kasus Indonesia adalah devaluasi tahun 1978, tahun 1983 dan tahun 1986. Sedangkan Periode waktu (observasi) yang dilakukan adalah selama 25 tahun (PJP.1,1969/70 - 1994/95) terhadap date International Financial Statistic (IPS) dari berbagai terbitan.Untuk melakukan estimasi digunakan dengan metoda Statistika dan Ekonometrik dengan data time series yang menggunakan program TSP. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa hubungan antara variabel bebas (pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil, implisit harga ekspor terhadap share nontraded goods dan rasio harga ekspor dan harga impor) secara bersama-sama mempcngaruhi posisi pendapatan nasional yang ditunjukkan koefisien korelasi yang cukup kuat dan berarti. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 88,87% dan nilai F-test sebesar 55,7357. Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabel, terlihat bahwa hasil pengujian empiris hubungan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share dan rasio harga ekspor dan harga impor terhadap pendapatan nasional tidak jauh berbeda dengan persamaan tan pa kebijaksanaan devaluasi. Artinya terdapat korelasi positif, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 96,16%.Sedangkan pengaruh pendapatan nasional (GDP) dengan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share nontraded goods, rasio harga ekspor dan harga impor dalam bentuk transformasi logaritma adalah signifikan atau berarti. Hal ini ditunjukkan koefisien pengeiuaran pemerintah adalah positif yaitu 0,0328, dalam arti setiap terjadi peningkatan sebesar satu-satuan terhadap pengeluaran pemerintah akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan nasional (output) sebesar 0,0021. Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabel juga terdapat korelasi positif kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabei juga terdapat korelasi positif antara pendapatan nasional dengan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share nontraded goods dan rasio harga ekspor dan harga impor yaitu sebesar 0.0004; 0.0071; 0,0004 dan 0,0064.Selanjutnya estimasi dalam bentuk transformasi logaritma transaksi berjaian terhadap komposit rasio kurs riil dengan nilai ekpor barang dan jasa merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share barang yang tidak diperdagangkan dan rasio harga ekspor dan harga impor dipengaruhi secara signifikan. Hal ini ditunjukkan koefisien pengeluaran pemerintah dan rasio kurs riil terhadap share barang yang tidak diperdagangkan mempunyai arah positif yaitu sebesar 0,1089 dan 0,0083, artinya setiap terjadi peningkatan perubahan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share barang yang tidak diperdagangkan sebesar satu-satuan, maka akan meningkatkan rasio transaksi berjaian terhadap komposit kurs riil terhadap ekspor barang dan jasa sebesar 0,1089 dan 0,0083. Sedangkan koefisien regresi rasio harga ekspor dan harga impor mempunyai hubungan negatif yaitu sebesar -0,8421.Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabei mempunyai korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dan rasio kurs rii) terhadap share barang yang tidak diperdagangkan dengan rasio transaksi berjaian terhadap komposit kurs riil dengan ekspor barang dan jasa. Hasil koefisien regresi menunjukkan sebesar 0,0901 dan 0,0222, yang berarti setiap kenaikan satu-satuan pengeluaran pemerintah dan rasio nilai kurs Mil terhadap share nontraded goods akan meningkatkan rasio transaksi berjaian terhadap komposit kurs riil dengan ekspor barang dan jasa sebesar 0,0901 dan 0,0222 satuan.Dengan demikian berdasarkan skenario yang digunakan 3 (tiga) yaitu tarujn 1978, tahun 1983 dan tahun 1986, ternyata mulai tahun 1994 kebijaksanaan pemerintah dibidang fiskal konsisten dengan target makro ekonomi. Berarti sasaran pembangunan ekonomi tercapai."

"Infrastruktur mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang dianggap paling penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kalimantan adalah infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur jalan dan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Berdasarkan hasil regresi ekonometrika data panel dapat diketahui elastisitas infrastruktur jalan maupun infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Dengan dilakukan perhitungan sumber pertumbuhan dapat diketahui pula kontribusi masing-masing infrastruktur dan juga total faktor produktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dalam periode 1994-2008.

---

Infrastructure has important role for economic growth. Infrastructure considered being the most important in Kalimantan are road and electricity. This research attempts to know the influence on availability of road and electricity to economic growth in Kalimantan. Based on result of panel data econometrical regression, elasticity of either road or electricity can be calculated. By growth accounting, contribution of each infrastructure and also total factor productivity for economic growth in Kalimantan for period of 1994-2008 can also be calculated."