Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengalihan terhadap tanah yang belum bersertipikat dengan bukti tertulis salah satunya yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) seharusnya dilakukan setelah melalui proses pendaftaran tanah pertama kali, untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan seseorang atas tanah dan mencegah terjadinya sengketa tanah. Penulisan ini membahas mengenai kekuatan hukum SKT dalam proses pengalihan tanah dan kesesuaian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2137 K/PDT/2021. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif dan preskriptif. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian yaitu pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap tanah yang belum bersertipikat dengan menyerahkan salah satunya yaitu bukti tertulis berupa SKT diatur dan diperbolehkan dalam Pasal 25 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961 dan Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No. 24 Tahun 1997, dengan syarat wajib segera didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997 dan didukung dengan bukti lainnya seperti bukti pembayaran PBB, surat keterangan tidak sengketa, surat penguasaan fisik tanah dan surat keterangan riwayat tanah. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam menetapkan RR sebagai pemilik yang berhak atas tanah sudah tepat. RR dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik karena telah menguasai fisik tanah dan melakukan pengecekan legalitas tanah sebelum membeli tanah, walaupun jika dilihat dari sejarah tanahnya berasal dari perjanjian pengikatan hibah yang batal demi hukum karena menggunakan bukti tertulis salah satunya yaitu SKT yang telah dijual sebelumnya oleh IT kepada ES. Jika dibandingkan dengan ES, sebenarnya ia merupakan pihak yang paling berhak atas tanah karena memperoleh tanah berdasarkan AJB No. 58/II/1988 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT TYD, akan tetapi ia tidak menguasai fisik tanah dari tahun 1988 dan pada 2015 baru mengetahui bahwa di atas tanahnya terdapat kepemilikan pihak lain yaitu RR.

---

The transfer of land that has not been certified with written evidence, one of which is a information land letter issued by the Village Head should be carried out after going through the land registration process for the first time, to provide certainty and legal protection regarding ownership of land. At this writing, will discuss the legal force of a information land letter issued by the Village Head  in the land transfer process and the appropriateness of the considerations and decisions of the Panel of Judges in the Supreme Court Decision Number 2137 K/PDT/2021. This study uses a form of doctrinal research with descriptive and prescriptive research types. The research method is qualitative in the form of prescriptive research results. The results of the study are the making of a Deed of Sale and Purchase Land by the Land Deed Official for land that has not been certified with written evidence, one of which is information land letter issued by the Village Head regulated and permitted in Article 25 paragraph (1) government regulation number 10 of 1961 and Article 39 paragraph (1) letter b government regulation number 24 of 1997 with the condition that it must be immediately registered with the Office land, based on Article 40 government regulation number 24 of 1997. The considerations and decisions of the Panel of Judges in determining RR as the rightful owner of the land is correct. RR is categorized as a buyer in good faith because he physically controls the land and checked the legality of the land before buying the land. ES is actually the person with the most rights over the land because she acquired the land based on the Land Sale and Purchase Deed number 58/II/1988. However, he did not physically control the land from 1988 and she only found out that in 2015, her land was owned by another person, namely RR."

"Jual beli tanah yang dilakukan secara lisan seringkali masih ditemui dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang belum terdapat banyak PPAT di daerahnya. Peralihan hak atas tanah secara lisan dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari oleh karena minimnya bukti-bukti yang dapat menerangkan mengenai peristiwa tersebut. Salah satu permasalahan yang dapat timbul adalah ketika kemudian hari ternyata pembeli ingin menghibahkan hak atas tanah di hadapan PPAT. Dalam penelitian ini dianalisis dan ditelaah mengenai kekuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan secara lisan ketika akan dilakukan peralihan hak setelahnya, keabsahan pembuatan akta hibah oleh PPAT Sementara, serta pertanggungjawaban dibatalkannya akta hibah dengan menggunakan studi kasus dalam Putusan Nomor 95 K/Pdt/2021. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan tipe penelitian perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan secara lisan mengikat para pihak secara terbatas. Tidak adanya alat bukti yang dimiliki menjadikan jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum di muka pengadilan. Penghibahan yang dilakukan juga tidak sah oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan hibah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA No 3 Tahun 1997. PPAT Sementara yang menerbitkan akta hibah hanya berlandaskan pada SPPT PBB yang dimiliki oleh pemberi hibah, padahal SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah. Atas hal tersebut, PPAT Sementara dapat dimintai pertanggungjawaban, baik dalam aspek perdata maupun secara administratif.

---

The oral land transactions are still often encountered in community life, especially in rural areas where there are not many Land Deed Officials (PPAT) available. The transfer of land rights orally can lead to various issues in the future due to the lack of evidence that can explain the event. One of the issues that may arise is when, in the future, the buyer wishes to donate the land rights through PPAT. In this research, an analysis and examination were conducted regarding the legal validity of land transactions conducted verbally when transferring ownership rights thereafter, the validity of the process carried out by the Temporary Land Deed Official (PPAT Sementara) in the creation of a deed of gift, and the accountability for the cancellation of the deed of gift using a case study in Decision Number 95 K/Pdt/2021. This study employs a doctrinal method with a descriptive research type. The results indicate that land transactions conducted verbally bind the parties involved to a limited extent. The lack of supporting evidence renders such transactions unjustifiable in court. The act of giving is also deemed invalid due to the failure to fulfill the requirements for a gift as stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and PMNA No. 3 of 1997. The PPAT Sementara issuing the deed of gift is solely based on the Land and Building Tax Payment Receipt (SPPT PBB) held by the donor, although the SPPT PBB does not serve as proof of ownership rights to the land. Therefore, the PPAT Sementara can be held accountable, both in terms of private law and administratively."

"Dalam konsep hukum tanah nasional di Indonesia, konsep jual beli tanah harus disertai dengan penerbitan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah. Berdasarkan jual beli tanah nasional, peran PPAT sangat diperlukan dalam pembuatan akta otentik. PPAT wajib membuat akta dengan menghadirkan kedua belah pihak dalam kegiatan jual beli tanah, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli serta kuasanya apabila ada. Penelitian ini berdasarkan studi putusan nomor 178/PDT/2021/PT MKS. Adapun rumusan masalah yang dimuat dalam penelitian ini yaitu dampak tidak berlaku mengikatnya sebagian akta jual beli nomor 191/JB/BM/VIII/2004 atas objek tanah sengketa dan bangunan perumahan diatasnya dan bagaimana seharusnya putusan hakim terhadap kasus nomor 178/PDT/2021/PT MKS atas objek tanah hak milik yang belum terbayar lunas sepenuhnya namun telah diagunkan dan dibangun perumahan diatasnya. Adapun dampak dari tidak berlaku mengikatnya akta jual beli nomor 191/JB/BM/VIII/2004 tersebut akan dibuatnya akta jual beli baru oleh PPAT. Sedangkan seharusnya dalam putusan nomor 178/Pdt/2021/PT MKS tersebut akta jual beli dalam kasus ini harus dibatalkan secara keseluruhan bukan hanya sebagian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu doktrinal dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan adalah eksplanatoris deskriptif. Hasil akhir penelitian menyimpulkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh PPAT dapat berubah menjadi tidak mengikatnya sebagian akta jual beli bagi sertipikat hak milik yang telah dicatatkan peralihan haknya di Badan Pertanahan Nasional dikarenakan adanya putusan yang inkrah.

---

In the concept of national land law in Indonesia, the concept of buying and selling land must be accompanied by the issuance of an authentic deed by the Land Deed Officer (PPAT). Based on national land buying and selling regulations, the role of a Land Deed Officer is crucial in creating authentic deeds The PPAT is obligated to create the deed by involving both parties in the land transaction, namely the seller and the buyer, as well as their representatives if applicable. This research is based on a study of decision number 178/PDT/2021/PT MKS. The formulation of the  problem contained in this research is the impact of the non- binding of the sales and purchase deed number 191/JB/BM/VIII/2004 on the disputed land object and the residential buildings on it and how the judge's decision should be regarding case number 178/PDT/2021/PT MKS on the land object that is not fully paid but has been mortgaged and has housing built on it. The impact of the non-binding of the sales and purchase deed number 191/JB/BM/VIII/2004 will result in the creation of a new sales and purchase deed by the PPAT. Meanwhile, in decision number 178/Pdt/2021/PT MKS, the sale and purchase deed in this case must be canceled in its entirety, not just partially. The research method used in this study is doctrinal with the research typology used to answer the main problem is descriptive explanatory. The final result of the study concluded that the authentic deed made by PPAT could turn into not binding part of the sale and purchase deed for the title certificate that had been reversed at the National Land Agency due to the judge's decision that is Inviolable (Inkracht Van Gewijsde)."

"Hibah dan hibah wasiat seharusnya dilihat dari cara penghibahan itu dilakukan dan langsung dibuatkan dalam bentuk akta autentik guna menjamin kepastian hukum. Namun, dalam kenyataannya terdapat 2 (dua) akta hibah terhadap objek yang sama sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 242 PK/Pdt/2021 yaitu akta hibah wasiat dan akta pernyataan notariil. Oleh karena itu, fokus dari penelitian untuk tesis ini adalah berkaitan dengan hibah wasiat yang dibuat setelah adanya hibah dibawah tangan dalam akta pernyataan notariil. Untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini disusun rumusan masalah yang berkaitan dengan kekuatan hibah dibawah tangan dalam akta pernyataan notariil serta kedudukan akta hibah wasiat yang dibuat setelah adanya hibah dibawah tangan atas objek yang sama. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya diinterpretasi, disistematisasi dan dievaluasi guna menjawab permasalahan utama penelitian. Hasil dari analisis terhadap bahan-bahan hukum itu menunjukkan bahwa hibah yang dibuat dibawah tangan dalam akta pernyataan notariil mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena menjadi alat bukti yang sempurna sebagaimana dimiliki oleh akta autentik. Adapun hibah wasiat yang dibuat setelah adanya hibah dibawah tangan dibatalkan oleh hibah dibawah tangan tersebut, sebab pelaksanaan hibah yang dibuat secara bawah tangan dalam akta pernyataan notariil tersebut sudah dilaksanakan terlebih dahulu dan tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian, notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik sebaiknya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk membuat hibah dalam akta autentik serta melakukan penelitian terhadap segala perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta.

---

Grant and Testamentary Grant should be reviewed in the transfer of land rights through grants and also directly made into authentic deeds. Unfortunately, in the reality there are 2 (two) grant deeds with the same object as it was found on the case of Decision of the Supreme Court of the Republic Indonesia Number 242 PK/Pdt/2021. Therefore, the focus in this law research for this thesis are related to testamentary grant that was made after underhand grant into notarial statement deeds. To answer the main problem of this research, research problems are arranged to about the power of underhand grants that was made after that underhand grant and the standing of testamentary grants that was made after that underhand grant within the same object. Doctrinal research is been done to collect legal materials by library research. Those legal material then been interpreted, systemized, and evaluate to answer the research problems. The results by analyzing those legal materials indicates that underhand grants that was made into notarial statement deeds are legally binding, because it became strong evidence as it was been have in authentic deeds. As for testamentary grants that was made after underhand grants is been canceled by underhand grants that are poured into notarial statement deeds, because the implementation of the grant that was made by underhand grant are been done and irrevocable. Thus, Notary who is given the authority to establish and authentic deeds should provide legal counseling to public in establishing deeds into authentic deeds also conduct research in any legal actions that will be establish into deeds.

"

"Pemberian hibah wasiat yang dilakukan oleh pewaris seharusnya dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris. Namun dalam kenyataannya hak ahli waris tetap saja terlanggar, sebagaimana yang ditemukan dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sdw. Oleh karena itu permasalahan pokok dari penelitian yang dituliskan ke dalam tesis ini adalah mengenai pemberian hibah wasiat yang mengakibatkan adanya hak yang terlanggar terhadap ahli waris golongan satu yaitu istri dan anak luar kawin. Rumusan masalah yang disusun untuk menjawab permasalahan pokok tersebut adalah tentang akibat hukum dari pemberian hibah wasiat kepada ahli waris golongan dua terhadap ahli waris golongan satu (istri dan anak luar kawin) dalam kewarisan dan kedudukan anak luar kawin yang secara hukum tidak mendapat pengakuan namun dalam kenyataannya merupakan anak dari anak dari pewaris. Metode penelitian hukum doktrinal dipergunakan untuk meneliti kedua objek hukum yang distudi yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Melalui studi dokumen, bahan- bahan hukum relevan yang diinventarisasi selanjutnya dianalisis. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa akibat hukum dari pemberian hibah wasiat kepada ahli waris golongan dua terhadap istri dan anak luar kawin adalah adanya bagian waris yang terlanggar sebagai ahli waris golongan satu. Selain itu, ditemukan bahwa tidak ada pembahasan dan pertimbangan hakim mengenai kejelasan hukum anak luar kawin yang secara hukum tidak mendapatkan pengakuan namun pada kenyataannya merupakan anak dari pewaris yang pada dasarnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

---

The granting of a will carried out by the heir should be carried out with due observance of the provisions regarding the legitimacy portion (legitieme portie) of the legitimacy of the heirs. However, in reality the rights of heirs are still being violated, as found in the case in the Decision of the Kutai Barat District Court Number (PN Kutai Barat) 47/Pdt.G/2020/PN Sdw. Therefore, the main problem of the research written in this thesis is regarding the granting of a will which results in the violation of the rights of class one heirs, namely wives and children out of wedlock. The formulation of the problem compiled to answer the main problem is about the legal consequences of granting a will to class two heirs to class one heirs (wife and children out of wedlock) in inheritance and the position of children out of wedlock who legally do not receive recognition but in reality is the child of the heir. The doctrinal legal research method is used to examine the two legal objects studied, namely statutory regulations and court decisions. Through a document study, the relevant legal materials that were inventoried were then analyzed. The results of this study reveal that the legal consequence of granting a will to class two heirs to wives and children out of wedlock is that there is a portion of the inheritance that is violated as class one heirs. In addition, it was found that there was no discussion and consideration of judges regarding the legal clarity of illegitimate children who legally do not receive recognition but in fact are children of heirs which basically can be proven by science and technology in accordance with what is stipulated Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 /PUU-VIII/2010. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan asas itikad baik bagi para pihak dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) dan juga kewenangan Notaris yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam menjalankan wewenangnya. Bahwa dalam kasus penelitian ini dalam jual beli tanah baik pihak penjual dan juga pembeli tidak menjalankan asas itikad baik, yang dapat dilihat dari tindakan konkret para pihak yaitu penjual telah menjual kembali tanah yang telah disepakati dan pembeli yang masih memegang PPJB tidak lunas pun menjual kepada pihak lain. Di sisi lain, Notaris yang bersangkutan dengan sadar membuat PPJB Lunas bagi pihak pembeli atas tanah yang masih berstatus PPJB tidak lunas. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai itikad baik dalam pelaksanaan PPJB serta pertanggungjawaban Notaris terhadap pembuatan PPJB lunas terhadap tanah yang belum memiliki status kepemilikan secara sah. Bentuk Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisis permasalahan hukum yang timbul dengan tipe penelitian Deskriptif dan juga Preskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengaturan asas itikad baik dalam pelaksanaan PPJB dan juga aturan yang detail megnenai PPJB Hat Atas Tanah agar terciptanya keseimbangan hukum antar penjual maupun pembeli. Notaris yang menangani kasus dalam penelitian ini berdasarkan tindakan pembuatan PPJB Lunas terhadap tanah yang belum memiliki status kepemilikan yang sah telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (“UUJN”), dalam frasa saksama yaitu kehati-hatian, maka dari itu Notaris bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata maupun pidana.

---

This study aims to analyze the application of the principle of good faith for the parties in carrying out the agreement as outlined in the Sale and Purchase Agreement ("PPJB") and also the authority of a Notary who does not apply the precautionary principle in exercising his authority. That in the case of this study in buying and selling land, both the seller and the buyer did not carry out the principle of good faith, which can be seen from the concrete actions of the parties, namely the seller has resold the agreed land and the buyer who still holds the unpaid PPJB also sells it to the third party. other. On the other hand, the Notary concerned consciously makes the Settled Buy and Sale Binding Agreement for the buyer of land that still has the status of PPJB not paid off. The main problem in this study is regarding good faith in the implementation of the PPJB and the notary's responsibility for making the PPJB paid off for land that does not yet have legal ownership status. The form of research used to answer these problems is normative juridical research which aims to examine and analyze legal issues that arise with descriptive and prescriptive types of research. This research shows that it is important to regulate the principle of good faith in the implementation of PPJB and also the detailed rules regarding PPJB HAT on Land in order to create a legal balance between sellers and buyers. The notary who handled the case in this study based on the act of making Settled Buy and Sale Binding Agreement for land that did not yet have legal ownership status had violated Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Office Law ("UUJN"), in precise phrases namely caution, therefore the Notary concerned may be subject to administration,civil or criminal sanctions."

"Objek hibah wasiat atas boedel waris yang belum dibagi seharusnya hanya bagian pembuat wasiat. Hal ini guna mencegah batalnya hibah wasiat karena adanya pemilikan bersama dalam boedel waris yang belum dibagi. Namun dalam kenyataannya, pembuat hibah wasiat menghibah wasiatkan seluruh bagian atas boedel waris yang belum dibagi sebagaimana ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr. Terkait hal tersebut maka fokus dari penelitian ini adalah tentang pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum karena objek yang diwasiatkan melebihi bagian atas boedel waris yang belum dibagi. Guna menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini disusun 2 (dua) rumusan masalah yaitu mengenai pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum yang dibuat di hadapan notaris dan keharusan notaris menjalankan perannya dalam pembuatan akta wasiat secara bertanggung jawab sehingga tidak mengakibatkan cacat menurut hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum doktrinal dengan mengkaji objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tipologi penelitian bersifat eksplanatoris dan bahan-bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum yang dibuat di hadapan notaris karena isi wasiat berupa hibah wasiat yang menghibah wasiatkan seluruh bagian atas boedel waris yang belum dibagi. Notaris dalam menjalankan perannya dalam pembuatan akta wasiat seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian, memberikan penyuluhan hukum atas kehendak penghadap yang bertentangan dengan hukum dan menolak untuk membuatkan akta yang bertentangan dengan hukum.

---

The object of the testamentary grant on undivided inheritance should only be the share of the will maker. This is to prevent the nullification of the testamentary grant due to joint ownerships of the objects in the undivided inhenritance. However, in some cases, the will maker grants the entire shares of the undivided inheritance as found in Jember Court Verdict Number 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr. In relation to that, the focus of this research is about the nullification of legally flawed deed of testament because the object exceeds the will maker's shares of the undivided inheritance. This research will discuss the nullification of legally flawed deed of testament made before a Notary and Notary obligation to be responsible in making deed of testament to prevent any flaws. The method used in this research is doctrinal law research method by examining legal objects in the form of statutory regulations and court verdicts. The research typology is explanatory by using primary, secondary and tertiary legal materals that are relevant to this research. The result of this research will show that the nullification of legally flawed deed of testament made before a Notary is because the content of the testament grants the entire portion of the undivided inheritance. In making a deed of testament, Notary must always apply the precautionary principle, provide legal counseling and refuse to draw up deeds which are contrary to the law."

"Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris semestinya menguraikan aktiva dan pasiva dari harta pewaris sehingga status harta warisan dan pembagian hak waris untuk para ahli waris menjadi terang karena adanya Akta Keterangan Hak Waris tersebut. Namun dalam kenyataannya notaris tidak menguraikan dengan jelas pasiva dari harta pewaris sehingga memunculkan gugatan dari ahli waris mengenai pembagian hak waris. Oleh karena itu fokus dari kajian ini adalah tentang pembagian hak waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris yang merugikan ahli waris sebagaimana ditemukan dalam kasus di Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 512/PDT.G/2019/PN JKT.UTR.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pembagian hak waris berkenaan dengan adanya Akta Keterangan Hak Waris yang salah dalam penerapan pembagiannya dan peran notaris dalam pembagian hak mewaris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris.Untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini dilakukan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dari hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pembagian hak waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris tersebut tidak menguraikan secara jelas pasiva dari harta pewaris jika sudah dikemukakan secara jelas pasiva dari harta pewaris tersebut selanjutnya dapat dilakukannya pembagian harta warisan masing-masing ahli waris mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta warisan. Peran notaris dalam pembagian hak mewaris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris semestinya sebelum dilakukan pembuatan Akta Keterangan Hak Waris, notaris memeriksa dokumen yang diserahkan kepadanya, kemudian dibacakan akta tersebut agar menghindari ketidaktelitian notaris.

---

A deed of inheritance rights made by a notary should describe the assets and liabilities of the heir's property so that the status of the inheritance and the distribution of inheritance rights for the heirs become clear because of the deed of inheritance rights. However, in reality the notary did not clearly describe the liability of the heir's assets, causing a lawsuit from the heirs regarding the distribution of inheritance rights. Therefore, the focus of this study is on the distribution of inheritance rights based on a deed of inheritance rights which is detrimental to the heirs as found in the North Jakarta District Court Decision Number 512/PDT.G/2019/PN JKT.UTR. The issues raised in this study are regarding the implementation of the distribution of inheritance rights concerning the existence of an incorrect deed of inheritance rights in the application of the distribution and the role of a notary in the distribution of inheritance rights based on a deed of inheritance rights. To answer the main problems in this study, doctrinal law research was carried out using legal materials collected through library research. From the results of an analysis of the legal materials studied, it can be stated that the implementation of the distribution of inheritance rights based on the deed of inheritance rights does not clearly describe the liabilities of the heir's assets, each heir gets 1/3 (one-third) of the inheritance. The role of the notary in the distribution of inheritance rights based on the deed of inheritance rights should be before making a deed of inheritance rights, the notary examines the documents submitted to him, then reads them out to avoid notary inaccuracies."

"Dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah, pemegang hak wajib memiliki bukti alas hak yaitu sertipikat. Namun, masih banyak masyarakat yang menguasai suatu tanah tanpa di dasari sertipikat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum rincik sebagai alat bukti hak atas tanah serta pertimbangan hakim seharusnya dalam menjatuhkan putusan terhadap kedudukan rincik sebagai alat bukti hak atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1765 K/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini adalah kedudukan rincik sebagai alat bukti hak atas tanah tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai pembuktian kepemilikan suatu hak atas tanah. Kedudukan rincik tidak dapat disebut sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah karena tanda bukti kepemilikan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan adalah sertipikat, serta menilai bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan belum sepenuhnya tepat karena tidak mempertimbangkan fakta tentang penguasaan tanah dalam jangka waktu 20 (duapuluh) tahun atau lebih yang hal ini berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.

---

In utilizing and using land, rights holders must have proof of the basis of rights, namely certificates. However, there are still many people who control a land without being based on a certificate. The issues raised in this study are regarding the position of detailed law as evidence of land rights and the judge's consideration should be in handing down a decision on the position of rincik as evidence of land rights based on Supreme Court Decision Number 1765 K / Pdt / 2022. The research method used to answer these problems is doctrinal research methods. The result of this study is that the detailed position as evidence of land rights does not have strong legal force as proof of ownership of a land right. The detailed position cannot be referred to as proof of ownership of land rights because the proof of ownership recognized by laws and regulations is a certificate, and considers that the judge's consideration in handing down the decision is not entirely appropriate because it does not consider the facts about land tenure within a period of 20 (twenty) years or more, which is based on Article 24 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration confirms A person who has physical control of the land for a period of 20 (twenty) years can continuously register as the holder of the right to the land."

"Peraturan yang berlaku dalam jual beli tanah yang objeknya berstatus Letter C adalah berdasarkan Hukum Tanah Nasional, yang dimana dianggap telah terjadi peralihan hak atas tanah dengan dilakukannya syarat terang dan tunai. Sehingga apabila proses jual beli baru didasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli, belum terjadi peralihan hak atas tanah dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum dan putusan hakim terkait peralihan tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan pembeli tanah yang berstatus Letter C berdasarkan Akta Autentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris yang telah dibayar lunas dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 538 K/Pdt/2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan melakukan studi kepustakaan untuk mengolah data sekunder secara kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam melakukan pencatatan peralihan hak atas jual beli tanah yang belum bersertipikat harus dilakukan proses pendaftaran tanah terlebih dahulu melalui Kantor Kelurahan dan Kantor Pertanahan setempat berdasarkan kewenangannya masing-masing. Pembeli yang beritikad baik dalam melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernyataan yang diberikan oleh penjual terkait kebenaran data objek jual beli dan segala pengurusan lainnya hingga dapat dilakukannya penandatanganan Akta Jual Beli.

---

The regulations that apply in the sale and purchase of land whose object has Letter C status are based on the National Land Law, which is considered to have occured a transfer of land rights by carrying out clear and cash conditions. Therefore, if the buying and selling process is based on a sale and purchase binding agreement, there has not been a transfer of land rights from the seller to the buyer. The problem raised in this research are legal considerations and judge’s decisions regarding land transfers based on the Sale and Purchase Binding Agreement and the legal protection that should be obtained by the land buyer with Letter C status based on the Authentic Deed of the Notary Sale and Purchase Binding Agreement which has been fully paid in the case of Supreme Court Decision Number 538 K/Pdt/2022. The method used in this research is doctrinal by conducting literature studies to process secondary data qualitatively. From this research, it was found that in recording the transfer of rights to the sale and purchase of land that has not been certified, the land registration process must be carried out first through the District Office and Local Land Office based on their respective authorities. A buyer who has good faith in entering into the Sale and Purchase Binding Agreement has the right to obtain legal protection for statements given by the seller regarding the validity of the data on the object of sale and purchase and all other arrangements until the signing of the Deed of Sale and Purchase can be carried out."