Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kereta commuter line yang beroperasi di willayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dibawah naungan PT. Kereta Commuter Indonesia, merupakan pelayanan publik di bidang transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk seluruh masyarakat. Sebagai pelayanan publik, seharusnya pelayanan kereta commuter line dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas fisik. Namun, kenyataannya masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas terkait akses yang disediakan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia. Peneliti ingin meneliti akses pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek bagi penyandang disabilitas fisik. Untuk meneliti akses pelayanan kereta commuter line, peneliti menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi ketersediaan, dimensi keterjangkauan, dan dimensi penerimaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan software Nvivo dan Discouse Networks Analysis. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu 16 (enam belas) dari 24 (dua puluh empat) sudah terpenuhi, sehingga dinilai sudah terdapat akses bagi penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek, namun masih terdapat permasalahan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik. Dari hasil penelitian tersebut, maka PT. Kereta Commuter Indonesia harus meningkatkan akses pelayanan kereta commuter line bagi yang penyandang disabilitas, sehingga akses yang saat ini sudah tersedia bisa dapat ditingkatkan kembali. ......The Commuter line, which operated in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi region under the auspices of PT Kereta Commuter Indonesia, is one of public service that field on transportation provided by the Indonesian Government for the entire community. As a public service, commuter line services should be accessible to all people, including the one with physical disabilities. However, in reality, there are still complaints made by persons with disabilities regarding access provided by PT. Kereta Commuter Indonesia. Therefore, researchers want to see the access to commuter line services in Jabodetabek for people with physical disabilities. To see such access to commuter line services, researchers used 3 (three) dimensions: dimensions of availability, affordability, and acceptance. This study uses a post positivist approach and includes descriptive research. In analyzing data, researchers used Nvivo and Discouse Networks Analysis software. The results obtained were 16 (sixteen) out of 24 (twenty four) have been fulfilled, so that there was considered to be access for persons with physical disabilities in using the services of commuter line trains in Jabodetabek, but indeed there were still problems or difficulties faced by persons with disabilities physical. As a further advice, PT. Kereta Commuter Indonesia must increase the access to commuter line services for persons with disabilities, to improve the current condition.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik. Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik. ...... The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system. From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system.

Abstrak :
Riset ini menganalisis proses manajemen perubahan sistem informasi kinerja di Kementerian PPN/Bappenas. Fokus dari penelitian ini ialah implementasi sistem informasi kinerja IDW & ePerformance. Manajemen perubahan merupakan elemen penting dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan riset ini mengekplorasi proses perubahan dengan menitikberatkan pada proses manajemen perubahan sebagai acuan untuk analisis. Proses manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi mempengaruhi penentuan target dan outcome, sehingga analisa tahapan proses perlu dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara dengan enam narasumber yang berasal dari Bappenas, KemenpanRB, dan akademisi. Selain itu, studi pustaka dilakukan terhadap dokumen yang relevan. Hasil menunjukan bahwa proses manajemen perubahan sistem informasi kinerja di Kementerian PPN/Bappenas berjalan dengan sangat kompleks, di mana terkadang proses yang ada di dalamya harus dilakukan berulang dan salah satu alasan mengapa hal itu terjadi adalah kurangnya mitigasi risiko dan perencanaan. ......This research analyzes the change management process in the performance information system at the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The focus of this research is the implementation of the IDW & ePerformance performance information system. Change management is an important element in carrying out bureaucratic reform and this research explores the change process by focusing on the change management process as a reference for analysis. The process of change management in bureaucratic reform affects the determination of targets and outcomes, so that an analysis of the stages of the process needs to be carried out. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. Researcher conducted interviews with six sources from Bappenas, KemenpanRB, and academics. In addition, a literature study was carried out on relevant documents. The results show that the change management process for the performance information system at the Ministry of National Development Planning/Bappenas is very complex, where sometimes the processes in it have to be repeated and one of the reasons why this happens is the lack of risk mitigation and planning.

Abstrak :
Pengadaan berkelanjutan saat ini menjadi salah satu fokus baru dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa/pemerintah di Indonesia sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Meskipun kebijakan tersebut telah didukung melalui pembentukan tata kelola pengadaan berkelanjutan yang diwujudkan melalui keterlibatan sejumlah aktor pemerintah, tetapi implementasinya masih perlu dievaluasi kembali guna dapat memperkuat kapasitas organisasi. Oleh karenanya, penelitian ini melakukan analisis kapasitas tata kelola terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas tata kelola oleh van Popering-Verkerk et al., (2022)sebagai kerangka teori dalam menganalisis kapasitas tata kelola LKPP pada implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap lima dimensi kapasitas tata kelola menunjukkan bahwa LKPP telah secara menyeluruh memenuhi aspek koordinasi, ketahanan, dan sumber daya. Sedangkan, untuk aspek aksi kolektif dan pembelajaran, LKPP dinilai belum memenuhi indikator ruang untuk bertindak dan pembelajaran sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun LKPP telah memiliki kapasitas tata kelola yang memadai ditunjukkan dengan terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama. terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama. ......Sustainable procurement has become one of the new focuses in implementing government procurement of goods/services in Indonesia since the enactment of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018. In this regard, although the policy has been supported by establishing sustainable procurement governance, which is realized through the involvement of several government actors, its implementation could be more optimal. Therefore, this study analyzes the governance capacity of the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) as an actor having a central role in implementing sustainable procurement in Indonesia. This research uses the theory of governance capacity by van Popering-Verkerk et al. (2022) as a theoretical framework for analyzing LKPP governance capacity in the implementation of sustainable procurement in Indonesia. Based on a post-positivist approach, theory verification in this study was carried out based on qualitative data collection through in-depth interviews with nine informants and literature studies. The study results on the five dimensions of governance capacity show that LKPP has thoroughly met the aspects of coordination, resilience, and resources. Meanwhile, for the aspects of collective action and learning, LKPP is considered to need still to meet the indicators of room for action and social learning. Thus, although LKPP already has adequate governance capacity, as indicated by the fulfillment of 11 of the 13 capacity indicators, there is still room for capacity building, especially in expanding its authority and facilitating a joint learning process.

Abstrak :
Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai aset yang signifikan dan Dinas Perhubungan memiliki peran dalam mengelola aset bidang perhubungan di Provinsi DKI Jakarta. Perkembangan teknologi dan tuntutan perbaikan layanan mendorong transformasi digital pada manajemen aset di Dinas Perhubungan DKI Jakarta hingga membawa perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesuksesan manajemen perubahan dalam transformasi digital manajemen aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini menggunakan teori model ADKAR oleh Hiatt (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan sembilan narasumber, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen perubahan dalam transformasi digital manajemen aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah sukses, sebagaimana telah menjalankan kelima elemen pada model ADKAR. Namun, terdapat elemen yang masih memerlukan adanya peningkatan yaitu pada elemen ability to demonstrate skills and behavior. ......DKI Jakarta Province has significant asset value, and the DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency has a role in managing assets in the transportation sector in DKI Jakarta Province. Technological developments and demand for service improvements have driven digital transformation in asset management at the DKI Jakarta Transportation Agency to bring about change. This study aims to determine the success of management changes in the transformation of digital management assets in DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency. This study uses Hiatt’s (2006) ADKAR model. This study used a post-positivist approach with primary data collection techniques through in-depth interviews with nine informants and analyzed secondary data. The results show that change management in the digital transformation of asset management at DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency has been successful, as it has carried out the fifth element in the ADKAR model. However, some elements require improvements, such as the ability to demonstrate skills and behaviour.

Abstrak :
Penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas dewasa ini merupakan sebuah tren khususnya dalam bidang pelayanan publik. Penelitian ini hambatan yang ada dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas berdasarkan perspektif petugas baik front line officer maupun top line management level. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas di MPP Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa hambatan yang terjadi khususnya bagi pemohon dan petugas, yaitu adanya hambatan arsitektural, hambatan komunikasi & informasi, hambatan terprogram, serta tekonologi. Tidak hanya itu terdapat beberapa hambatan juga yang mendukung terjadinya 4 hambatan yang telah disebutkan yaitu hambatan sosialisasi, hambatan waktu, dan hambatan kebijakan. Maka peningkatan dan penyempurnaan layanan sangatlah diperlukan guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan wajar bagi disabilitas. ......The provision of special services for people with disabilities is a special trend in the field of public services. Research on existing constraints in the provision of special services for persons with disabilities is based on the perspectives of officers both at the front line and at the top management level. This study uses a post-positivist approach. Primary data is obtained through questionnaires, while secondary data is obtained from library studies, interviews, and observations. The results of this study indicate that the provision of special disability services in the MPP of DKI Jakarta Province is related to several problems relating to applicants and officers, namely the existence of architectural barriers, communication & information, programmed obstacles, and technology. Not only related to a number of obstacles that also support the changes that have been made regarding socialization, time constraints, and policy barriers. hence the improvement and improvement of services is needed to provide better and more reasonable services for disability.

Abstrak :
Dalam memberikan pelayanan public yang baik dan berkualitas kepada para pengguna jasa kereta api, PT. Kereta Api Indonesia Persero memiliki telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan yang telah dilterapkan guna meningkatkan pelayanan pada kereta api kelas ekonomi Non-Public Service Obligation (Non-PSO). Dari sisi pelayanan intangibleyang diberikan PT. KAI Persero kepada para pengguna jasa kereta api sudah berupaya memberikan pelayanan dengan baik. Namun dari sisi dimensi pelayanan tangibles yang dilakukan pada kereta ekonomi Non-PSO new image terdapat kendala pada layout kursi yang kurang sesuai dengan ekspetasi para penggguna jasa kereta api yang menjadi faktor penghambat untuk menerapkan upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan PT. KAI. Beberapa langkah konkret sudah dilakukan guna mengatasi hal ini dengan menarik kembali armada kereta api ekonomi Non-PSO new image yang bermasalah dan melakukan koordinasi dengan PT. INKA untuk dilakukan perbaikan terhadap layout kursi agar sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa kereta api. ...... In providing good and quality public services to rail service users, PT. Kereta Api Indonesia Persero has undertaken various efforts to improve the services that have been implemented to improve service on the economy class train Non-Public Service Obligation (Non-PSO). In terms of intangibles service provided by PT. KAI Persero to the railway service users have been trying to provide good service. However, in terms of service dimension tangibles conducted on non-PSO new economy train there are obstacles in the seat layout that is less in line with the expectations of railway service users who become the obstacle factor to implement efforts to improve services conducted by PT. KAI. Several concrete steps have been taken to overcome this by withdrawing the non-PSO new economy's problematic railway fleet and coordinating with PT. INKA for improvements to the turret layout to suit the needs of train users.

Abstrak :
Pada tahun 2019 masih terdapat hampir 25 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan toilet, termasuk di DKI Jakarta. Pemerintah berupaya mengatasinya melalui program dengan pendekatan berbasis masyarakat. Meskipun telah terdapat program penyediaan sanitasi, tetapi angka kepemilikan sanitasi layak masih menjadi tantangan. Berbagai kalangan merespon tantangan penyediaan sanitasi layak dengan mewujudkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi nonpemerintah. Akan tetapi dalam implementasinya, masih terdapat aktor yang lalai dalam memenuhi tugas dan kewajiban yang telah disepakati dan hal ini berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan sanitasi layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model dan komitmen kolaborasi dalam penyediaan sanitasi layak di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam ke 8 narasumber, observasi lapangan, dan studi pustaka atas 28 berita maupun dokumen resmi kenegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor lain dalam upaya pemenuhan sanitasi layak di DKI Jakarta. Hubungan para aktor tersebut tergambarkan melalui desain kelembagaan dari tiap-tiap program. Dalam proses kolaborasi tersebut terdapat beberapa faktor yang memengaruhi komitmen, diantaranya adalah perilaku berkolaborasi, peran kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, dan keuntungan yang timbul. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah menjadikan kolaborasi sebagai salah satu opsi kebutuhan sanitasi dan untuk menjamin komitmen dalam kolaborasi nyatanya tidak memerlukan seluruh faktor tersebut hadir secara bersamaan. ......In 2019 there were still nearly 25 million Indonesians that do not use toilets, including in DKI Jakarta. The government tries to address it through programs that uses community-based approach. Bappenas (2021) found that the program was not effective enough. However, in its implementation, there are still actors who are negligent in fulfilling their duties and obligations that have been agreed upon and this kind of behavior has hamper the fulfillment of proper sanitation. This study aims to identify the model and commitment of collaboration in the provision of proper sanitation in DKI Jakarta. This research uses a qualitative approach. In terms of data collection, the researcher uses qualitative data collection techniques such as in-depth interviews with 8 informant, sites observation, and literature studies from 28 sources, including newspaper and officials document. The results showed that there are other actors contribution in the fulfillment of proper sanitation in DKI Jakarta. The relationship among the actors is manifested into a institutional design. In the collaboration process, there are several factors influence the commitment, for example collaborative behavior, leadership, resource availability, and benefits of collaboration. It can be concluded that the government has used collaboration as an option for sanitation provision. In terms of commitment in collaboration, it does not require all these factors to be present simultaneously.

Abstrak :
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 14 kanal online dan offline Cepat Respon Masyarakat (CRM) sebagai sistem pengaduan resmi yang saling terintegrasi. Seiring dengan munculnya pandemi Covid-19, pengaduan masyarakat terkait Covid-19 di DKI Jakarta meningkat. Pada tahun 2020, dari 137.776 pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem CRM, 14.581 diantaranya merupakan pengaduan Covid-19. Dengan meningkatnya aduan Covid-19 di DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengaduan Covid-19 pada sistem CRM DKI Jakarta menggunakan 12 dimensi dari teori best practice manajemen pengaduan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara mendalam kepada 7 informan, dan mengolah 989 sampel aduan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manajemen pengaduan Covid-19 sistem CRM DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan baik dengan memenuhi delapan dari dua belas dimensi yang ada. Terdapat tiga dimensi yang belum dilaksanakan secara optimal yaitu create closure, pengaduan sebagai isu strategis, dan sistem pengendalian internal. Selain itu, dimensi penghitungan biaya tindak lanjut aduan belum dilaksanakan pada sistem CRM DKI Jakarta karena pegawai menggunakan sistem shift kerja sehingga tidak ada biaya tambahan bagi pekerja lembur. ......Cepat Respon Masyarakat (CRM) is an official complaint system owned by the DKI Jakarta Provincial Government which has 14 online and offline complaint channels that are integrated with each other. Along with the emergence of the Covid-19 pandemic, public complaints related to Covid-19 in DKI Jakarta have increased. In 2020, amongst 137,776 public complaints that entered the CRM system, 14,581 of them were Covid-19 complaints. With the increase in Covid-19 complaints in DKI Jakarta, this study aims to determine the management of Covid-19 complaints in the DKI Jakarta CRM system uses the best practice theory of complaint management use twelve dimensions. This study uses a post-positivist approach, data collection is carried out by literature study, in-depth interviews with seven informants and processing 989 complaints samples. The results of the study concluded that the Covid-19 complaint management of DKI Jakarta's CRM system had been implemented properly by fulfilling eight of the twelve existing dimensions. There are three dimensions that have not been implemented optimally, namely create closure, complaint as a strategic issue, and internal control system. In addition, the dimensions of calculating the cost of following up complaints have not been implemented in the DKI Jakarta CRM system because employees use a work shift system so that there are no additional costs for overtime workers.

Abstrak :
Pengembangan Stasiun Terpadu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menghubungkan seluruh jaringan transportasi publik dalam satu area. Stasiun Sudirman merupakan salah satu dari empat stasiun di DKI Jakarta yang telah dikembangkan menjadi stasiun terpadu. Lebih lanjut, stasiun sebagai pusat pertemuan masyarakat dikhawatirkan mampu meningkatkan risiko penularan COVID-19 yang hingga kini masih menjadi ancaman. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas pelayanan Stasiun Terpadu Sudirman pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan perspektif masyarakat. Teori yang digunakan adalah teori kualitas pelayanan perkeretaapian di masa pandemi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan data pada penelitian ini yaitu melalui teknik kuantitatif dengan menyebarkan survei kepada 100 penumpang kereta di Stasiun Sudirman dan teknik kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan untuk triangulasi hasil survei. Wawancara dilakukan dengan delapan Informan 11hli dan empat orang masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 92% responden menilai kualitas Stasiun Sudirman sebagai Stasiun Antramoda berkualitas baik dari dimensi tangibles, responsiveness, assurance, empathy, reliability, comfort, information, dan pandemic. Meskipun demikian, terdapat satu indikator di comfort yang dinilai berkualitas buruk yaitu terkait ketersediaan lift. Hasil ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif pelayanan Stasiun Sudirman sebagai stasiun terpadu antar moda transportasi telah berkualitas. ......The development of the Integrated Station is an effort made by the DKI Jakarta provincial government to connect all public transportation networks in one area. Sudirman Station is one of four stations in DKI Jakarta, which has been developed into an integrated station. Furthermore, the station as a community meeting center is feared to be able to increase the risk of COVID-19 transmission, which is still a threat. This study analyzes the service quality of Sudirman Integrated Station during the COVID-19 pandemic based on the community's perspective. The theory used is the theory of the quality of railway services during a pandemic. The research approach used is quantitative. This research used quantitative with quantitative and qualitative data collection techniques. Data collection in this study was through quantitative techniques by distributing surveys to 100 passengers at Sudirman Station and qualitative techniques using interviews, observations, and literature studies to triangulate survey results. Interviews were conducted with eight expert informants and four community members. The results of this study indicate that 92% of respondents assess the quality of Sudirman Station as an Antramodal Station of good quality from the dimensions of tangible, responsiveness, assurance, empathy, reliability, comfort, information, and pandemic. However, the result found poor category in an indicator of comfort, namely the availability of lifts. These results indicate that the service of Sudirman Station as an integrated station between modes of transportation is of high quality.