Hasil Pencarian

Ditemukan 245 dokumen yang sesuai dengan query

Indra Sofian, author

Penerapan prinsip notifikasi post merger berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia (studi kasus terhadap pengambilalihan saham PT Axis Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata TBK) = The application of post merger notification based on the principle of business competition law in Indonesia (case study against acquisition of shares of PT Axis Telekom Indonesia by PT XL Axiata Tbk)

Pengambilalihan saham berbeda dengan merger karena pengambilalihan saham tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi. Pengambilalihan saham Axis oleh XL dilakukan melalui notifikasi post merger, maka agar...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42208

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adela, author

Status Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang belum Ditandatangani Akta Jual Beli oleh Notaris Dalam Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 749K/PDT.SUS-PAILIT/2019) = Unsigned Sale and Purchase Deed by a Notary in Bankrupt Assets Legal Status of the Sale and Purchase Binding Agreement (Study of Supreme Court Decesion Number 749K/PDT.SUS-PAILIT/2019 Abstract

Jurnal ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebelum objek jual beli yang bersangkutan itu belum dibangun atau belum didirikan dan pembeli akan membayar sejumlah uang awal kepada pengembang (developer) diikuti pembayaran angsuran seiring dengan berjalannya pembangunan sebagai tanda jadi untuk membeli sebuah unit property. Apabila pengembang dinyatakan pailit...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mashita Nagieb Kuddah, author

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan Diluar Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR) = Execution of Fiduciary Guarantee Objects by Finance Companies Out of Court (Study District Court of Gorontalo Decision Number 60/PDT.G/2019/PN.GTO and District Court of Sumber Decision Number 25/PDT.G/2020/PN.SBR)

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan diluar pengadilan, lebih khusus setelah diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR. dimana Perusahaan Pembiayaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siregar, Nien Rafles, author

Dualisme putusan pengadilan mengenai hak kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap persero = Dualism of court decisions on creditors right to file bankruptcy petition against state owned enterprise

ABSTRAK
Tesis ini membahas hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero. Hukum kepailitan mengatur bahwa Persero dapat dimohonkan pailit oleh kreditor, namun terdapat beberapa putusan pengadilian yang bertolak belakang. Sebagian putusan mengabulkan permohonan pailit dan sebagian putusan menolak dengan menyatakan bahwa Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri keuangan. Penelitian...

2013

T32167

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ammar, author

Peranan kurator dalam Cross Border Insolvency (Kepailitan Lintas Negara) dalam perspektif hukum perdata internasional = The role of receiver trustee in the Cross Border Insolvency in international civil law 's perspective / Ammar

ABSTRAK
Anggota direksi dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko bertanggung jawab secara pribadi. Saat ini terdapat kecenderungan anggota direksi melakukan perjanjian pisah harta untuk membatasi tanggung jawab pribadinya. Tesis ini mengkaji tentang keberadaan perjanjian pisah harta untuk membatasi pertanggung jawaban anggota direksi dalam hal perseroan terbatas merugi akibat kelalaian anggota...

Universitas Indonesia, 2013

T33138

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Daisy Lolita Setyanti, author

Itikad baik dan pertanggung jawaban direksi dan dewan komisaris dalam perseroan terbatas, studi kasus PT BDS = The good faith and responsibility of directors and board of commisioner in Perseroan Terbatas legal analysis PT BDS / Daisy Lolita Setyanti

ABSTRAK
Dengan pertumbuhan ekonomi dan ditunjang tercapainya kepastian hukum, dunia dagang dan bisnis yang berkembang pesat. Badan hukum yang dapat mewakili para pedagang dan pelaku bisnis yang paling banyak digunakan adalah Perseroan Terbatas. Dalam penulisan tesis penulis ini membahas tentang kepemimpinan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan...

Universitas Indonesia, 2013

T32120

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hisbullah Ashidiqi, auhtor

Pertanggungjawaban direksi terkait pelaksanaan pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, berdasarkan prinsip-prinsip hukum bisnis = The official responsibility by the board of director in regards with the application of article 50 and article 51 of the Government Regulation number 40 the year of 2007 regarding the private limited company based on the principal of business law / Hisbullah Ashidiqi

ABSTRAK
Kewajiban mencatatkan saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus Pemegang Saham (DKPS) merupakan kewajiban Direksi Perseroan, demikian dinyatakan dalam Pasal 50 Jo. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah adanya Daftar...

2013

T38967

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Silvia Fibrianti, author

Penerapan perjanjian waralaba terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Franchise agreement implementation towards act No 5 of 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition

ABSTAK
Tesis ini membahas tentang perjanjian waralaba pada prakteknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun pada prakteknya tidak menutup kemungkinan pada prakteknya klausul yang dimuat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42116

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Septiana Winarpritanti, author

Doktrin fasilitas penting dalam putusan KPPU perkara Nomor.03/KPPU-L/2008 tentang hak siar liga utama inggris berdasarkan hukum persaingan usaha = Essential facilities doctrine in KPPUdecision case Number. 03/KPPU-L/2008 about broadcasting rights for english premier league based on competition law

ABSTRAK
Doktrin Fasilitas Penting atau Essential Facilities Doctrine merupakan kegiatan menghalangi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting bagi produksi dan distribusi pelaku usaha pesaing. Doktrin ini mengungkapkan bahwa salah satu jenis tindakan monopoli yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang menguasai fasilitas penting dengan cara menutup akses bagi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42199

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Retno Wiranti, author

Interpretasi eksploitasi konsumen dalam substansi pasal 17 (praktik monopoli) undang-undang Nomor 5 tahun 1999 menurut perspektif persaingan usaha = Interpretation of consumers exploitation in article 17 monopoly practice law number 5 year 1999 under the perspective of competition law

[ABSTRAK
Monopoli merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena dapat terbentuk dari efisiensi pelaku usaha dalam menjalankan proses produksinya. Namun penyalahgunaan Posisi Monopoli atau yang disebut sebagai Praktik Monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebaliknya merupakan suatu hal dilarang secara tegas melalui Pasal 17. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh...

[, ], 2014

T42200

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian